Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegagalan revokasi sertifikat pada insiden kebocoran sertifikat pada Otoritas Sertifikat (CA), disebabkan oleh kurang efektifnya metode dan performa sistem revokasi yang diimplementasikan oleh CA. Hal ini mendasari pengembangan Short-Lived Certificate, dimana sertifikat memiliki masa validitas yang lebih singkat untuk meningkatkan aspek Computationally Secure. Inisiasi ini tidak disambut dengan begitu baik, Short-Lived Certificate menyebabkan siklus hidup sertifikat menjadi sangat cepat dan meningkatkan beban komputasi untuk penerbitan dan revokasi sertifikat pada CA. Otoritas Sertifikat Elektronik Berbasiskan Blockchain dalam penelitian ini, bertujuan untuk melakukan segregasi fungsi proses serta mendelegasikan beban penerbitan dan revokasi sertifikat digital kepada pemilik sertifikat. Metode ini diimplementasikan dengan merubah CA menjadi sistem terdistribusi dan memanfaatkan Blockchain sebagai penyimpanan terdistribusi untuk konsistensi data. Dari hasil pengujian beban transaksi pada Blockchain dengan menggunakan Hyperledger Caliper, untuk 250 node transaksi menunjukan throughput sebesar 916,7 transaksi dalam 60 detik serta 100% transaksi sukses sebesar 58.932 dengan rerata latensi transaksi 0,40 detik. Pada kondisi 300 node transaksi menunjukkan adanya 1,44% transaksi gagal dengan total transaksi 59.061 dan peningkatan rerata latensi yaitu 2,12 detik, kegagalan transaksi disebabkan oleh kondisi antrian transaksi yang tidak bisa diselesaikan dalam 60 detik. Berdasarkan pengujian tersebut disimpulkan, implementasi sistem server tunggal Otoritas Sertifikat Elektronik Berbasiskan Blockchain efektif untuk otomasi terhadap 250 sistem dengan total throughput 916,7 transaksi dalam 60 detik. Perubahan fundamental arsitektur dari sistem CA memiliki kesesuaian dengan standar RFC 3647 dan memberikan nilai tambah Computationally Secure melalui Short-Lived Certificate, sehingga dimungkinkan dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk membangun sistem ini secara komprehensif.

---

Certificate Revocation were failure in certificate leakage incidents at Certificate Authorities (CAs), caused by ineffective methods and performance of revocation system implemented by CAs. This underlies the development of Short-Lived Certificates, where certificates have a shorter validity period to improve aspects of Computationally Secure. This initiation was not very welcome, Short-Lived Certificates caused the certificate lifecycle to be quick and increased the computational load for certificate issuance and revocation on the CA. The Blockchain-Based Electronic Certificate Authority in this study, aims to segregate process functions and delegate the burden of issuing and revoking digital certificates to certificate owners. This method is implemented by converting CA into a distributed system and utilizing Blockchain as distributed storage for data consistency. From the results of transaction load testing on the Blockchain using Hyperledger Caliper, for 250 transaction nodes showed a throughput of 916.7 transactions in 60 seconds and 100% successful transactions of 58,932 with an average transaction latency of 0.40 seconds. In the condition of 300 transaction nodes showed that 1.44% of transactions failed with a total of 59,061 transactions and an increase in average latency of 2.12 seconds, transaction failures were caused by transaction queue conditions that could not be completed in 60 seconds. Based on these tests, the implementation of Single Server System a Blockchain-Based Electronic Certificate Authority is effective for automation of 250 systems with a total throughput of 916.7 transactions in 60 seconds. The fundamental architectural changes of the CA system are compliant with RFC 3647 standards and provide added value Computationally Secure through a Short-Lived Certificate, making it possible to further develop to build this system comprehensively."

