Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hipertensi merupakan faktor risiko kardiovaskular utama yang menyebabkan kecacatan di seluruh dunia dan di antaranya tidak menyadari kondisi kesehatannya sehingga sering disebut sebagai the silent killer. Angka prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas (2018), Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan prevalensi tertinggi hipertensi, namun presentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan masih rendah. Kota Banjarbaru memiliki persentase terendah yakni 11,3% dari target 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan penderita hipertensi di Kota Banjarbaru. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP) dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM hipertensi belum optimal dapat dilihat dari laporan capaian SPM bidang kesehatan Kota Banjarbaru berada di posisi terendah di antara 12 jenis pelayanan kesehatan dasar. Kesimpulannya, beberapa kendala dalam implementasi SPM hipertensi yakni pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan berobat di puskesmas sehingga datanya tidak tercatat, tidak ada alokasi anggaran khusus SPM hipertensi di puskesmas, dan tugas rangkap dari petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam mencapai suatu program. Diperlukan upaya kerjasama lintas sektor untuk keterpaduan pencatatan dan pelaporan data pasien hipertensi, pengajuan anggaran SPM hipertensi, upaya mengajak masyarakat, dan membagi tugas secara adil bagi petugas puskesmas.

---

Hypertension is a major cardiovascular risk factor that causes disability worldwide and many of them are not aware of their health condition, so it is often referred to as the silent killer. The prevalence rate of hypertension in Indonesia is quite high. Based on Riskesdas (2018), South Kalimantan Province shows the highest prevalence of hypertension, but the percentage of hypertensive patients who receive health services is still low. Banjarbaru City has the lowest percentage, namely 11.3% of the 100% target. Health services for people with hypertension are included in the Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector which are regulated in laws and regulations and government policies. The purpose of this study was to analyze the implementation of the SPM policy in the health sector for hypertension sufferers in Banjarbaru City. Qualitative research with the Rapid Assessment Procedure (RAP) research design was conducted from May to June 2023 in Banjarbaru City, South Kalimantan Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of the SPM policy for hypertension was not optimal, as can be seen from the achievement report on SPM in the health sector in Banjarbaru City which was in the lowest position among the 12 types of basic health services. In conclusion, several obstacles in the implementation of hypertension SPM are recording and reporting of hypertension sufferers, low public awareness to carry out examinations and treatment at the puskesmas so that the data is not recorded, there is no special budget allocation for hypertension SPM at the puskesmas, and multiple assignments from health workers so that they are not optimal in reach a program. Cross-sector collaboration efforts are needed to integrate the recording and reporting of hypertension patient data, hypertension SPM budget submission, efforts to invite the community, and distribute tasks fairly for health center staff."

"ABSTRAKStandar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yanglainnya.. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

ABSTRACTMinimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough. "

"Tesis ini membahas Evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pada Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain non-eskperimental. Hasil penelitian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada indikator pelayanan hipertensi yang mengalami kenaikan signifikan dalam renstra DKI Jakarta tahun 2017-2022 didalam faktor struktur yang paling berperan dalam peningkatan ketercapaian signifikan tersebut adalah bentuk program yang terjadwal seperti kegiatan posbindu dan KPLDH serta kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan di pasar, trans jakarta, taman dan MRT, kemudian terdapat juga kerjasama lintas sector seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Disnakertrans. Kemudian hasil penelitian menyarankan dinas kesehatan DKI Jakarta dapat menyusun kebijakan terkait pelayanan hipertensi yang terpisah dengan program lain, termasuk kebijakan pembiayaan kesehatan SPM hipertensi sebagai mandatory regulation dalam hal penyusunan unit cost untuk masing-masing komponen layanan sebagai dasar perumusan costing SPM hipertensi. Kemudian penguatan kebijakan lintas sektor dan program dalam upaya perluasan cakupan pelayanan SPM khususnya hipertensi melalui pendekatan kolaborasi, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kembali kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pemeriksaan rutin terkait dengan hipertensi.

