Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyebaran gambar intim seksual non-konsensual atau non-consensual distribution of intimate image (NCDII) menunjukkan dominasi laki-laki atas perempuan yang dijadikan sebagai objek seksual. NCDII tidak hanya terbatas pada pembalasan dendam mantan pasangan saja, tetapi juga sebagai hiburan, pemenuhan hak seksual laki-laki, serta mencari keuntungan finansial dan status sosial. Hal ini yang menjadi tujuan Hunter Moore sebagai pendiri situs khusus NCDII, IsAnyoneUp.com. Hunter melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dan ketenaran dari situs tersebut, termasuk dengan meretas dan memanipulasi secara digital foto-foto intim seksual perempuan, kemudian mengunggahnya di situs miliknya. Perempuan korban yang merasakan dampak atas viktimisasi tersebut, tergerak untuk melakukan resistensi terhadap NCDII. Berdasarkan data sekunder yang bersumber dari e-book, artikel berita, serta film dokumenter, analisis data menggunakan teknik analisis wacana kritis feminis dan teori feminisme radikal sebagai teori utama. Tulisan ini mengkaji fenomena NCDII sebagai bentuk kekerasan seksual siber, dampak NCDII terhadap perempuan, serta bentuk resistensi yang dilakukan perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagai bagian dari patriarki, supremasi laki-laki dan sifat misoginis menjembatani laki-laki untuk melakukan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, yakni NCDII. NCDII ini berdampak terhadap perempuan dan memicu munculnya berbagai bentuk resistensi, yakni resistensi yang terlewatkan, upaya resistensi, resistensi tersembunyi, proxy resistance, dan resistensi terbuka. Melalui resistensi tersebut, perempuan berhasil mendapatkan kembali hak-hak mereka yang dirampas oleh Hunter, sekaligus menumbuhkan kesadaran kritis di antara perempuan untuk turut serta melakukan perlawanan demi tercapainya perubahan sosial. Tindakan resistensi ini juga dapat dilihat sebagai upaya rekonstruksi melalui pembentukan wacana pengganti yang disebutkan oleh kriminologi konstitutif.

---

Non-consensual distribution of intimate images (NCDII) reflects male domination over women who are used as sexual objects. NCDII is not only focused on revenge towards their ex, but also as entertainment, fulfillment of men's sexual rights, and to gain financial profit and social status. These goals were set by Hunter Moore, the founder of a site that focuses on NCDII, IsAnyoneUp.com. Hunter has used various ways to gain profit and popularity from the site, which includes hacking and digitally manipulating women's sexual intimate images and posting them on his site. Women victims who suffer from the impact of this victimization are motivated to resist the NCDII. Based on secondary data sourced from e-books, news articles, and documentary film, the analysis of data uses feminist critical discourse analysis techniques and radical feminism theory as the main theory. This paper examines the phenomenon of NCDII as a form of cyber sexual violence, the impact of NCDII on women, and the forms of the women's resistance. The results of the analysis reveal that male supremacism and misogyny, as part of patriarchy, has led men to commit NCDII. NCDII has also impacts on women and resulted in various forms of resistance, which include missed resistance, attempted resistance, covert resistance, proxy resistance, and overt resistance. Through this resistance, women were able to regain their rights that were violated by Hunter, and also developed a critical awareness among women to participate in resistance. This act of resistance can also be considered as an attempt of reconstruction through the establishment of replacement discourse which is mentioned by constitutive criminology."

