Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tanggal 25 Januari 2022 pemerintah Indonesia bersama dengan Singapura menyetujui kesepakatan penyesuaian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura yang di ratifikasi melalui Peraturan Presiden No 109 Tahun 2023. Adanya perjanjian realignment FIR penting untuk dikaji terutama dilihat melalui pertahanan dan keamanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta di lapangan dengan menggunakan key informan sebagai sumber data dan data sekunder. Pada penelitian ini juga digunakan teori Kedaulatan dari Kranser dan Teori Keamanan Kompleks dari Barry Buzzan. Penelitian ini menghasilkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengelola ruang udara yang semula di delegasikan kepada Singapura khususnya di sebagian sektor A dan B. Tetapi Indonesia tetap memiliki kontrol dan pengawasan melalui Civil-Military Cooperation In Air Traffic Control (CMAC), dimana CMAC tersebut dapat menjadi solusi dalam isu kedaulatan, pertahanan, dan keamanan. Di sisi lain perjanjian tersebut dianggap dapat menabrak UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa Indonesia harus sudah melakukan pengelolaan secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2024. Pada penelitian ini juga dihasilkan bahwa Indonesia masih dihadapkan dengan kendala pengambilalihan ruang udara tersebut, diantaranya: (1) kepercayaan; (2) diplomasi.

---

On January 25, 2022, the Indonesian government together with Singapore approved the realignment Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapore agreement which was ratified through Presidential Regulation Number 109 Year 2023. The existence of an FIR realignment agreement is important to be reviewed, especially seen through defense and security. This research uses qualitative descriptive methods by describing the object under study based on facts in the field using key informants as data sources and secondary data. In this study also used the theory of sovereignty from Kranser and the theory of security the complex of Barry Buzzan. This research results that Indonesia has not fully managed the airspace originally delegated to Singapore, especially in some sectors A and B. But Indonesia still has control and supervision through Civil-Military Cooperation In Air Traffic Control (CMAC), where the CMAC can be a solution in sovereignty, defense, and security issues. On the other hand, the agreement is considered to be able to violate Law of the Republic Indonesia Number 1 Year 2009 concerning Aviation which states that Indonesia must have carried out full management no later than 2024. In this study, it was also found that Indonesia is still faced with obstacles to the takeover of airspace, including: (1) trust; (2) diplomacy."

"Sebagai seorang pemikir ideologi politik dan filsafat, visi Soekarno dalam masalah pertahanan dan keamanan tidak bisa dilepaskan dari pokok-pokok pemikirannya secara menyeluruh (Ajaran Bung Karno). Selain Pancasila, utamanya adalah tentang Revolusi Indonesia dan Trisakti. Dikatakan, Angkatan Bersenjata atau tentara sebagi inti dari pelaksanaan pertahanan dan keamanan nasional adalah alat Negara, Negara alat Revolusi. Revolusi merupakan cara atau alat melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat atau Ampera. Diuraikan tentang Tiga Kerangka Revolusi Indonesia, dasar-dasar konseptual-filosofis, pertahanan-keamanan, Angkatan Bersenjata dalam sistem politik dan kenegaraan, pembangunan Angkatan Bersenjata dan dampaknya terhadap bidang lain. Disertakan tinjauan kritis tentang hubungan demokrasi dan pembangunan Angkatan Bersenajata."

"Artikel ini adalah sebuah deksripsi analisis teoretis mengenai berubahnya konsepsi pertahanan dan keamanan dalam era globalisasi pertahanan. Fenomena globalisasi pertahanan menunjukkan bahwa persepsi ancaman dan keamanan baik internasional maupun nasional telah sedemikian berubah karena kompleksitas yang terbentuk dari relasi industrial yang mengalami liberalisasi. Globalisasi pertahanan membentuk relasi yang saratakan kerja sama dan kolaborasi. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian teoretis, sehingga membahas isu secara general dan luas. ada kesimpulannya, realita evolusi industri pertahanan membuat pemahaman akan bela negara harus berevolusi pula. Tidak hanya sekedar memahami adanya pertahanan nirmiliter, namun pemahaman mengenai prosedur industrial, diplomasi dan kerja sama, merupakan salah satu kunci berbela negara masa kini."

