Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep permanence di dalam temporality sudah semakin relevan. Fokus skripsi ini adalah untuk mempelajari pemahaman akan temporary use di dalam urban space berdasarkan fenomena pengaplikasian temporary use di dalam kegiatan yang bersifat permanen. Skripsi ini bertujuan untuk merefleksikan pemahaman teoru dengan menghubungan kasus Pasar Kue Subuh Blok M. Data untuk studi kasus diperoleh dengan melakukan observasi dari cara pengguna bermanuver dalam pasar yang mengindikasikan adanya penggunaan temporary use. Hasil studi menunjukkan bahwa di dalam temporary use ada temporality dan permanence yang di indikasikan oleh adanya sifat portability, actions, dan time.

---

The concept of permanence within temporality has become more relevant in recent days. The focus of this thesis is to study the understanding of temporary use in urban space from the phenomena of having a temporary use within a permanent action of an event. The purpose of the study is to reflect the understanding of the theory by relating to the case in Pasar Kue Subuh Blok M. The data collected were gain by doing observation of the way people maneuver in the market indicating the appliances of temporary use and how the market took place in a temporary vacant space within a permanent environment. This phenomenon is seen mostly in Asian country where messy urbanism becomes a tactic of survival in the everyday flux. The study shows that in the temporary use there are temporality and permanence where the aspect of portability, actions, and time become important."

"ABSTRACTSelain untuk aktivitas berjalan dan berkendara yang menjadi aktivitas utama, jalanan di Kampung Pondok Cina digunakan oleh anak-anak untuk aktivitas bermain. Penempatan aktivitas bermain yang sebenarnya tidak sesuai dengan fungsi ruang memiliki penyebab dan akibat yang berdampak terhadap aktivitas bermain itu sendiri dan aktivitas utama di ruang jalan. Dalam mencari penyebab dan akibat dari aktivitas bermain yang ada di ruang jalan, pengamatan dilakukan terhadap aktivitas bermain sepak bola, aktivitas bermain benteng, aktivitas utama di ruang yang ditempati, dan elemen yang ada di ruang yang ditempatinya. Penelaahan dilakukan dengan menggunakan 2 teori utama yaitu affordances dari Gibson 1986 dan teori konflik dari Lehtovuori 2009 . Hasilnya ditemukan bahwa suatu elemen yang ada di ruang memiliki banyak affordances sekunder selain affordances utama, sehingga menyebabkan terjadinya aktivitas di luar aktivitas utama. Affordances juga mengubah mekanisme dalam aktivitas bermain sepak bola dan aktivitas bermain benteng yang sebenarnya memiliki mekanisme tetap. Hasil lain yang ditemukan adalah aktivitas utama dan aktivitas bermain yang berada di ruang yang sama dalam satu waktu menyebabkan konflik. Namun semua aktivitas tetap dapat berjalan berdampingan karena adanya adaptasi yang dilakukan semua aktivitas yang terlibat.

---

ABSTRACTIn addition to the walking and driving activities that became the main activity, the streets of Kampung Pondok Cina were used by children for play activities. The placement of actual play activities that incompatible with the function of space has a cause and an effect that affects the play activity itself and the main activity in the street. To searching the causes and the effects of play activities in the streets, observation has done to the activities of playing soccer, the activity of playing the castle, the main activity in the occupied space, and the elements in the space itself. The study was conducted using two main theories of affordances from Gibson 1986 and theory of conflict from Lehtovuori 2009 . The result found that an element in space has many secondary affordances besides main affordances, that lead to activities outside the main activity. Affordances also altered the mechanisms in football playing and fort play activities that actually have a fixed mechanism. Other results that I found is the main activities and the play activities that were in the same room at one time caused the conflict. But all activities continued to work side by side because of the adaptation of all the activities involved."

"Pesatnya pembangunan kota membuat penggunaan media tanah semakin terbatas, ada baiknya untuk mengoptimalkan seluruh ruang yang dimiliki termasuk ruang sisa. Hal ini agar ruang sisa dapat bermanfaat dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan terhadap fenomena ini adalah dengan mengkaji teori ruang sisa oleh Trancik (1986) dan Loukaitou-Sideris (1996), serta teori dari Gehl (2010) dan Gehl (2011) mengenai ruang publik. Dalam mengumpulkan data, metode yang dilakukan adalah analisis studi kasus dengan mengamati langsung ruang dan aktivitas yang ada. Temuan dari hasil analisis pengamatan disampaikan secara naratif yang menjelaskan kondisi ruang. Pengamatan menunjukan ruang sisa bisa berubah menjadi ruang aktif apabila ada pemasukan program dan penambahan elemen ruang. Sementara faktor dan elemen yang mempengaruhinya adalah lokasi, ciri fisik, pengguna, aksesibilitas, dan pemeliharaan ruang.

