Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dilatarbelakangi maraknya radikalisme di dalam maupun di luar negeri, penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui ada tidaknya WNI di Qatar yang terpapar radikalisme, untuk mengetahui tingkat keterpaparan WNI di Qatar terhadap radikalisme, dan untuk mengetahui variabel apa saja yang memiliki hubungan dengan keterpaparan WNI di Qatar terhadap radikalisme. Metode penelitian ini kuantitatif. Populasi adalah WNI yang tinggal di negeri Qatar. Jumlah sampel 132 orang, dan teknik sampling adalah incidental sampling. Teknik pengumpulan data primer  melalui survei dengan instrumen penelitian menggunakan alat ukur Religious Radicalism Scale (ReadS) yang diformulasikan oleh Sukabdi (2022) yang dihubungan dengan tujuh karakteristik demografi, yakni jenis kelamin, usia, agama, pendidikan, lama tinggal di Qatar, organisasi yang diikuti, dan tingkat pendapatan. Teknik analisis menggunakan analisis frekuensi, analisis tabulasi silang (cross-tabulation), analisis jalur (path coefficient), analisis cross-loading, analisis independent sample t test, dan analisis korelasi Spearman (Rank-Spearman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden terbukti terpapar radikalisme agama; tingkat keterpaparan radikalisme bervariasi. Ketujuh variabel demografi memiliki hubungan dengan tingkat radikalisme.

---

Against the backdrop of rampant radicalism at home and abroad, this study aims to determine whether there are Indonesian citizens in Qatar who are exposed to radicalism, to determine the level of exposure of Indonesian citizens in Qatar to radicalism, and to find out what variables are related to the exposure of Indonesian citizens in Qatar to radicalism. This research method is quantitative. The population is Indonesian citizens living in the country of Qatar. The number of samples is 132 people, and the sampling technique is incidental sampling. The primary data collection technique is through surveys with research instruments utilizing the Religious Radicalism Scale (ReadS) measuring instrument formulated by Sukabdi (2022), which is related to seven demographic characteristics, namely gender, age, religion, education, length of stay in Qatar, the organization joined, and level of income. The analysis technique uses frequency analysis, cross-tabulation analysis, path coefficient analysis, cross-loading analysis, independent sample t test analysis, and Spearman correlation (Rank-Spearman) analysis. The results showed that the majority of respondents were exposed to religious radicalism; levels of exposure to radicalism vary. The seven demographic variables have a relationship with the level of radicalism."

"Perempuan merupakan kelompok yang rentan terpapar radikalisme. Keterlibatan perempuan dalam radikalisme meningkat, perempuan tidak sekedar sebagai pendukung tapi juga sebagai pelaku terorisme. DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki dimensi target tinggi. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat radikalisme pada perempuan anggota organisasi masyarakat di provinsi DKI Jakarta serta untuk melihat ada tidaknya hubungan antara tingkat radikalisme dengan rentang usia, tingkat pendidikan, jenis sekolah dan jenis organisasi.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode purposive sampling. Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner. Tingkat radikalisme diukur menggunakan alat bernama Religious Radicalism Scale (ReadS). Alat ukur ReadS memiliki enam indikator radikalisme. Penelitian dilakukan kepada perempuan anggota ormas yang berusia lebih dari 18 tahun yang tinggal di wilayah DKI Jakarta. Responden penelitian ini sebanyak 190 orang. Data dianalisis dengan metode regresi logistik dimana tingkat radikalisme adalah data dikotom (radikal-tidak radikal)Hasil penelitian menunjukkan tingkat radikalisme responden sebagai berikut 99% responden tidak radikal, dan 1% responden radikal. Penelitian menyimpulkan antara rentang usia, tingkat pendidikan, jenis sekolah dan jenis organisasi dengan berpengaruh terhadap tingkat radikalisme. Penelitian menemukan bahwa potensi radikalisme terdapat pada 1) rentang usia generasi Z dan baby boomer, 2) responden yang berpendidikan S1, 3) sekolah non keagamaan dan 4) organisasi non keagamaan

---

Women are a group that is vulnerable to radicalism. Women's involvement in radicalism is increasing, women are not only supporters but also as perpetrators of terrorism. DKI Jakarta is a province that has high target dimensions. This study aims to determine the level of radicalism in women members of mass organizations in DKI Jakarta and o influence the age range, level of education, type of school and type of organization on the level of radicalism.

