Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan audit investigatif yang dilakukan oleh KAP dan mengidentifikasi indikator kualitas audit investigatif (IAQI) sebagai dasar evaluasi. Penelitian ini didasarkan pada beberapa fenomena antara lain peran dan reputasi akuntan publik dalam melakukan audit investigatif, dikeluarkannya standar audit investigasi baru oleh IAPI efektif 1 Januari 2022, serta teori dan penelitian sebelumnya untuk menguji rumusan masalah. Metode penjelasan sekuensial digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada membangun kerangka konseptual Kualitas Pemeriksaan Investigatif dan Indikatornya menggunakan pendekatan Jabareen (2009) dengan memodifikasi menjadi 7 (tujuh) tahap. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KAP X telah melaksanakan pemeriksaan investigatif sesuai dengan standar jasa investigasi dan teori segitiga akuntansi forensik serta fraud theory approach , penelitian juga menghasilkan sebuah 6 elemen kerangka konseptual kualitas pemeriksaan investigatif dan 70 faktor yang menjadi indikator kualitas pemeriksaan investigatif, sedangkan dari hasil evaluasi terhadap penerapan indikator kualitas pemeriksaan investigatif, KAP X memenuhi 66 indikator dari 70 indikator yang ditetapkan hal ini menunjukkan bahwa KAP X telah memenuhi harapan dari theory inspired confidence.

---

The aim of this research is to evaluate the implementation of investigative audits conducted by audit firms and identify the investigative audit quality indicators (IAQIs) as a basis for evaluation. The research is based on several phenomena, including the role and reputation of public accountants in conducting investigative audits, the issuance of new investigative audit standards by IAPI effective January 1, 2022, and previous theories and research to test the formulation of the problem. The sequential explanatory method is used to analyze qualitative data. This research different from the previous ones because focuses on building a conceptual IAQIs using the Jabareen (2009) with modification become 7 (seven) stages. The results of this study indicate that KAP X has carried out investigative implementation in accordance with investigative service standards and the forensic accounting triangle theory and fraud theory approach, this research also produced a 6 element conceptual framework of investigative audit quality and 70 factors which became indicators of investigative audit quality, while from the results of the evaluation of the application of investigative audit quality indicators, KAP X fulfilled 66 indicators out of 70 indicators set, this shows that KAP X has meet expectations theory inspired confidence."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas dewan komisaris dan komite audit terhadap kemungkinan terjadinya fraud atas laporan keuangan. Penelitian ini perlu untuk dilakukan karena belum ada penelitian yang menggabungkan peran dewan komisaris dan komite audit dalam mempengaruhi kemungkinan terjadinya fraud atas laporan keuangan di Indonesia. Efektivitas dewan komisaris dan komite audit diukur dengan menggunakan metode skoring atas pertanyaan yang terdapat pada ASEAN Corporate Governance Scorecard 2015 yang telah disesuaikan dengan two-tier system. Kemungkinan terjadinya fraud diukur berdasarkan model Beneish M-Score (1999). Objek penelitian terdiri dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2016. Terdapat 363 perusahaan yang dijadikan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya fraud atas laporan keuangan secara signifikan. Dewan komisaris dan komite audit dapat meningkatkan integritas laporan keuangan melalui tugas pengawasannya terhadap manajemen.

---

The objective of this research is to examine the impact of effectiveness of board commissioner and audit committee on likelihood of fraudulent financial reporting. This research needs to conduct because there has not been any research that combines the role of board of commissioners and audit committee in influencing the likelihood of fraud on financial statements in Indonesia.

Effectiveness of board of commissioner and audit committee measured by scoring ASEAN Corporate Governance Scorecard which has been adjusted with two-tier board system. Likelihood of fraud is based on Beneish M-Score (1999) model fraud detection. The research object consist of non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange during 2015-2016. There are 363 companies as samples.

Result of this research is that effectiveness of board commissioner and audit committee negatively significant affects the likelihood of fraud. Board of commissioners and audit committees can improve the integrity of financial statements through oversight of management."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas akun kas PT DEF untuk periode 31 Agustus 2022. PT DEF bergerak dalam industri telekomunikasi. Ruang lingkup prosedur audit yang dibahas yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian dilakukan dengan melakukan vouching atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, sedangkan pengujian substantif dilakukan dengan menyusun lead schedule serta melakukan konfirmasi dan rekonsiliasi bank. Acuan yang digunakan dalam melakukan evaluasi adalah buku teks audit serta standar audit yang relevan. Hasil evaluasi yang telah dilakukan menjelaskan bahwa KAP ABC telah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar audit yang berlaku.