"Perkembangan dunia digital telah membuat beberapa aspek kehidupan secara teknis berubah, dari beberapa metode konvensional menjadi modern. Modernisasi pada era digital ini tentu memudahkan pekerjaan yang dahulunya membutuhkan sumberdaya manusia yang terbilang masif menjadi tereduksi karena adanya teknologi. Hadirnya teknologi blockchain dapat menjadi solusi ditengah minimnya keamanan data akan peretesan dan manipulasi data. Ethereum sebagai platform yang berbasis blockchain dan tingginya keamanan data melalui algoritma hasing mencoba menyelesaikan hal-hal yang menjadi perhatian belakangan ini. Kemudian algoritma hashing ini diterapkan ke beberapa pemodelan seperti website bebbasis data yang bertujuan untuk meningkatan integeritas database agar tidak mudah disusupi dan dimanipulasi. Algoritma Ethereum Keccak-256 akan diuji dengan mencoba beberapa jenis parameter agar mendapatkan variabel yang optimal untuk diimplementasikan dalam proyek voting elektronik agar lebih baik dalam kredibilitas dan integritas. Hasil dari variasi percobaan kedua bahwa difficulty yang ideal ialah 10.000.000 dibandingkan dengan dua variasi lainnya. Namun, difficulty ini belum lah sepenuhnya dikatakan ideal jika menggunakan nilai difficulty lainnya. Dengan menggunakan variasi difficulty, maka blok dapat diverifikasi selama 440,872ms untuk difficulty 100.000, 20,188ms untuk difficulty 1.000.000, dan 0,222ms untuk difficulty. 10.000.000.Pada difficulty 100.000, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan algoritma hash merupakan variasi yang paling lama dengan rata-rata waktu hash per blok 80,291ms untuk 1 satu thread process, 240,457ms untuk 2 dua thread process, dan 440,872ms untuk 4 empat thread process.

---

The development of the digital world has made some aspects of life technically change, from some conventional methods to being modern. Modernization in this digital era would facilitate the work that formerly require human resources that are somewhat massive to be reduced due to the technology. The presence of blockchain technology can be a solution amid the lack of data securities will hacking and data manipulation. Ethereum as a blockchain based platform and high security securities through a hasing algorithm trying to solve things of concern lately. Then the hashing algorithm is applied to some modeling such as website based data that aims to increase the integrity of the database so as not to be easily infiltrated and manipulated. The Ethereum Algorithm Keckak 256 will be tested by attempting several types of parameters to obtain the optimal variable to be implemented in electronic voting projects to make better credibility and integrity.

The result of experimental variation that the ideal difficulty is 10,000,000 compared to the other two variations. However, this difficulty is not yet fully said to be ideal if using other difficulty values. By using variations of difficulty, the blocks can be verified for 440.872ms for 100,000 difficulty, 20.188ms for 1,000,000 difficulty, and 0.222ms for difficulty. 10.000.000. On difficulty 100,000, the time required to complete the hash algorithm is the longest variation with the average hash time per block 80,291ms for 1 one thread process, 240,457ms for 2 two thread process, and 440,872 ms for 4 four thread process."

"Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia wajib mempunyai surat-surat kendaraan yaitu Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Setiap pemilik kendaraan bermotor juga wajib untuk mengikuti proses administrasi agar surat kendaraan tetap sah seperti proses perubahan kepemilikan kendaraan jika kepemilikan kendaraan berubah. Hingga kini, surat kendaraan masih berbentuk fisik dan proses administrasi surat kendaraan masih berjalan secara manual, pemilik kendaraan wajib datang ke kantor SAMSAT dan membawa dokumen yang diperlukan. Pada masa ini, perkembangan teknologi maju dengan sangat pesat, perkembangan teknologi telah terbukti membantu manusia dalam mengotomasi pekerjaan administratif. Salah satu teknologi yang sedang berkembang sekarang adalah blockchain. Blockchain adalah salah satu tempat penyimpanan data immutable yang aman dan terdistribusi di berbagai tempat yang disebut ledger. Dengan bantuan blockchain, surat kendaraan dan riwayat surat kendaraan dapat disimpan secara digital dengan aman dan jelas. Penelitian ini menggunakan permissioned blockchain yaitu Hyperledger Fabric dalam mengimplementasikan prototipe yang dibangun. Hyperledger Fabric merupakan framework open source dibawah naungan Linux Foundation. Hyperledger Fabric bersifat privat dan menyediakan sistem untuk melakukan autentikasi dan otorisasi pengguna di dalam jaringan, sangat berbeda dengan public blockchain umumnya dimana pengguna bersifat anonim. Setiap data disimpan di dalam blockchain dan DBMS CouchDB yang terdapat pada setiap peer. Penelitian ini menggunakan smart contract yang dinamakan chaincode pada Hyperledger Fabric untuk mengimplementasikan bisnis proses surat kendaraan khususnya perubahan kepemilikan kendaraan. Chaincode ini di-install pada peer di dalam jaringan Fabric dan mempunyai daur hidup yang terhubung dengan sistem otorisasi sehingga setiap perubahan bisnis proses memerlukan proses otorisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat kendaraan dan administrasi surat kendaraan dapat digitalisasi menjadi sebuah sistem dengan menggunakan blockchain. Dengan Hyperledger Fabric, setiap pemangku kepentingan dapat berinteraksi dan berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya untuk melayani proses administrasi dalam jaringan yang aman, terdistribusi, dan immutable dimana setiap interaksi perubahan surat kendaraan disimpan sebagai riwayat yang tidak dapat berubah.

