Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Desa Cemara yang diinisasi oleh Bappenas RI diharapkan membuka jalan bagi pembangunan masyarakat dalam rangka memperbaikan ekonomi masyarakat dari lingkup desa. Program ini menargetkan percepatan pencapaian zero extreme poverty di beberapa titik di Jawa Barat. Serta melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, menggaet mahasiswa yang merupakan outsider atau aktor dari luar lingkup masyarakat yang dituju sebagai agent of change. Tugas Karya Akhir ini merupakan refleksi pengalaman saya mengikuti program Desa Cemara selama 3 bulan di desa Tanjungpura yang berada di Tasikmalaya. Dari hasil refleksi ini, saya memahami bahwa fenomena kemiskinan dan intervensi yang dilakukan melalui program pembangunan yang dibentuk oleh pemerintah dapat dilihat dari kerangka teknikalisasi permasalahan. Bagaimana suatu masalah dapat disadari dan dianggap sebagai “masalah” yang kemudian diprioritaskan, yang sebelumnya merupakan salah satu pemicu permasalahan kemiskinan mengakar yang tidak disadari bahkan oleh perangkat desa terkait. Juga upaya penilaian kebutuhan dalam merancang strategi intervensi pada prioritas masalah yang ada di desa Tanjungpura.

---

Desa Cemara Program initiated by Bappenas RI is expected to pave the way for community development in order to improve the community's economy from the village scope. This program targets the acceleration of achieving zero extreme poverty at several points in West Java. As well as through collaboration with universities, attracting students who are outsiders or actors from outside the scope of society who are intended as agents of change. This Final Project is a reflection of my experience participating in the Desa Cemara program for 3 months in the village of Tanjungpura in Tasikmalaya. From the results of this reflection, I understand that the phenomenon of poverty and the interventions carried out through development programs established by the government can be seen from the framework of technical problems. How can a problem be recognized and considered a "problem" which is then prioritized, which was previously one of the triggers for deep-rooted poverty problems that were not recognized even by related village officials. Also, needs assessment efforts in designing strategic interventions on priority problems in Tanjungpura village."

"ABSTRAKTesis ini membahas Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. INSW merupakan bagian dari ASEAN Single Window (ASW) lingkungan fasilitas perdagangan yang dioperasikan berdasarkan parameter standarisasi informasi, prosedur, formalitas, dan praktek praktek internasional tentang pengakselerasian pergerakan barang-barang lintas pabean dalam perdagangan internasional. Namun demikian, mendasarkan pada kepentingan nasional Indonesia dan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan kinerja layanan ekspor-impor, konsep kebijakan umum Sistem National Single Window di Indonesia sedikit berbeda dengan negara lain, yaitu dengan menambahkan sistem kepelabuhanan/kebandarudaraan seaport/Airport System).

---

ABSTRACTThis thesis discusses Indonesia National Single Window (INSW) which is a system which enables a single submission of data and information, a single and synchronous processing of data and information, and a single decision-making for customs release and clearance. INSW is a part of ASEAN Single Window (ASW) that is a trade facilitating environment operating on the basis of standardized information parameters, procedures, formalities, international best practices, as relevant, to the release and clearance of goods at entry points of ASEAN under any particular customs regime. Moreover, go upon the Indonesia?s interest and be more effective in attainment goal of increasing export-import services achievement, the policy concept of National Single Window in Indonesia have a modification with adding Seaport/Airport System."

"Program pembangunan yang dituangkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat kerap dipandang sebagai hal positif untuk kesejahteraan umum. Salah satu wujudnya adalah MBKM Desa Cemara, program magang di lapangan dengan konsep utamanya mahasiswa menjadi ‘aktor kolabotor’ dalam proses pembangunan, yakni menyusun, merencanakan, dan melaksanakan program intervensi di desa sasaran dengan pendekatan ‘tidak biasa’ atau pendekatan Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera). Namun, terkadang memang realita tidak selalu sesuai harapan. Pengalaman sebagai pemagang di MBKM Desa Cemara, menggugah sikap untuk berkontemplasi dan berpikir ulang bagaimana proses pembangunan sosial atau pemberdayaan masyarakat berlangsung. Terdapat paradoks dalam pembangunan yang dapat dilihat secara Antropologis, yakni proses rendering-technical yang diargumentasikan oleh Tania Li. Perspektif yang melihat bagaimana kompleksnya permasalahan sosial, manusia dan penghidupannya diupayakan dapat diselesaikan dalam suatu program yang teknis dan sistematis, dikoordinasikan sedemikian rupa agar sesuai target atau capaian tertentu, tetapi dengan standar para ahli atau di luar komunitas/masyarakat. Melalui program intervensi yang dilaksanakan, muncul gambaran proses pemberdayaan masyarakat yang mencerminkan bagaimana benang merah antara kapabilitas mahasiswa, kesiapan materi dan nonmateri, kondisi desa sasaran, serta stakeholder lainnya melewati arah yang berliku. Pada makalah ilmiah akhir ini, saya berupaya menuangkan pandangan, refleksi dan otokritik sebagai aktor kolaborator dalam mengikuti MBKM Desa Cemara batch 3 pada Januari-Juni 2023. Beberapa hal yang ditangkap adalah konsep ‘kesejahteraan’ yang cukup berbeda dalam beberapa komunitas, praktik rendering technical dalam perancangan program intervensi, konsep desa, kondisi desa sasaran, dan pelaksanaan program intervensi yang berhubungan dengan petani; local development actors; monitoring dan evaluasi; serta Antropologi tentang pembangunan.

