Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proyek Tugas Akhir ini bertujuan untuk merespon dari adanya pengembangan proyek MRT fase-2, yang membutuhkan adanya pengembangan di kawasan sekitar stasiun rencana. Pengembangan dilakukan dengan panduan konsep kawasan Transit Oriented Development. Socio (Kit) merupakan rancangan hunian sosial yang dinilai penting untuk merespon pertumbuhan penduduk yang tinggi serta kebutuhan akan tempat tinggal di area kota. Analisis dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar pada rancangan hunian sosial serta menyelesaikan permasalahan yang kerap terjadi pada rancangan hunian sosial. Desain akhir menyelesaikan permasalahan utama berupa minimnya interaksi sosial, dengan ruang berupa dapur bersama yang dapat digunakan baik sebagai dapur unit kamar ataupun ruang pengolahan makanan yang didistribusikan menuju area komersil di lantai dasar. Dengan begitu penghuni Socio (Kit) dapat memenuhi kebutuhan dasar, interaksi sosial, serta kesejahteraan melalui pemanfaatan ruang yang terencana dan tetap merespon konteks TOD yang diterapkan pada kawasan.

---

This Final Project aims to respond to the development of Phase-2 MRT project, which requires development in the surrounding area of the planned station. The development is carried out following the guidelines of Transit Oriented Development concept. Socio (Kit) is a social housing design considered important to respond to the high population growth and the need for housing in the urban area. Analysis is conducted to meet the basic needs in the social housing design and address the common issues that occur in social housing designs. The final design solves the main issue of limited social interaction by providing a shared kitchen space that can be used both as a kitchen for individual rooms and as a food processing area that distributes to the commercial area on the ground floor. Consequently, Socio (Kit) residents can fulfill their basic needs, social interaction, and well-being through the well-planned utilization of space while still responding to the applied TOD context in the area."

"Transit Oriented Development (TOD) merupakan salah satu solusi alternatif bagi masyarakat untuk mengurangi preferensi utama sebagai moda transportasi yang dapat menimbulkan kemacetan, polusi udara dan penggunaan energi berlebihan, dengan mengedepankan konsep penataan ruang kota yang memaksimalkan penggunaan lahan beragam fungsi dan terintegrasi dengan mempromosikan gaya hidup sehat melalui aktivitas berjalan kaki dan bersepeda sebagai moda transportasi aktif serta memaksimalkan penggunaan moda transportasi massal. Perancangan ini dilakukan dengan tujuan untuk menata penerapan konsep TOD di kawasan Harmoni, sebagai salah satu rencana penataan kawasan transportasi dan mixed use building. Dalam mendukung terbentuknya kawasan TOD diperlukan juga tempat hunian bagi masyarakat agar kawasan Harmoni dapat hidup dan dijangkau masyarakat khususnya bagi yang menengah kebawah.

---

Transit Oriented Development (TOD) is an alternative solution for the community to reduce their main preferences as a mode of transportation that can cause congestion, air pollution and excessive energy use, by saving the concept of urban spatial planning that maximizes land use for various functions and is integrated by promoting urban style. healthy living through walking and cycling activities as active modes of transportation and maximizing the use of mass transportation modes. This design was carried out with the aim of managing the application of the TOD concept in the Harmoni area, as one of the plans for structuring the transportation area and multi-purpose building. In supporting the formation of the TOD area, residential areas are also needed for the community so that the Harmoni area can live and be accessible to the community, especially for the lower middle class."

"Bertempat tinggal dengan aman dan nyaman merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi dan dapat dijangkau oleh semua golongan. Dengan gencarnya privatisasi pada sektor perumahan, Social housing merupakan salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal untuk masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan social housing di Indonesia dapat ditelusuri mulai dari masa kolonialisme Belanda, awal kemerdekaan, Orde Baru, hingga era Reformasi. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk melihat bagaimana dinamika sosial, politik, dan ekonomi memengaruhi mekanisme penyediaan social housing yang terdiri dari aspek pengadaan, manajemen, dan pendanaan diselenggarakan oleh setiap pemerintah pada keempat periode tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan kajian literatur untuk melihat runtutan proses pengadaan social housing di Indonesia. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa mekanisme penyediaan social housing merefleksikan ideologi serta intensi (baik dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi) yang ingin dicapai dari setiap pemerintahan pada empat periode tersebut. Dengan memahami bagaimana strategi yang dilakukan setiap pemerintah dalam penyediaan social housing di Indonesia, dapat dikatakan bahwa perlu adanya perbaikan dan peningkatan dalam mekanisme penyediaan social housing agar kebutuhan rumah tinggal masyarakat dapat terpenuhi.