---

Every motor vehicle operated in Republic of Indonesia required to have registration document such as Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) and buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Every owner of a motor vehicle is required to follow an enforced administration process to ensure their vehicle’s document still valid such as when the owner of the motor vehicle change. Right now, vehicle document is still based on paper and administration process still run manually, the owner must come to SAMSAT office and bring required documents. In the present, technology is advancing rapidly, technology advancement has proven to help humans automate administrative work. One of the technologies that are currently developing fast is blockchain. Blockchain is one of immutable data storage that safe and distributed in many places that called ledger. With help from blockchain, vehicle documents and the history of the document can be stored digitally safely and clearly. This research use permissioned blockchain that is Hyperledger Fabric as a tool to implement this research’s prototype. Hyperledger Fabric is an open-source blockchain founded by Linux Foundation. Hyperledger Fabric blockchain is private and permissioned, serves an authentication and authorization feature, very different from a public blockchain where the user is anonymous. Every data stored in blockchain and DBMS CouchDB available on every peer. This research use smart contract named chaincode in Hyperledger Fabric for implementing business process vehicle document administration especially change on vehicle ownership. Chaincode installed in peer on Fabric network and has lifecycle that connect with authorization system thus every change on business process need authorization. The result of this research shows that vehicle documents and the administration of vehicle documents can be digitalized with blockchain. With Hyperledger Fabric, every stakeholder can interact and communicate with one another to serve the vehicle document administration process in a secured network, distributed and immutable where every interaction is recorded as a history that cannot be changed."

"Meningkatnya populasi dunia mempengaruhi permintaan global, sehingga berbagai sistem produksi berdampak signifikan pada lingkungan. Efisiensi pengelolaan supply chain dapat mengurangi emisi karbon dan mempertahankan keberlanjutan. Penelitian ini mengimplementasikan teknologi blockchain menggunakan Hyperledger Fabric untuk mengelola salah satu komponen supply chain, yaitu perjalanan produk. Dengan blockchain, sistem yang bersifat terdistribusi mengurangi risiko single point of failure dan serangan siber, transaksi irreversible memastikan integritas data, dan transparansi meningkat tanpa memerlukan pihak ketiga. Hyperledger Fabric dipilih karena mekanisme konsensus yang efisien, tidak menggunakan cryptocurrency, open source, dan partisipan yang dikenal dalam jaringan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana blockchain memberikan traceability, security, dan reliability dalam sistem transportasi supply chain dan pencatatan emisi karbon, serta mengevaluasi hasil implementasinya. Sistem yang dihasilkan memanfaatkan hash block sebagai identifier dari invois perjalanan dan invois transaksi karbon yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan invois terkait. Hasil menunjukkan sistem memenuhi fungsionalitas yang diharapkan, meskipun terdapat beberapa skenario dengan waktu respons lambat ketika lebih dari dua puluh user mengakses skenario tersebut secara bersamaan. Pengujian kegunaan yang melibatkan sejumlah responden menunjukkan bahwa sistem CarbonChain cukup user-friendly. Beberapa tanggapan responden menyoroti keamanan data dan transparansi sebagai kelebihan utama teknologi blockchain dalam konteks supply chain dan pencatatan emisi karbon. Penelitian ini terbatas pada pengembangan prototipe tanpa integrasi dengan sistem informasi industri supply chain.