---

This thesis discusses the Evaluation of the DKI Jakarta Provincial Health Office's Strategic Plan for 2017-2022 on Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on Health Service Indicators for Hypertension Sufferers. This research is a qualitative research with non-experimental design. The results of the research on Implementation of Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on hypertension service indicators which experienced a significant increase in the DKI Jakarta strategic plan for 2017-2022 in the structural factors that play the most role in increasing this significant achievement are the form of scheduled programs such as posbindu and KPLDH activities as well as activities regional strategies carried out in markets, trans jakarta, parks and the MRT, then there is also cross-sector cooperation such as the Social Service, the Education Office and the Manpower and Transmigration Office. Then the results of the study suggest that the DKI Jakarta Health Office can formulate policies related to hypertension services that are separate from other programs, including the hypertension MSS health financing policy as a mandatory regulation in terms of compiling unit costs for each service component as the basis for the formulation of hypertension MSS costing. Then strengthening cross-sectoral policies and programs in an effort to expand the scope of MSS services, especially hypertension through a collaborative approach, as well as providing education and socialization to the public about the importance of carrying out routine checks related to hypertension."

"Tesis ini membahas mengenai kinerja Puskesmas dan peningkatan kinerja Puskesmas dalam pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kota Depok tahun 2018. Tesis ini menggunakan teori sistem dimana peneliti mendeskripsikan faktor input Puskesmas, factor proses puskesmas berupa penyelenggaraan pelayanan puskesmas dan output Puskesmas yaitu Kinerja Puskesmas berdasarkan 12 indikator SPM. Meode penelitian yang digunakan adalah penelitian mixed methods, yaitu penelitian kuantitatif dari univariate hingga multivariate dengan menggunakan data sekunder. Metode kualitatif menggunakan wawanara mendalam dan diskusi terarah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Puskesmas terhadap pencapaian SPM sangat rendah, fackor yang berpengaruh terhadap kinerja Puskesmas adalah factor bangunan, alat kesehatan dan BMHP serta factor ketenagaan. Hasil uji regresi logistik menunjukan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ketenagaan.

---

This thesis discusses the performance and efforts to improve the performance of Puskesmas in achieving minimum service standards in the health sector in Depok City. This thesis uses a system theory where the researcher describes the input factor, the process factor in the form of puskesmas service delivery and the output factor, namely the Health Center Performance based on 12 SPM indicators. The research method used is mixed methods research, which is quantitative research from univariate to multivariate using secondary data. Qualitative methods use in-depth interviews, focused discussions and document review. The results of the study showed that the performance of the Puskesmas towards achieving SPM was very low, the factors that affected the performance of the Puskesmas were building factors, medical devices and BMHP as well as workforce factors. The results of the logistic regression test show that the most influential factor is the workforce factor."

"Kesehatan adalah hak yang sangat mendasar bagi manusia, untuk itu negara harus hadir dalam pemenuhannya. Dalam era otonomi daerah, Standar Pelayanan Minimal SPM bidang kesehatan menjadi jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang sama. Salah satu jenis layanan dasar adalah SPM bidang kesehatan pada usia produktif SPM BKUP. Jenis layanan dasar ini bernilai strategis bagi kinerja Pemerintah Daerah, karena berdasarkan BPS 2017 komposisi penduduk usia produktif menempati proporsi 60-70 dari seluruh jumlah penduduk dan nilai strategis bagi pengendalian Penyakit Tidak Menular PTM karena bentuk skrining. Analisis kesiapan ditujukan untuk melihat seberapa besar jarak antara kondisi ideal dengan kenyataan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik WM, FGD dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian didapatkan 10 dari 13 indikator kesiapan implementasi, belum lengkap dimiliki Kota Depok, meliputi konseling faktor risiko PTM, Pelatihan teknis petugas skrining dan surveilans berbasis web, pelayanan terpadu PTM, pencatatan pelaporan, monitoring evaluasi, komunikasi, sikap pelaksana, ketersediaan SDM, fasilitas dan dana. Sementara 3 indikator yang belum sama sekali dimiliki yaitu insentif bagi pelaksana yang mencapai target, SOP pelaksanaan SPM BKUP dan Tim penanggung jawab penyelenggaraan SPM BKUP. Kesimpulan didapatkan bahwa Kota Depok memiliki kesiapan yang minimal dalam rangka implementasi SPM BKUP.