This study used a quantitative method with a purposive sampling method. Data collection is done by questionnaire. The level of radicalism is measured using a tool called the Religious Radicalism Scale (ReadS). The ReadS measurement tool has six indicators of radicalism. The research was conducted on female members of mass organizations over the age of 18 who live in the DKI Jakarta area. The respondents of this study were 190 people. Data were analyzed using logistic regression method where the level of radicalism is dichotomous data (radical-not radical).

The results showed the level of radicalism of the respondents as follows: 99% of respondents were not radical, and 1% of respondents were radical. The research concluded that the age range, education level, type of school and type of organization had an effect on the level of radicalism. Research finds that the potential for radicalism is found in 1) the age range of generation Z and baby boomers, 2) respondents with an undergraduate degree, 3) non-religious schools and 4) non-religious organizations"

"ABSTRAKMaraknya kasus terorisme dan radikalisme yang terjadi adalah fenomena baru yangdilakukan oleh para PMI di negara penempatan baik terlibat langsung maupun hanya sebagai simpatisan. Faktor letak yang strategis yang berbatasan dengan Malaysia dan Filipina Selatanadalah faktor eksternal dan perlu untuk diperhitungkan dengan berbagai historis yang melatarbelakanginya. Namun tidak kalah penting juga adalah faktor internal dikala keamanan dan kesejahteraan adalah satu paket yang tak terpisahkan sebagai indikator ketahanan nasional. Jika salah satunya saja lemah maka daya tangkalnya akan lemah dan mudah rapuh.Sebagai Provinsi yang baru berumur 7 (tujuh) tahun, Pemerintah perlu banyak mengejar kertertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Uttara. Banyaknya PMI di Malaysia yang diberangkatkan melalui Kabupaten Nunukan dan tingginya ketergantungan masyarakat di wilayah perbatasan juga mewarnai potensi ancaman tergerusnya nasionalisme bangsa yang berdampak negatif dan menjadi faktor pendorong kaum radikal untuk mengambil alih dan tempat di hati mereka. Maka dengan segera harus dilakukan deteksi diniancaman radikalisme di kalangan PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan untuk mengurangi dampak dari radikalisme terhadap kaum rentan tersebut dan memberikanantisipasi berkembangannya narasi terorime di kalangan PMI sehingga stigma negatif tentang Indonesia terkait teroris lambat laun terbantahkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih narasumber yang terlibat langsung dalam prosespenempatan PMI, observasi langsung di Penampungan sementara PMI sebelum diberangkatkan. Penelitian ini bertujuan Menganalisis potensi ancaman radikalisme dan upaya menetralisasi pola pikir PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan agar tidak terpapar radikalisme .Penelitian ini mempergunakan Teori Keamanan, Teori Radikalisme,Teori Ancaman sebagai tools analisis dalam penelitiannya. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran perlunya deteksi dini potensi ancaman radikalisme dan upaya menaturalisasi pola pikir PMI yang terpapar paham radikalisme.