---

The increasing global population affects global demand, causing various production systems to significantly impact the environment. Efficient supply chain management can reduce carbon emissions and maintain sustainability. This research implements blockchain technology using Hyperledger Fabric to manage product shipment as one of the supply chain components. With blockchain, the distributed system reduces the risk of single points of failure and cyberattacks, irreversible transactions ensure data integrity, and transparency increases without requiring third parties. Hyperledger Fabric was chosen because of its efficient consensus mechanism, lack of cryptocurrency use, open-source nature, and known participants within the network. This research explores how blockchain provides traceability, security, and reliability in supply chain transportation systems and carbon emission tracking, and evaluates the implementation results. The resulting system uses block hashes as identifiers for shipment invoices and carbon transaction invoices used to verify the validity of the related invoices. The results show that the system meets the expected functionality, although some scenarios experienced slow response times when more than twenty users accessed the scenario simultaneously. Usability testing involving several respondents indicated that the CarbonChain system is quite user-friendly. Some of the surveyees’ feedback highlighted data security and transparency as the main advantages of blockchain technology in the context of supply chain and carbon emission tracking. This research is limited to the development of a prototype without integration with the supply chain industry’s information systems."

"Meningkatnya populasi dunia mempengaruhi permintaan global, sehingga berbagai sistem produksi berdampak signifikan pada lingkungan. Efisiensi pengelolaan supply chain dapat mengurangi emisi karbon dan mempertahankan keberlanjutan. Penelitian ini mengimplementasikan teknologi blockchain menggunakan Hyperledger Fabric untuk mengelola salah satu komponen supply chain, yaitu perjalanan produk. Dengan blockchain, sistem yang bersifat terdistribusi mengurangi risiko single point of failure dan serangan siber, transaksi irreversible memastikan integritas data, dan transparansi meningkat tanpa memerlukan pihak ketiga. Hyperledger Fabric dipilih karena mekanisme konsensus yang efisien, tidak menggunakan cryptocurrency, open source, dan partisipan yang dikenal dalam jaringan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana blockchain memberikan traceability, security, dan reliability dalam sistem transportasi supply chain dan pencatatan emisi karbon, serta mengevaluasi hasil implementasinya. Sistem yang dihasilkan memanfaatkan hash block sebagai identifier dari invois perjalanan dan invois transaksi karbon yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan invois terkait. Hasil menunjukkan sistem memenuhi fungsionalitas yang diharapkan, meskipun terdapat beberapa skenario dengan waktu respons lambat ketika lebih dari dua puluh user mengakses skenario tersebut secara bersamaan. Pengujian kegunaan yang melibatkan sejumlah responden menunjukkan bahwa sistem CarbonChain cukup user-friendly. Beberapa tanggapan responden menyoroti keamanan data dan transparansi sebagai kelebihan utama teknologi blockchain dalam konteks supply chain dan pencatatan emisi karbon. Penelitian ini terbatas pada pengembangan prototipe tanpa integrasi dengan sistem informasi industri supply chain.

---

The increasing global population affects global demand, causing various production systems to significantly impact the environment. Efficient supply chain management can reduce carbon emissions and maintain sustainability. This research implements blockchain technology using Hyperledger Fabric to manage product shipment as one of the supply chain components. With blockchain, the distributed system reduces the risk of single points of failure and cyberattacks, irreversible transactions ensure data integrity, and transparency increases without requiring third parties. Hyperledger Fabric was chosen because of its efficient consensus mechanism, lack of cryptocurrency use, open-source nature, and known participants within the network. This research explores how blockchain provides traceability, security, and reliability in supply chain transportation systems and carbon emission tracking, and evaluates the implementation results. The resulting system uses block hashes as identifiers for shipment invoices and carbon transaction invoices used to verify the validity of the related invoices. The results show that the system meets the expected functionality, although some scenarios experienced slow response times when more than twenty users accessed the scenario simultaneously. Usability testing involving several respondents indicated that the CarbonChain system is quite user-friendly. Some of the surveyees’ feedback highlighted data security and transparency as the main advantages of blockchain technology in the context of supply chain and carbon emission tracking. This research is limited to the development of a prototype without integration with the supply chain industry’s information systems."