---

Health is a fundamental right for human being, in its fulfillment, the state must be present to provide health services for all citizens. In the era of regional autonomy, Minimum Service Standards MSS in the field of health becomes the guarantee of health service delivery with the same type and quality of basic services. One type of basic service is the SPM field of health at the productive age MSSPA. This type of basic service is of strategic importance to the performance of the regional government, since based on BPS 2017 the composition of the productive age population occupies a proportion of 60 70 of the total population and the strategic value for the control of Non Communicable Diseases NCD due to the form of screening. Preparation analysis is intended to see how much distance between ideal conditions and actual reality. This research uses qualitative method with indeep interview technique, FGD and study related documents.

The results of the study were 10 out of 13 indicators of implementation readiness, not yet fully owned by Depok City, including NCD risk factor counseling, technical training of screening officers and web based surveillance, NCD integrated service, reporting recording, evaluation monitoring, communication, dispotition, human resources availability, facilities and funds. While 3 indicators that have not yet been owned are incentives for implementers who achieve the target, SOP implementation MSSPA and the team responsible for the implementation of MSSPA. The conclusion found that Depok City has minimal preparedness in order to implement MSSPA."

"Skripsi ini membahas kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di wilayah kerja puskesmas Sungai Ulin Kota Banjarbaru Provinsi. Kalimantan Selatan berdasarkan data sekunder register kohort ibu dan bayi tahun 2010 sampai 2011. Desain penelitian cross sectional melibatkan 107 sampel yang diambil secara simple random sampling, sebagai variabel independen : jenis kelamin bayi, pertambahan berat badan selama kehamilan, umur ibu, Lingkar lengann atas (LILA), Paritas, Jarak kehamilan, umur kehamilan, ANC dan variabel dependen berat lahir. Analisis bivariat menggunakan uji khi kuadrat, hasil penelitian terdapat 30,8 % Bayi Berat Lahir Rendah, terdapat hubungan yang bermakna antar pertambahan berat badan selama hamil,LILA dan ANC terhadap Berat Lahir. Perlu dilakukan tindak lanjut ibu hamil dengan risiko BBLR.

---

This thesis discussed the incidence of low birth weight baby in the the working area of Sungai Ulin Health Center, Banjarbaru City, South Kalimantan Province, based on the secondary data of cohort registered of mothers and infants in 2010 and 2011. Cross sectional is the design of study involved 107 samples taken by simple random sampling Independent variables : sex, weight gain during pregnancy, mothers age, LILA, pregnancy distance parity, gestational age, ANC, and birth weight infants as a dependent variable Analysis bivariat. Using Chi-Square test, the results are 30.8% Low Birth Weight Babies, there was a significant association between weight gain during pregnancy, Lila and the ANC on Birth Weight. Need to do a follow up of pregnant women with risk of LBW."

"Pembangunan sosial hendaknya mampu menyentuh seluruh wilayah secara merata, dimana kesejahteraan dirasakan oleh semua kelompok masyarakat. Salah satu wilayah di Indonesia yang masih memiliki banyak permasalahan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, kesehatan atau penataan wilayah adalah kampung. Berbagai program telah dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan pembangunan sosial agar kampung tidak lagi terdistorsi dalam pembangunan. Salah satu upaya perbaikan kampung di Indonesia adalah program kampung tematik. Beberapa daerah di Indonesia menggunakan kampung tematik sebagai sarana mempromosikan potensi lokal, solusi pembangunan wilayah atau penciptaan ide-ide baru untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penerapan kampung tematik berhasil berjalan di beberapa daerah seperti Kota Semarang, Kota Malang, Kabupaten Bandung, Kota Bogor dan Kota Banjarbaru. Kajian ini mencoba menganalisis salah satu kampung tematik yang mampu bertahan dan mendapat perhatian sampai ke mancanegara yaitu Kampung Purun yang ada di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pembangunan sosial apa yang diterapkan pada program kampung tematik ini. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan manfaat kesejahteraan sosial dari program kampung tematik di Kampung Purun. Kemudian, riset ini menggambarkan faktor-faktor yang menjadi kendala dan pendukung pengembangan Kampung Purun. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan program kampung tematik ini menggunakan tiga strategi pembangunan sosial yaitu melalui pemerintah, komunitas dan individu. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan hal baru, mengingat penelitian-penelitian sebelumnya tidak membahas secara mendalam tentang strategi pembangunan sosial pada kampung tematik, indikator kesejahteraan sosial yang tercapai pada kampung tematik, dan faktor kendala dan pendukung perkembangan Kampung Purun

