Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persoalan pernikahan dalam Islam merupakan masalah yang menyangkut hubungan manusia dengan sesama yang berlandas pada ketetapan hukum sesuai syariat. Penelitian ini menguraikan esensi pernikahan, makna pernikahan, hukun menikah dan syarat pernikahan bagi perempuan.

---

Marriage in Islam is something that relate with people to people based on syariat law. This research describes essence of marriage, meaning of marriage, and the requirement of marriage for girls or ladies."

"Penelitian ini membahas mengenai putusan-putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah terhadap pernikahan siri. Isbat Nikah dilakukan untuk membuktikan pernikahan yang dilakukan serta mendapat bukti fisik atas pernikahannya yaitu akta nikah. Pengertian pernikahan siri tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang, namun secara umum pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu dan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN),sehingga tidak punya kekuatan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam dalam penelitian ini adalah mengenai konsep pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat secara hukum dan pengaturan mengenai lembaga isbat nikah sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam perkara nikah siri yang dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam memutus putusan-putusan isbat nikah terhadap pernikahan siri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa putusan-putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah pernikahan siri dapat dikabulkan apabila tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Thaun 1974 (UUP), SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan juga dalil-dalil Hukum Islam. Namun, ada putusan Pengadilan Agama yang bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, KHI,dan UUP yaitu dengan mengabulkan Isbat Nikah poligami siri dengan alasan untuk kepentingan anak. Seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan oleh hakim walaupun dengan alasan untuk kepentingan anak ,hakim harus tegas dan menolak isbat nikahnya, karna  jika hakim mnegabulkan isbat nikah poligami siri, maka menyimpang dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, sebaiknya dibentuk undang-undang sendiri yang khusus mengatur tentang isbat nikah siri.

---

This focus of this study is to discusses the decision of the Religious Court regarding Isbat Marriage on Siri marriage. Isbat marriages are performed to prove that marriages have been carried out and obtain physical evidence from marriages that are marriage certificates. The definition of Siri marriage is not clearly stated in the law, but in general Siri marriage is a marriage that is carried out in secret or secretly with a specific purpose and not done before the Registrar of Marriage (VAT), so it does not have legal force. The problem raised in this study is regarding the concept of siri marriage which is carried out by the community legally and the regulations of the marriage isbat institution as a means to assist the community in siri marriage issues related to judges' considerations in deciding marriages decisions regarding siri. wedding. This research is a normative legal research with prescriptive research results. The results of this study are that the decision of the Religious Court regarding Isbat Marriage can be given if it does not conflict with the Compilation of Islamic Law (KHI), Marriage Law No. 1 of 1974 (UUP), SEMA Number 3 of 2018, and also the argument of Islamic legal propositions. However, there is a decision of the Religious Court that contradicts SEMA Number 3 of 2018, KHI, and UUP, namely by giving Syrian Isbat Polygamy Marriage on the grounds of the interests of children. The judge should not do this even if for reasons that appeal to the child, the judge must be firm and reject the marriage, because if the judge grants the marriage of marriage polygamy, it deviates from applicable regulations. For this reason, it is better to form their own laws that specifically regulate the marriage period."