---

Living safely and comfortably is a human right that must be fulfilled and can be affordable by all groups. With the massive privatization of the housing sector, Social housing is one solution to meeting the housing needs of the community, especially for low-income people. The provision of social housing in Indonesia can be traced from the period of Dutch colonialism, the beginning of independence, the New Order, to the Reformation era.

The purpose of this research was to see how social, political, and economic dynamics affect the mechanism for providing social housing which consists of aspects of provision, management, and finance held by each government in the four periods. The method used in writing this thesis is a literature review to see the sequence of the social housing procurement process in Indonesia.

The results of the literature review show that the mechanism for providing social housing reflects the ideology and intentions (in terms of social, political, and economic aspects) to be achieved by each government in the four periods. By understanding how the strategy is carried out by each government in providing social housing in Indonesia, it can be said that there is a need for improvement and improvement in the mechanism for providing social housing so that the housing needs of the community can be met. "

"Making money through real estate investments isn't as simple as buying up property and hoping for the best -- you have to know what you're doing. The fact is, how you manage a property directly affects how profitable it will be. The Property Management Tool Kit goes beyond the basics, giving you all the guidance you need to successfully manage your properties, avoid pitfalls, and make a profit. You'll find out how to: add value to your property, including which improvements to make or avoid, address legal concerns, tenant issues, and administration and maintenance, handle monetary factors such as cash flow, record-keeping, and rent collection, expand your portfolio and establish financial goals, hire a team, partner with vendors, and use advertising In addition, you'll find helpful management tools: a market survey; rental criteria; and sample documents and forms, including a rental application, a lease, a guest screening card, rules and regulations, renewals, a vacancy report, a maintenance log, and much more."

"Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia mempunyai segudang permasalahan yang sangat rumit. Kepadatan penduduk yang disebabkan oleh arus urbanisasi menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut yaitu menjamurnya perumahan kumuhdibantaran sungai ciliwung. Pendirian bangunan tersebut membuat lebar sungai ciliwung menyempitdanpada akhirnya menjadi salah satu faktor utama banjir di Jakarta. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan normalisasi sungai Ciliwung dan merelokasi pemukiman tersebut ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemerintah DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini ialah melihat seberapa besar dampak kebijakan relokasi terhadap perubahan fisik, ekonomi,sosial dan kesejahteraan islami. Penelitian ini menggunakan studi kasus kebijakan relokasi warga Bukit Duri kerusunawa Rawa Bebek Jakarta Timur. Teknik pengambilan data melalui wawancara langsung berdasarkan kuisioner. Data yang digunakan pada aspek fisik yaitu luas rumah, jumlah ruangan, material rumah, dan sanitasi. Selanjutnya, pada aspek ekonomi menggunakan data pendapatan, beban pengeluaran, dan aksesbilitas kerja. Sedangkan aspek sosial menggunakan data interaksi sosial, tolong-menolong, dan partisipasi warga. Adapun kesejahteraan islami diukur pada total pendapatan keluarga dan frekuensi ibadah seperti sholat, puasa dan zakat. Teknik analisis data menggunakan wilcoxon signed rank test untuk mengukur adanya perubahan fisik, ekonomi dan sosial serta Indeks Kesejahteraan Islami (IKIS) untuk melakukan analisis tingkat kesejahteraan islami. Peneliti menemukan adanya dampak positifsignifikan dari relokasipada aspek fisik rumah. Namun, pada aspek ekonomi dan sosial mempunyai dampak yang negatif secara signifikan. Sedangkan pada aspek kesejahteraan islami, relokasi memberikan dampak negatif pada aspek material tetapi tidak memberikan dampak yang berarti pada aspek spiritual.