"

Saat ini, listrik merupakan sumber daya yang sangat penting untuk semua orang dalam menunjang aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan. Masyarakat dimudahkan dengan banyaknya metode pembayaran tagihan listrik yang bisa mereka pilih. Pada skripsi ini dilakukan penggunaan teknologi Blockchain dalam sistem pembayaran tagihan listrik. Teknologi Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara terdesentralisasi, transparan, dan aman. Dalam skripsi ini dijelaskan secara sederhana tentang teknologi Blockchain serta bagaimana teknologi ini dapat diterapkan dalam sistem pembayaran tagihan listrik di indonesia dengan membuat sebuah situs web yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan pembayaran tagihan listrik elektronik berbasis Blockchain dengan Ethereum sebagai jaringan blockchain yang digunakan. Dari 3 pilihan gas fee yang diujikan sebanyak 10x percobaan, pilihan “aggressive” adalah pilihan yang tepat apabila pengguna ingin proses transaksi yang cepat (4.5s), pilihan “market” cocok untuk pengguna yang baru pertama kali mencoba dan ingin mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh metamask (9.4s). Pilihan “low” adalah pilihan yang paling nyaman para pengguna yang mengutamakan fungsi dan tidak mementingkan kecepatan transaksi (18.8s).

---

Nowadays, electricity is a very important resource for everyone to support their daily activities. People are facilitated by the various methods to pay electricity bills that are available for them. In this research, Blockchain technology is used in the electricity bill payment system. Blockchain technology is a technology that allows transactions to be carried out in a decentralized, transparent, and secure manner. This research explained about Blockchain technology and how this technology can be applied in the electricity bill payment system in Indonesia by creating a website that can be used by users to pay their electricity bills with Ethereum as the blockchain network. Of the three gas fee options tested, “aggressive” option is the right choice if users want a fast transaction process (4.5s), “market” option is suitable for first-time users and wants to follow the standards set by metamask (9.4s). The “low” option is the most comfortable choice for users who prioritize function and are less concerned with transaction speed (18.8s)."

"Microcredential adalah rekam capaian pembelajaran kursus yang terakumulasi sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu penerapan microcredential di Indonesia adalah program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah semi bantuan sosial menyediakan pelatihan dan bantuan insentif setelah memperoleh sertifikat sebagai bukti yang telah menyelesaikan pelatihan. Proses penyaluran bantuan insentif masih dilakukan secara manual mengakibatkan pengerjaan tidak transparan, kehilangan data, dan membutuhkan waktu yang lama. Tugas akhir ini merancang dan membangun sistem rekam sertifikat berbasis web pada blockchain. Tujuan pembuatan proyek sistem rekam sertifikat adalah mengurangi risiko antara pihak Kartu Prakerja dan learner. Data sertifikat berisi informasi learner, trainer, dan kursus menghasilkan sertifikat pelatihan terverifikasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak membutuhkan kredibilitas. Metode penelitian tugas akhir dilakukan dengan metode kuantitatif dan siklus pengembangan web aplikasi. Kegiatan tugas akhir menghasilkan smart contract dan web aplikasi yang siap dijalankan dan digunakan pengguna dalam proses mekanisme transaksi kursus mengadaptasi Kartu Prakerja. Evaluasi dilakukan untuk menguji kerja sistem rekam sertifikat pada web dan smart contract. Sistem rekam sertifikat menyimpan data-data sertifikat yang digunakan untuk menvalidasi sistem pembayaran kursus secara otomasi dan transparan diatur dalam smart contract.

---

Microcredential is a record of course learning outcomes accumulated in accordance with industry needs. An application of microcredential in Indonesia is the Kartu Prakerja program. Kartu Prakerja is a semi-social assistance program that provides training and incentive benefits after obtaining a certificate as proof that they have completed the training. The process of distributing incentive assistance is manually performed resulting in non-transparency, data loss, and time consuming. This project designs and builds a web-based certificate record system on the blockchain. The purpose of this final project is to reduce the risk between the Kartu Prakerja and the learner. The system records data containing learner, trainer, and course information to produce verified certificates accessible to parties in need of credibility. The final project research method is carried out with quantitative approaches and software development cycles. Final results are smart contracts and web that can be used by users in the process of course transaction mechanisms adapting the Kartu Prakerja. Evaluation is conducted to test the certificate record system for the web and smart contract. The certificate record system stores certificate data that is used to validate the course payment system automatically and transparently regulated in the smart contract."