"I. MASALAH PEMILIHAN JUDIJL: Perkawinan atau nik£ih dan percercaian dengan bentuk talak (selanjutnya disebut talak saja) yang dilangsungkan tanpa dilakukan pancatatan atau pendaftaran dikenal dengan istilah perkawinan atau nikah dan talak yang dilangsungkan di bawah tangan. Bentuk perkawinan atau nikah dan talak di bawah tangan ini disatu pihak memenuhi syarat-syarat maupun rukun-rukun Hukum Perkawinan Islam tetapi dipihak lain terjadi penyimpangan, yaitu tidak memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Disiniliih timbul permasalahan apakah perkawinan atau nikah dan talak yang dilangsungkan di bawah tangan sah atau tidak dan bagaimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya terutama bagi keturunan atau ahli waris. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penulis berhasrat menuangkannya dalam karya tulis dengan judul "Akibat Hukum dari Nikah dan Talak di bawah tangan ditinjau dari sudut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974". II. PENBATASAN PEMBAHASAN MASALAH: Pembahasan periiawinan atau nikah dan talak hanya dititikberatkan pada pasal 2 ayat 2) Undang-undang Mo. 1 Tahun 1974 jo Undang-Llndang Mo. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, Disamping itu talak dianggap sah apabila memenuhi pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jelas disini bahwa masalah pencatatan atau pendaftar an perkawinan atau nikah dan talak sangat penting untuk kepastian hukum yang akan berakibat hukum disamping bagi pihak-pihak yang bersangkutan juga terutama bagi keturunan atau ahli waris. III. METOPE PENULISAN SKRIPSI I. PENDAHULUAN II. A. PENQERTIAN NIKAH DAN SYAF5AT-SYARAT SAHNYA PERNIKAHAN B. PENGERTIAN TALAK III. PEN8ERTIAN NIKAH DAN TALAK DI BAWAH TANGAN IV. SAH TIDAKNYA NIKAH DAM TALAK DI BAWAH TANGAN V. AKIBAT HUKUM NIKAH DAN TALAK DI BAWAH TANGAN VI. MASALAH YANG DIHADAPI DAN CARA PENGANGGLILANGANNYA VII. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN IV. KESIMPULAN Perkawinan atau Nikah dan Talak yang dilangsungkan di taawah tangan adalah tidak sah menurut pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954. Demikian pula talak yang tidak di1angsungkan dimuka pengadilan adalah tidak sah besrdasarkan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974."

"ABSTRAKUntuk dapat melangsungkan perkawinan terdapat syarat-syarat yang harusdipenuhi. Apabila terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka perkawinantersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan. Namun padakenyataannya alasan untuk pembatalan perkawinan tidak hanya karena syaratsyaratperkawinan yang tidak terpenuhi, tapi juga karena alasan salah sangka ataupenipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Bentuk penulisanini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukumyang terdapat di peraturan perundang-undangan yang berhubungan denganpembatalan perkawinan. Pada penulisan ini, Penulis melakukan analisis terhadappertimbangan hakim dalam putusan nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn apakahsudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenaipembatalan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan dalam kasus ini adalahkarena salah sangka atau penipuan yang diajukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.Namun pada putusan dinyatakan bahwa hanya suami atau isteri saja yang dapatmengajukan pembatalan perkawinan karena salah sangka atau penipuan ini.Sehingga dalam penulisan ini Penulis melakukan analisis apakah seorang PegawaiPencatat Nikah dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan salahsangka atau tidak. Ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis,ditemukan bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat pula mengajukan pembatalanperkawinan dengan alasan salah sangka atau penipuan. Penulis menyarankankepada setiap pasangan sebelum melangsungkan perkawinan untuk mengenalpasangannya, untuk Pegawai Pencatat Nikah diharap untuk lebih cermat dalammelakukan penelitian berkas persyaratan perkawinan dan untuk hakim diharapkandalam memutuskan suatu perkara tidak hanya mengacu pada rumusan pasaltertentu, tapi juga berani melakukan penemuan hukum.

---

ABSTRACTIn order to perform marriage there are requirement that must be fulfilled, in thecase where those requirement are not fulfilled then the marriage could besubmitted to the court for annulment. However, the reason for annulment of amarriage does not only happen because the marriage requirements are notfulfilled, but can also happen because of false presumptions as stated in article 27(2) Regulation Number 1 Year 1974 and Article 72 (2) Compilation of IslamicLaw. The writing of this research juridical normative means this the research isbased on the norm that is written on the marriage regulation which states about theannulment of marriage. In this research the writer made an analysis on the courtjudgment Number 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn, in which the write finds out if thejudgement goes according to the marriage regulation. The reason for marriageannulment in this case is because of false presumptions and deceit, which wassubmitted by the marriage registrar. However, the court judgment states that onlyhusband or wife are eligible to submit a request for a marriage annulment on theground of deceit or false presumptions. In this research, the writer made ananalysis on the ability of the marriage registrat to submit a marriage annulment.This Research shows that marriage registrar is authorized to submit a cancelationrequest of marriage on the basis of deceit and false presumptions. The writer heresuggest that every couple must know each other well before performing marriage,while for the marriage registrar I hope that they are more attentive and meticulouson the file for the marriage requirement, while for judge the writer hopes that thejudgement does not only base on a particular article of regulation but being alsobold enough to do legal discovery."