---

Social development should reach all regions, where welfare is felt by all groups of society. In Indonesia, areas with a large number of social-welfare problems such as unemployment, poverty, poor standards of public health and hygiene, a degraded urban environment, and the prevalence of slum housing, are kampongs. Kampong is an urban settlement with a unique characteristic, where the identity of urban inhabitants are transfered to rural residents. Programs are run by Indonesian government to improve social development and to prevent kampongs from distortion. One amongs many attempts to enhance village development is the growth of so-called thematic village programs. Several regions in Indonesia are developing thematic villages as a mean to promote local potential, as a regional development solution or as new insights to achieve community welfare. The implementation of thematic villages has been successful in several areas such as Semarang, Malang, Bandung, Bogor and Banjarbaru. This study analyzes one developed and internationally recognised thematic village in Banjarbaru, South Kalimantan, called Kampung Purun. The study analizes which social development strategies are applied in this particular thematic kampong program. Moreover, this research describes social welfare which are found at Kampung Purun. . Later, this research analizes supporting and constrain factors of Kampung Purun development. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques include literature study, documentation, in-depth interviews and observations. The results show that this thematic kampong applies three social development strategies, namely social development through government, social development through community, and social development through individuals. The research is expected to produce constructive feedback considering that previous studies on thematic villages are not profoundly discuss social development strategies in thematic village, fulfilled social welfare indicators at thematic village, and contrain and supporting factors in Kampung Purun development"

"Pelayanan kesehatan orang terduga TB merupakan salah satu standar pelayanan minimal (SPM) bidang Kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kab/Kota. Puskesmas merupakan unit terdepan dalam pencapaian target kinerja SPM bidang Kesehatan. Capaian SPM TB di kota Depok tahun 2021 baru mencapai 36,17 % dan menjadi capaian terendah kedua dari 12 SPM bidang Kesehatan Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam aspek struktur, aspek proses peningkatan mutu dan kinerja  dengan pendekatan PDSA (Plan-do-study-act) serta output dalam upaya peningkatan capaian pelayanan kesehatan orang terduga TB di Puskesmas Kota Depok Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus melalui wawancara mendalam kepada 31 informan, observasi lapangan dan telusur dokumen. Hasil penelitian, belum semua Puskesmas menetapkan Tim TB Dots, kurangnya tenaga yang terlatih,sarana-prasarana belum semua  sesuai standar, bahan-obat belum memadai, penggunaan teknologi informasi belum optimal, komitmen pimpinan dan staf masih kurang. Pada faktor proses, kegiatan upaya peningkatan capaian SPM TB pada tahapan study belum semua Puskesmas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TB.Pada output; terjadi peningkatan capaian  pelayanan orang terduga TB pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, namun belum semua Puskesmas dapat mencapai target  SPM TB yang ditetapkan.  Kesimpulan: faktor struktur dan proses peningkatan mutu dan kinerja yang dilakukan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pencapaian SPM TB di Puskesmas.

