Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Emisi global CO2 dari sektor energi bertumbuh hingga lebih dari 1,5% per tahun sejak 1990 sedangkan dari tahun 2010-2018, emisi CO2 nasional mengalami tren kenaikan sekitar 4,3% per tahun. Indonesia berkomitmen melalui Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional dalam pembuatan kebijakan mengenai carbon pricing untuk mencapai target emisi nol bersih tahun 2060. Salah satu alat yang digunakan dalam menyusun portfolio energi guna memastikan suplai energi domestik pada saat transisi energi adalah pemodelan sistem dinamis. Fungsi pemodelan sistem dinamis adalah mengidentifikasi parameter utama yang mempengaruhi pergeseran energi bauran terhadap target energi dan emisi suatu negara. Pada penelitian ini, akan dibahas terkait pergeseran energi bauran di Indonesia sebagai akibat diimplementasikannya kebijakan pajak karbon sebagai salah satu tindak lanjut komitmen Net Zero Emission (NZE). Pergeseran energi bauran tersebut akan dibandingkan antara sebelum adanya implementasi dan setelah adanya implementasi pajak karbon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi pajak karbon terhadap transisi energi di Indonesia dan emisi Gas Rumah Kaca dalam mencapai tujuan komitmen NZE. Metodologi yang digunakan adalah dengan menggunakan pemodelan sistem dinamis yang dimulai dengan menggunakan pendekatan Diagram Sebab Akibat (Causal Loop Diagram) yang kemudian diperdalam dengan Diagram Aliran Stok (Stock Flow Diagram). Hasil validasi model memiliki kesalahan di bawah 10% sehingga model dapat diterima. Berdasarkan hasil simulasi, didapatkan semakin tinggi nilai pajak karbon, persentase energi terbarukan akan semakin meningkat sedangkan emisi karbon mengalami penurunan. Pada nilai pajak karbon 10 USD/tCO2e di tahun 2030 energi bauran di Indonesia sebesar 25,79% dan penurunan emisi sebesar 28,63% dibandingkan skenario BAU.

---

Global emission in the energy sector has grown by more than 1.5% per year since 1990, whereas national CO2 emission tends to increase by about 4.3% per year from 2010-2018. Indonesia has committed through National Energy Policy and National Energy General Plan in terms of Carbon Pricing policy to achieve the Net Zero Emissions target by 2060. One tool used to establish an energy portfolio in order to assure domestic energy supply when an energy transition happens is the Dynamic Modelling System. The purpose of the Dynamic Modelling System is to identify the main parameter which influences energy mix shifting within the energy and emission target of the country. This study will be discussed the energy mix shifts as the impact of Carbon Tax Implementation in Indonesia as one of the Net Zero Emission commitments. The shifting of the energy mix will be compared before and after the implementation of the carbon tax. The purpose of this study is to describe how the impact of carbon tax implementation on energy transition in Indonesia and greenhouse emissions for achieving Net Zero Emission. The methodology used is Dynamic System Modelling which starts from Causal Loop Diagram development up to Stock Flow Diagram enhancement. The model can be accepted due to model validation showing an error below 10%. Based on the simulation result, increasing the carbon tax implementation value causes an increase in the percentage of renewable energy and a decrease in carbon emissions. On the 10 USD/tCO2e carbon tax implementation scenario obtained in 2030 energy mix in Indonesia reach 25.79% and the emission reduction up to 28.63% compared to BAU Scenario"

"Perencanaan dalam suatu sistem kompleks seperti sektor energi bukanlah hal yang mudah. Peta jalan transisi energi Indonesia dalam mencapai net zero emissions dihadapkan dengan berbagai macam ketidakpastian baik diri sisi techno-economic, socio-technical, dan juga political. Pengambilan kebijakan yang efektif dan optimal dibutuhkan agar target net zero emissions dapat tercapai dengan tetap memperhatikan faktor-faktor ketidakpastian yang menghambat. Dengan menggunakan pendekatan Exploratory System Dynamics Modeling and Analysis, penelitian ini menginvestigasi kombinasi kebijakan dan kebijakan yang menjadi kunci dalam mengoptimalkan transisi energi pada sektor pembangkitan listrik menuju net zero emissions di Indonesia dengan memperhatikan faktor-faktor ketidakpastian. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan tertentu dapat menghasilkan skenario optimal untuk mencapai net zero emissions.