"Ketahanan nasional suatu negara, peradaban, dan karakter suatu bangsa dapat dilihat ketika kita menyaksikan drama televisinya. Kebangkitan, kesadaran jiwa, intelektualitas, spiritualitas, nasionalisme bangsa-bangsa Eropa, Amerika, Iran, China, Jepang dan Korea salah satu faktornya adalah dengan melibatkan atau terlibatnya peranan media televisi dengan program drama yang mendidik. Bangsa yang sadar terhadap potensi karakter media televisi tentu akan memanfaatkan serta mengeksploitasi programming drama televisi yang mendidik dengan pesan dan informasi yang menanamkan bibit-bibit kebaikan, pengembangan dan peningkatan kualitas jiwa, DNA (faktor genetik), dan karakter bangsa…."

"Bangsa Indonesia tidak akan menyerang dan mulai berperang dengan bangsa lain. Akan tetapi jika diserang, bangsa Indonesia akan membela kemerdekaan dan kedaulatan negara dan bangsanya, dengan semboyan kita cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia akan selalu memelihara hubungan yang bersahabat dengan seluruh bangsa di dunia sambil mengusahakan kepentingan nasionalnya. Sesuai dengan UUD 1945 bangsa Indonesia selalu berpihak kepada perjuangan untuk menjamin dan memelihara perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia. Selain jalan diplomasi, bang Indonesia harus menghadapi ancaman itu dengan kemampuan yang memadai sehingga bangsa Indonesia harus siap dan mampu melakukan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta?."

"Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Peran PT Pindad dalam pemenuhan Senjata TNI AD untuk mendukung Pertahanan dan Keamanan, tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui produk senjata yang mampu dihasilkan dan tingkat produktivitas dalam menghasilkan produk tersebut untuk menunjang pemenuhan TNI AD serta bagaimana peran PT Pindad dalam meningkatkan kemampuan pertahanan dan Keamanan melalui produksi senjata untuk TNI AD. Keikutsertaan Indonesia khususnya TNI AD dalam kompetisi ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) yang diselenggarakan sejak tahun 1991 hingga 2019 telah mencatatkan Indonesia sebagai Juara 13 kali. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia berusaha mempertahankan posisi juaranya sebesar 46,43% dari total kejuaraan yang diikuti, dalam hal ini jelas produk dalam negeri PT Pindad mampu bersaing secara internasional. Arah kebijakan PT PINDAD dalam pemenuhan senjata khususnya untuk TNI AD dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman yang akan dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan Minimum Essensial Force (MEF). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara praktis dengan beberapa sumber Selain itu, data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dari buku, jurnal, dokumen resmi, website resmi dan sumber terpercaya lainnya. Hasil penelitian adalah untuk mengetahui peran PT Pindad dalam pemenuhan kebutuhan senjata TNI AD, apalagi jika didukung dengan kebijakan dan komitmen yang sejalan dengan TNI untuk memenuhi kebutuhan senjata TNI AD.

---

The problem examined in this research is the role of PT Pindad in fulfilling the Indonesian Army's (TNI AD) weapon requirements to support defense and security. The objective of this thesis is to determine the weapon products that PT Pindad is capable of producing and the level of productivity in producing these products to support the fulfillment of the Indonesian Army's needs, as well as to understand PT Pindad's role in enhancing defense and security capabilities through weapon production for the Indonesian Army. Indonesia's participation, particularly the Indonesian Army's participation, in the ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) competition held from 1991 to 2019 has resulted in Indonesia winning the championship 13 times. This can be interpreted as Indonesia's efforts to maintain its champion position, which accounts for 46.43% of the total championships participated in. In this regard, it is evident that PT Pindad's domestic products are able to compete internationally. PT Pindad's policy direction in fulfilling weapons, especially for the Indonesian Army, is implemented based on the capability-based defense concept, considering the potential threats to be faced and the trends in strategic environments. Its implementation is directed towards achieving the Minimum Essential Force (MEF). This research is conducted using a qualitative approach. Data is obtained through practical interviews with several sources. Additionally, secondary data is obtained from the exploration of books, journals, official documents, official websites, and other reliable sources. The research findings aim to determine PT Pindad's role in meeting the Indonesian Army's weapon needs, particularly when supported by policies and commitments that are aligned with the Indonesian Army's requirements."