---

The rapid development of the city makes land-use become more limited, it is better to optimize all the space owned including lost space. Thus, lost space can be useful and help meet the needs of the community. The approach taken to this phenomenon is by examining the theory of lost space by Trancik (1986) and Loukaitou-Sideris (1996), also with theory by Gehl (2010) and Gehl (2011) about public space. In collecting data, the method used is study case analysis by directly observing the space and activities. The findings from the observation analysis are presented in a narrative manner that explains the condition of the space. The observations reveal that lost space can be transformed into active space if there is program insertion and space elements addition. While the factors and elements that affect it are locations, physical characteristics, users, accessibility, and space maintenance."

"(WHO) World Health Organization memperkirakan terdapat sekitar 50% dari seluruh penggunaan obat tidak tepat dalam peresepan, penyiapan, dan penjualannya. Pada tahun 1993, peresepan di Indonesia masih dikategorikan tidak rasional. Hal tersebut dilihat dari banyaknya polifarmasi (3,5 per pasien), penggunaan antibiotik yang berlebihan (43%), serta injeksi yang tidak tepat dan berlebihan (10-80%). Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi kerasionalan penggunaan obat menggunakan indikator peresepan di seluruh puskesmas kecamatan Kota Depok dan menganalisis adanya perbedaan antar puskesmas tersebut. Metode yang digunakan adalah metode retrospektif potong lintang pada seluruh puskesmas kecamatan (11 puskesmas). Hasil penelitian dibandingkan dengan target kerasionalan dari Kementrian Kesehatan RI dan saran dari WHO tahun 1993. Total data sampel yang didapat sebanyak 1158 resep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah obat tiap pasien adalah 3,79, rata-rata persentase peresepan obat generik adalah 98,13%, rata-rata persentase peresepan antibiotik 46,22%, persentase peresepan injeksi sangat kecil (0,09%), dan rata-rata persentase peresepan obat DOEN 91,61%. Data menunjukkan bahwa penggunaan obat di seluruh puskesmas kecamatan Kota Depok belum rasional kecuali untuk peresepan injeksi. Hanya rata-rata jumlah obat tiap pasien dan persentase peresepan antibiotik antar puskesmas yang berbeda bermakna (p = 0,000).

---

World Health Organization (WHO) estimated more than 50% of all medicines were prescribed, dispensed and sold inappropriately. On 1993, prescribing in Indonesia was still irrational. It can be seen from many of polypharmacy (3,5/patient), overuse of antibiotics (43%) and inappropriate overuse of injections (10-80%). This study was designed to evaluate rationality of drug use at all of subdistrict public health centers (SPHC) in Depok City through prescribing indicator. Method of this study was cross sectional observation at 11 SPHC and analysis significant difference among them. Data was compared with target from Ministry of Health and WHO suggestion on 1993. Total amount of sampel were 1159. Result of this study showed that average drug prescribed was 3,79, average percentage of medicines prescribed by generic name was 98,13%, average percentage encounters with antibiotic prescribed was 46, 22%, average percentage encounters with injection prescribed was very low (0,09%) and average percentage of medicines prescribed from NEML (National Essential Medicines List) was 91,61%. Results showed that drug use at all of SPHC in Depok City was still irrational except for injection use. There was significant difference (p = 0,000) between SPHC on average drug prescibed and percentage encounters with antibiotic prescribed."

"Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan beberapa tahun terakhir ini sering menimbulkan masalah, terutama jika dikaitkan dengan proses pelepasan hak oleh pihak yang memerlukan tanah. Permasalahan itu terfokus pada tata cara pelepasan hak, jumlah dan besarnya ganti kerugian serta tidak efektifnya penggunaan tanah oleh para pengembang setelah berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi timbulnya masalah baru di bidang pertanahan, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang pertanahan dalam hubungannya dengan penanaman modal, yaitu paket deregulasi yang berlaku pada tanggal 23 Oktober 1993. Tujuan Penelitian adalah untuk mengungkap secara jelas mengenai pengaruh paket deregulasi, tingkat pendapatan, tingkat kepadatan penduduk, jumlah dan besarnya ganti kerugian serta tata cara atau sistem pendekatan yang dilakukan oleh para pengembang terhadap kelancaran kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan. Tatacara pengolahan dan analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode perhitungan statistik dan metode deskriktif dengan menggunakan bentuk non probability sampling dengan tata cara purposive sampling. Adapun jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan jumlah populasi 750 KKlorang dari jumlah penduduk keseluruhan ialah sebanyak 251100 atau 0,25 % dari jumlah populasi. Paket deregulasi merupakan faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh para pengembang untuk kepentingan pembangunan perumahan. Selain itu faktor pemberian jumlah ganti kerugian dan tata cara atau sistem pendekatan yang dilakukan oleh para pengembang juga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah. Mengenai tingkat pendapatan dan kepadatan penduduk, yang sebelumnya diduga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah, ternyata tidak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian ini diharapkan untuk memberi masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan pada umumnya dan pembangunan perumahan pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi bahan koreksi bagi pelaksanaan pengadaan tanah oleh para pengembang pada masa yang akan datang, sehingga pada akhirnya dapat meminimalkan permasalahan yang timbul dalam kegiatan pengadaan tanah."

"Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif wilayah kerjanya. Laporan tugas khusus ini memiliki tujuan untuk mengetahui tujuan dan sistem pelaporan Penggunaan Obat Rasional dan memperoleh serta mengevaluasi data Penggunaan Obat Rasional bulan Agustus 2022 pada Puskesmas Kelurahan Tengah yang berada di wilayah Kecamatan Kramat Jati. Penggunaan Obat Rasional (POR) merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan biaya yang terjangkau untuk pengobatan yang didapatkan masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya pada puskesmas. Indikator pencapaian POR di puskesmas meliputi persentase penggunaan antibiotik pada pasien ISPA non pneumonia dan diare non spesifik, persentase penggunana injeksi pada pasien myalgia, serta rerata jumlah item obat yang diresepkan untuk ketiga diagnosis tersebut. Berdasarkan hasil rekapitulasi data POR di Puskesmas Kelurahan Tengah periode Agustus – Oktober 2022, dapat disimpulkan bahwa penggunaan antibiotik untuk pasien ISPA non pneumonia dan pasien myalgia dianggap rasional karena masing-masing persentase penggunaannya dibawah nilai maksimal persyaratannya, yaitu masing-masing ≤20% dan ≤ 1%. Sedangkan penggunaan antubiotik untuk diare non spesifik dianggao tidak rasional karena persentase penggunaannya tidak memenuhi persayaratan penggunaannya, yaitu ≥ 8%.

---

Puskesmas is a health service that organizes community health efforts and individual health efforts at the first level, with more priority on promotive and preventive efforts in their working areas. This special assignment report has the aim of knowing the goals and reporting system for Rational Drug Use and obtaining and evaluating data on Rational Drug Use for August 2022 at the Puskesmas Kelurahan Tengah in the Kramat Jati District area. Rational Drug Use (POR) is a policy that aims to ensure effectiveness, safety, and affordable costs for treatment that the community gets at health care facilities, one of which is at the puskesmas. Indicators for achievement of POR at puskesmas include the percentage of antibiotic use in patients with non-pneumonic ARI and non-specific diarrhea, the percentage of injection users in myalgia patients, and the average number of drug items prescribed for the three diagnoses. Based on the results of the recapitulation of POR data at the Puskesmas Kelurahan Tengah for the period August – October 2022, it can be concluded that the use of antibiotics for non-pneumonic ARI patients and myalgia patients is considered rational because the percentage of use for each is below the maximum requirement, namely ≤20% and ≤ respectively 1%. Meanwhile, the use of antibiotics for non-specific diarrhea is considered irrational because the percentage of use does not meet the requirements for use, namely ≥ 8%."

"ABSTRAKPenyelenggaraan pasar temporer sebagai ruang temporer mendapat responpro dan kontra dari masyarakat kota Jakarta. Dengan karakternya yang mengubahsuatu sistem ruang kota dalam waktu tertentu, kehadiran pasar temporermengganggu penggunaan ruang regulernya. Adanya gangguan ini membuatrespon yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jakarta terhadap penyelenggaraanpasar temporer seringkali berupa penertiban paksa yang berujung padadihilangkannya penyelenggaraan pasar. Meskipun begitu, Pasar TemporerKemang Utara mampu mempertahankan penyelenggaraannya hingga lebih darisepuluh tahun. Hal tersebut dikarenakan adanya negosiasi ruang sebagaipenyesuaian akan konflik-konflik yang muncul dari penyelenggaraan pasar.Praktik negosiasi ini menerapkan karakter kota yang baik, yakni partisipasi dankontrol, yang merespon keragaman dengan menerapkan hak terhadap ruang kota.Namun dalam kasus Pasar Temporer Kemang Utara yang terjadi di kawasanhunian di mana penghuni memiliki rasa kepekaan terhadap teritori yang tinggi,kontrol yang diterapkan merupakan kontrol terhadap teritori. Pemerintahkemudian menerapkan aturan yang sesuai dengan karakter ini dan membuatlegalitas yang dimunculkan terhadap penyelenggaraan pasar merespon kontrolteritori yang dimiliki oleh penghuni di kawasan. Dengan demikianpenyelenggaraan pasar temporer menjadi penerapan hak setiap pihak yangberpartisipasi dalam proses negosiasi ruangnya

