Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tinjauan literatur ini membahas konsep dan praktik keuangan berkelanjutan dalam studi Hubungan Internasional. Keuangan berkelanjutan merupakan sebuah konsep untuk memahami aktivitas keuangan yang berinteraksi dengan dimensi sosial dan lingkungan. Tinjauan literatur ini disusun untuk memetakan dan menganalisis 33 literatur mengenai keuangan berkelanjutan dalam studi Hubungan Internasional. Penulis memetakan literatur tersebut dengan metode taksonomi dengan mengategorisasikan ke dalam tiga tema bahasan, yakni (1) konseptualisasi, (2) ragam keterlibatan aktor, (3) dan praktik keuangan berkelanjutan. Berdasarkan penelaahan literatur, penulis menemukan bahwa (1) gagasan mengenai keuangan berkelanjutan muncul karena luputnya nilai sosial dan lingkungan dalam aktivitas perekonomian neoklasik, (2) praktik keuangan berkelanjutan masih aktif hanya diselenggarakan oleh aktor negara dan institusi regional semata, (3) dan perbedaan penerapan praktik keuangan berkelanjutan di kawasan Asia dan Eropa disebabkan oleh kapabilitas masing-masing negara. Penulis menemukan celah penelitian yang masih secara intensif berfokus pada peran negara sebagai pihak penyedia dan pendukung dalam praktik keuangan berkelanjutan. Penelitian di masa datang dapat menelaah secara lebih khusus peran dan relasi di antara aktor-aktor dan implikasi nyata praktik keuangan berkelanjutan terhadap keberhasilan pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 2030.

---

This literature review discusses the concepts and practices of sustainable finance in the study of International Relations. Sustainable finance is a financial activity that interacts with social and environmental dimensions. This literature review was organized to map and analyze 33 sustainable finance literatures in International Relations studies. The author maps the literature using the taxonomic method by categorizing it into three discussion themes, namely (1) conceptualization, (2) the variety of actor involvement, (3) and sustainable finance practices. Based on a review of the literature, the authors found that (1) the emergence of the idea of sustainable finance was due to the omission of social and environmental values in neoclassical economic activities, (2) sustainable financial practices were still active only organized by state and regional institutions alone, (3) and differences in the application of these practices Sustainable finance in Asia and Europe is caused by the capabilities of each country. The author found a research gap that is still intensively focused on the state as a provider and supporter of sustainable finance practices. Future research can examine more deeply the roles and relationships among actors and the real implications of sustainable finance practices for the successful fulfillment of the Sustainable Development Goals by 2030."

"Perubahan iklim merupakan respons terhadap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca sebagai akibat dari aktivitas manusia. Pada tahun 2015, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) termasuk Indonesia menandatangani Perjanjian Paris (Paris Agreement). Salah satu kerangka kerja yang disediakan dalam Perjanjian Paris adalah terkait dengan dukungan keuangan/pembiayaan. Green bond didefinisikan sebagai instrumen keuangan pendapatan tetap untuk meningkatkan modal guna membiayai atau membiayai kembali (re-financing) proyek-proyek hijau yang memenuhi syarat. Kecenderungan green bond adalah menciptakan peluang untuk berinvestasi pada lingkungan dengan memberikan nilai terhadap lingkungan dan perekonomian sebuah negara. Namun, representasi green bond dalam pasar obligasi secara global ternyata tidak lebih dari 2%. Meskipun pasar green bond berkembang pesat di Indonesia, namun masih dalam tahap awal. Masalah dalam riset ini adalah fakta bahwa jumlah penerbitan green bond di Indonesia terutama oleh pihak korporasi masih rendah. Padahal kebijakan terkait sustainable finance di telah diberlakukan sejak 2014 dan pengaturan terkait kerangka green bond dan penerbitan green bond juga telah tersedia sejak 2017. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan riset ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan green bond dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif (mix method) menggunakan quantitative content analysis, analisis statistik deskriptif, analisis finansial dan wawancara mendalam. Hasil riset menunjukkan bahwa green bond di Indonesia memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan yang mendukung upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal-hal yang menjadi kendala dalam pengembangan pasar green bond di Indonesia antara lain adalah tidak adanya perbedaan keuntungan secara finansial bagi penerbit maupun investor yang berinvestasi pada green bond dan belum optimalnya insentif yang didapatkan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond di Indonesia. Kesimpulan dari riset ini adalah diperlukan upaya tambahan dari yang telah dilakukan saat ini, seperti adanya bentuk insentif tambahan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond, adanya penguatan regulasi/kebijakan yang dapat mendorong peningkatan dan pengembangan pasar green bond di Indonesia, dan kolaborasi antar pemerintah untuk mendukung pengembangan pasar green bond di Indonesia agar pembangunan berklenajutan dapat terwujud.

