Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, Indonesia melakukan transisi energi di sektor transportasi dengan menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (BEV). Pemerintah Indonesia mendukung percepatan penggunaan mobil listrik dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Tingkat konsumen yang membeli mobil listrik masih rendah karena kurangnya kesadaran tentang beberapa aspek, antara lain ekonomi, manfaat, aksesibilitas, dan kepedulian lingkungan. Menggunakan metode kuesioner dengan teknik penelitian probability sampling dan cluster sampling berdasarkan kota-kota di Provinsi DKI Jakarta. Harga dan infrastruktur penunjang mobil listrik menjadi faktor dominan yang menghambat adopsi mobil listrik di DKI Jakarta. Insentif untuk subsidi pembelian mobil listrik dan pajak dapat menjadi solusi untuk mengatasi harga beli mobil listrik yang tergolong tinggi. Selain itu, pemerataan infrastruktur penunjang mobil listrik seperti stasiun pengisian daya yang merata dapat meningkatkan ekosistem mobil listrik di DKI Jakarta.

---

As a country in Southeast Asia, Indonesia is making an energy transition in the transportation sector by using battery-based electric vehicles (BEV). The Indonesian government supports the acceleration of the use of electric cars by issuing Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 55 of 2019 concerning the Battery-Based Electric Motorized Vehicle Acceleration Program. The level of consumers buying electric cars is still low due to a lack of awareness about several aspects, including economy, benefits, accessibility, and environmental concern. Using the questionnaire method with probability sampling and cluster sampling research techniques based on cities in DKI Jakarta Province. Price and supporting infrastructure for electric cars are the dominant factors that hinder the adoption of electric cars in DKI Jakarta. Incentives to subsidize the purchase of electric cars and taxes can be a solution to overcome the relatively high purchase price of electric cars. In addition, equal distribution of electric car supporting infrastructure such as charging stations that are well distributed can improve the electric car ecosystem in DKI Jakarta."

"Sejak tahun 2019, pemerintah Indonesia gencar mempromosikan adopsi mobil listrik sebagai solusi dalam menangani kerusakan lingkungan. Adopsi mobil listrik sendiri tidak terlepas dari bagaimana persepsi masyarakat terhadap teknologi ini. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses adopsi mobil listrik di Indonesia dengan menggunakan metode analisis sentimen dan pemodelan topik menggunakan data komentar Youtube tahun 2019-2023. Pada tahap klasifikasi sentimen, dilakukan percobaan dengan enam model klasik (SVM, Naive Bayes, CatBoost, LightGBM, XGBoost, dan AdaBoost) serta satu model IndoBERT dengan tiga skenario praproses yang berbeda. Model BERT dengan praproses sederhana terbukti sebagai model terbaik dengan rata-rata akurasi 77.33% untuk 5-fold cross-validation. Analisis tren menunjukkan peningkatan jumlah komentar dari tahun ke tahun dengan proporsi sentimen negatif yang meningkat, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah. Faktor pendorong utama adopsi termasuk preferensi terhadap biaya pembelian yang terjangkau, penghematan biaya operasional, desain, dan layanan. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi infrastruktur dan waktu pengisian daya, kebijakan, dan biaya pembelian

---

Since 2019, the Indonesian government has been actively promoting the adoption of electric vehicles (EVs) as a solution to address environmental degradation. The adoption of EVs is significantly influenced by public perception of this technology. Therefore, this study aims to identify the factors that support and hinder the adoption of electric vehicles in Indonesia by employing sentiment analysis and topic modeling methods using YouTube comment data from 2019-2023. In the sentiment classification phase, experiments were conducted with six classical models (SVM, Naive Bayes, CatBoost, LightGBM, XGBoost, and AdaBoost) and one IndoBERT model with three different preprocessing scenarios. The BERT model with simple preprocessing proved to be the best model with an average accuracy of 77.33% for 5-fold cross-validation. Trend analysis shows an increase in the number of comments year over year with a rising proportion of negative sentiment, particularly concerning government policy. The main drivers of adoption include a preference for affordable purchase costs, operational cost savings, design, and service. Conversely, barriers include infrastructure and charging time, policy, and purchase costs."