---

ABSTRACTThe rise of terrorism and radicalism cases that occur is a new phenomenon carried out by PMIs in placement countries both directly involved and only as sympathizers. The strategic location that borders Malaysia and the Southern Philippines is an external factor and needs to be calculated with a variety of historical backgrounds. But also important is the internal factor when security and welfare are an integral package as an indicator of national security. If one of them is weak, the strength will be weak and easily fragile. As a province that is only 7 (seven) years old, the Government needs to pursue a lot of development in the border region of North Kalimantan. The large number of PMIs in Malaysia dispatched through Nunukan Regency and the high dependence of people in the border region also colored the potential threat of eroding nationalism that had a negative impact and became a motivating factor for radicals to take over and place in their hearts. Then immediately an early detection of the threat of radicalism must be carried out by PMI in the border area of Nunukan Regency to reduce the impact of radicalism on these vulnerable people and to anticipate the development of narrative terrorism among PMIs so that the negative stigma about Indonesia in relation to terrorists is gradually denied. This study uses qualitative research methods that are descriptive analysis. The technique of collecting data through in-depth interviews by selecting speakers who are directly involved in the placement process of PMI, observing directly in the PMI Temporary Shelter before departing. This study aims to analyze the potential threat of radicalism and efforts to neutralize the PMI mindset in the border area of Nunukan Regency so that it is not exposed to radicalism. This study uses Security Theory, Radicalism Theory, Threat Theory as analysis tools in its research. From this research, we will get a picture of the need for early detection of potential threats of radicalism and efforts to naturalize the mindset of PMI who are exposed to radicalism."

"Aksi yang mengarah pada ekstremisme dan teror yang melibatkan Aparatur Negara adalah bagian dari fenomena puncak akibat dari paparan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Beberapa Anggota TNI, Polri, PNS/ASN terbukti terlibat tindak pidana terorisme dan telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan serta menjalani hukuman. Maraknya kasus radikalisme Aparatur Negara ini memberi peringatan akan bahaya radikalisme sehingga perlu dilakukan analisis mendalam serta evaluasi terhadap upaya pencegahan radikalisme yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Penelitian ini melakukan analisis terhadap praktik radikalisme Aparatur Negara, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan hasil analisis atas relevansi teori terhadap strategi pencegahan radikalisme ASN di Indonesia. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Identitas Sosial (Social Identity Theory), Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory), Teori Pencegahan Kejahatan Sosial (Social Crime Prevention Theory) dan Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa praktik radikalisme pada Aparatur Negara masih terjadi walaupun sudah diterbitkan Surat Keputusan Bersama 11 Kementerian. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia dituntut melaksanakan strategi pencegahan yang komprehensif, diantaranya melalui penegakan hukum, pelibatan tokoh agama, kontra terorisme, kolaborasi antar instansi dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, memperkuat demokrasi dan counter-messaging (kontra narasi)

---

Actions that lead to extremism and terror involving State Apparatus are part of the peak phenomenon due to exposure to radicalism and terrorism in Indonesia. Several members of the TNI, Polri, and PNS/ASN have been proven to be involved in criminal acts of terrorism and have been found guilty by the Court and are serving their sentences. The rise of cases of radicalism by the State Apparatus warns of the dangers of radicalism, so it is necessary to carry out an in-depth analysis and evaluation of the efforts to prevent radicalism by the Government of Indonesia. This study analyzes the practice of State Apparatus radicalism, especially the State Civil Apparatus (ASN). It provides analysis results on the relevance of theory to the strategy of preventing ASN radicalism in Indonesia. The main theories used in this research are Social Identity Theory, Social Learning Theory, Social Crime Prevention Theory, and Human Resource Management Theory. The method used in this study uses a qualitative approach. The results of this study show that the practice of radicalism in the State Civil Apparatus still occurs even though the Joint Decrees of 11 Ministries have been issued. To resolve the issue, the Government of Indonesia is required to implement a comprehensive prevention strategy, including law enforcement, involvement of religious leaders, counter-terrorism, a collaboration between agencies and the intelligence community as well as the active participation of all components of society, strengthening democracy and counter-messaging (counter-narrative)."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya reformasi dari sistem kafala yang mendapat sorotan karena dianggap sering disalahgunakan untuk mengeksploitasi pekerja migran. Bertujuan untuk membahas sistem kafala dan reformasi sistem ketenagakerjaan khususnya sistem kafala di Qatar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dalam menganalisis topik ini, penulis menggunakan landasan teoritis, teori pembangunan ketenagakerjaan oleh Suparman. Permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, antara lain, sistem kafala di Qatar, eksploitasi pekerja migran, dan reformasi sistem ketenagakerjaan di Qatar. Temuan dari penelitian ini yaitu sistem kafala di Qatar membatasi mobilitas pekerja migran dan memfasilitasi eksploitasi pekerja migran, karena permasalahan tersebut membuat pemerintah Qatar melakukan upaya perbaikan terhadap sistem ketenagakerjaan mereka terutama mereformasi sistem kafala, UU No. 21 tahun 2015 menggantikan UU No. 4 tahun 2009 sebagai hukum dasar untuk mengatur keberadaan ekspatriat di Qatar, Exit Permit dan No Objection Certificate yang dianggap akar permasalahan sistem kafala dihapuskan. Beberapa kebijakan baru juga diperkenalkan seperti sistem perlindungan upah, penetapan upah minimum, dana tunjangan dan asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, pembentukan beberapa lembaga sebagai langkah pemenuhan hak-hak pekerja migran. Sehingga memberikan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja migran, yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan.