---

Climate change is a response to the increasing concentration of greenhouse gases resulting from human activities. In 2015, the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), including Indonesia, signed the Paris Agreement. One of the frameworks provided in the Paris Agreement is related to financial support. Green bonds are defined as fixed-income financial instruments used to raise or refinance capital for eligible green projects. The trend of green bonds aims to create opportunities for investing in the environment, adding value to both the environment and the economy of a country. However, the global representation of green bonds in the bond market is still less than 2%. Although the green bond market in Indonesia is growing rapidly, it is still in its early stages. The issue addressed in this research is the fact that the issuance of green bonds in Indonesia, primarily by corporate entities, remains low. This is despite the implementation of sustainable finance policies since 2014 and the availability of regulations and frameworks for green bond issuance since 2017. Based on this issue, the research aims to evaluate green bond policies and provide policy recommendations to support sustainable development efforts in Indonesia. The research methodology combines quantitative and qualitative methods (mixed method), utilizing quantitative content analysis, descriptive statistical analysis, financial analysis, and in-depth interviews. The research findings indicate that green bonds in Indonesia have the potential to be utilized as a financing alternative that supports sustainable development efforts. Constraints in the development of the green bond market in Indonesia include the lack of financial benefits for issuers and investors in green bonds and the suboptimal incentives provided to parties investing in green bonds in Indonesia. The conclusion of this research highlights the need for additional efforts beyond the current initiatives, such as providing additional incentives for parties investing in green bonds, strengthening regulations/policies to encourage growth and development of the green bond market in Indonesia, and fostering collaboration among governments to support the development of the green bond market in Indonesia to achieve sustainable development goals."

"Tulisan ini mengkaji pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan dalam perspektif HI melalui studi literatur. Melalui metode taksonomi, tulisan ini menganalisis 46 literatur dan memetakannya dalam tiga tema: (1) faktor pembentuk keterkaitan pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan; (2) kontribusi pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan; dan (3) kritik terhadap neoliberalisme terkait konsep dan praktik pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Hasil pemetaan literatur menunjukkan bahwa industri pariwisata memberikan dampak multidimensional yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Selain itu,  terdapat struktur dan relasi kekuatan yang mendasari suatu aksi, norma, dan kebijakan mengenai pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang berjalan. Lebih jauh, tulisan ini  menemukan bahwa struktur dan relasi kekuatan saat ini didasari oleh pandangan neoliberal yang menempatkan aktor swasta sebagai pelaku pembangunan yang dominan bidang sosial, ekonomi, dan politik sehingga menjadi tantangan pembangunan berkelanjutan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa industri pariwisata adalah arena politik yang terdiri dari kontestasi kuasa, kekuatan, dan kepentingan antar-aktor sehingga dibutuhkan partisipasi bottom-up dan diskusi inklusif agar kebijakan pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Tulisan ini juga mengidentifikasi dua ceruk penelitian. Pertama, minimnya pembahasan keterkaitan pariwisata dalam agenda pembangunan berlanjutan dari kajian keamanan internasional. Dalam hal ini, konteks keamanan  non tradisional, termasuk keamanan manusia (human security) dapat digunakan sebagai dasar analisis. Kedua, terbatasnya literatur yang menempatkan negara maju sebagai objek analisis, padahal pembahasan tersebut  dapat menambah pemahaman  dan pembelajaran bagi akademisi HI dan pengambil kebijakan. 

---

This paper examines tourism and the sustainable development agenda from an international relations perspective through a study of literature. The author uses the taxonomic method to analyze 46 peer-reviewed literature and map them into three themes: (1) constructing factors of tourism and the sustainable development agenda; (2) tourism's contribution to the sustainable development agenda; and (3) criticism of neoliberalism on tourism concept and practice in the sustainable development agenda. The mapping of the literature indicates that the tourism industry provides a multidimensional impact in line with the sustainable development agenda. Furthermore, this paper identifies structures and power relations that construct actions, norms, and policies regarding tourism in the ongoing sustainable development agenda. Moreover, this paper’s analysis shows that the structure and power relations in question are neoliberalism, which strengthens private actors in all sectors; hence becomes a development challenge in itself. This paper concludes that the tourism industry is a political arena consisting of the contestation of power, strength, and interests between actors. Thus, bottom-up participation and inclusive discussion are needed in order for tourism policies and the sustainable development agenda can run optimally. This paper also identifies two research gaps. First, the linkage of tourism and the sustainable development agenda with security issues should be explored, in this matter human security as a non-traditional security approach can be used as an analytic framework. Second, there is limited literature that frame developed countries as the object of analysis, even though this discussion may be a lesson learned for HI academics and policy makers."