---

The health service for people suspected of having TB is one of the minimum service standards (MSS) in the health sector that must be met by the district/city government. The Public Health Center is the leading unit in achieving the MSS performance targets in the health sector. TB MSS achievement in Depok city in 2021 only reached 36.17% and became the second lowest achievement of the 12 MSS in Depok City Health. The aim of this study was to analyze in depth aspects of the structure, aspects of the quality and performance improvement process using the PDSA (Plan-do-study-act) approach as well as outputs in an effort to increase the achievement of health services for people suspected of having TB at the Depok City Health Center in 2022. This research used a qualitative approach using a case study design through in-depth interviews with 31 informants, field observations and document searches. The results of the study, not all Public Health Centers have established TB Dots Teams, lack of trained personnel, not all facilities are up to standard, medicinal materials are not adequate, use of information technology is not optimal, leadership and staff commitment is still lacking. In terms of process factors, not all Public Health Centers have conducted monitoring and evaluation of TB MSS achievements at the study stage. On output; there has been an increase in the achievement of services for people suspected of having TB in 2022 compared to 2021, but not all Public Health Centers have reached the set TB MSS target. Conclusion: structural factors and quality and performance improvement processes carried out influence success in achieving TB MSS at the Public Health Centers."

"Angka Kematian Ibu dan Bayi masih menjadi perhatian nasional dan global. Bahkan penurunan angka kematian ibu dan bayi masih menjadi prioritas daerahdaerah di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah terhambatnya pelayanan kesehatan dasar yang merupakan kewenangan wajib pemerintah daerah dikarenakan masih rendahnya belanja kesehatan di beberapa wilayah di Indonesia. Angka nasional untuk belanja kesehatan sendiri masih berada di kisaran 3 %. Sementara Undang-Undang mengamanatkan 5% dari total APBN. Ketersediaan dana dan kondisi fiskal merupakan salah satu alasan dibalik rendahnya proporsi belanja untuk kesehatan di setiap daerah. Komitmen pemerintah daerah dan kebijakan dari pemerintah yang dibuat, merupakan faktor penentu dalam jumlah anggaran yang diterima oleh Dinas Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan biaya Standar Pelayanan Minimal SPM) program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kabupaten Majalengka tahun 2017?2019 menggunakan desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada tahun 2015, pembiayaan program KIA yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp1.628.255.186 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp33.890.000. Hasil perhitungan kebutuhan biaya SPM program KIA yaitu tahun 2017 sebesar Rp3.680.558.521, tahun 2018 sebesar Rp2.705.532.478 dan tahun 2019 sebesar Rp1.661.271.066. Dalam pendekatan kualitatif, pemerintah daerah baik dari sisi eksekutif ataupun legislatif sudah memiliki komitmen dalam pemenuhan kebutuhan biaya program KIA. Tetapi besar kecilnya anggaran yang diterima ditentukan oleh ketersediaan anggaran, kondisi fiskal daerah dan unsur politik dan kebijakan pemerintahan. Perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka belum berdasarkan SPM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan biaya SPM program KIA memerlukan dorongan dan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah daerah dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan program tersebut.

---

Maternal and infant mortality remains a national and global concern. Even, the conditions in Indonesian the decline of maternal and infant mortality are still a priority for small Indonesian regions. One of the factors that led to this high rate of maternal and infant mortality is the obstruction of primary health care services, which is the authority of the local governments, due to the low spending on health care budget in several regions in Indonesia. The national average for health spending alone is in the range of 3%. While, the national constitution states that the minimum of health care budget is 5% of the total state budget. The availability of funds and fiscal conditions is one of the reasons behind the low proportion of health care spending in every region. The commitment of the local government and the policies is a decisive factor for the budget proportion received by the local health department.

This study aimed to analyze the cost requirements of Maternal and Child Health (MCH) program in Majalengka region in 2017 to 2019 using case study design with quantitative and qualitative approaches. In 2015, the budget forthe MCH program in the health department of Majalengka region came from the government budget for Rp1.628.255.186 (97.96%) and the financial aids from West Java Province for Rp33.890.000 (2.04%).

The results of the calculation need for the MCH program cost based on Minimum Service Standards (MSS) which in 2017 was Rp3.680.558.521, and were Rp2.705.532.478 and Rp1.661.271.066 in 2018 and 2019. In the qualitative approach, the local government, both the executive and the legislative, has a commitment in meeting the needs of the MCH program costs. However, the amount of the budget depends on to budget availability, fiscal conditions and elements of local politics and government policy. The planning and budgeting in health department of Majalengka region has not been determined based on MSS.