---

ABSTRACTTemporary market as an implementation of temporary space has variety ofresponses given by Jakarta Citizens. With its characteristic that change the city‟sspatial system in some range of time, temporary market disturbs the regular use ofits location. This disturbance often leads the government to end up giving a forceto stop. However, Kemang Utara Temporary Market was able to maintain holdingthe event for more than ten years. This happened because there was spatialnegotiation as an adjustment of conflicts appeared. The practice of spatialnegotiation implemented characters of a good city which is participation andcontrol. These characteristics responded to the city‟s diversity character byimplementing the citizen‟s right to their city. In the case of Kemang Utaratemporary market which happened in a residential area, the control itself is animplementation of territory‟s control. As a matter of fact, Jakarta‟s governmentmade the rules as a response to this characteristic which led the legality of thetemporary market respond well to the high need of territory control of theresidents. To conclude, temporary market is seen as an implementation of rights tothe city space, implemented by the people who took participate in its spatialnegotiation process.;"

"Ruang Terbuka Hijau RTH adalah bagian dari ruang terbuka dalam suatu kota yang didominasi oleh tetumbuhan yang memiliki manfaat ekologis. Kota Depok sebagai kawasan perkotaan dan juga kota penyangga Ibukota DKI Jakarta mengalami alih fungsi lahan karena pembangunan yang menyebabkan berkurangnya tutupan vegetasi menjadi wilayah terbangun, RTH Eksisting tercatat dalam Perda No.1/2015 seluas 3.271,26 ha 16,33 dari luas wilayah Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan RTH pada pola ruang Kota Depok dan Wilayah Potensial RTH untuk pemenuhan target 30 pada tahun 2032 melalui Analisis Overlay Variabel Penggunaan Tanah, Nilai Tanah, dan Ketersediaan RTH Menurut Jumlah Penduduk per kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 39 kelurahan yang masih belum tersedia luasan RTH menurut jumlah penduduk. Wilayah sangat potensial dan cukup potensial pengembangan RTH di Kota Depok seluas 397,40 ha dan 1.312,87 ha 8,54 luas kota Depok dominan di Kawasan permukiman kepadatan sedang 662,11 ha , Kawasan konservasi 448.63 ha dan Kawasan permukiman kepadatan rendah 423,85 ha yang cenderung berada di Kecamatan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Limo, Kecamatan Pancoran Mas, dan Kecamatan Beji.

---

Green Open Space GOS is part of open space that dominated by vegetation with ecological function. Depok City as urban area and city buffer of DKI Jakarta and having development that causing the reduction of vegetation to developed region that in the year of 2015 has GOS covering an area of 3.271,26 ha 16,33 . This study aims to determine the availability of green space in Depok city and Potential of GOS for the fulfillment of target 30 in 2032 with Overlay analysis of Land Use Variable, Land Value Variable, and Availability of GOS.

The results showed that there are 39 urban villages are still not available by the amount of GOS according to the population needs which has a tendency in the Central Business District, Industrial and medium or high density residential areas. Very Potential and potential region of GOS development covering 397,40 ha and 1,312.87 ha 8.54 of Depok area are dominant in medium density settlements 662.11 ha, conservation areas 448.63 ha and Low density settlement areas 423,85 ha tend to be in subdistrict of Tapos, subdistrict of Cimanggis, subdistrict of Bojongsari, subdistrict of Sukmajaya and subdistrict of Limo, subdistrict Pancoran Mas and subdistrict Beji."