"Non-consensual Distribution of Intimate Images (NCDII) adalah jenis kasus kekerasan berbasis gender siber yang paling banyak terjadi, namun hanya sedikit sekali perempuan penyintas yang melaporkan viktimisasinya kepada polisi. Bahkan, melaporkan viktimisasinya kepada polisi menjadi pilihan terakhir bagi perempuan penyintas. Tulisan ini bertujuan untuk melihat reaksi non-formal dari perempuan korban/penyintas, maupun perempuan yang bukan merupakan korban/penyintas, terhadap viktimisasi sekunder yang dialami oleh perempuan saat melaporkan viktimisasinya kepada polisi. Tulisan ini berada di bawah naungan teori feminis radikal, dan menggunakan metode analisis isi kualitatif untuk mengkaji berita dan cuitan yang berisi opini perempuan terkait penanganan kasus NCDII oleh polisi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepolisian adalah institusi yang tidak ideal bagi perempuan penyintas karena kepolisian adalah salah satu agen yang bertugas untuk melanggengkan patriarki. Perempuan yang mendapat perlakuan buruk dari polisi akan menceritakan pengalamannya melalui media online dan narasi ini kemudian mendorong terbentuknya digital feminist activism di kalangan perempuan untuk menentang perilaku polisi.

---

Non-consensual Distribution of Intimate Images (NCDII) is the most common type of cyber gender-based violence, yet only a few numbers of women survivors report their victimization to the police. In fact, reporting their victimization to the police is the last option for women survivors. This paper aims to examine the non-formal reaction of women victims/survivors, as well as women who are not victims/survivors, to the secondary victimization that experienced by women who reported their victimization to the police. This paper is written under the radical feminist theory framework, and uses qualitative content analysis method to examine news and tweets that contains women's opinions regarding the handling of NCDII cases by the police. The results of the analysis show that the police is not an ideal institution for female survivors because the police is one of the agents that’s in charge of perpetuating patriarchal ideology. Women who have been mistreated by the police will share their stories through online media and this narrative then encourage the formation of digital feminist activism among women to oppose police behavior."

"Karya akhir ini disusun untuk menganalisis reproduksi kekerasan simbolik terhadap perempuan dalam pemberitaan kasus penyebaran video intim seksual non-konsensual GA dan MYD dibentuk melalui proses framing oleh Tribunnews.com. Penulisan ini menggunakan teknik analisis wacana kritis Sara Mills dengan data penulisan bersumber dari 10 berita yang terdapat dalam kanal Tribunnews.com. Dengan menggunakan konsep kekerasan simbolik dan teori feminisme radikal, penulisan membuktikan bahwa media Tribunnews digunakan sebagai medium untuk melakukan kekerasan simbolik terhadap perempuan (GA) karena adanya upaya untuk mendominasi wacana dalam berita dengan menggunakan simbol-simbol tertentu berupa bahasa dan visual melalui proses framing yang dikonstruksikan berdasarkan ideologi patriarki, yang pada akibatnya memunculkan berita yang bias gender, seksis, dan misoginis. Hal tersebut menimbulkan dan sekaligus melegitimasi misrecognition atau pemahaman yang salah akan citra perempuan dalam proses pembentukan kekerasan simbolik, dan pada akhirnya menghasilkan kekaburan realitas kekerasan seksual terhadap perempuan yang sesungguhnya.

---

This thesis discusses the analysis of the reproduction of symbolic violence against women in reporting cases of the spread of GA and MYD non-consensual sexual intimate videos formed through the framing process by Tribunnews.com. This thesis uses Sara Mills' critical discourse analysis technique and data were collected from 10 news stories in Tribunnews.com online site. By using the concept of symbolic violence and the theory of radical feminism, the research proves that Tribunnews media is used as a medium for carrying out symbolic violence against women (GA) because of an attempt to dominate the discourse in the news by using certain symbols in the form of language and visuals through a constructed framing process based on patriarchal ideology, which in turn produces news that are gender biased, sexist, and misogynistic. This creates and at the same time legitimizes misrecognition or a false understanding of the image of women in the process of forming symbolic violence, and ultimately results in the blurring of the reality of sexual violence against women that occurs."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan korban KBGO berdasarkan wacana kritis feminis Sara Mills terhadap komentar pengguna Twitter. Studi terdahulu analisis wacana kritis Sara Mills dalam membahas berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bias media dalam merepresentasikan sosok perempuan korban. Hasil studi penelitian terdahulu juga menunjukkan masih sedikit pembahasan mengenai isu penyebaran konten intim non-konsensual dalam media sosial Twitter yang menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan korban penyebaran video non-konsensual dalam hal ini adalah Gisell direpresentasikan sebagai perempuan yang tidak bermoral dan perempuan rendahan. Hal ini disebabkan oleh status Gisell yang dalam video tersebut masih menjadi seorang istri. Selain merepresentasikan bagaimana perempuan korban penyebaran konten intim non-konsensual tersebut, penelitian ini juga menghasilkan bahwa terdapat tiga kategori respon pengguna Twitter terhadap korban. Tiga kategori tersebut adalah kategori pro, kontra dan uncategorized. Adapun ketiga kategori tersebut diperoleh melalui analisis respon para pengguna Twitter dari akun CNN Indonesia, Tempodotco, Detikcom dan Area Julid. Fenomena ini juga ditopang dengan berbagai akun media informasi tersebut yang menggunakan diksi seksis.

