Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan sistem pengamanan sehingga terpeliharanya keamanan yang kondusif merupakan suatu prasyarat utama agar program pembinaan di Lapas dapat berjalan dengan baik. Upaya pemeliharaan keamanan tersebut sering dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang menjadi kerentanan tersendiri yang memiliki tendensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, salah satu bentuknya adalah pelarian warga binaan. Kondisi-kondisi yang menjadikan Lapas rentan mengalami pelarian warga binaan dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, yang pada tahun 2016 mengalami peristiwa pelarian warga binaan dengan total warga binaan melarikan diri terbanyak selama 10 (sepuluh) tahun terakhir di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat.Skripsi ini memberikan gambaran dan ulasan terhadap upaya-upaya peningkatan sistem pengamanan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor sebagai bentuk evaluasi pencegahan pelarian warga binaan. Pelaksanaan sistem pengamanan yang ada, dikaji dengan menggunakan Situational Crime Prevention dengan dukungan elaborasi faktor kerentanan terjadinya pelarian warga binaan dengan menggunakan Routine Activity Theory. Melalui analisis dari data yang didapat, bahwa pelaksanaan sistem pengamanan sebagai implementasi teknik pencegahan dari Situational Crime Prevention, sebagai upaya mencegah pelarian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor telah terlaksana cukup baik. Hal tersebut berimplikasi terhadap tingkat terjadinya peristiwa pelarian, bahwa sejak peristiwa pelarian warga binaan di tahun 2016, hingga saat ini Lapas Kelas IIA Bogor tidak lagi mengalami peristiwa pelarian warga binaan

---

Implementation of a security system so that conducive security is maintained is a major prerequisite for the development program in Correctional Institutions to run well. Efforts to maintain security are often faced with conditions that are separate vulnerabilities that have a tendency to disturb security and order, one form of which is the escape of inmates. Conditions that make Lapas vulnerable to escaping inmates are experienced by the Bogor Correctional Institurion, which in 2016 experienced an escape of inmates with a total of most of the inmates have fled during the last 10 (ten) years in the West Java Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights.

This thesis provides an overview and review of efforts to improve the security system that has been carried out by the Bogor Correctional Insitution as a form of evaluating the escape prevention of inmates. The implementation of the existing security system is studied using Situational Crime Prevention with the support of elaboration of the vulnerability factors for the escape of inmates using the Routine Activity Theory. Through analysis of the data obtained, the implementation of the security system as the implementation of Situational Crime Prevention techniques, as an effort to prevent the escape of inmates at Bogor Correctional. has been carried out quite well. This has implications for the rate of occurrence of escapes, that since the escape of inmates in 2016, until now the Bogor Correctional Institution has no longer experienced escapees of inmates."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan upaya pencegahan kejahatan penyelundupan serta peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam terhadap petugas dan beberapa narapidana. Selain itu penelitian ini juga menggunakan observasi non partisipasi dan pengumpulan data sekunder. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kejahatan situasional oleh Clarke, serta ruang yang dipertahankan. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan dalam upaya pencegahan kejahatan yang telah diterapkan. Hasil penelitian menekankan rekomendasi strategi pencegahan yang lebih maksimal dan lebih baik, dengan meningkatkan upaya pencegahan secara fisik maupun secara sumber daya manusia sehingga terwujudnya pencegahan penyelundupan narkotika di lapas dikemudian hari.

---

This study discusses the implementation of efforts to prevent the crime of smuggling and distribution of narcotics in prisons. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with officers and some of their sufferings. In addition, this study also uses direct non-participatory observation and secondary data collection. The analysis of this study uses a situational crime scenario by Clarke, and defensible space. This study then concluded that there were weaknesses in the crime prevention efforts that had been implemented. The results of the research emphasize recommendations for more optimal and better prevention strategies, by increasing physical and human resource prevention efforts so that prevention of narcotics smuggling is realized in the future."