"Tesis ini membahas mengenai deteksi dini intelijen dalam mencegah ancaman faktual konflik tanah, dengan mengambil studi kasus konflik tanah di Taman BMW (Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa) yang berlokasi di Tanjung Priok Jakarta Utara. Penelitian difokuskan di Jakarta Utara. Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2018 berdasarkan data Kanwil BPN/ ATR DKI Jakarta, Jakarta Utara memiliki jumlah sengketa tanah terendah dibanding kota-kota di Jakarta lainnya. Namun, hal ini berkontradiksi dengan jumlah laporan polisi yang masuk terkait permasalahan tanah di Jakarta. Berdasarkan data dari masing-masing Polres di DKI Jakarta, Jakarta Utara menjadi wilayah yang paling banyak menerima laporan polisi terkait sengketa tanah. Tentu ini menunjukkan bahwa potensi kerawanan yang timbul dari konflik tanah di Jakarta Utara sangat tinggi karena berkaitan dengan unsur pidana yang merupakan potensi terjadinya ancaman faktual. Taman BMW merupakan tanah milik Pemprov DKI yang berasal dari kewajiban delapan perusahaan yang berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 8 Juni 2007 diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso seluas 265.335,99 M2 (Nilai asset sebesar Rp 737.395.249.809,00). Namun, seiring berjalannya waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendaftarkan tanah tersebut guna penerbitan sertifikatnya yang membuat warga sekitar, perusahaan-perusahaan, maupun pihak-pihak lain berupaya untuk mengambil alih bidang-bidang tanah yang terdapat di Taman BMW tersebut. Yang menarik adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan yang terlanjur menempati tanah tersebut dalam mempertahankan tanah yang sudah ditempatinya selama beberapa tahun dengan lawannya adalah pemerintah, tetapi dalam hal ini penyelesaian konflik tanah tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan adanya ancaman faktual yang memakan korban jiwa ataupun kerusakan infrastruktur lingkungan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya deteksi dini intelijen dalam melakukan preventif konflik yang dapat disebabkan oleh aktor-aktor berkepentingan terhadap tanah di Taman BMW hingga memunculkan ancaman faktual dan menganalisis serta membangun mekanisme deteksi dini intelijen yang melibatkan lebih dari satu institusi yaitu Polri, BPN, dan Pemprov DKI Jakarta dalam bekerja sama mencegah terjadinya ancaman faktual konflik tanah di Taman BMW. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan deskriptif analitik. Penulis menganalisis data menggunakan teori konflik dan teori pembangunan nasional dalam menganalisis upaya deteksi dini intelijen dalam melakukan preventif konflik yang dapat disebabkan oleh aktor-aktor berkepentingan dan mekanisme deteksi dini intelijen antara Polri, BPN, dan Pemprov DKI Jakarta dalam mencegah terjadinya ancaman faktual konflik tanah di Taman BMW.

---

This study discusses the early detection of intelligence in preventing the occurrence of factual threats due to land conflicts, by taking case studies to resolve land conflicts that occur in the BMW Park (Clean, Humane, and Charitable) located in Tanjung Priok, North Jakarta. The research was focused on North Jakarta. During the period of 2015 to 2018 based on data from the Regional Office of BPN / ATR DKI Jakarta, North Jakarta had the lowest number of land disputes compared to other cities in Jakarta. However, this contradicts the number of incoming police reports related to land issues in Jakarta. Based on data from each Polres in DKI Jakarta, North Jakarta is the region that receives the most police reports regarding land disputes. Of course this shows that the potential vulnerability arising from land conflicts in North Jakarta is very high because it is related to the criminal element and certainly is the potential for the occurrence of factual threats. The BMW Park is a land owned by the DKI Provincial Government that comes from the obligations of eight companies, based on the Handover Minutes (BAST) dated June 8, 2007 was submitted to the Governor of DKI Jakarta, Sutiyoso, covering an area of 265,335.99 M2 (Asset value of Rp. 737,395,249,809.00). However, over time the DKI Jakarta Provincial Government did not register the land for the issuance of its certificates that made local residents, companies, and other parties try to take over the plots of land contained in the BMW Park. What is interesting is that the efforts made by the community and companies that already occupy the land in defending the land they have occupied for several years with their opponents are the government, but in this case the settlement of land conflicts can proceed smoothly without causing any factual threats to eat. Loss of life or damage to environmental infrastructure. The objectives to be achieved in this study are to analyze the efforts of early detection of intelligence in conducting preventive conflicts that can be caused by actors with an interest in land in the BMW Park to bring up factual threats and analyze and build mechanisms for early intelligence detection involving more than one institution namely the National Police, National Land Agency, and DKI Jakarta Provincial Government in working together to prevent the occurrence of factual threats due to land conflicts in the BMW Park. This research is qualitative research by doing analytics descriptive accurately of the symptoms / analysis of existing cases. This research is qualitative research where in analyzing the data the writer will use the theory of conflict and national development theory in analyzing the efforts of early detection of intelligence in conducting preventive conflicts that can be caused by interested actors and mechanisms for early intelligence detection between National Police, National Land Agency, and DKI Jakarta Provincial Government in preventing the occurrence of factual threats due to land conflicts in the BMW Park."