Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Desa Cemara yang diinisasi oleh Bappenas RI diharapkan membuka jalan bagi pembangunan masyarakat dalam rangka memperbaikan ekonomi masyarakat dari lingkup desa. Program ini menargetkan percepatan pencapaian zero extreme poverty di beberapa titik di Jawa Barat. Serta melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, menggaet mahasiswa yang merupakan outsider atau aktor dari luar lingkup masyarakat yang dituju sebagai agent of change. Tugas Karya Akhir ini merupakan refleksi pengalaman saya mengikuti program Desa Cemara selama 3 bulan di desa Tanjungpura yang berada di Tasikmalaya. Dari hasil refleksi ini, saya memahami bahwa fenomena kemiskinan dan intervensi yang dilakukan melalui program pembangunan yang dibentuk oleh pemerintah dapat dilihat dari kerangka teknikalisasi permasalahan. Bagaimana suatu masalah dapat disadari dan dianggap sebagai “masalah” yang kemudian diprioritaskan, yang sebelumnya merupakan salah satu pemicu permasalahan kemiskinan mengakar yang tidak disadari bahkan oleh perangkat desa terkait. Juga upaya penilaian kebutuhan dalam merancang strategi intervensi pada prioritas masalah yang ada di desa Tanjungpura.

---

Desa Cemara Program initiated by Bappenas RI is expected to pave the way for community development in order to improve the community's economy from the village scope. This program targets the acceleration of achieving zero extreme poverty at several points in West Java. As well as through collaboration with universities, attracting students who are outsiders or actors from outside the scope of society who are intended as agents of change. This Final Project is a reflection of my experience participating in the Desa Cemara program for 3 months in the village of Tanjungpura in Tasikmalaya. From the results of this reflection, I understand that the phenomenon of poverty and the interventions carried out through development programs established by the government can be seen from the framework of technical problems. How can a problem be recognized and considered a "problem" which is then prioritized, which was previously one of the triggers for deep-rooted poverty problems that were not recognized even by related village officials. Also, needs assessment efforts in designing strategic interventions on priority problems in Tanjungpura village."

"ABSTRAKTesis ini membahas Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. INSW merupakan bagian dari ASEAN Single Window (ASW) lingkungan fasilitas perdagangan yang dioperasikan berdasarkan parameter standarisasi informasi, prosedur, formalitas, dan praktek praktek internasional tentang pengakselerasian pergerakan barang-barang lintas pabean dalam perdagangan internasional. Namun demikian, mendasarkan pada kepentingan nasional Indonesia dan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan kinerja layanan ekspor-impor, konsep kebijakan umum Sistem National Single Window di Indonesia sedikit berbeda dengan negara lain, yaitu dengan menambahkan sistem kepelabuhanan/kebandarudaraan seaport/Airport System).

---

ABSTRACTThis thesis discusses Indonesia National Single Window (INSW) which is a system which enables a single submission of data and information, a single and synchronous processing of data and information, and a single decision-making for customs release and clearance. INSW is a part of ASEAN Single Window (ASW) that is a trade facilitating environment operating on the basis of standardized information parameters, procedures, formalities, international best practices, as relevant, to the release and clearance of goods at entry points of ASEAN under any particular customs regime. Moreover, go upon the Indonesia?s interest and be more effective in attainment goal of increasing export-import services achievement, the policy concept of National Single Window in Indonesia have a modification with adding Seaport/Airport System."

"Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) menciptakan perubahan signifikan dalam dunia pendidikan dengan menghadirkan pembelajaran inovatif di luar kelas. Hal ini diwujudkan melalui kerja sama antara perguruan tinggi dengan lembaga mitra, yang salah satunya dilakukan oleh Kementerian PPN RI/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung melalui program Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera). Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan di Desa Cikubang, Kabupaten Tasikmalaya melalui optimalisasi produk dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Makalah ilmiah ini berisi refleksi saya sebagai mahasiswa magang yang mencoba menerapkan metode needs assessment sebagai salah satu ilmu antropologi terapan selama proses program Desa Cemara. Proses ini melibatkan pengumpulan data, identifikasi kebutuhan untuk merumuskan bentuk kegiatan intervensi yang berfokus pada pemberdayaan pelaku UMKM. Ada pun tulisan ini ditulis berdasarkan pengalaman dan proses saya merefleksikan diri selama berjalannya program dengan latar belakang saya sebagai mahasiswa antropologi. Gambaran refleksi menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan dan teori needs assessment pada program Desa Cemara karena menghadapi banyak hambatan dan dinamika di dalamnya. Namun, perjalanan program belum tentu dapat dikatakan gagal karena adanya penyesuaian alternatif hingga membuat hasil data dan perancangan solusi dapat tetap berjalan dengan penyesuaian.