---

This internship report aims to evaluate the procedures for tests of controls and substantive tests of PT DEF's cash account for the period of August 31, 2022. PT DEF is engaged in the telecommunications industry. The scope of audit procedures discussed are tests of controls and substantive tests. Tests of controls are carried out by vouching transactions for cash receipts and disbursements, while substantive tests are carried out by compiling lead schedules and conducting bank confirmations and reconciliations. The references used in conducting the evaluation are audit textbooks and relevant auditing standards. The evaluation results that have been carried out explain that KAP ABC has carried out audit procedures in accordance with applicable audit standards."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengidentifikasi apakah pedoman audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP telah mengakomodir seluruh aspek dalam Fraud Examiners Manual FEM . Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pemenuhan pedoman audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas aspek hukum di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perbandingan. Pengumpulan data melalui studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan pedoman audit investigasi BPKP yang disebut Pedoman Penugasan Bidang Investigasi PPBI telah memenuhi aspek hukum di Indonesia. PPBI juga telah mengakomodir aspek umum yang terdapat dalam FEM. Namun, tidak seperti Fraud Examiners Manual, PPBI mengharuskan hal-hal teknis terkait audit investigasi dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi yang merupakan turunan dari PPBI. Sampai dengan penelitian berakhir BPKP belum memiliki petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi oleh karena itu direkomendasikan untuk segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to determine whether BPKP rsquo s guidelines of investigative audit has accommodated all aspects of Fraud Examiners Manual FEM . The purpose of this research also to determine compliance of BPKP rsquo s guidelines of investigative audit over the legal aspects of Indonesia. It is a qualitative research using a comparison approach. Data are collected through the study documents and observation. The results show that BPKP rsquo s guidelines of investigative audit which is called PPBI has fulfilled legal aspect in Indonesia. PPBI has also accommodated the general aspects contained in FEM. However, unlike the Fraud Examiners Manual, PPBI requires technical matters related to the investigative audit to be set forth in the technical guidelines for conducting an investigative audit which is a derivative of the PPBI. Until the research ends BPKP does not have technical guidance on the conduct of the investigative audit yet, therefore it is recommended to immediately prepare technical guidelines for the implementation of the investigative audit."

"ABSTRAKLaporan magang ini mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan KAP ABC atas utang usaha PT F, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan pengemasan pelumas. Selain prosedur audit, dalam laporan magang ini dibahas mengenai siklus pembelian & utang serta karakteristik atas akun utang usaha di PT F. Secara keseluruhan, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC telah sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, SA-IAPI. Berdasarkan prosedur audit yang dilakukan, PT F telah menyajikan secara wajar akun utang usahanya sesuai dengan PSAK.

---

ABSTRACT

This internship report evaluates audit procedures performed by KAP ABC for accounts payable of PT F, a company that engages in the manufacturing and packaging of lubricant oil. This internship report also explains about purchasing & payable cycle and characteristics of accounts payable in PT F. In sum, audit procedures done by KAP ABC has shown compliance with Audit Standards set by Indonesian Institute of Certified Public Accountants, SA-IAPI. Based on the audit procedures, accounts payable of PT F has been fairly presented in accordance with PSAK."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi terkait prosedur audit yang dilakukan oleh KAP GIJ atas proses pengakuan pendapatan berdasarkan standar PSAK 23 pada PT. GJW, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang elektronik. Proses pengauditan yang dilakukan mencakup laporan keuangan PT. GJW per 31 Desember 2018. Lebih lanjut, laporan magang ini menjelaskan mengenai proses penilaian implementasi dari PSAK 72 yang diimplementasikan oleh PT. GJW akibat dari penyesuaian untuk konsolidasi laporan keuangan dengan induknya yaitu PT. NHW yang telah terlebih dahulu menerapkan IFRS 15. Laporan magang ini juga menjelaskan mengenai dampak atas implementasi PSAK 72 bagi industri PT. GJW. Berdasarkan proses audit, akun pendapatan telah disajikan secara wajar tanpa adanya salah saji material. Selain itu, PT. GJW telah siap dalam mengimpelemtasikan PSAK 72 dan tidak terkena dampak yang begitu signifikan atas implementasi standar baru tersebut.