"Pencegahan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan X menggunakan mekanisme pengamanan seperti halnya Lapas lainnya dan strategi pembinaan. Metode pembinaan yang dilaksanakan adalah One Stop Center (OSC), dimana narapidana selain dibina dengan pembinaan konvensional sebagaimana layaknya Lapas nmum juga mendapatkan pembinaan bernpe rebabilita.si sosial dan rebabilitasi medis dalam satu atap. Program pembinaan yang dilaksanakan bartujuan positif untuk memperbaiki sikap, tingkah lakn, pola berpikjr dan sudut pandang narapidana dalam memandang suatu pennasalaban dan kenyataan hidup. Dalarn tesis ini ada dua pertanyaan panelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana pelaksanaan manajemen pengamauan dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan X dan apa yang menjadi kendala dalam pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba ditinjau dari manajemen pengamanan Lembaga Pemasyarakatan X. Metoda yang digunakan adalah meiOOe kualitatif, teknik peugumpulan data dilakukan dengan wawancara terbadap infurman penelitian dengan menggunakan pedaman wawancaro. Dari basil dalam tesis ini dapat diketabui bahwa terjedinya peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyaraka!Bn X adalah dengan memanfaatkan situasi kepadatan kunjungan, terutama peda jam kunjungan kontak langsung. Serta tidak dilakukannya pengawasan dan pemeriksaan terlladap narapidana dan barang bawaan serta petugas yang keluar masnk keda!am area blok hunian narapidana. Selain itu pibak Lembaga Pemasyarakatan X juga mengalanri kendala barupa rerbatasnya angganm, sumber daya manusia, serta kunmgnya sarona dan prasarana.

---

Prevention of drug circulation in the Penitentiary for X using the security mechanisms as well as other prisons and training strategy. Coaching methods are implemented are the One Stop Center (OSC), which fostered the development of imnates in addition to conveotional as is the general prison also received guidance in the form of social rehabilitation and medical rehabilitation IUlder one roof. Coaching program is implemented positive aims to improve the attitude, behavior and thinking patterns in a prisoners' point of view looking at a problem and the fucts of life.

In this thesis, there are two thesis questions to be answered is how the implementation of security management in efforts to prevent illicit traffic of drugs in correctional institntions X and what's become an obstacle in the prevention of i illicit traffic of drugs reviewed the security management of correctional institutions X.

The method used is qcalitative method of data collection techniques against the infurmant interview conducted with the study using the interview guide.

From the results of this thesis is that the illicit traffic of drugs in correctional institurions is to utilize the X-density traffic situations, especially in the hours of direct contact requests. And not doing surveillance and inspection of inmates and luggage as well as officers who came out into the residential area of prisoners' block. Besides the Correctional institurion X also bas many constraims such as limited budget, human resources, and lack of facilities and infrastructure that support the prevention of illicit traffic of drugs."

"Penelitian ini mengkaji tentang evaluasi kebijakan tour of duty dan tour of area pada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Penelitian ini menggunakan enam dimensi dari Teori Evaluasi Kebijakan Publik oleh Dunn (2018) yang terdiri dari effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, dan appropriateness. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan campuran melalui survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Survei dilakukan secara langsung melalui penyebaran kuesioner dengan melibatkan 76 responden yang merupakan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, sementara itu wawancara mendalam dilaksanakan dengan melibatkan 13 informan. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tour of duty dan tour of area pada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta telah sesuai dengan ukuran nilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, keseteraan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil uji statistik tersebut juga didukung oleh analisis kualitatif berdasarkan temuan di lapangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan tour of duty dan tour of area sebagai bentuk kebijakan pengelolaan sumber daya manusia terbukti mampu membawa banyak keunggulan kompetitif baik bagi para individu pegawai maupun entitas organisasi secara keseluruhan.

---

This study examines the evaluation of tour of duty and tour of area policies on employees of the Class IIA Jakarta Narcotics Correctional Institution. This research uses six dimensions of the Public Policy Evaluation Theory by Dunn (2018) consisting of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This research uses a quantitative approach with mixed collection techniques through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The survey was conducted directly through the distribution of questionnaires involving 76 respondents who were employees of the Class IIA Jakarta Narcotics Correctional Institution, while in-depth interviews were conducted involving 13 informants. Quantitative analysis shows that the implementation of tour of duty and tour of area policies for employees of the Class IIA Jakarta Narcotics Penitentiary is in accordance with the measures of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The statistical test results are also supported by qualitative analysis based on field findings. Therefore, it can be said that the application of tour of duty and tour of area as a form of human resource management policy has proven to be able to bring many competitive advantages to both individual employees and the organizational entity as a whole."

"Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan sekolah filial yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai analisis implementasi kebijakan sekolah filial yang ada di LPKA Palembang dengan melihat aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan. Untuk menganalisis kebijakan sekolah filial, maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle serta Mazmanian dan Sabatier untuk mendukung proses analisis implementasi yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di LPKA Palembang. Hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala penyelenggaraan sekolah filial yang belum efektif. Dari aspek konten kebijakan diketahui bahwa permasalahan anggaran merupakan permasalahan utama dalam implementasi kebijakan sekolah filial di LPKA Palembang. Selain itupun, masa hukuman peserta didik yang berbeda-beda dan relatif singkat juga mempengaruhi implementasi kebijakan sekolah filial. Kebijakan ini akan lebih terasa manfaatnya bila dilaksankan di luar LPKA Palembang. Bila diluar LPKA anak didik pemasyarakatan bisa berinteraksi dengan pihak lain dan konsepsi dari pemasyarakatannya sendiri akan semakin terasa. Dari aspek konteks kebijakan diketahui bahwa belum adanya kepedulian dari pimpinan atas. Sehingga menyebabkan belum adanya mekanisme penegakan aturan yang jelas dalam kebijakan sekolah filial untuk lingkup nasional serta ditambah belum adanya suatu sistem yang dapat mendorong pelaksanaan kebijakan sekolah filial yang lebih efektif.

---

This study aims to investigate policy implementation of filial school at Palembang Child Correctional Institution (LPKA Palembang). It uses post-postivist approach and qualitative method to explain the policy implementation of filial school at Palembang Child Correctional Institution. It analyzes the content and context aspects of the policy. Policy implementation theories by Merilee S. Grindle and by Mazmanian and Sabatier are used to support analysis process of implementation that influence the enforcement of education-based coaching for correctional students at LPKA Palembang. The results indicated contraints to organizing filial school that have not been effective. From the content aspect of policy, it is known that budget problem is the main problem in filial school policy implementation at LPKA Palembang. Students sentece periods which are vary and relatively short also affect the implementation of filial school policy. The policy will be more beneficial if implemented outside LPKA Palembang. Outside correctional institution, correctional students can interact with other parties and the concept of correctional itself will be more felt. Context aspect of policy discovered that there is no concern yet from the top leadership. It causes there has been no clear enforcement mechanism in filial school policy for the national scope, and also the absence of a system that can encourage the more effective implementation of filial school policy."

"Perencanaan Pembinaan Narapidana merupakan suatu usaha yang mendahului tindakan menyeluruh dengan keterlibatan seluruh komponen yaitu petugas sebagai pembina dan narapidana sebagai yang dibina serta sarana / fasilitas yang dimiliki lembaga pemasyarakatan. Seiring dengan tuntutan yang ada di masyarakat maka lembaga pemasyarakatan hangs mampu membenkan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan yang maksimal untuk menjaga keseimbangan kehidupan, baik bagi warga binaan, masyarakat sebagai korban dan masyarakat luas pada umunya. Penentuan rencana untuk pembinaan narapidana dipengaruhi pula oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal lembaga pemasyarakatan, masing-masing lingkungan dapat sebagai factor pendukung dan penghambat. Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang komprehensif yaitu perencanaan strategis.Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan mengetahui proses perencanaan pelaksanaan dalam rangka kegiatan pembinaan narapidana di Lapas Purwakarta.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan langsung dan daftar dokumen.Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa proses perencanaan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwakarta yang dibuat dan disusun masih terkesan seadanya tanpa proses perencanaan yang seharusnya. Keterbatasan kemampuan terkait proses dan teknik-teknik perencanaan dari para pejabat struktural setingkat kepala seksi yang sekaligus pengambil keputusan dibidangnya masing-masing sebagai hambatan terbesar.Melalui analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman), dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Proses lima bagian sebagai pengembangan stratetgi, dan terakhir sebagai langkah tindakan yang diambil adalah mengirimkan pejabat terkait untuk mengikuti pendidikan dan latihan manajerial perencanaan maupun teknis perencanaan, serta mengusulkan penempatan pegawai sesuai kriteria "job description?. Saran yang dapat disampaikan perlu dilakukan penataan ulang manajemen perencanaan secara terpadu dan meningkatkan pengendalian bagi pimpinan selaku penanggung jawab puncak manajemen organisasi.