---

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) policy creates significant changes in the world of education by presenting innovative learning outside the classroom. This is realized through collaboration between universities and partner institutions, one of which is carried out by the Indonesian Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas) with the University of Indonesia and the Bandung Institute of Technology through the Desa Cemara program (Smart, Independent, Prosperous). This program aims to reduce the poverty rate in Cikubang Village, Tasikmalaya Regency through product optimization and empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This scientific paper contains my reflections as an intern student trying to apply the needs assessment method as one of the applied anthropology methods during the Desa Cemara program process. This process involves collecting data, identifying needs to formulate forms of intervention activities that focus on empowering MSME actors. Even so, this article was written based on my experience and process of self-reflection during the program with my background as an anthropology student. The reflection picture shows that there are gaps in the application and theory of needs assessment in the Cemara Village program because it faces many obstacles and dynamics within it. However, the course of the program cannot be said to have failed because of alternative adjustments so that the data results and solution design can continue with adjustments."

"Bahwa Rp 72 triliun Dana Desa tahun 2021 diarahkan untk mencapai tujuan SDGs Desa. Mewujudkan Desa Ramah Perempuan & Desa Peduli Anak. Telah disiapkan konsep, pengukuran, hingga contoh kegiatan di desa, sehingga memudahkan desa untuk mengimplementasikannya. Tidak tanggung-tanggung, buku SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan ditulis langsung oleh A Halim Iskandar, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Penulis menekankan ini bukan keputusan yang mengawang-awang, genit, ndakik-ndakik, atau sekadar lips service (halaman 148). Arah baru pembangunan langsung diimplementasikan ke 74.953 desa-desa di Nusantara mulai tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT No 13/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Memang, sejak sebulan terakhir ini, aparat pemerintah pusat, dae­rah, dan desa, juga pegiat desa dan kelompok masyarakat, riuh mendengungkan SDGs Desa. Berbagai webinar mengaitkannya dengan kepemimpinan, badan usaha milik desa (BUM-Des), ramah kepada perempuan, pendeknya terkait beragam aspek kehidupan desa. Tampaknya, asa baru membangun desa tengah membuncah. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya Sustainable Development Goals disingkat SDGs. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021."

"Tulisan ini merupakan refleksi pengalaman saya dalam mengikuti Program Desa Cemara yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pembahasan dalam tulisan ini akan berfokus pada upaya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS PBI untuk kelompok masyarakat rentan, dan mekanisme pendataan Sepakat Desa dan Regsosek. Mekanisme penargetan berbasis data memungkinkan hilangnya subjektivitas dalam program perlindungan sosial. Basis data Sepakat Desa dan Regsosek yang digunakan merupakan inskripsi yang dihasilkan melalui serangkaian prosedural yang telah diatur sebagai inscriptional device. Pengambilan data didasarkan pada pengalaman saya dalam implementasi program perlindungan sosial di Desa Pasanggrahan. Hal ini dilakukan dengan metode kuantitatif berdasarkan data Sepakat Desa dan Regsosek, serta observasi dan wawancara untuk memperkuat data yang ada. Program perlindungan sosial dalam bentuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan hal yang penting bagi kelompok rentan, seperti disabilitas, penyakit kronis berkepanjangan, dan lansia. Masih diperlukan sinkronisasi data Sepakat Desa dan Regsosek dengan data DTKS dalam mengimplementasikan program perlindungan sosial. Selain itu, diperlukan pula pemutakhiran secara berkala untuk menjaga kualitas data kependudukan yang digunakan sebagai acuan program perlindungan sosial.

---

This paper is a reflection of my experience in participating in the Desa Cemara Program held by the Ministry of National Development Planning/Bappenas. The discussion in this paper will focus on the BPJS PBI National Health Insurance (JKN) membership efforts for vulnerable groups, and the data collection mechanisms of Sepakat Desa and Regsosek. Data-driven targeting mechanisms enable the elimination of subjectivity in social protection programs. The Sepakat Desa and Regsosek databases used are inscriptions produced through a series of procedural arrangements as inscriptional devices. Data collection is based on my experience in implementing social protection programs in Desa Pasanggrahan. This was conducted using quantitative methods based on data from the Sepakat Desa and Regsosek, as well as observations and interviews to strengthen existing data. Social protection programs in the form of National Health Insurance membership are important for vulnerable groups, such as those with disabilities, prolonged chronic illnesses, and the elderly. There is still a need to synchronize data from Sepakat Desa and Regsosek with DTKS data in implementing social protection programs. In addition, regular updates are also needed to maintain the quality of population data used as a reference for social protection programs."