"Penelitian ini mengungkapkan pengalaman perempuan yang melakukan nikah sirri (pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama). Untuk mengetahui mengapa perempuan melakukan nikah sirri dan dampaknya, penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, konsep perkawinan menurut Islam, dan konsep diskriminasi berdasarkan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yang berperspektif perempuan. Sepuluh perempuan yang menjalankan nikah sirri diwawancara secara mendalam dengan menggunakan metode penelitian oral history. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan ini menerima kerugian daripada kebaikan. Sebaliknya, laki-laki menjadikan nikah sirri sebagai alat untuk mengesahkan praktek poligami atau untuk mengingkari kewajiban mereka memberikan nafkah kepada istri, atau bahkan untuk memperlakukan istrinya secara sewenang-wenang.

---

This research uncovers women's experience practicing nikah sirri (a marriage which is not officially recognized by the state). While using women's own perspectives on this type of marriage, the research also apply concept of marriage in Islam, of prevailing customs, and of gender-based discriminations, to identify factors driving women to practice this marriage and its impact on women's lives. The research is using qualitative approach and analysis in women's perspective. Using oral history method, ten women practicing nikah sirri selected as subject research were interviewed. Research findings show that these women rather experience bad condition than the good one in their marriage. On the contrary, men make use of nikah sirri to legitimize their polygamous marriage as well as to free themselves from their obligation to provide financial support for the wives, or even to allow them to perform arbitrary actions against their wives."

"Penelitian ini mengungkapkan pengalaman perempuan yang melakukan nikah sirri (pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama). Untuk mengetahui mengapa perempuan melakukan nikah sirri dan dampaknya, penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, konsep perkawinan menurut Islam, dan konsep diskriminasi berdasarkan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yang berperspektif perempuan. Sepuluh perempuan yang menjalankan nikah sirri diwawancara secara mendalam dengan menggunakan metode penelitian oral history. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan ini menerima kerugian daripada kebaikan. Sebaliknya, laki-laki menjadikan nikah sirri sebagai alat untuk mengesahkan praktek poligami atau untuk mengingkari kewajiban mereka memberikan nafkah kepada istri, atau bahkan untuk memperlakukan istrinya secara sewenang-wenang.

---

This research uncovers women's experience practicing nikah sirri (a marriage which is not officially recognized by the state). While using women's own perspectives on this type of marriage, the research also apply concept of marriage in Islam, of prevailing customs, and of gender-based discriminations, to identify factors driving women to practice this marriage and its impact on women's lives. The research is using qualitative approach and analysis in women's perspective. Using oral history method, ten women practicing nikah sirri selected as subject research were interviewed. Research findings show that these women rather experience bad condition than the good one in their marriage. On the contrary, men make use of nikah sirri to legitimize their polygamous marriage as well as to free themselves from their obligation to provide financial support for the wives, or even to allow them to perform arbitrary actions against their wives."