---

Planning in a complex system such as the energy sector is not an easy task. Indonesia's energy transition road map in achieving net zero emissions is faced with various kinds of uncertainty, both from the techno-economic, socio- technical and political aspects. Effective and optimal policy making is needed so that the net zero emissions target can be achieved while still paying attention to inhibiting uncertainty factors. Using Exploratory System Dynamics Modeling and Analysis approach, this research investigates the combination of policies and policies that are key in optimizing the energy transition in the electricity generation sector towards net zero emissions in Indonesia by taking account into uncertainty factors. The results of this research show that a combination of certain policies can produce an optimal scenario for achieving net zero emissions."

"Penelitian sebelumnya yang mengevaluasi dampak penggunaan clean cooking energy (CCE) di negara berkembang masih berfokus pada kesehatan fisik dan belum banyak yang membahas dampaknya terhadap kesehatan mental. Penelitian ini mencoba mengisi research gap dengan menganalisis dampak transisi energi memasak terhadap kesehatan mental di Indonesia menggunakan data longitudinal dan menerapkan metode estimasi yang saling melengkapi yaitu Propensity Score Matching dan Difference-in-Difference (PSM–DID) untuk mengatasi bias karena mekanisme seleksi yang mungkin menghalangi untuk mengidentifikasi causal effect. Hasilnya menunjukkan bahwa transisi energi memasak secara signifikan dapat meningkatkan kesehatan mental individu yang dapat terlihat dari penurunan skor Center for Epidemiological Studies Depression (CESD), dan penurunan probabilitas individu mengalami depresi. Efeknya lebih menonjol pada pada wanita dan individu yang tinggal di perkotaan. Penelitian ini juga membahas tentang jalur potensial transisi energi memasak bersih dan kesehatan mental melalui mediator status kesehatan fisik dan partisipasi sosial.

---

Previous studies evaluating the impact of clean cooking energy (CCE) use in developing countries have focused on physical health and not much on the impact on mental health. This study tries to fill the research gap by analyzing the impact of cooking energy transition on mental health in Indonesia using longitudinal data and applying complementary estimation methods namely Propensity Score Matching and Difference-in-Difference (PSM-DID) to overcome biases due to selection mechanisms that may prevent identifying causal effects. The results show that the cooking energy transition can significantly improve individuals' mental health as evidenced by a decrease in Center for Epidemiological Studies Depression (CESD) scores and a decrease in the probability of individuals experiencing depression. The effects were more pronounced in women and individuals living in urban areas. This study also discusses the potential pathways of clean cooking energy transition and mental health through the mediators of physical health status and social participation.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan hijau terhadap peningkatan penggunaan energi terbarukan atau transisi energi di negara emerging market, dengan fokus pada perusahaan utilitas listrik sebagai sampel utama. Selanjutnya, makalah ini akan menjawab pertanyaan apakah dan bagaimana pembiayaan hijau (dengan proksi obligasi hijau yang diterbitkan [GB]) mendorong efisiensi energi (dengan proksi score transisi energi) di negara ekonomi berkembang. Tujuan dari penelitian ini juga untuk menentukan bagaimana obligasi hijau dapat mempercepat transisi energi di negara sampel pada tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan data dari database Eikon Refintiv yang merinci tujuan penerbitan obligasi hijau dan nominal nya dengan menggunakan analisis regresi. Penelitian ini mencakup berbagai perusahaan publik dan swasta di industri utilitas listrik. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian mendalam yang berfokus pada hubungan antara pembiayaan hijau dan transisi energi untuk kasus perusahaan industri listrik di ASEAN tahun 2020-2022. Penelitian akan memberikan wawasan khususnya untuk pengambil keputusan baik itu di perusahaan maupun di tingkat pemerintahan, agar dapat mengetahui pengaruh antara obligasi hijau terhadap percepatan transisi energi di suatu negara.

---

The study aims to inquire how green financing influence renewable energy dependence and renewable energy transition in Emerging Market, using electric utilities company as the main sample. This paper therefore addresses the question of whether and how green finance (with the proxy of issued green bonds [GBs] promotes energy efficiency (with the proxy of energy intensity) in the emerging market countries. The objective of this study is to determine how green loans or green bonds can hasten the energy transition in a sampling nation in the years 2020–2022. This Research running the data from the Eikon Refintiv database that details the purpose of green bond issues using regression analysis. This study cover different public and private company in electric utilities industry. To the best of author’s knowledge, there has not been any in-depth study focusing on the relationship between green financing and energy transition for the case of electric industries company in Emerging Market 2020-2022. The implication of this study is to offer valuable insights to decision-makers in business and government sectors, with the aim of understanding the impact of green bonds on expediting a nation's transition towards sustainable energy."