---

This research is motivated by the reform of the kafala system which has received attention because it is considered to be often misused to exploit migrant workers. It aims to discuss the kafala system and the reform of the labor system, especially the kafala system. This research uses qualitative research methods, namely by using library research methods. In analyzing this topic, the author uses a theoretical basis, the theory of employment development by Suparman. The problems that are the subject of this research include the kafala system in Qatar, the exploitation of migrant workers, and the reform of the labor system in Qatar. The findings of this study are that the kafala system in Qatar limits the mobility of migrant workers and facilitates the exploitation of migrant workers, because these problems make the Qatari government make efforts to improve their labor system, especially reforming the kafala system, Law No. 21 of 2015 replaces Law No. 4 of 2009 as the basic law to regulate the presence of expatriates in Qatar, Exit Permit and No Objection Certificate which are considered the root causes of the kafala system are abolished. Several new policies were also introduced such as the wage protection system, the determination of minimum wages, allowance funds and labor insurance, health insurance, the establishment of several institutions as a step to fulfill the rights of migrant workers. So that it provides a significant change towards improving the welfare of migrant workers, which is an indicator of the success of labor development."

"Dalam penelitian ini penulis membahas factor yang membuat Qatar keluar dari OPEC. Tujuan ipenelitian iini iadalah iuntuk imenganalisa idinamika ikeanggotaan iQatar iKetika imasih iberada idalam ianggota iOPEC; imenganalisa ipenyebab iQatar ikeluar idari iOPEC idan imenganalisa idampak iyang iakan idialami iQatar isehingga iia imemilih iuntuk ikeluar idari ianggota iOPEC. iMetode ipenelitian iyang idigunakan iadalah imetode ikualitatif ikarena imampu imemberikan imakna idari iTindakan isocial iterutama iyang iberkaitan idengan ihal iyang imelatarbelakangi ikeputusan iQatar imenarik idiri idari iorganisasi iOPEC. iDengan iteori irealisme idan istabilitas ihegemon idalam ipenelitian iini iterdapat ifakta-fakta ibahwa ipenarikan idiri iQatar idari ikeanggotaan iOPEC imerupakan idampak idari ikonfrontansi ipolitik iQatar idengan isejumlah inegara iArab. iSebagaimana ipada itahun i2017 ihingga isaat iQatar ikeluar idari iOPEC. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Qatar imemutuskan iuntuk imengambil ikebijakan iluar inegeri iberdasarkan icounterdependent iforeign ipolicy iterhadap ikeanggotaannya idi idalam iOPEC. Kondisi imbalance dalam internal OPEC juga merupakan salah satu Qatar keluar dari organisasi tersebut. Tidak ada dampak signifikan yang dialami Qatar ketika negara itu keluar dari OPEC. Dalam kacamata teori realisme dimana sebuah negara tetap membutuhkan negara lain untuk tetap bertahan, tetapi dibalik itu semua terdapat sebuah kepentingan yang harus terpenuhi. Dalam mempertahankan negara agar tetap survive, negara akan berusaha untuk mencapai national security-nya.