"Indonesia menyepakati The Paris Agreement dengan berkomitmen untuk menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung komitmen Indonesia dengan mengeluarkan POJK51 tentang keuangan berkelanjutan dan mengeluarkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) mengenai taksonomi hijau. Dalam praktiknya, implementasi keuangan berkelanjutan masih belum efektif dan implementasi taksonomi hijau masih sulit untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keuangan berkelanjutan dan taksonomi hijau Bank ABC. Bank ABC, yang dijadikan sebagai objek penelitian, merupakan bank KBMI 2 dan bank yang sudah masuk Bursa Saham Indonesia (BEI). Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan metode wawancara semi-struktur serta data sekunder berupa laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan portal berita online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank ABC telah mengimplementasi keuangan berkelanjutan berdasarkan POJK51. Sedangkan implementasi taksonomi hijau di Bank ABC masih belum berjalan. Bank ABC tidak memiliki hambatan/kesulitan dalam mengimplementansi keuangan berkelanjutan. Hambatan/kesulitan yang dihadapi oleh Bank ABC dalam mengimplementasi taksonomi hiijau adalah sedikitnya perusahaan yang menerapkan kegiatan operasional yang ramah lingkungan.

---

Indonesia has agreed to the Paris Agreement by committing to reduce Greenhouse Gases (GHG). The Financial Services Authority (Indonesian: Otoritas Jasa Keuangan; OJK) supports Indonesia's commitment by issuing POJK51 on Sustainable Finance (SF) and the Indonesian Green Taxonomy (IGT). In practice, the implementation of SF is still ineffective, and the implementation of green taxonomy is still difficult. This study aims to analyze the implementation of SF and green taxonomy at Bank ABC. The approach used in this study is a case-study approach. This study uses primary and secondary data collected through interviews and documentation. The results of the study indicate that Bank ABC has implemented SF based on POJK51. While the implementation of green taxonomy at Bank ABC has not yet been implemented, Bank ABC has no obstacles/difficulties in implementing SF. The obstacles/difficulties faced by Bank ABC in implementing green taxonomy are comprised of the small number of companies that implement environmentally friendly operational activities."

"Sektor perbankan memainkan peran penting dalam implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan kerangka hukum terkait keuangan berkelanjutan di sektor perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis perbandingan kerangka hukum kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia dengan praktik terbaik di Eropa dan Asia serta kebijakan keuangan berkelanjutan dan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) khususnya di sektor perbankan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan metode hukum doktrinal dan non-doktrinal dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengolahan data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif Sustainability Report dari 10 bank yang dipilih secara purposive dan menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia masih dalam tahap awal tetapi telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan potensi besar untuk berkembang melalui pembelajaran dari praktik terbaik negara lain dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Implementasi keuangan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia bervariasi berdasarkan KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti). KBMI 1 berada pada tahap awal implementasi dengan fokus pada pemenuhan regulasi dasar. KBMI 2 mulai mengadopsi praktik lebih kompleks seperti kredit hijau. KBMI 3 memiliki program lebih terstruktur dan produk serta layanan berkelanjutan seperti obligasi hijau. KBMI 4 menjadi pelopor dengan portofolio investasi hijau besar dan integrasi ESG yang mendalam.

---

The banking sector plays a crucial role in the implementation of sustainable finance in Indonesia. This study aims to examine the development of the legal framework related to sustainable finance in the banking sector to maintain the stability of the financial system in the context of sustainable development. This research analyzes the comparison of the legal framework for sustainable finance policies in Indonesia with best practices in Europe and Asia, as well as sustainable finance policies and Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects specifically in the banking sector, in accordance with existing laws and regulations. The research method used is a combination of doctrinal and non-doctrinal legal research methods, with primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing techniques use a descriptive qualitative approach. This study comprehensively analyzes the Sustainability Reports of 10 banks selected purposively and uses a comparative approach with other countries. The results of the study indicate that the development of sustainable finance in Indonesia is still in its early stages but has shown significant progress with great potential for growth by learning from the best practices of other countries and strengthening stakeholder collaboration. The implementation of sustainable finance in Indonesia's banking sector varies based on KBMI (Core Capital-Based Bank Groups). KBMI 1 is at the initial stage of implementation with a focus on meeting basic regulations. KBMI 2 has begun to adopt more complex practices such as green credit. KBMI 3 has more structured programs and sustainable products and services such as green bonds. KBMI 4 is a pioneer with a large green investment portfolio and deep ESG integration."

"Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mendorong peningkatan permintaan energi, dan emisi gas rumah kaca (GRK). Meskipun berlimpah dalam sumber daya energi terbarukan (renewable energy), ekonomi dan ketahanan energi negara ini sebagian besar bergantung pada bahan bakar fosil. Pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan untuk mendukung pengurangan GRK dan mempercepat adopsi energi terbarukan. Akan tetapi, insentif yang tidak jelas arahnya, riwayat subsidi, kebijakan yang tidak konsisten, dan struktur monopoli yang terkonsentrasi yang mengaburkan transparansi biaya, menghambat pencapaian target pemerintah. Peningkatan emisi dan dampak iklim terkait lainnya menghadirkan serangkaian risiko sosial ekonomi. Tidak terkecuali terhadap industri jasa keuangan (IJK). Namun sebaliknya, kegiatan usaha industri jasa keuangan cenderung tidak memperhatikan unsur-unsur lingkungan, sosial dan tata kelola (LST). Meskipun studi menunjukkan bahwa secara teknis layak bagi Indonesia untuk segera melakukan transformasi keuangan yang terjangkau tanpa membahayakan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan namun terdapat permasalahan kesenjangan yang besar dalam pembiayaan. Diperlukan peningkatan investasi dari sektor swasta dan publik, karena dana publik saja tidak cukup. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan pasar, kebijakan, dan tata kelola termasuk peraturan kredit keuangan, penetapan harga yang tidak kompetitif, skala proyek yang dibatasi dan akses terbatas ke informasi terhadap proyek keuangan berkelanjutan. Peneliti mengusulkan untuk mengembangkan dan merubah peraturan otoritas jasa keuangan untuk menunjang mekanisme pengawasan serta transparansi pasar. Harmonisasi peraturan tentu diperlukan, namun tujuan utamanya adalah amanat Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bersama-sama, langkah-langkah dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menciptakan lanskap industri jasa keuangan yang aman, transparan dan beresiko rendah.

---

Indonesia's population growth, urbanization, and economic growth drive an increase in energy demand, and greenhouse gas (GHG) emissions. Abundant in renewable energy resources (renewable energy), the economy and energy security of the country is largely dependent on fossil fuels. The government has carried out policy reforms to support GHG reduction and adopt renewable energy. However, but the direction is not clear, inappropriate subsidies spiralling upwards in terms of costs and unintended impacts, inconsistent policies, and concentrated monopoly structures that obscure cost transparency, hindering the achievement of government targets. Increased emissions and other associated climate impacts present socio-economic risks. The impact also effects the Financial Services Industry (IJK). On the other hand, the business activities of the financial services industry tend not to pay attention to environmental, social, and governance(ESG) factors. Although studies show that it is technically feasible for Indonesia to quickly make preferable financial transformations without jeopardizing economic growth and poverty reductions, there still a problem with large gaps in financing. There is a need to increase investment from the private and public sectors, because public funds alone are not nearly enough. This study identifies market, policy, and governance supports including credit finance regulations, uncompetitive pricing, restricted project scale, and limited access to sustainable finance project information. Researcher proposes to develop and amend financial services regulations of the financial service authority to support supervisory mechanisms and market transparency. Harmonization of regulations is certainly required, but the main objective is the mandate of Article 33 paragraph 4 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Together, these steps in this research can be used to create a safe, transparent and low-risk financial services industry landscape."

"ABSTRAKSustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan internasional yang saat ini sedang berjalan sejak tahun 2015 hingga tahun 2030. Agenda pembangunan ini memperbaharui paradigma pembangunan sebelumnya yang hanya berkutat dengan soal ekonomi, melalui penyeimbangan dengan persoalan sosial dan lingkungan. Sebagai sebuah agenda pembangunan internasional yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), TPB mendapatkan perhatian banyak pihak, tidak terkecuali para akademisi di dunia internasional. Tulisan ini akan memberikan analisis terhadap pandangan para akademisi tersebut dalam konteks ilmu Hubungan Internasional. Metode dalam penelusuran dan analisis pandangan para akademisi tersebut adalah melalui kajian pustaka (literature review). Penulis mendapati dua temuan utama dalam kajian ini. Pertama, evolusi konsep dan praktik pembangunan di dunia terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang dan melibatkan aktor lintas sektoral. Kedua, terhadap TPB, terdapat konsensus dan perdebatan dari berbagai literatur akademik yang dikaji. Dari pendekatan paradigmatis, kajian ini mendapati konsentrasi pada perspektif institusionalisme dan teori kritis. Sementara itu, dari pendekatan empiris, literatur yang dikaji berfokus pada penerapan di ranah organisasi regional. Di akhir, penulis melalui kajian ini akan merefleksikan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upayanya mengaplikasikan TPB ini, sekaligus memberikan sumbang saran agar implementasi TPB dapat lebih baik ke depannya.