---

Development programs held in the form of community empowerments are often seen as positive things for people's welfare. One form of this is “MBKM Desa Cemara”, a field internship program whose central concept is students becoming 'collaborative actors' in the development process: researching, designing, planning, and implementing intervention programs in a targeted village with an 'unusual' approach or called “Cemara” (Cerdas, Mandiri, Sejahtera or Smart, Independent, and Prosperous). However, sometimes reality hits expectations. My experience as an intern at “MBKM Desa Cemara” intrigued me to contemplate, rethink, and relearn how social development or community empowerment occurs. Moreover, from an Anthropological perspective, a paradox in development can be seen; it is called the “rendering-technical” process, a term presented by Tania Li. A perspective highlighting how the complexity of social problems, humans, and livelihood are sought to be resolved technically and systematically in a program, coordinated in a straight and handy way to reach certain targets, goals, or indicators, yet with the standards of experts or outside the community/society itself. Through the intervention program implementation process, a condition where the community empowerment process reflected how the thread between students' capabilities, material and non-material preparation, conditions of the targeted village, and other stakeholders considered as ‘fishing in troubled waters’. In this paper, I attempt to deliver my thoughts, perspectives, reflections, and self-criticism as a collaborator actor in participating in MBKM Desa Cemara Batch 3 in January-June 2023. Throughout the journey, I learned several things I captured such as the diversities of concepts and mindsets of 'welfare' in several communities, rendering technical practices in designing intervention programs, village conception, conditions of the targeted village, and an intervention program related to farmers; local development actors; monitoring and evaluation; Anthropology and Development"

"Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) menciptakan perubahan signifikan dalam dunia pendidikan dengan menghadirkan pembelajaran inovatif di luar kelas. Hal ini diwujudkan melalui kerja sama antara perguruan tinggi dengan lembaga mitra, yang salah satunya dilakukan oleh Kementerian PPN RI/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung melalui program Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera). Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan di Desa Cikubang, Kabupaten Tasikmalaya melalui optimalisasi produk dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Makalah ilmiah ini berisi refleksi saya sebagai mahasiswa magang yang mencoba menerapkan metode needs assessment sebagai salah satu ilmu antropologi terapan selama proses program Desa Cemara. Proses ini melibatkan pengumpulan data, identifikasi kebutuhan untuk merumuskan bentuk kegiatan intervensi yang berfokus pada pemberdayaan pelaku UMKM. Ada pun tulisan ini ditulis berdasarkan pengalaman dan proses saya merefleksikan diri selama berjalannya program dengan latar belakang saya sebagai mahasiswa antropologi. Gambaran refleksi menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan dan teori needs assessment pada program Desa Cemara karena menghadapi banyak hambatan dan dinamika di dalamnya. Namun, perjalanan program belum tentu dapat dikatakan gagal karena adanya penyesuaian alternatif hingga membuat hasil data dan perancangan solusi dapat tetap berjalan dengan penyesuaian.

---

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) policy creates significant changes in the world of education by presenting innovative learning outside the classroom. This is realized through collaboration between universities and partner institutions, one of which is carried out by the Indonesian Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas) with the University of Indonesia and the Bandung Institute of Technology through the Desa Cemara program (Smart, Independent, Prosperous). This program aims to reduce the poverty rate in Cikubang Village, Tasikmalaya Regency through product optimization and empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This scientific paper contains my reflections as an intern student trying to apply the needs assessment method as one of the applied anthropology methods during the Desa Cemara program process. This process involves collecting data, identifying needs to formulate forms of intervention activities that focus on empowering MSME actors. Even so, this article was written based on my experience and process of self-reflection during the program with my background as an anthropology student. The reflection picture shows that there are gaps in the application and theory of needs assessment in the Cemara Village program because it faces many obstacles and dynamics within it. However, the course of the program cannot be said to have failed because of alternative adjustments so that the data results and solution design can continue with adjustments."