---

In this study, the author discusses the factors that made Qatar leave OPEC. The purpose of this study is to analyze the dynamics of Qatar's membership when it was still a member of OPEC; analyze the causes of Qatar leaving OPEC and analyze the impact that will be experienced by Qatar so that it chooses to leave OPEC members. The research method used is a qualitative method because it is able to provide meaning from social actions, especially those related to the reasons behind Qatar's decision to withdraw from the OPEC organization. With the theory of realism and hegemonic stability in this study, there are facts that Qatar's withdrawal from OPEC membership is the impact of Qatar's political confrontation with a number of Arab countries. As in 2017 until when Qatar left OPEC. The conclusion of this research is that Qatar decided to take a foreign policy based on a counterdependent foreign policy towards its membership in OPEC. OPEC's internal balance condition is also one of Qatar leaving the organization. There was no significant impact on Qatar when it left OPEC. In the eyes of realism theory, a country still needs another country to survive, but behind it all there is an interest that must be fulfilled. In maintaining the country in order to survive, the state will try to achieve its national security."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas makna dari istilah ?Cina? di Indonesia jika ditinjau secara etimologis, penggunaannya di masyarakat, serta pendapat warga negara Indonesia non-keturunan Tionghoa. Topik ini diambil karena selama ini istilah ?Cina? cenderung dianggap memiliki makna diskriminatif dan makna negatif lainnya bagi keturunan Tionghoa di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dalam bidang sosiolinguistik dan peneliian lapangan dengan melakukan survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Hasil penelitian akan menguraikan makna istilah ?Cina? di Indonesia secara etimologis dan penggunaan istilah ini di masyarakat, serta memaparkan pendapat warga negara Indonesia non-keturunan Tionghoa mengenai istilah ?Cina?.

---

ABSTRACTThe term ?Cina? in Indonesian social usage is perceived as a derogatory term by a certain people who are Indonesian Chinese descendants. According to them, ?Cina? has a negative and discrimination sense. This field research tries to describe the ?Cina? term from sociolinguistic and etimological point of view. Not like formerly researches which used Indonesian Chinese descendants as their informants, in this research I use the Indonesian indigenous people. The data are collected from questionnaires answered by informants. The result will describe the meaning of ?Cina? in Indonesia, and other non-derogatory terms such as ?Tiongkok? and ?Tionghoa? from etimological perspective. Beside that, I will describe the Indonesian indigenous people?s opinion about the ?Cina? term as showed by the data."

"Perbandingan Perpindahan IKN Indonesia (Tahun 2023) dengan Malaysia (Tahun 1999) dilakukan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut: a) Kekuatan (S) Jumlah Orang/Penduduk, Luas, Sumber Daya Alam; b) Kelemahan (W); konflik horizontal; tingkat kemiskinan; IPM; c) Peluang (O); Ideologi; etnis; Pendidikan; Militer; Hubungan Pusat dan Daerah; d) Tantangan Radikalisme (T); Kelompok; motif; bentuk gerakan; Modus operandi. Konsep pencegahan potensi radikalisme dalam memindahkan Ibukota Nusantara dapat dilakukan dengan; 1) Integrasi Badan Pertahanan dan Keamanan Wilayah Ibukota Nusantara, 2) Pembangunan Sarana Pertahanan dan Keamanan yang memadai, 3) Pertahanan Keamanan yang cerdas pertahanan, 4) Penguatan nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, 5) Pertahanan Keamanan Sishankamrata dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

---

The comparison of the transfer of IKN Indonesia (Year 2023) with Malaysia (Year 1999) is carried out based on SWOT analysis as follows: a) Strength (S) Number of People/Population, Area, Natural Resources; b) Weakness (W); horizontal conflicts; poverty level; HDI; c) Opportunity (O); Ideology; Ethnicity; Education; Millitary; Central and Regional Relations; d) The Challenge of Radicalism (T); Group; motif; form of movement; Modus operandi. The concept of preventing potential radicalism in moving the Capital Region of the Archipelago can be done by; 1) Integration of the Defense and Security Agency of the Capital Region of the Archipelago, 2) Construction of adequate Defense and Security Facilities, 3) Defense and Security that is smart defense, 4) Strengthening the value of Pancasila and Bhineka Tunggal Ika in preventing radicalism and terrorism, 5) Sishankamrata Security Defense in preventing radicalism and terrorism."