"Sejak tahun 2019, pemerintah Indonesia gencar mempromosikan adopsi mobil listrik sebagai solusi dalam menangani kerusakan lingkungan. Adopsi mobil listrik sendiri tidak terlepas dari bagaimana persepsi masyarakat terhadap teknologi ini. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses adopsi mobil listrik di Indonesia dengan menggunakan metode analisis sentimen dan pemodelan topik menggunakan data komentar Youtube tahun 2019-2023. Pada tahap klasifikasi sentimen, dilakukan percobaan dengan enam model klasik (SVM, Naive Bayes, CatBoost, LightGBM, XGBoost, dan AdaBoost) serta satu model IndoBERT dengan tiga skenario praproses yang berbeda. Model BERT dengan praproses sederhana terbukti sebagai model terbaik dengan rata-rata akurasi 77.33% untuk 5-fold cross validation. Analisis tren menunjukkan peningkatan jumlah komentar dari tahun ke tahun dengan proporsi sentimen negatif yang meningkat, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah. Faktor pendorong utama adopsi termasuk preferensi terhadap biaya pembelian yang terjangkau, penghematan biaya operasional, desain, dan layanan. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi infrastruktur dan waktu pengisian daya, kebijakan, dan biaya pembelian.

---

Since 2019, the Indonesian government has been actively promoting the adoption of electric vehicles (EVs) as a solution to address environmental degradation. The adoption of EVs is significantly influenced by public perception of this technology. Therefore, this study aims to identify the factors that support and hinder the adoption of electric vehicles in Indonesia by employing sentiment analysis and topic modeling methods using YouTube comment data from 2019-2023. In the sentiment classification phase, experiments were conducted with six classical models (SVM, Naive Bayes, CatBoost, LightGBM, XGBoost, and AdaBoost) and one IndoBERT model with three different preprocessing scenarios. The BERT model with simple preprocessing proved to be the best model with an average accuracy of 77.33% for 5-fold cross-validation. Trend analysis shows an increase in the number of comments year over year with a rising proportion of negative sentiment, particularly concerning government policy. The main drivers of adoption include a preference for affordable purchase costs, operational cost savings, design, and service. Conversely, barriers include infrastructure and charging time, policy, and purchase costs."

"Penelitian ini mengusulkan sebuah pendekatan terpadu untuk penentuan lokasi optimal stasiun pengisian daya fotovoltaik (PV) pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 15 lokasi SPBU terbaik dari 63 kandidat, dengan menggunakan metodologi yang menggabungkan tinjauan literatur sistematis (SLR) untuk mencari kebaharuan penelitian dan analisis frekuensi sitasi terhadap 30 jurnal ilmiah untuk menetapkan kriteria-kriteria krusial dalam penentuan lokasi. Data dari 63 SPBU dianalisis dengan metode rubric scoring, di mana kriteria-kriteria tersebut dikelompokkan menjadi kategori "semakin besar semakin baik" dan "semakin kecil semakin baik". Hasil dari analisis ini menghasilkan 15 lokasi SPBU dengan skor kumulatif tertinggi yang kemudian diprioritaskan untuk implementasi bertahap. Tahapan selanjutnya adalah optimasi jumlah port pengisian daya di setiap lokasi terpilih, menggunakan metode Operation Research, dengan mempertimbangkan batasan-batasan operasional seperti waktu operasi panel PV, durasi pengisian, dan kapasitas daya per kendaraan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan infrastruktur transportasi berkelanjutan dengan menawarkan model replikatif dan terukur untuk penempatan stasiun pengisian daya PV di lingkungan perkotaan.

---

This research proposes an integrated approach for determining the optimal location of photovoltaic (PV) charging stations at public gas stations (SPBU) in the DKI Jakarta area. The study aims to identify the 15 best SPBU locations out of 63 candidates, using a methodology that combines a systematic literature review (SLR) to seek the novelty of research and citation frequency analysis of 30 scientific journals to establish crucial criteria for location determination. Data from the 63 SPBUs were analyzed using the rubric scoring method, where the criteria were grouped into "the larger, the better" and "the smaller, the better" categories. The results of this analysis yielded 15 SPBU locations with the highest cumulative scores, which were then prioritized for phased implementation. The next stage involves optimizing the number of charging ports at each selected location using Operations Research methods, considering operational constraints such as PV panel operating time, charging duration, and power capacity per vehicle. This research contributes to the development of sustainable transportation infrastructure by offering a replicable and scalable model for the placement of PV charging stations in urban environments."