---

This study aims to find out how the representation of female victims of OGBV is based on Sara Mills' feminist critical discourse on Twitter user comments. Previous studies of Sara Mills' critical discourse analysis in discussing various cases of violence against women show media bias in representing female victims. The results of previous research studies also show that there is still little discussion on the issue of spreading non-consensual intimate content on Twitter social media using Sara Mills' critical discourse analysis. The results of this study show that women victims of the spread of non-consensual videos in this case are Gisell represented as unscrupulous women and lowly women. This is due to Gisell's status that in the video is still a wife. In addition to representing how women victims of the spread of non-consensual intimate content, this study also resulted in three categories of Twitter users' responses to victims. The three categories are pro, con and uncategorized categories. The three categories were obtained through an analysis of the responses of Twitter users from CNN Indonesia, Tempodotco, Detikcom and Julid Area accounts. This phenomenon is also supported by various information media accounts that use sexist diction."

"Penyebarluasan gambar seksual secara non-konsensual merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi dalam era digital ini. Masyarakat yang patriarkal mendorong adanya ketimpangan kekuasaan dan dominasi laki-laki terhadap perempuan, hal ini lah yang kemudian melanggengkan praktik penyebarluasan terus terjadi. Selama ini, konsep revenge porn digunakan untuk melihat dan menjelaskan fenomena ini dalam masyarakat, padahal konsep tersebut banyak menuai perdebatan karena tidak peka dan insensitif terhadap korban. Penulisan ini bertujuan ingin melihat bagaimana praktik penyebarluasan gambar seksual secara non konsensual dijelaskan sebagai sebuah bentuk Image-Based Sexual Abuse (IBSA) atau kekerasan seksual berbasis gambar. Melalui analisis dengan sudut pandang feminisme radikal dan juga analisa berdasar definisi IBSA dan kerugiannya oleh McGlynn dan Rackley, ditemukan bahwa penyebarluasan gambar seksual secara non-konsensual adalah sebuah kejahatan seksual berbasis gambar (IBSA) yang merugikan perempuan dan sangat berkaitan dengan adanya dominasi serta kontrol laki-laki terhadap perempuan dan tubuhnya.