---

The treatment planning of the prisoner is an effort that goes first before the whole action that involving the component in it that are the officer as the shepherd and the convict criminal as the object of it and all facility in it Along together with the society demand that a correctional institution must have maximal service, treatment and counseling to preserve the balance the life of the convict, the citizen as the victim and society. The determination of the planning program is depend on the external and internal environment of the correctional institution, each factor could be supporting or non supporting the planning program. To minimize the problem we must have a comprehensive planning that is a strategic planning.

That's way, the research is conducted to find the process of the realization treatment planning and the obstacle of this process.

The method that used in this research was a descriptive research with qualitative approach. The data is gathered trough the interview, direct observation, and from a list of document.

The result of the field research show that the process of the realization treatment planning program in Purwakarta correctional Institution that been made and arranged was still way beyond perfect because lack of planning process. Because the capacity limit that not capable enough to handle the job that related to the process and technical planning from the structural legal official in head section class, the problem is getting bigger and bigger. They are the biggest barrier in this program.

Trough the SWOT (strength, weakness, opportunity and threat) analyze, we can identify the internal strength and weakness and also the external opportunity and threat. These five process were part of the last development strategic, as a step to send the official to the trained and educate in matter managerial planning and technical planning, and the must be a relation between the employee posting and the job description. We advice that there must be re structuring managerial planning and leader controlling that responsible for the top management in organization."

"Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan terbuka Cinere Jakarta ini. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji aturan-aturan yang berkaitan dengan judul tesis penulis dan diperkuat dengan wawancara untuk melihat pelaksanaan aturan dimaksud. Hasil penelitian yang didapat terlihat bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimillasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Namun dalam pelaksanaannya tetap ada kendala yang dihadapi baik dari aturan yang diberlakukan, juga bagi narapidana sendiri, walaupun bukan kendala yang berat. Hasil wawancara peneliti dengan narapidana yang mendapatkan asimilasi dengan bekerja pada pihak ketiga, mereka sangat senang dengan mendapatkan asimilasi ini, karena mereka merasakan pembauran dengan masyarakat dan bisa menafkahi keluarga mereka. Mereka hanya menghadapi kendala yaitu jarak tempuh yang sangat jauh dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere. Selain itu juga, masalah dengan kemacetan di jalanan yang harus mereka hadapi. Hal ini membuat jam kerja mereka tidak sesuai dengan aturan yang ada. Upaya untuk mengatasi masalah ini adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka mengeluarkan kebijakan intern tentang masalah waktu kerja tersebut, terutama pada waktu saat mereka harus kembali ke Lembaga Pemasyarakatan.

---

This thesis discusses about the implementation of the rehabilitation of prisoners in the Assimilation Stage in the Cinere Correctional Institution, Jakarta. The purpose of the research is to find out the implementation of the assimilation process of prisoners in the Cinere Correctional Institution, Jakarta. The method used in this thesis is normative study. The review of the regulations relating to the title of the thesis is also used and strengthened with interview to see the implementation of the rules. The results of the research show that the implementation of the rehabilitation of prisoners in assimilation stage is performed in accordance with the Ministry of Justice Regulation Number M.2.PK.04-10, 2007. However, in practice, there are constrains to be faced off, both from the regulation and from the prisoners themselves, even they are not big obstacles. The results of the interviews from the prisoners who get assimilation by working to third parties are they are very pleased with the chance given, because they felt the intermingling with the community and they can also support their family financially. They only have constraint with the distance from the assimilation place with the Cinere Correctional Institution. In addition, the traffic jam gives them problem to be face of with. This problem made their working hours is not fit with the rules. The attempt to overcome this matter is the Cinere Correctional Institution issued the internal policy about working hour, especially when they have to go back to the Correctional Institution."