"Sebagai salah satu negara yang menandatangani Paris Agreement dan meratifikasinya, tentu pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan bagi tenaga kerja yang rentan merupakan bagian kewajiban konstitusional negara, mengingat hal tersebut merupakan hak dari warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pekerjaan yang layak. Mengingat tingginya risiko sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan transisi energi, maka penting untuk melakukan perencanaan mitigasi risiko. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan transisi energi, dalam hal ini penghapusan penggunaan batu bara, yang sudah ditetapkan dan bagaimana kebijakan tersebut dapat berkontribusi bagi upaya terwujudnya transisi energi yang berkeadilan di Indonesia.

---

As one of the countries that signed the Paris Agreement and ratified it, of course implementing a just energy transition for vulnerable workers is part of the state's constitutional obligations, bearing in mind that this is the right of citizens to get a good and healthy environment and decent work. Given the high social and economic risks in implementing the energy transition, it is important to carry out risk mitigation planning. This research is intended to find out the implementation of energy transition policies, in this case the coal phasing-out, which has been stipulated and how these policies can contribute to efforts to achieve an energy transition that is just and fair in Indonesia."

"Perubahan iklim dunia akibat pemanasan global mendorong dunia untuk mensubstitusi penggunaan sumber energi fosil ke arah energi bersih dan rendah karbon. Penelitian ini akan menganalisis dampak sosioekonomi transisi energi pada sektor hulu migas sesuai laporan IEA untuk skenario peta jalan energi transisi Indonesia. Model ekonomi makro menggunakan pendekatan model Miyazawa Input Output Model (MIOM) dengan database Input-Output Indonesia tahun 2016 yang memasukkan shock dari skenario STEPS/BAU, APS, dan NZE. Hasil yang diharapkan dari simulasi model ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan rumah tangga, dan perubahan lapangan kerja di sektor Hulu Migas. Hasil dari simulasi MIOM menghasilkan bahwa perubahan pasokan energi skenario APS dan NZE mengakibatkan kontraksi PDB, pendapatan rumah tangga, dan jumlah lapangan kerja hulu migas sekitar minus 1.2 kali dan 1.5 kali lipat lebih rendah relatif terhadap skenario STEPS. Perubahan investasi energi skenario APS dan NZE juga membawa dampak kontraksi PDB, pendapatan rumah tangga, dan jumlah lapangan kerja hulu migas sekitar minus 3.5 dan 6.5 kali lipat lebih kecil relatif terhadap skenario STEPS.

---

Global climate changes due to global warming stimulate the world for energy transition by substituting the fossil energy sources towards cleaner energy sources. This study will analyse the energy transition impact on socioeconomic of the upstream oil and gas sector according to the energy roadmap scenario of Indonesia. The economic model utilizes Miyazawa Input-Output Model (MIOM) approach with the 2019 updated data version of the 2016 Indonesia Input-Output Table database which incorporates shocks from the STEPS, APS, and NZE scenarios. The expected results from the economic model simulation are changes in Gross Domestic Product (GDP), household’s income, and employment in the upstream oil and gas sector. The MIOM simulation results exhibit the changes in energy supply in APS and NZE scenario bring in contractions in GDP, household income, and the number of jobs of upstream oil and gas of around minus 1.2 times and 1.5 times lower relative to STEPS scenario. Changes in energy investment in APS and NZE scenarios also lead to a shrinkage impact on GDP, household income, and the number of jobs of upstream oil and gas of around minus 3.5 and 6.5 times smaller relative to STEPS scenario."

"Isu perubahan iklim perlu segera ditangani secara serius. Di antara instrumen-instrumen kebijakan yang ada, instrumen yang tergolong baru adalah instrumen ekonomi. Instrumen ekonomi berusaha menginternalisasi biaya lingkungan yang selama ini tidak diperhitungkan. Salah satu jenis instrumen ekonomi yang dinilai cukup efisien adalah pajak karbon. Efisiensinya dapat melebihi instrumen command and control dan cap-and-trade. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan terhadap segala kegiatan dan/atau barang yang menghasilkan dan melepaskan emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil ke atmosfer. Tujuan dari instrumen ini untuk memperbaiki kegagalan pasar akibat timbulnya eksternalitas negatif berupa perubahan iklim. Beberapa negara telah terlebih dahulu menerapkan pajak ini, di antaranya adalah Swedia dan India. Kedua negara ini dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia yang juga berencana untuk menerapkan pajak ini. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengusulkan pengaturan mengenai pajak karbon, namun masih belum cukup mengakomodasi secara menyeluruh elemen-elemen pertimbangan yang penting dalam desain pajak karbon. Tidak semua senyawa emisi gas rumah kaca menurut Protokol Kyoto dan Amendemen Doha dikenai pajak karbon. Tarif pajak yang ditetapkan juga masih rendah dan belum ada jaminan penurunan emisi gas rumah kaca. Penggunaan pendapatan dari pajak karbon tidak hanya dialokasikan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim saja, namun terbuka untuk penggunaan lain. Ketentuan terkait pajak karbon sebaiknya diatur di dalam undang-undang tersendiri agar dapat mengakomodasi pengaturan yang lebih komprehensif.