---

The non-consensual dissemination of sexual images is one of the most common phenomena in this digital era. A patriarchal society encourages inequality of power and male domination of women. Hence the practice of dissemination continues up until now. The concept of revenge porn has been used to explain and understand the phenomena despite its insensitivity to the victims. This writing aims to see how non-consensual dissemination of sexual abuse as a form of Image-Based Sexual Abuse (IBSA). Through the analysis using radical feminism perspective and definition of IBSA by McGlynn and Rackley, the data findings show that the non-consensual dissemination of sexual images is a form of Image-Based Sexual Abuse (IBSA) that harms women and is closely related to male domination and control towards women."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) di Indonesia di tengah ketiadaan hukum yang secara spesifik mengaturnya. NCII merupakan tindakan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Tindakan ini merupakan bentuk KBGO yang kerap terjadi kepada anak perempuan di bawah umur. Motif dari NCII umumnya dimulai dengan jalinan hubungan romantis, perekaman konten intim tanpa konsen maupun dengan konsen, sehingga berujung dengan pengancaman serta penyebaran konten intim tersebut tanpa persetujuan korban. Di Indonesia NCII masih diatur dalam konteks yang terbatas, yaitu hanya pada Pasal 14 ayat (1) UU TPKS tentang perekaman konten intim tanpa persetujuan, dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang mentransmisikan konten bermuatan asusila. Melalui penelitian ini, Penulis menemukan bahwa walaupun undang-undang Indonesia telah mengatur mengenai unsur tindak pidana NCII, akan tetapi pelaksanaannya terkadang masih belum optimal. Dalam suatu perkara NCII, biasanya terdapat beberapa unsur perbuatan lain yang memenuhi kriteria sebagai tindak pidana. Namun, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku hanya unsur tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusilanya saja. Hal ini berpotensi merugikan korban dalam mendapat keadilan. Oleh karena itu, melalui metode socio-legal, penelitian ini mengkaji bagimana penanganan perkara NCII yang paling ideal dapat memberikan keadilan serta perlindungan bagi korban. Penyelesaian jalur hukum bukanlah hal yang mudah bagi korban, sebab terdapat stigma dari masyarakat, sekolah, bahkan APH yang memperburuk situasi korban. Oleh karena itu korban NCII, terutama anak di bawah umur membutuhkan perlindungan lebih dalam menempuh penyelesaian jalur hukum, mulai dari proses pelaporan, persidangan, hingga pemulihan. Dalam memberikan keadilan bagi korban, diperlukan peran APH yang berperspektif korban. Selain keadilan, korban NCII anak di bawah umur juga membutuhkan pemulihan dan penanganan pasca-kejadian agar korban dapat kembali beraktivitas layaknya anak pada umumnya. Selain itu, penanganan korban NCII juga membutuhkan sinergisitas antara lembaga-lembaga sosial terkait. Pemerintah, APH, dan lembaga sosial harus bahu-membahu dalam pencegahan dan penanganan perkara-perkara NCII yang dialami korban anak di bawah umur untuk mencapai keadilan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban.

---

This research aims to explore how legal protection is for victims of Online Gender Based Violence (KBGO) using the Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) mode in Indonesia amidst the absence of laws that specifically regulate it. NCII is an act of distributing intimate content without consent. This action is a form of KBGO which often occurs to underage girls. The motives for NCII generally start with a romantic relationship, recording intimate content without consent or with consent, which ends with threats and distributing intimate content without the victim's consent. In Indonesia, NCII is still regulated in a limited context, namely only in Article 14 paragraph (1) of the TPKS Law concerning recording intimate content without consent, and Article 27 paragraph (1) of the ITE Law concerning transmitting immoral content. Through this research, the author found that although Indonesian law has regulated the elements of NCII criminal acts, its implementation is sometimes still not optimal. In an NCII case, there are usually several other elements of the act that meet the criteria for a criminal act. However, the punishment imposed on the perpetrator is only an element of the crime of spreading immoral content. This has the potential to harm victims in getting justice. Therefore, through socio-legal methods, this research examines how the most ideal handling of NCII cases can provide justice and protection for victims. Resolving legal action is not an easy thing for victims, because there is stigma from society, schools, and even law enforcement officers which worsens the victim's situation. Therefore, NCII victims, especially minors, need more protection in pursuing legal remedies, starting from the reporting process, trial, to recovery. In providing justice for victims, a law enforcement officer’s role with a victim perspective is needed. Apart from justice, minor NCII victims also need post-incident recovery and treatment so that victims can return to their activities like children in general. Apart from that, handling NCII victims also requires synergy between related social institutions. The government, law enforcement officers, and social institutions must work together in preventing and handling NCII cases experienced by minor victims to achieve justice, protection, and recovery for victims."