"[ABSTRAKWilayah udara yang berada di atas sebuah negara merupakan hak negara tersebutsecara penuh dan eksklusif. Namun, ketentuan itu tidak selalu dapat diikuti. Halini ditunjukkan dengan adanya pengaturan wilayah penerbangan di atas negara ?negara di dunia, Flight Information Region (FIR), yang tidak selalu mengikutigaris batas negara. Kondisi tersebut dialami oleh Indonesia. Sebagian wilayahudara di kawasan Kepulauan Riau dan Natuna didelegasikan kepada Singapurakarena ketidakmampuan Indonesia konon dalam mengelola navigasi penerbangan.Melalui pendelegasian wilayah udara tersebut, terdapat berbagai kerugian yangdiderita oleh Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia tetap meneruskan kerjasama pengelolaan wilayah udara tersebut walaupun perjanjian pendelegasian,yang dibuat pada tahun 1995, telah berakhir masa berlakunya, dan kondisiIndonesia telah memungkinkan untuk mengambil kembali kewenangannya. Halinilah yang menjadi anomali dari sikap negara berdaulat. Oleh sebab itu, tesis inimenggunakan teori politik birokratik (bureaucratic politics theory) dalampembedahan isu untuk melihat proses pemutusan kebijakan politik luar negeri diantara birokrasi ? birokrasi di dalam negeri. Pembedahan tesis dibagi sesuaidengan variabel dalam teori ini, yaitu aktor/birokrasi yang terlibat, faktor yangmenentukan masing ? masing aktor, dan sikap aktor dalam menyatukanpertimbangan untuk menghasilkan keputusan dan tindakan pemerintah. Setelahmendapatkan ketiga variabel penelitian, langkah selanjutnya adalah memetakanpolitik birokratik Indonesia terkait isu tersebut. Pada akhirnya, ditemukan adanyamasalah politik birokratik intranasional yang menyebabkan limitasi pilihan bagipemerintah dalam proses pemutusan kebijakan politik luar negeri menanggapi isupendelegasian wilayah udara nasional kepada Singapura. Masalah ini jugamerefleksikan persaingan antara Indonesia dan Singapura di beberapa aspek.

---

ABSTRACTAir territory, located above a country, is exclusively and fully considered a rightowned by the subjacent state. However, this provision does not always succeed tofollow. This is indicated by the Flight Information Region (FIR) which mostunlikely follow the country demarcation line. That condition is experienced byIndonesia with most of the air territories in Riau Islands and Natuna are delegatedto Singapore due to the country?s inability in managing air navigation. Bydelegating the air territory, Indonesia suffers various losses. However, Indonesiangovernment still continues the air territory management cooperation although thedelegation agreement in 1995 has expired, and the condition of Indonesia hasmade it possible to take back the authority. This is considered an anomaly of thesovereign state?s attitude. Therefore, this thesis applies the bureaucratic politicstheory in dissecting issues to look at the foreign policy decision making processamong bureaucracies in the country. Thesis dissection is divided according to thevariables in this theory, the actor/bureaucracy involved, the factors that determineeach actor, and the attitude of each actor in aggregating to yield governmentaldecisions and actions. After obtaining three variables of the study, Indonesianbureaucratic politic, related to the issue, is mapped. In the end, the identifiedproblems of intra-national bureaucratic politics cause choices of limitation in thegovernmental foreign policy decision making process in response to the issue ofnational air territory delegation to Singapore. Furthermore, this issue also reflectsthe competition between Indonesia and Singapore in several aspects.;Air territory, located above a country, is exclusively and fully considered a rightowned by the subjacent state. However, this provision does not always succeed tofollow. This is indicated by the Flight Information Region (FIR) which mostunlikely follow the country demarcation line. That condition is experienced byIndonesia with most of the air territories in Riau Islands and Natuna are delegatedto Singapore due to the country?s inability in managing air navigation. Bydelegating the air territory, Indonesia suffers various losses. However, Indonesiangovernment still continues the air territory management cooperation although thedelegation agreement in 1995 has expired, and the condition of Indonesia hasmade it possible to take back the authority. This is considered an anomaly of thesovereign state?s attitude. Therefore, this thesis applies the bureaucratic politicstheory in dissecting issues to look at the foreign policy decision making processamong bureaucracies in the country. Thesis dissection is divided according to thevariables in this theory, the actor/bureaucracy involved, the factors that determineeach actor, and the attitude of each actor in aggregating to yield governmentaldecisions and actions. After obtaining three variables of the study, Indonesianbureaucratic politic, related to the issue, is mapped. In the end, the identifiedproblems of intra-national bureaucratic politics cause choices of limitation in thegovernmental foreign policy decision making process in response to the issue ofnational air territory delegation to Singapore. Furthermore, this issue also reflectsthe competition between Indonesia and Singapore in several aspects., Air territory, located above a country, is exclusively and fully considered a rightowned by the subjacent state. However, this provision does not always succeed tofollow. This is indicated by the Flight Information Region (FIR) which mostunlikely follow the country demarcation line. That condition is experienced byIndonesia with most of the air territories in Riau Islands and Natuna are delegatedto Singapore due to the country’s inability in managing air navigation. Bydelegating the air territory, Indonesia suffers various losses. However, Indonesiangovernment still continues the air territory management cooperation although thedelegation agreement in 1995 has expired, and the condition of Indonesia hasmade it possible to take back the authority. This is considered an anomaly of thesovereign state’s attitude. Therefore, this thesis applies the bureaucratic politicstheory in dissecting issues to look at the foreign policy decision making processamong bureaucracies in the country. Thesis dissection is divided according to thevariables in this theory, the actor/bureaucracy involved, the factors that determineeach actor, and the attitude of each actor in aggregating to yield governmentaldecisions and actions. After obtaining three variables of the study, Indonesianbureaucratic politic, related to the issue, is mapped. In the end, the identifiedproblems of intra-national bureaucratic politics cause choices of limitation in thegovernmental foreign policy decision making process in response to the issue ofnational air territory delegation to Singapore. Furthermore, this issue also reflectsthe competition between Indonesia and Singapore in several aspects.]"