---

The issue of climate change needs to be taken seriously. Among the existing policy instruments, the relatively new instrument is the economic instrument. Economic instruments try to internalize environmental costs that have not been taken into account so far. One type of economic instrument that is considered quite efficient is the carbon tax. Its efficiency can surpass command and control and cap-and-trade instruments. The carbon tax is a tax imposed on all activities and or goods that produce and release carbon emissions resulting from burning fossil fuels into the atmosphere. The purpose is to correct market failures due to the emergence of negative externalities in climate change. Several countries have already implemented this tax, among them Sweden and India. These two countries can be used as lessons for Indonesia, which is also planning to implement this tax. The Draft Law (RUU) concerning the Fifth Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures are set to regulate the carbon tax, but it is still not sufficient to fully accommodate the elements of consideration that are important in the design of the carbon tax. Not all greenhouse gas emission compounds under the Kyoto Protocol and the Doha Amendment are subject to a carbon tax. The tax rate set is also still low and there is no guarantee of reducing greenhouse gas emissions. The use of revenue from carbon taxes is not allocated only for climate change mitigation and adaptation, which is open for another use. Provisions related to carbon tax should be regulated in a separate act to accommodate a more comprehensive arrangement. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan transformasi energi di Industri Pertahanan Uni Eropa, khususnya yang dilakukan oleh Prancis. Strategi transformasi energi di industri pertahanan Prancis penting untuk diteliti karena Prancis merupakan salah satu pemain utama dalam industri pertahanan global. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, analisis kebijakan, dan studi kasus untuk memahami konteks, persepsi, dan pengalaman para aktor kunci terkait implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan teori keamanan energi dari Daniel Yergin untuk menganalisis hubungan antara energi dan keamanan serta tantangan yang dihadapi dalam transformasi energi global. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori intergovernmentalism dan teori efisiensi energi dari Amory B. Lovins, untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengimplementasikan kebijakan transformasi energi dan memberikan rekomendasi terkait strategi transformasi energi dalam konteks industri pertahanan Prancis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi energi di sektor pertahanan Prancis didorong oleh kombinasi kebijakan nasional, komitmen Uni Eropa terhadap dekarbonisasi, dan perkembangan teknologi energi baru. Prancis telah mengimplementasikan berbagai inovasi, seperti adopsi bahan bakar alternatif, sistem energi terbarukan, dan efisiensi energi pada perangkat militer. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan signifikan, termasuk biaya tinggi implementasi teknologi baru, kerentanan terhadap ancaman keamanan energi, dan perlunya koordinasi yang lebih baik antara kebijakan nasional dan supranasional. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman transformasi energi di sektor pertahanan serta relevansinya terhadap keamanan energi dan keberlanjutan lingkungan di Uni Eropa.

---

This research aims to explore the challenges of energy transformation in the EU Defence Industry, particularly that of France. The energy transformation strategy in the French defence industry is important to study as France is one of the major players in the global defence industry. The research method used is a qualitative method with data obtained through in-depth interviews, policy analysis and case studies to understand the context, perceptions and experiences of key actors related to policy implementation. This research uses Daniel Yergin's energy security theory to analyse the relationship between energy and security and the challenges faced in global energy transformation. In addition, this research uses the theory of intergovernmentalism and the energy efficiency theory of Amory B. Lovins, to analyse, evaluate and implement energy transformation policies and provide recommendations regarding energy transformation strategies in the context of the French defence industry. The results show that energy transformation in the French defence sector is driven by a combination of national policies, the EU's commitment to decarbonisation and the development of new energy technologies. France has implemented various innovations, such as the adoption of alternative fuels, renewable energy systems and energy efficiency in military hardware. However, the research also found significant challenges, including the high cost of implementing new technologies, vulnerability to energy security threats and the need for better coordination between national and supranational policies. The findings make an important contribution to the understanding of energy transformation in the defence sector and its relevance to energy security and environmental sustainability in the European Union."