---

Jakarta as the capital of the Republic of Indonesia has many complicated problems. One of them is population density caused by urbanization which generates new obstacles. The problem is the expansion of slum residence around the banks of the ciliwung river. The establishment of the house has made the width of the ciliwung river narrow and eventually became one of the main factors of flooding in Jakarta. The Government made a policy of "normalizing the ciliwung river" and relocated buildings around the river to several government-owned simple rental flats (rusunawa) to overcome this problem. The objective of this study is to analyze how much the impact of the relocation policy on changes in physical, economic, social and Islamic welfare. The case study of this research is the relocation policy of the residents of Bukit Duri to Rawa Bebek Rusunawa, East Jakarta. The data collection technique is direct interviews based on questionnaires. The data used in physical aspects are house space, number of rooms, house materials, and sanitation. Furthermore, the economic aspects are data on income, expenditure expenses, and work accessibility. While the social aspects are data on social interaction, a sense of help, and citizen participation. Islamic welfare is measured using total family income and frequency of worship such as prayer, fasting, and zakat. The data analysis technique was Wilcoxon signed-rank test to measure physical, economic and social changes as well as the Islamic Welfare Index (IKIS) to analyze Islamic welfare levels. The researcher discovered a significant positive impact of relocation on the physical aspects of the house. However, relocation has a significant negative impact on economic and social aspects. Whereas in the aspect of Islamic welfare, relocation has a negative impact on material aspects though it does not have a significant impact on the spiritual aspect.

"

"ABSTRAKProvinsi DKI Jakarta menjadi perhatian nasional dalam upaya pemenuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah akibat adanya program penataan kota. Berbagai cara dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan fasilitas fisik dan non fisik. Di sisi lain, pembangunan perumahan rakyat harus memerhatikan kerangka pembangunan berkelanjutan pada rumah susun sederhana. Akan tetapi, dimensi sosial dalam pembangunan berkelanjutan belum banyak diteliti, sehingga penting untuk menemukan faktor-faktor yang menyusun konsep keberlanjutan sosial. Hal ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang berfungsi dan mampu membangun sumberdaya saat ini hingga masa depan secara mandiri dalam jangka panjang. Penelitian ini meneliti 386 responden pada 14 rumah susun sederhana sewa di DKI Jakarta menggunakan metode analisis faktor. Hasil penelitian menemukan sepuluh faktor penyusun keberlanjutan sosial, yaitu 1 faktor keterjangkauan terhadap sarana publik, 2 faktor kepemilikan dasar di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan, 3 faktor inklusi dan kenyamanan, 4 faktor kualitas perumahan dan bentuk bangunan, 5 faktor wadah revitalisasi sosial, 6 faktor ikatan keluarga dan masyarakat, 7 faktor keamanan dan rasa aman, 8 faktor keterjangkauan perumahan layak huni, 9 partisipasi dalam penentuan kebijakan dan kegiatan masyarakat, dan 10 faktor sarana berekspresi dan kesehatan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan rakyat yang mengarusutamakan keberlanjutan sosial.

---

ABSTRACT

Jakarta has become a national interest as its effort for fulfilling public housing for low income community due to the city 39 s renewal program. The efforts were established to meet the needs of the community through the provision of physical and non physical facilities. On the other hand, the development of public housing must build on a sustainable development framework. However, the social dimension of sustainable development is rarely to examine. Therefore, it rsquo s important to discover the factors of social sustainability to create a long term functioning of the community and afford to build up current resources and the future. This study examines 386 respondents from 14 simple flats in Jakarta and using factor analysis methods. The research finds ten factors, i.e. 1 factor accessibility to public facilities, 2 factor sense in economics, social, health, and environmental ownership, 3 factor inclusion and comfort, 4 factor housing and building quality, 5 factor social revitalization means, 6 factor family and community bonds, 7 factor security and feeling safety, 8 factor affordability of livable housing 9 factor participation in decision making and community activities, 10 factor space for freedom of expression and environmental health. Therefore, this study can be utilized for developing socially sustainable public housing."