"Kasus terorisme yang terjadi di Indonesia lekat kaitannya dengan kelompok-kelompok radikalisme agama. Kini kelompok tersebut berusaha menyebarkan paham-paham radikalisme kepada kalangan anak sekolah agar dapat bergabung dengan aktifitas kelompok mereka. Penyebaran paham radikalisme tersebut dilakukan melalui keluarga, institusi pendidikan, dan media sosial. Penelitian-penelitian terdahulu menyatakan bahwa terdapat pendekatan keras dan pendekatan lunak dalam mencegah masuknya paham radikalisme sehingga posisi penelitian ini bertujuan untuk mendalami pendekatan lunak tersebut menggunakan konsep sosialisasi oleh Mead serta Elkin dan Handel. Peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana sosialisasi penyebaran paham radikalisme dan pencegahannya pada anak Sekolah Menengah Atas SMA.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis pada BNPT, guru SMA, dan murid-murid SMA di Jakarta. Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada sosialisasi yang dilakukan oleh BNPT dan guru SMA kepada murid-murid SMA. Berdasarkan pada hasil temuan lapangan terhadap 6 orang siswa SMA, 2 guru SMA, dan 2 pejabat BNPT, penelitian ini menghasilkan argumen bahwa penyebaran paham radikalisme pada anak SMA dilakukan melalui jaringan alumni rohis dan media sosial. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa kontra radikalisme yang dilakukan secara inisiatif oleh masyarakat lebih efektif daripada BNPT.

---

Terrorism cases in Indonesia closely related to religious radicalism groups. Nowadays, religious radicalism groups try to spread their ideology to school students so they can join with those group's activities. Radicalism ideologies spreads through family, education institution, and social media. The previous study shows that there are soft approach and hard approach to prevent the spread of radicalism ideology so the researcher's position is to extend the soft approach using Mead, Elkin, and Handel's socialization concept. The researcher tries to explore how radicalism ideologies socialization and its prevention to high schoolers kids.This study using qualitative approach and constructivist paradigm to BNPT, high school teachers, and high school student in Jakarta. This study is a case study of the BNPT's and high school teacher's preventive socialization to high schoolers. Based on field findings from 6 high schoolers, 2 high school teachers, and 2 BNPT staffs, this study resulted an argument that radicalism ideologies spreads through Rohis's alumni network and social media. Also, this study found that people's initiative counter radicalism is more effective than BNPT's."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan soft approach oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dalam menangani penyebaran paham radikalisme dan terorisme, apa yang menjadi pertimbangan BNPT menggunakan soft approach dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kebijakan kriminal dan counter-terrorism. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksplanatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang melatarbelakangi Indonesia menggunakan soft approach karena munculnya residivis terorisme dan kembalinya mantan narapidana terorisme yang terlibat aksi terorisme. Faktor manfaat-biaya turut menjadi pertimbangan mengapa pemerintah melalui BNPT menggunakan soft approach, karena soft approach dianggap lebih efisien dari berbagai alternatif yang ada, sehingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menggunakan pendekatan soft approach dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Dengan menggunakan soft approach tidak berarti pemerintah mengesampingkan unsur penegakan hukum, pemerintah tetap menindak tegas setiap pelaku aksi teror, yang dilakukan pemerintah adalah memindahkan titik fokus penanganan; bukan lagi pada 'tangkap' dan 'tahan', tetapi lebih pada 'cegah', itulah yang menjadi tujuan soft approach yang dilakukan oleh BNPT.

---

This thesis discusses on the formulation of soft approach policy by National Counter Terrorism Agency BNPT in handling the spread of radicalism and terrorism, what is BNPT consideration using soft approach in policy of counter terrorism in Indonesia. The concepts used in this study include criminal policy and counter terrorism. This research uses qualitative method with explanative design.

The results of this study indicate that the Indonesian background uses a soft approach due to the emergence of terrorist recidivism and the return of former terrorism prisoners involved in acts of terrorism. The cost benefit factor is the consideration of why the government through BNPT uses a soft approach, because the soft approach is considered more efficient than the various alternatives available, so the Counter Terrorism Agency BNPT uses a soft approach in anti terrorism policy in Indonesia.

Using a soft approach does not mean that the government overrides law enforcement elements, the government is still taking action against every actor of terror acts, which the government is doing is moving the focal point of handling No longer in catch and hold, but on prevention, that's the purpose of soft approach by BNPT. "