"anak-anak yang dilahirkan, pernikahan adalah awal sebuah keluarga dan merupakan komitmen seumur hidup. Studi kasus yang diteliti pada tesis ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022 PN Ptk. Pokok permasalahan yangakan dibahas dalam tesis ini yakni mengenai pertimbangan Hakim atas dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama antara RNA dan MYR dan terkait implikasi terhadap kedudukan anak atas perkawinan beda agama antara RNA dan MYR yang faktanya belum mendapatkan pencatatan perkawinan meskipun sudah ada PenetapanPengadilan Negeri Kota Pontianak yang memberikan izin atas perkawinan beda agama mereka dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan perkawinan RNA dan MYR. Namun faktanya hingga saat ini untuk perkawinan beda agama tersebut belum dapat dilakukanpencatatan perkawinan karena adanya penahan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupastudi pustaka dan wawancara. Hakim telah tepat dengan memperhatikan seluruh faktafakta hukum dan bukti yang diberikan oleh RNA dan MYR untuk mengeluarkan penetapannya. Seharusnya dengan adanya Penetapan dari Pengadilan tersebutperkawinan beda agama RNA dan MYR dapat segera dicatatkan yang mana telah sesuai dengan persyaratan pencatatan perkawinan beda agama dalam peraturan perundangundangan, pencatatan perkawinan tersebut berguna untuk melindungi status keperdataan perkawinan mereka beserta anak-anak yang akan dilahirkan dariperkawinan tersebut.

---

The event of marriage gives birth to a legal relationship between the couple and the children born, marriage is the beginning of a family and is a lifelong commitment. The

case study researched in this thesis is the Determination of the Pontianak District Court Number: 12/Pdt.P/2022 PN Ptk. The subject matter to be discussed in this thesis is regarding the Judge’s consideration of the granting of the application for an interfaith marriage between RNA and MYR and related to the impact on the position of the child of the interfaith marriage between RNA and MYR, which in fact has not yet received a marriage registration even though there has been a Pontianak City District Court Stipulation giving permission for their interfaith marriage and ordering the Head of the Pontianak City Population and Civil Registration Office to register the marriage of RNA

and MYR. However, the fact is that until now, the interfaith marriage has not been able to be registered due to the detention of the Pontianak City Population and Civil Registration Office. This research is descriptive in nature using normative legal

research methods and using data collection techniques in the form of literature studies and interviews. The judge was right by paying attention to all legal facts and evidence provided by RNA and MYR to issue the stipulation. With the stipulation from the Court, the interfaith marriage of RNA and MYR should be immediately recorded which is in accordance with the requirements for recording interfaith marriages in the legislation,

the marriage registration is useful to protect the civil status of their marriage and the children who will be born from the marriage."

"Di Indonesia, terdapat proses perkenalan sebelum menikah yang diatur berdasarkan nilai-nilai agama Islam, yaitu ta?aruf. Ta?aruf memiliki beberapa aturan tertentu, seperti adanya batasan durasi saat ta?aruf, interaksi pria dan wanita yang tidak boleh bersentuhan, dan harus dimediatori oleh pihak tertentu selama menjalani prosesnya. Individu yang menjalani proses ta?aruf diketahui merupakan individu yang mempunyai tingkat religiositas yang tinggi. Berdasarkan beberapa litelatur, religiositas memiliki hubungan yang positif dengan stabilitas pernikahan. Peneliti menduga bahwa tingkat religiositas yang tinggi pada individu yang menikah melalui ta?auruf juga akan memiliki hubungan yang positif dengan stabilitas perikahan. Maka, peneliti melakukan penelitian yang melihat hubungan antara religiositas dan stabilitas pernikahan pada 100 individu yang menikah melalui ta?aruf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara religiositas dan stabilitas pernikahan pada individu yang menikah melalui ta?aruf (r = 0.170, p < 0.05, one tailed).

---

In Indonesia, there is an acquaintanceship process before marriage regulated based on values of Islam, namely ta'aruf. Ta'aruf has some specific rules, such as limitation of ta?aruf duration, no physical contacts allowed during interaction between men and women, and the couples should be mediated by other party along the process. Individuals who practice ta'aruf process known as individuals who have a high level of religiosity. Based on some literatures, religiosity has a positive relationship with marital stability. Researcher speculated that high level of religiosity on individuals who are married through ta?aruf will also have a positive relationship with marital stability. Thus, researcher conducted a study to see the relationship between religiosity and marital stability in 100 individuals who are married through ta?aruf. The results showed that there is a significant positive relationship between religiosity and marital stability (r = 0170, p < 0.05, one-tailed)."