"Program pembangunan terus mengalami evaluasi dari yang semula top down kini perlahan mulai dijalankan dengan sistem bottom-up yang mengutamakan partisipasi masyarakat lokal dan kolaborasi multistakeholder. Namun, meskipun sudah mengusung sistem pembangunan berbasis komunitas, dalam praktiknya suara masyarakat desa sendiri masih kerap kali tertutupi oleh aktor dari luar (outsider) atau bahkan elite desa sendiri. Makalah ini mengeksplorasi dinamika relasi yang terjadi antara mahasiswa dengan multistakeholder yang terlibat dalam program Desa Cemara, sebuah program pembangunan desa rancangan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indonesia yang berusaha mengadaptasi pendekatan partisipatif (community development). Program dilaksanakan di beberapa desa di Jawa Barat, Dalam pelaksanaannya program ini melibatkan sejumlah individu dan lembaga yang berbeda. Masing- masing berangkat dengan kombinasi kepentingan, agenda, sumber daya, dan basis kekuasaan yang agak berbeda. Perbedaan latar belakang aktor yang terlibat rupanya menimbulkan sejumlah persoalan yang menjadi kendala dan tantangan yang mengiringi proses pemberdayaan. Penulis merefleksikan berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa menjadi tiga tahap yaitu pada proses pembekalan (pre-departure), persiapan keberangkatan, serta tahap di lapangan. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah autoetnografi dan refleksi diri dengan menggunakan kerangka teoretis antropologi, khususnya antropologi terapan. Berdasarkan refleksi dari tahap-tahap yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat desa masih terbatas. Persoalan dan pertentangan di lingkup internal antara pihak perencana program membuat kolaborasi tidak berjalan dengan baik. Alhasil, tujuan memberdayakan masyarakat justru tidak tercapai secara optimal. Perencana program perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang bersifat terbuka untuk menyatukan perspektif. Dengan demikian, kesenjangan aspirasi dapat diminimalisir atau bahkan dihindari dan tujuan dari program pemberdayaan untuk menciptakan self-reliance masyarakat dapat terwujud.

---

Development programs continue to undergo evaluation, from what was originally top down to now slowly being implemented with a bottom-up that prioritizes local community participation and multi-stakeholder collaboration. However, even though they have adopted a community- based development system, in practice the voices of the village community themselves are often hidden by outsiders or even the village elite themselves. This paper explores the dynamics of relations that occur between students and multi-stakeholders involved in the program of “Desa Cemara”, a village development program designed by the Ministry of National Development Planning (Bappenas) Indonesia which tries to adapt a participatory approach (community development). The program was held in several villages in West Java, Indonesia. In its implementation, this program involves a number of different individuals and institutions. Each departed with a slightly different combination of interests, agendas, resources and power bases. The differences in the backgrounds of the actors involved apparently raise a number of problems which become obstacles and challenges that accompany the empowerment process. The author reflects all the problems she faced into three stages: pre-departure process; preparation for departure; as well as the process of collecting data and implementing interventions in the village. Based on the reflection of the stages mentioned above, it can be concluded that village community participation is still limited. Problems and conflicts in the internal sphere between the program planners made the collaboration not work well. As a result, the goal of empowering the community is not achieved optimally. Program planners need to improve open communication and coordination to unify perspectives. Thus, the aspiration gap can be minimized or even avoided and the aim of the empowerment program to create self- reliance can be realized."

"Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Bappenas menginisiasi program MBKM Desa Cemara melalui berbagai bentuk intervensi kegiatan. Dalam hal ini, saya terlibat secara aktif dalam program MBKM Desa Cemara yang berfokus pada pemberdayaan lapisan kelompok masyarakat pengrajin anyaman daun pandan di Desa Tanjungpura. Lapisan kelompok masyarakat inilah yang selanjutnya menjadi cikal bakal komunitas anyaman yang berhasil dibentuk dan dibina dalam meningkatkan produktivitas serta mengoptimalkan sumber daya atau potensi lokal sebagai basis pertumbuhan ekonomi pedesaan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah autoetnografi. Tulisan ini menjabarkan hasil pengamatan dan refleksi pengalaman magang saya untuk menjelaskan proses pemberdayaan masyarakat melalui kerangka perspektif antropologi, khususnya antropologi terapan. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan masyarakat, mulai dari needs assessment, perumusan solusi permasalahan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Program berjalan dengan lancar sampai evaluasi dilakukan. Meskipun demikian, program ini masih minim dari unsur kemandirian dan keberlanjutan. Hal tersebut disebabkan karena minimnya kolaborasi antar pihak dalam menjaga keberlangsungan program. Oleh karena itu, program pemberdayaan sangat perlu mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak terkait, mulai dari unsur masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, maupun dinas setempat agar program yang telah dilaksanakan sebelumnya dapat terus berjalan dan berkelanjutan.

---

In an effort to poverty reduction, Bappenas initiated the Desa Cemara MBKM program through various forms of intervention activities. In this regard, I actively participated in the Desa Cemara MBKM program which focuses on empowering the community group of pandan leaf-woven craftsmen in Tanjungpura Village. This layer of a community group is the forerunner of the worn community that has been successfully formed and fostered in increasing productivity and optimizing local resources or potential as a basis for rural economic growth. The method used in this paper is autoethnography. This paper describes the result of observation and reflection on my internship experience to explain the process of community development through the framework of anthropological perspectives, especially applied anthropology.

The results show that implementation of the community development programs is carried out through several stages involving communities, starting from need assessment, formulation of problem solutions, planning, implementation, to evaluation program. However, this program is still lacking in self-reliance and sustainability elements. This is to the lack of collaboration between parties in maintaining the sustainability of the program. Therefore, the community development program needs to involve various related parties, starting from elements of the community, village government, district government, and local agencies so that the programs that have been implemented before could be sustainable."