"Keamanan nasional merujuk pada kebijakan pemerintah untuk kelangsungan hidup dan keamanan negara dan bangsa termasuk pelaksanaan kekuatan diplomatic, ekonomi, dan militer baik dalam situasi damai maupun perang. Hal ini dapat diartikan sebagai langkah pemerintah dalam mengamankan integritas teritorial dan kemerdekaan nasional dari ancaman eksternal maupun internal yang mencakup setiap kegiatan tanpa membatasi pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan. Perwujudan keamanan nasional yang efektif hanya jika dibangun dan dibentuk berdasarkan perkiraan-perkiraan masalah mengenai perkembangan lingkungan nasional maupun internasional dalam mengantisipasi berbagai perubahan pada semua strata kehidupan, baik yang memberi dampak langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan itu sendiri. "

"Otoritas kontrol ruang udara atau FIR terkait keamanan dan keselamatan penerbangan sipil memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap berlaku penuh dan ekslusifnya suatu Negara atas kedaulatan ruang udaranya. Pada Rapat Terbatas Tingkat Menteri tanggal 8 September 2015, Presiden RI menginstrusikan kepada Menteri Perhubungan dan Panglima TNI untuk mengambil alih kontrol ruang udara sektor ABC di Kepuluan Riau dari FIR Singapura dalam tiga atau empat tahun kedepan. Dampak pendelegasian kontrol ruang udara ini adalah kerugian pada tiga gatra dari panca gatra ketahanan nasional yaitu ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan di kedaulatan udara Indonesia. Sejak tahun 2007 telah dilaksanakan audit kepatuhan keamanan dan keselamatan penerbangan oleh ICAO kepada Indonesia serta kesiapan-kesiapan dan rapat koordinasi antar kementerian dan Lembaga yang terlibat kebijakan FIR. Beberapa hal tersebut dijadikan acuan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana penerapan strategi perencanaan dan analisis kebijakan dari kementerian dan lembaga terkait dengan metode penilitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kemampuan sumber daya penerbangan Indonesia masih berada di bawah standar rata-rata dunia serta masih adanya ego sektoral dan perbedaan persepsi antar Kementerian dan Lembaga pada urgensi kebijakan ini. Sedangkan pada strategi perencanaan dan analisis kebijakan terlihat belum adanya pelaksanaan roadmap yang komprensif dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden tersebut.

---

The airspace control authority or FIR of civil aviation security and safety has a significant role on the exclusiveness of a State especially on it airspace sovereignty. On September 8, 2015, the President of the Republic Indonesia instructed the Minister of Transport and the TNI Commander to take control of the ABC sector air space in Riau Islands from the Singapore FIR within three or four years. The impact of this delegation of airspace control is the loss of three aspects of the national security resilience such as economic, political, and defense of security in air sovereignty of Indonesia. From 2007 ICAO has conducted compliance audits on aspects of aviation safety and security in Indonesia, as well as coordination readiness and coordination meetings between Ministries and Agencies involved in this FIR policy. It`s to analyze how far the implementation of strategic planning and policy analysis. This research uses a qualitative research method. The result of this research shows that the ability of aviation resources in Indonesia is still below the world average standard as well as the existence of sectoral ego and the difference of perception. For planning strategy and policy analysis, there is no comprehensive roadmap to manifestation President`s instruction."