"Penelitian ini mengkaji teks berita mengenai pemberitaan Qatar selaku tuan rumah Piala Dunia 2022. Korpus yang digunakan adalah 2 teks berita yang terbit di surat kabar Bild.de. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan narasi yang dituliskan penulis berita pada surat kabar Bild.de dalam memberitakan Qatar. Penelitian ini menggunakan teori analisis wacana kritis model Teun van Dijk dan ditunjang dengan analisis teks linguistik Brinker untuk menganalisis tataran bahasa pada teks berita. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberitaan Qatar dinarasikan dengan kebencian dan ketidaksukaan Bild.de terhadap Qatar dengan melontarkan isu-isu negatif dari Qatar, dibuktikan dengan penggunaan diksi yang bernada negatif pada berita. Hal itu disebabkan karena Qatar mempunyai ideologi serta pandangan politik yang berbeda dengan Bild.de.

---

This research revolves around the news regarding Qatar as the host of the World Cup 2022. This research focused on the 2 texts that were published by the newspaper agency Bild.de. This research aims to unveil how the writers of the aforementioned newspaper agency wrote narrations regarding Qatar. This research uses the critical discourse analysis theory models written by Teun van Dijk, supported by the theory of analyzing critical text by Brinker to analyze the usage of words in the said news. The conclusion of this research is that Qatar was narrated with hatred and general dislike by mixing in negative issues that emerged from within Qatar, proven by the use of words with negative connotations and meanings in the texts. Such hatred was caused by the differences in terms of ideologies and political views owned by Qatar to that of Bild.de."

"ABSTRAK United Nations Convention on The Law Of  The Sea (UNCLOS) 1982 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 membedakan wilayah laut dalam delapan rezim yang salah satunya adalah Zona Ekonomi Eksklusif.  Dalam UNCLOS 1982 tersebut diatur beberapa hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif. Hak negara pantai di  Zona Ekonomi Eksklusif diantaranya adalah melaksanakan penegakan hukum dengan memberikan hukuman terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam hal penjatuhan hukuman, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan Pasal 102  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 melarang penjatuhan setiap bentuk hukuman badan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Eonomi Eksklusif kecuali telah ada perjanjian dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Penjatuhan hukuman terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Eonomi Eksklusif hanya dalam bentuk hukuman denda. Hal ini menimbulkan permasalahan apabila warga negara asing tersebut tidak dapat membayar denda yang telah diputuskan dalam sidang pengadilan.

---

ABSTRACT The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 has been ratified through Act Number 17 of 1985 distinguishing marine areas in eight regimes, one of which is the Exclusive Economic Zone. In the 1982 UNCLOS a number of matters relating to the rights and obligations of coastal countries in the Exclusive Economic Zone were regulated. The rights of coastal states in the Exclusive Economic Zone include implementing law enforcement by giving penalties to foreign nationals who carry out fisheries in the Exclusive Economic Zone. In the case of sentencing, Article 73 paragraph (3) of UNCLOS 1982 and Article 102 of Act Number 31 of 2004 concerning Fisheries which have been amended by Act Number 45 of 2009 prohibits the imposition of any form of corporal punishment on foreign nationals who act fisheries in the Exclusive Economic Zone unless there is an agreement with the government of the country concerned. The imposition of penalties on foreign nationals committing a fishery crime in the Exclusive Economic Zone is only in the form of a fine. This creates a problem if the foreign citizen cannot pay the fine that has been decided in the court session.

 

"