"Penyelenggaraan pendaftaran fidusia secara elektronik, atau yang disebut dengan Fidusia Online, menawarkan banyak kemudahan dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Selain membantu Ditjen AHU dalam memenuhi prinsip one day service, Fidusia Online juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran fidusia karena prosesnya yang sangat cepat, dengan sertifikat yang tersedia secara elektronik serta bertanda tangan elektronik. Namun disamping kemudahannya, terdapat beberapa potensi timbulnya permasalahan pada keautentikan sertifikat itu sendiri. Dengan sistem yg digunakan, terdapat risiko terjadinya kegagalan sistem yang menyebabkan keautentikan sertifikat jaminan fidusia menjadi terganggu, sehingga keautentikannya pun menjadi tidak terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi terjadinya risiko kegagalan sistem tersebut dan meganalisis kemungkinan penyelenggaraan pendaftaran fidusia dengan sistem yang lebih baik agar risiko tersebut dapat diminimalisir. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta terkait sistem yang digunakan Fidusia Online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem yang ini memiliki kerentanan kegagalan sistem yang dapat mengganggu keauntentikan sertifikat jaminan fidusia itu sendiri. Dengan hadirnya teknologi Blockchain, permasalahan keautentikan tersebut dapat diminimalisir. Teknologi Blockchain akan membuat sertifikat jaminan fidusia yang tersimpan dalam sistem menjadi kekal (immutable), tidak mudah dirusak (tamper-proof), serta tidak mudah untuk diubah (unalterable), dibantu dengan Smart Contract untuk melakukan automatisasi pembayaran pendaftaran fidusia.

---

Electronic registration system of fiducia, or it called Fidusia Online, offers a lot of convenience in providing legal certainty to the community. In addition to helping Ditjen AHU as the organizer of fiduciary registration in fulfilling the one day service principle, Fidusia Online also provides convenience to the community in conducting fiduciary registration because the process is very fast, with the certificates that are available electronically as well as electronically signed. But besides its convinience, there are several potential problems in its authenticity of the certificate itself. With the system being used, there is a risk of system failure which causes the authenticity of the fiduciary certificate to be disrupted, hence the authenticity of certificate is not guaranteed.

This paper aims to determine the potential risk of system failure and analyze the possibility of implementing fiduciary registration with a better system so that these risks can be minimized. This paper used juridical normative method which uses written applicable laws and literatures, including researching library materials or secondary data which the aim to finding facts related to the system used by Fidusia Online.

The results of this research indicate that this system has a system failure vulnerability that can disrupt the authenticity of fiduciary certificate itself. With the presence of Blockchain technology, these issue can be minimized. Blockchain technology will make fiduciary certificates stored in the system immutable, tamper-proof, and unalterable, assisted by Smart Contract to automate payment of fiduciary registration."

"Keamanan data pada sertipikat tanah analog pada perkembangannya dinilai kurang karena mudah disalahgunakan. Adanya isu keamanan data tersebut melahirkan inisiasi perubahan format sertipikat menjadi elektronik. Teknologi blockchain memperkenalkan tingkat keamanan baru berdasarkan sifat terdesentralisasi yang dimilikinya. Kementerian ATR/BPN melihat potensi pemanfaatan blockchain ini dengan mencantumkannya pada roadmap layanan elektronik yang akan mulai diterapkan pada tahun 2025 mendatang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis adopsi blockchain sebagai keamanan data di balik penerapan sertipikat tanah elektronik. Penelitian ini merujuk pada teori Blockchain Readiness Framework yang dikemukakan oleh Mamaghani, Elahi, dan Hasanzadeh (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blockchain readiness Kementerian ATR/BPN terhadap inisiasi blockchain masuk pada kategori tidak siap. Hanya satu dimensi yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian ATR/BPN, yakni dimensi culture. Secara keseluruhan, indikator terpenuhi hanya 15 dari 37 indikator. Temuan tersebut disebabkan kondisi kesiapan yang ada saat ini masih fokus melakukan percepatan layanan digital salah satunya adalah penerapan sertipikat tanah elektronik pada seluruh kantor pertanahan Indonesia. Kementerian ATR/BPN belum melakukan pembahasan secara konseptual mengenai inisiasi blockchain.