"Jakarta memiliki komitmen menurunkan emisi untuk mencapai tujuan menjadi kota dengan emisi rendah karbon. Pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memiliki kebijakan Rencanan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan. Namun saat ini Jakarta masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sistem energi nasional. Untuk itu perlu dilakukan riset pemodelan dekarbonisasi sistem energi dari sisi suplai dan permintaan dengan peningkatan bauran teknologi yang efisien dan penggunaan energi terbarukan agar Jakarta dapat menjadi kota yang memiliki emisi CO2 yang rendah. Pemodelan sistem energi dilakukan dengan pendekatan optimisasi teknologi bottom-up menggunakan perangkat lunak TIMES. Skenario Low Carbon Scenario (LCS) pada optimisasi penelitian ini dapat menurunkan emisi paling signifikan, dimana penurunan emisi mencapai 40,92% emisi sebesar 11.167 kt CO2 pada tahun 2050. Biaya investasi teknologi pada skenario LCS adalah sebesar 21.995 miliar USD pada tahun 2050, dengan peta jalan sisi pengguna yaitu penggunaan lampu LED untuk penerangan, AC inverter untuk pendinginan, kompor listrik untuk memasak, penerapan kebijakan bangunan hijau untuk sektor bangunan, kendaraan listrik pada sektor transportasi, penggunaan rooftop solar PV, pembangkit PLTSa, dan CCHP pada sisi suplai listrik.

---

Jakarta has a commitment to reduce emissions and become a low-carbon city. The provincial government of DKI Jakarta has implemented the Low Carbon Regional Development Plan (RPRKD) to lower greenhouse gas emissions and promote sustainability in the city. However, Jakarta still heavily relies on the national energy system. Therefore, research is necessary to model the decarbonization of the energy system, considering both the supply and demand sides. This research focuses on increasing the adoption of efficient technologies and renewable energy sources to achieve low CO2 emissions in Jakarta. The energy system modeling employs a bottom-up technology optimization approach using TIMES software. The Low Carbon Scenario (LCS) identified in this research optimization yields the most significant reduction in emissions. It predicts a decrease of 40.92%, equivalent to 11,167 kt CO2 emissions by the year 2050. The estimated investment cost for the required technologies in the LCS scenario is $21.995 billion in 2050. The roadmap for the LCS scenario encompasses the use of LED lighting, inverter air conditioners, electric stoves, the implementation of green building policies in the building sector, the high adoption of electric vehicles for transportation, the utilization of rooftop solar photovoltaic (PV) systems, Waste to Electricity (WtE) power plants, and Combined Cooling, Heating, and Power (CCHP) systems for electricity supply."

"Perubahan iklim yang disebabkan karena adanya peningkatan emisi gas rumah kaca telah menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang emisinya cenderung mengalami peningkatan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi adalah dengan menetapkan kebijakan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia yang terus ditunda menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan ketika memproses implementasi pajak karbon di mana tantangan tersebut muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dan strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat teratasi dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia, yaitu adanya dampak yang diberikan terhadap kondisi ekonomi, perbedaan sikap publik terhadap kebijakan pajak karbon, koordinasi antar lembaga pemerintahan, dan tingkat kesulitan menerapkan sistem MRV pada jenis usaha tertentu. Strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor tersebut dapat teratasi dengan baik adalah menerapkan kebijakan secara bertahap dan membangun koalisi yang mendukung pajak karbon, menggunakan pendapatan pajak karbon dengan tepat, mengkombinasikan pajak karbon dengan kebijakan lainnya, dan memastikan integritas sistem MRV agar dapat menentukan besarnya emisi yang dikenakan pajak secara akurat.

---

Climate change caused by an increase in greenhouse gas emissions has become one of the issues that received world attention. Indonesia is one of the countries whose emissions tend to increase. One of the government's efforts to reduce emissions is to establish a carbon tax policy in Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). However, the delayed implementation of carbon tax policies in Indonesia shows that the government faces various challenges in the policy implementation process where these challenges arise due to several factors. This study aims to analyze various factors that can affect the implementation process of carbon tax policies in Indonesia and strategies that are considered by the government so that these affecting factors can be resolved properly. This research was conducted using a qualitative approach and data were collected through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show the factors that affected the implementation process of carbon tax policies in Indonesia are the impact that given to economic conditions, differences in public attitudes towards carbon tax policies, coordination between government agencies, and the degree of difficulty implementing MRV system in certain types of business. The strategy considered by the government so that these factors can be resolved properly are stepwise policy implementation and build coalitions that support carbon taxes, use carbon tax revenues appropriately, combine carbon taxes with other policies, and ensure the integrity of MRV system in order to accurately determine the amount of emissions to be taxed."