"Non-consensual image sharing pada dasarnya adalah penyebaran gambar atau video intim milik seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Dalam kasus ini, non-consensual image sharing dianggap sebagai suatu kejahatan yang bersifat gender, dimana kejahatan ini diklasifikasikan sebagai KBGO yang menimpa perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengalaman viktimisasi perempuan yang mengalami nonconsensual image sharing. Data yang didapatkan dari penelitian ini dikumpulkan melalui metode kualitatif atau wawancara tidak terstruktur kepada narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah AZ, KH, dan AK. Metode wawancara tidak terstruktur bersama ketiga narasumber ini digunakan untuk menggali lebih lanjut bagaimana pengalaman mereka saat mengalami non-consensual image sharing. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para perempuan ini mengalami viktimisasi yang beragam. Fenomena ini dilihat oleh teori feminis radikal sebagai suatu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan, serta kepemilikan modern terhadap perempuan. Para narasumber juga mengalami dampak akibat non-consensual image sharing yang mereka terima yang dibahas juga dalam penelitian ini.

---

Non-consensual image sharing pada dasarnya adalah penyebaran gambar atau video intim milik seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Dalam kasus ini, non-consensual image sharing dianggap sebagai suatu kejahatan yang bersifat gender, dimana kejahatan ini diklasifikasikan sebagai KBGO yang menimpa perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengalaman viktimisasi perempuan yang mengalami nonconsensual image sharing. Data yang didapatkan dari penelitian ini dikumpulkan melalui metode kualitatif atau wawancara tidak terstruktur kepada narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah AZ, KH, dan AK. Metode wawancara tidak terstruktur bersama ketiga narasumber ini digunakan untuk menggali lebih lanjut bagaimana pengalaman mereka saat mengalami non-consensual image sharing. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para perempuan ini mengalami viktimisasi yang beragam. Fenomena ini dilihat oleh teori feminis radikal sebagai suatu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan, serta kepemilikan modern terhadap perempuan. Para narasumber juga mengalami dampak akibat non-consensual image sharing yang mereka terima yang dibahas juga dalam penelitian ini."

"HIV/AIDS merupakan sebuah permasalahan global yang tidak hanya dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan kesehatan, namun juga harus mengikutsertakan pendekatan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sejak pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tahun 1987, epidemi HIV di Indonesia telah mengalami feminisasi sehingga kini lebih banyak menyerang kelompok perempuan menikah dan ibu rumah tangga. Menurut Teori Dominasi Sosial (TDS), penindasan, diskriminasi, dan kekerasan bergender merupakan salah satu wujud sistem hierarki sosial berbasis kelompok. Dengan kecenderungan positif untuk memastikan kedalalaman pemahaman teori ini, maka keseluruhan proses pembentukan, pemeliharaaan, dan reproduksi nilai-nilai yang ada dapat dijelaskan sehingga pada akhirnya memberikan pencerahan tentang kerentanan perempuan menikah akan transmisi HIV pasangan intim dan kekerasan pasangan intim yang selain merupakan penindasan bergender juga turut meningkatkan kerentanan perempuan akan transmisi HIV dan perkembangannya menuju AIDS.

---

HIV/AIDS is a global issue that cannot be overcome by using medical approaches alone, but it also needs an integrated social, political, economic, and cultural approaches. Since first reported in Indonesia in 1987, the epidemic in Indonesia has been experiencing a feminization that the disease is currently more common amongst married women and housewives. According to the Social Dominance Theory (SDT), oppression, discrimination, and gender-based violence are some of the manifestations of group-based social hierarchy. With the positive intention to ensure a thorough understanding on the theory, the whole process of formation, maintenance, and reproduction of the existing values can be explained thus eventually shed light on the vulnerability of married woman towards intimate partner HIV transmission and intimate partner violence which besides a form of gender-based oppression, also helped increase women’s vulnerability towards HIV transmission and its progression towards AIDS. "