---

The data security of the analogue land certificate on its development is underrated because it is easy to misuse. There was a data security issue that gave rise to the initiation of the change of certificate format to electronic. Blockchain technology introduces a new level of security based on its decentralized nature. The ATR/BPN Ministry is looking at the potential exploitation of this blockchain by listing it on the roadmap of electronic services to be implemented by 2025. The aim of this research is to analyze the adoption of blockchain as data security behind the application of electronic land certificates. This research refers to the Blockchain Readiness Framework theory put forward by Mamaghani, Elahi, and Hasanzadeh (2022). The research uses a post positivist approach with data collection methods such as in-depth interviews as well as literature studies. The results of the research show that the ATR/BPN Ministry's blockchain readiness against the blockchain initiation falls into the category of unprepared. Only one dimension has been prepared by the ATR/BPN Ministry, which is the culture dimension. Overall, the indicators met only 15 of the 37 indicators. The findings are due to the current preparedness conditions that are still focusing on accelerating digital services, one of which is the application of electronic land certificates across Indonesian land offices. The ATR/BPN ministry has not yet undertaken a conceptual discussion on the blockchain initiation."

"ABSTRAKKartu Jakarta Pintar (KJP) Plus merupakan program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan suatu kebijakan, akan ada berbagai macam persoalan. Salah satunya pada penyaluran dana bagi pemegang kartu Jakarta pintar (KJP) dikeluhkan sejumlah orangtua karena jumlahnya berkurang dan jadwal pencairannya tak menentu. Sedangkan, pihak penyelenggara menyatakan tidak menerima laporan apapun terkait penyebaran dana yang belum merata. Dalam hal ini, dapat dilihat sistem yang ada, masih menggunakan pendekatan sentralistik dan tidak transparan. Teknologi blockchain memungkinkan peserta, dan pengelola pelaksana program bantuan biaya personal pendidikan memantau alur sistem pelayanan KJP Plus. Data yang transparan tersedia bagi pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi dan memanfaatkan data yang direkam dalam sistem secara waktu nyata dan tersinkronisasi dengan baik. Meskipun transparan, data yang direkam tidak dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Platform Hyperledger Fabric dan tool Hyperledger Composer. Dalam pengujian waktu transaksi, 5000 transaksi yang dilakukan membutuhkan waktu 21 detik. Hal ini membuktikan blockchain mampu meringkas watu yang dibutuhkan agar lebih efisien. Kecepatan transaksi juga sangat bergantung dengan spesifikasi perangkat yang digunakan. Semakin handal proses komputasi, perangkat yang digunakan maka akan semakin cepat transaksi tersebut dapat dieksekusi.

---

ABSTRACTThe Jakarta Smart Card (KJP) Plus is a strategic program to provide access for DKI Jakarta residents from the community who cannot afford to receive a minimum of education until graduating high school/vocational school with full funding from the DKI Jakarta Province APBD funds. In implementing a policy, there will be various kinds of problems. One of them is the distribution of funds for smart Jakarta card holders (KJP) complained by a number of parents because the number is reduced and the schedule for disbursement is uncertain. Meanwhile, the organizer said that it did not receive any reports related to the distribution of funds that have not been evenly distributed. In this case, it can be seen that the existing system still uses a centralized and non-transparent approach. Blockchain technology allows participants, and managers of the program to assist in personal education costs, monitor the flow of the KJP Plus service system. Transparent data is available for these parties to evaluate and utilize data recorded in the system in real time and properly synchronized. Although transparent, the recorded data cannot be manipulated by irresponsible parties. In this study, the authors used the Hyperledger Fabric Platform and the Hyperledger Composer tool. In testing the transaction time, 5000 transactions take 21 seconds. This proves that the blockchain is able to summarize the time needed to be more efficient. Transaction speed is also very dependent on the specifications of the device used. The more reliable the computational process, the more tools used will be able to execute these transactions."