---

ABSTRACT

Sustainable Development Goals (SDGs) is a development agenda established by United Nations which set to be applied from 2015 to 2030. This development agenda revises former development paradigm which concentrating on economic growth. Sustainable development agenda accommodate the environment protection and social justice agenda besides the economic growth. As a global development agenda promoted by the United Nations, SDGs attract public concern, ranging from government officials to academia from across the world. This paper seeks to analyze the various points of view from diverse academic literature. This literature review results two main things. First, the concept and practice of sustainable development evolves through a long time and involves multisectoral perspective. Second, the view from literature that reviewed within this study generate two sides, from concensus to debates with paradigmatic and empirical approaches. From paradigmatic approach, this study found the concentration of literature at two fields, that are from institutionalism and critical theory point of view. From empirical approach, the literatures focus on ASEAN and European Union application of SDGs. At the end of this study, we reflects the concensus and debates within academic literature to challenge and opportunity that faced by Indonesia's effort to implement the SDGs, besides gave some suggestion to the implementation strategy."

"Sustainable finance is a holistic approach to the sustainability development goals (SDG), so that the interdependence between environmental, social, and governance issues is unveiled. Sustainable finance takes into account the various challenges following from social change and sustainability, the evolution of capital markets, and the development of efficient risk management practices. Governance issues are an integral part of sustainable finance. However, academic literature has generally neglected to consider strategies to prevent and fight financial crimes as a crucial component of sustainable finance. The aim of this book is to focus on the interconnectedness between sustainable finance and preventing/fighting financial crime, not only as a crucial governance issue, but also as a deep challenge for social and even environmental issues. There is no really sustainable finance without developing strong and efficient means to fight financial crimes."

"Dalam pandangan tradisional, tujuan bisnis adalah memaksimalkan pendapatan dari aset dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam pandangan modern, bisnis diharuskan memiliki pendekatan pembangunan berkelanjutan, di mana ekonomi, sosial, dan lingkungan dipengaruhi oleh operasi mereka diambil sebagai bagian dari tanggung jawab bisnis mereka. Studi ini menguji dampak kegiatan pembangunan berkelanjutan terhadap kinerja keuangan mereka. Dengan menggunakan 30 perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia pada 2013-2015, data dari laporan berkelanjutan dan laporan keuangan dikumpulkan. Kinerja keuangan diproksikan oleh ROE, ROA dan PBV, sedangkan pembangunan berkelanjutan diukur dengan menggunakan CSRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSRI memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA dan PBV, namun menunjukkan efek positif yang tidak signifikan terhadap ROE.

---

In traditional view, the purpose of business is to maximise income generation of assets and other resources owned by the company. In a modern view, businesses are required to have sustainable development approach, where economic, social, and environmental affected by their operations are taken as part of their business responsibility. This study examines the impact of sustainable development activities on their financial performance. Using 30 listed companies in 2013 2015, data from sustainability and financial reports are collected. Financial performance is proxied by ROE, ROA and PBV, whereas sustainable development is measured using the CSR Index. The results show that CSRI have a significant positive effect on ROA and PBV, but it shows insignificant positive effect on ROE."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis perbedaan mendasar konsep keuangan berkelanjutan dan konsep keuangan tradisional menggunakan parameter oleh Soppe 2004. Selain itu penelitin ini juga menganalisis penerapan keuangan berkelanjutan pada Bank ABC menggunakan parameter dari Soppe 2004 dan POJK nomor 51. Berdasarkan penelitian studi kasus yang didukung dengan data primer dan sekunder, penelitian ini menunjukkan bahwa Bank ABC telah memenuhi seluruh parameter penerapan keuangan berkelanjutan oleh Soppe 2004 yakni Theory of the Firm, Human Nature of Economic Actors, Ownership Paradigm, dan Ethical Framework. Selain itu, Bank ABC pun telah menunjukkan upaya maksimal dalam pemenuhan ketentuan keuangan berkelanutan berdasarkan POJK nomor 51 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menerapkan delapan konsep prinsip keuangan berkelanjutan, penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, serta penyusunan laporan keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis, Bank ABC pun dapat dikatakan telah menerapkan konsep keuangan berkelanjutan.ABSTRACT