"Penelitian ini terfokus pada hubungan tingkat keseimbangan kontrol yang dibagi menjadi dua yaitu defisit kontrol dan surplus kontrol dengan kekerasan pasangan intim pada perempuan yang menikah dini, di mana angka pernikahan dini di negara berkembang sendiri masih tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 70 responden perempuan yang menikah dini di desa X ditambah dengan data wawancara mendalam dengan 2 responden perempuan yang menikah dini. Hasil penelitian dengan menggunakan tabulasi silang menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat keseimbangan kontrol maka semakin tinggi tingkat kekerasan terhadap pasangan intim, kemudian hasil uji jalur menunjukkan tingkat defisit kontrol dan surplus kontrol berpengaruh secara signifikan terhadap kekerasan terhadap pasangan intim, meskipun pada uji korelasi dan uji chi square tidak ditemukan adanya pengaruh tingkat keseimbangan kontrol terhadap tingkat kekerasan pasangan intim.

---

This research focuses on the relation of control balance, divided into two deficit control and surplus control, as an indicator of intimate partner violence causes happening to women in young marriages, in which the number of young marriages in developed country is also still high. This research employs quantitative method using sample of 70 young marriage women respondents from X Village coupled with intensive interview data with 2 respondents of women in young marriages.

Result acquired using cross tabulation method shows that the lower the control balance is within a marriage, the higher the probability of intimate partner violence gets, and this result shows that deficit control and surplus control have significant impact towards domestic violence against intimate partner, although on the correlation test and chi square test, no correlation is found between control balance level and domestic violence against intimate partner occurence."

"Kemajuan teknologi informasi dan internet membuka peluang munculnya bentuk- bentuk baru dari pelecehan seksual terhadap perempuan. Media sosial seperti Twitter pun menjadi tempat bentuk baru pelecehan seksual marak terjadi. Meningkatnya penggunaan Twitter selama pandemi COVID-19 semakin memperbanyak kasus pelecehan seksual yang terjadi. Cyber flashing sebagai tindakan mengirim foto seksual eksplisit secara tiba-tiba dan tanpa persetujuan penerimanya menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual yang difasilitasi teknologi serta terjadi di Twitter. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana cyber flashing dipraktikkan di Twitter. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mencakup observasi partisipan serta melibatkan perempuan pengguna Twitter yang menjadi korban dari praktik cyber flashing dalam wawancara mendalam. Praktik cyber flashing sebagai bentuk pelecehan seksual online menghambat perempuan dalam mewujudkan agensi mereka melalui ekspresi diri di Twitter. Penelitian ini juga melihat bagaimana perempuan memahami praktik cyber flashing serta bagaimana perempuan menanggapi praktik ini melalui tindakan resistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan melakukan bentuk resistensi nontradisional dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki di platform media sosial ini. Pada akhirnya, perempuan membentuk rasa aman dan mewujudkan agensi yang dimiliki dengan cara mereka sendiri.

---

Advances in information technology and the internet open up opportunities for the emergence of new forms of sexual harassment against women. New forms of sexual harassment are rife on social media platforms such as Twitter. The increasing use of Twitter during the COVID-19 pandemic has increased the number of sexual harassment cases. Cyber flashing is one of the sexual harassment forms that is facilitated by technology and occurs on Twitter. This research describes how cyber flashing is practiced on Twitter. This research employs a qualitative method that includes participant observation and involves women users who are victims of cyber flashing in in-depth interviews. The practice of cyber flashing as a form of online sexual harassment prevents women from exercising their agency through self-expression. This research also looks at how women perceive the practice of cyber flashing and how they respond to it through resistance. The findings show that women carry out non- traditional forms of resistance by utilizing the resources they have on this social media platform. Women ultimately create a sense of security for themselves and expresstheir agency in their own way."