"Bahwa Rp 72 triliun Dana Desa tahun 2021 diarahkan untk mencapai tujuan SDGs Desa. Mewujudkan Desa Ramah Perempuan & Desa Peduli Anak. Telah disiapkan konsep, pengukuran, hingga contoh kegiatan di desa, sehingga memudahkan desa untuk mengimplementasikannya. Tidak tanggung-tanggung, buku SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan ditulis langsung oleh A Halim Iskandar, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Penulis menekankan ini bukan keputusan yang mengawang-awang, genit, ndakik-ndakik, atau sekadar lips service (halaman 148). Arah baru pembangunan langsung diimplementasikan ke 74.953 desa-desa di Nusantara mulai tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT No 13/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Memang, sejak sebulan terakhir ini, aparat pemerintah pusat, dae­rah, dan desa, juga pegiat desa dan kelompok masyarakat, riuh mendengungkan SDGs Desa. Berbagai webinar mengaitkannya dengan kepemimpinan, badan usaha milik desa (BUM-Des), ramah kepada perempuan, pendeknya terkait beragam aspek kehidupan desa. Tampaknya, asa baru membangun desa tengah membuncah. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya Sustainable Development Goals disingkat SDGs. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021."

"Tulisan ini merupakan refleksi pengalaman saya dalam mengikuti Program Desa Cemara yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pembahasan dalam tulisan ini akan berfokus pada upaya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS PBI untuk kelompok masyarakat rentan, dan mekanisme pendataan Sepakat Desa dan Regsosek. Mekanisme penargetan berbasis data memungkinkan hilangnya subjektivitas dalam program perlindungan sosial. Basis data Sepakat Desa dan Regsosek yang digunakan merupakan inskripsi yang dihasilkan melalui serangkaian prosedural yang telah diatur sebagai inscriptional device. Pengambilan data didasarkan pada pengalaman saya dalam implementasi program perlindungan sosial di Desa Pasanggrahan. Hal ini dilakukan dengan metode kuantitatif berdasarkan data Sepakat Desa dan Regsosek, serta observasi dan wawancara untuk memperkuat data yang ada. Program perlindungan sosial dalam bentuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan hal yang penting bagi kelompok rentan, seperti disabilitas, penyakit kronis berkepanjangan, dan lansia. Masih diperlukan sinkronisasi data Sepakat Desa dan Regsosek dengan data DTKS dalam mengimplementasikan program perlindungan sosial. Selain itu, diperlukan pula pemutakhiran secara berkala untuk menjaga kualitas data kependudukan yang digunakan sebagai acuan program perlindungan sosial.

---

This paper is a reflection of my experience in participating in the Desa Cemara Program held by the Ministry of National Development Planning/Bappenas. The discussion in this paper will focus on the BPJS PBI National Health Insurance (JKN) membership efforts for vulnerable groups, and the data collection mechanisms of Sepakat Desa and Regsosek. Data-driven targeting mechanisms enable the elimination of subjectivity in social protection programs. The Sepakat Desa and Regsosek databases used are inscriptions produced through a series of procedural arrangements as inscriptional devices. Data collection is based on my experience in implementing social protection programs in Desa Pasanggrahan. This was conducted using quantitative methods based on data from the Sepakat Desa and Regsosek, as well as observations and interviews to strengthen existing data. Social protection programs in the form of National Health Insurance membership are important for vulnerable groups, such as those with disabilities, prolonged chronic illnesses, and the elderly. There is still a need to synchronize data from Sepakat Desa and Regsosek with DTKS data in implementing social protection programs. In addition, regular updates are also needed to maintain the quality of population data used as a reference for social protection programs."

"Having huge tropical forest resources and simultaneously still struggling to cope with the dwindling forest resources, Indonesia's forest mitigation efforts are very crucial following the agenda of the 2015-2019 Mid-Term National Development Planning (the RPJMN). For the government, these become more crucial because of the weak implementation of forestry sector governance, indicate by significant deforestation and forest degradation, extreme forest fires, high tenurial conflicts and land-use and land cover changes. The relevance of these issues is not only related to the recent weak forestry management but also how a set of mid-and long-term national forestry policies can be sustainably implemented. Furthermore, the implementation agenda of climate change mitigation policies of the forestry sector will closely relate to the regional roles. Therefore, putting climate change mitigation policies of the forestry sector in the RPJMN in the framework of the regional roles becomes high priority. The research, applying descriptive analytical approach and considering views from considerable public and private stakeholders in the provinces of Papua and Aceh, found that the two provinces have not demonstrated an optimum role in sustaining the national policies. Government's political will still needs to be directed to more transparent regional roles on this issue. There is also an urgent need to strengthen coordination and synergy between the central and regional government, and efforts to attract more public supports."