The study concluded that the cost requirement of the MCH program requires encouragement and support from the local government. Therefore, commitment and concrete action from the local government is needed to sustain the program."

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam belum dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan baru dikeluarkannya Peraturan Walikota Pagar Alam No: 02 tahun 2008 padahal SPM sudah ditetapkan melalui KEPMENKES No.1457/MENKES/SK/X/2003. Minimnya dana yang tersedia dari APBD Kota Pagar alam, jumlah tenaga, sarana, dan adanya beberapa indikator pada SPM yang belum didapatkan datanya antara lain. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pelaksanaan kebijakan SPM bidang kesehatan di Kota Pagar Alam tahun 2008 melalui pendekatan 6 C?s Options dari Harmein Harun. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui informan melalui wawancara mendalam pada informan terpilih yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan SPM bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam, yaitu Walikota, Komisi 1 DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Daerah, dan Kepala kantor Keluarga Berencana & PK. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam tahun 2008 berdasarkan pendekatan 6 C?s Options belum dilaksanakan secara maksimal. Konsentrasi (Consentration) terutama dalam mobilisasi tenaga dan sumber dana belum dilaksanakan secara optimal. Pelaksana Teknis SPM telah mengetahui kejelasan (Clarity) dari tujuan yang telah ditetapkan dan telah mengetahui peran, tujuan dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan di Kota Pagar Alam. Bentuk dan struktur organisasi pelaksana teknis bidang kesehatan pada tahun 2008 ini akan berubah, hal ini menunjukkan Kemampuan Berubah (Changeablity) dari organisasi. Tantangan (Challenge) dalam pelaksanaan sudah cukup realistis. Koordinasi (Cooordination) baik antar personil, komunikasi dan inter organisasi sudah berjalan baik, akan tetapi secara eksternal belum berjalan dengan baik. dan secara Konsistensi (Consistency) belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksana teknis SPM bidang kesehatan di kota Pagar Alam harus melaksanakan beberapa langkah antara lain meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait, melakukan upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan, dan meningkatkan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Para pengambil kebijakan juga harus mampu melaksanakan analisa situasi sebelum membuat sebuah kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil akan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah pusat seharusnya menyadari bahwa kemampuan tiap-tiap daerah berbeda satu sama lainnya terutama dari segi dana dan tenaga, dan tetap memegang teguh prinsip bahwa kesehatan adalah bidang yang didesentralisasikan kepada daerah.

---

SPM health field in Pagar Alam district hasn?t implementation well enough. Fact that rule of SPM in Pagar Alam district released in year 2008, despite Health Department of Republic Indonesia released it in year 2003. the resource to reach the target of SPM is not enough budget from regional budget, human health resources, facilities of health and there is a few indicators that which has no data.

The objectives of this research is to see how implementation of the SPM as a policy in Pagar Alam district using 6 C?s Options by Harmein Harun. This research is using design kualitatif with collect data using indepth interview to informan whom involved in implementation of the SPM in Pagar Alam district year 2008 : head of health district Pagar Alam, hospital director, head of KB, Walikota, and komisi 1 DPRD.

The result of this research found that the implementation of SPM in Pagar Alam disctrict using 6 C?s options by Harmein Harun hasn?t applied well enough. Concentration of the resources hasn?t enough, the techical executors of SPM has know the Clarity of the objective SPM, The organization Changeability, Challenge has realistic enough. Cooordination has run well but externally not good, and there is no Consistency.

The technical eksekutor's health in Pagar Alam district has to do a many steps to rise coordination with related sectors, advocation to rise health financing from regional budget, and rise up the quality and quantity human resources in health sector. and specially to the leader of Pagar Alam district has to do situation analysis before made a public policy. Goverment must considered that the ability between district in indonesia is different, specially in budget and resources, and must committed to the rule that health is one of area which is decentralized."