---

This internship report discusses about evaluation on audit procedure on revenue recognition using PSAK 23, conducted by KAP GIJ on PT. GJW, an electronic company. The audit process is carried out on PT. GJW financial statement for the year 2018. In additional, this report also explains about the assessment process on PSAK 72 implementation in PT. GJW for the adjustment in purpose of financial statement consolidation with its parent company, PT. NHW which already implement the IFRS 15. This report also explains about the impact of PSAK 72 implementation in PT. GJW industry. According to the audit process, the revenue account has been fairly present without material misstatement. Also, PT. GJW is ready to implement the PSAK 72 and does not suffers significant impact from that implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevalusi metode audit PKKN oleh BPKP. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di BPKP. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada auditor BPKP yang pernah melaksanakan audit PKKN dan menjadi ahli di pengadilan. Data sekunder yang digunakan berupa salinan putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi yang telah inkcraht yang diunduh dari laman resmi Mahkamah Agung. Pelaksanaan audit PKKN oleh BPKP dievaluasi dengan fraud theory approach, konsep REAL Tree dan peraturan perundang-undangan. Pemberian keterangan ahli di pengadilan akan dievaluasi dengan daubert test. Hasil penelitian ini yaitu audit PKKN oleh BPKP tidak sesuai dengan fraud theory approach karena tidak membuat dan menguji hipotesis. Terdapat metode PKKN yang berbeda dengan konsep REAL Tree karena auditor BPKP menerapkan kriteria kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (actual loss) dan tidak memperhitungkan bunga efektif sebagai konsep time value of money. Pemberian keterangan ahli oleh auditor BPKP tidak sesuai dengan daubert test karena BPKP tidak mewajibkan monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan serta tidak melaksanakan peer review atas metode PKKN. Implikasi penelitian ini yaitu BPKP memitigasi risiko judgement biases dengan menerapkan frameworks atas professional judgement auditor, menyusun standar umum yang mengatur prinsipprinsip dasar dalam audit PKKN, melaksanakan program monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan secara periodik, dan melaksanakan peer review metode PKKN secara eksternal.

---

This research aimed to evaluate the PKKN audit method by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP). This research utilizes the qualitative method and uses BPKP as a case study. Primary data in this research is collected from BPKP's auditor who had performed a PKKN audit and was presented as an expert witness in court. Furthermore, verdict copies from Supreme Court (MA) for inkracht corruption infringement cases were used as secondary data. PKKN audit execution by BPKP is evaluated using the fraud theory approach, the REAL tree concept, and statutory regulations. Additionally, expert witness testimony in court is evaluated using the daubert test. This research found that PKKN audits by BPKP don't conform to the fraud theory approach due to the lack of hypothesis creation and evaluation. Some PKKN's methods differ from the REAL tree concept because the BPKP’s auditor uses certain and actual losses as criteria and doesn't calculate effective interest from the time value of money concept. Expert witness testimony in court by BPKP’s auditor also didn't conform to the daubert test because BPKP didn't mandate monitoring and evaluation for court verdict, nor well as didn't perform any peer review for the PKKN method. The implication of this research is that BPKP mitigates the risk of judgment bias by implementing frameworks for auditors' professional judgment, developing general standards that regulate the basic principles in PKKN audits, implementing periodic monitoring and evaluation programs for court decisions, and carrying out peer reviews of PKKN methods externally."

"Perkembangan teknologi berdampak pada semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Hal tersebut didukung oleh terus meningkatnya jumlah Hasil Analisis, yang dihasilkan oleh Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yang disampaikan kepada penegak hukum sebagai alat bantu dalam menelusuri dana-dana hasil kejahatan pada proses penegakkan hukum. Namun, saat ini tindak lanjut dari Hasil Analisis (HA) yang dihasilkan oleh FIU masih belum optimal. Optimalnya tindak lanjut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dilihat dari jumlah kasus yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti berdasarkan HA FIU Indonesia. Sehingga, penelitian ini akan melihat tingkat tindak lanjut hasil analisis proaktif periode 2015- 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga melihat bagaimana penerapan teknik akuntasi forensik sebagai salah salah satu alat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada HA proaktif periode 2015-2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendalami HA dan menjabarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada proses penyusun HA. Berdasarkan hasil penelitian, tracing schedule, link analysis, dan timeline analysis telah digunakan oleh FIU Indonesia pada HA proaktif yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap. Sayangnya, akuntansi forensik belum menjadi standar prosedur analisis pada FIU Indonesia. Dengan demikian, untuk meningkatkan tingkat tindak lanjut HA oleh para penegak hukum, FIU perlu menggunakan teknik akuntansi forensik dengan memanfaatkan database mereka untuk dapat memperkaya HA.

---

Technological developments have an impact on increasing crimes committed by criminals. This is supported by the continued increase in the number of Analysis Results (AR), which are produced by the Financial Intelligence Unit (FIU) of Indonesia in the context of preventing and eradicating criminal acts and submitted to law enforcement as a tool in following up on proceeds of crime in law enforcement. However, currently the follow-up of AR produced by the FIU is still not optimal. The optimal follow-up carried out by law enforcement officers can be seen from the number of cases that have permanent legal force which are followed up based on Indonesian AR FIU. Thus, this study will look at the level of follow-up on the results of the 2015-2019 proactive analysis that has permanent legal force and to see how the application of forensic accounting techniques as a tool in preventing criminal acts of crime in AR proactive for the 2015-2019 period. The research method used in this research is a case study with a qualitative descriptive approach to explore AR and describe the phenomena that occur in the process of making AR. Based on the research results, tracing schedule, link analysis, and timeline analysis have been used by the Indonesian FIU on proactive AR whose cases have permanent legal force. Unfortunately, forensic accounting has not yet become a standard analytical procedure at Indonesian FIUs. Thus, to increase the level of follow-up of AR by law enforcers, FIUs need to use forensic accounting techniques by utilizing databases to enrich AR."