"Tingginya tingkat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor transportasi di ibukota menjadi salah satu isu lingkungan yang paling diperhatikan. Dalam rangka mengurangi polusi udara dari sektor transportasi, pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih ke mobil listrik dengan mengeluarkan fasilitas insentif PPnBM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan PPnBM atas mobil listrik di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan analisis kebijakan PPnBM dari kelima dimensi efektivitas kebijakan. Pertama, kebijakan ini belum mampu mencapai target terkait penurunan emisi namun mampu mencapai target terkait adopsi mobil listrik, dirumuskan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan, dan dirumuskan oleh instansi yang memiliki wewenang dibidangnya. Kedua, kebijakan ini bersifat monopoli sehingga dijalankan oleh pihak pemerintah. Ketiga, kebijakan ini belum mampu mengakomodir kemampuan seluruh komponen target group, tidak menyebabkan tumpang tindih dengan kebijakan lain, dan merupakan pembaruan dari aturan yang telah ada sebelumnya. Keempat, kebijakan ini mendapat dukungan dari lingkungan internal kebijakan dan dari lingkungan eksternal kebijakan. Terakhir, kebijakan ini telah mencapai tahapan paling baik yaitu strategic readiness dilihat dari kesiapan kedua aktor yang terlibat, yaitu pemerintah dan target group. Terdapat empat rekomendasi untuk mendorong efektivitas kebijakan ini. Pertama, lebih fokus pada pengembangan tenaga listrik ramah lingkungan sehingga sumber daya pengisiannya berasal dari energi terbarukan. Kedua, melakukan benchmarking terhadap kebijakan fiskal di negara-negara yang telah berhasil mendorong penggunaan mobil listrik. Ketiga, perlu dilakukannya ekstensifikasi ekosistem mobil listrik, terutama Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mendorong minat beli masyarakat. Keempat, melakukan kajian terhadap relaksasi kriteria produsen mobil listrik terkait TKDN.

---

High levels of greenhouse emissions produced by the transportation sector in DKI Jakarta have been one of the most discussed environmental issues. In order to reduce air pollution from the transportation sector, the government encourages people to switch to electric cars by issuing sales tax incentives on luxury goods as regulated in Government Regulation Number 74 of 2021. This study aims to analyze the effectiveness of the sales tax on luxury goods on electric cars in DKI Jakarta. The research was conducted using the post-positivism paradigm and a descriptive type of research. Data collection techniques used include literature studies and in-depth interviews. The research results conclude the sales tax on luxury goods policy analysis from the five dimensions of policy effectiveness. First, this policy has not been able to achieve targets related to reducing emissions but has been able to achieve targets related to the adoption of electric cars, is formulated in accordance with the problems to be solved, and is formulated by government agencies that have authority in their fields. Second, the nature of this policy is monopoly, so it must be executed by the government. Third, this policy has not been able to accommodate the capabilities of all target group components, does not cause overlap with existing policies, and is an update of pre-existing rules. Fourth, this policy received support from both the internal policy environment and the external policy environment. Finally, this policy has reached the best stage, namely strategic readiness, as seen from the readiness of the two actors affected by the policy, namely the government and the target group. There are four recommendations to encourage the effectiveness of this policy. First, focus more on developing environmentally friendly electric power so that charging resources come from renewable energy. Second, benchmarking fiscal policies in countries that have succeeded in expanding the use of electric cars. Third, it is necessary to extend the electric car ecosystem, especially the Public Electric Vehicle Charging Station (PEVCS), to encourage people’s buying interest. Fourth, conducting a study on the relaxation of the criteria for electric car manufacturers related to local content requirements."

"ABSTRAK

Tingginya penggunaan kendaraan bermotor merupakan penyebab utama polusi udara yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Salah satu program pemerintah dalam menghadapi masalah ini adalah melakukan produksi massal mobil listrik, namun masalah utama yang menghalangi ketertarikan masyarakat dalam menggunakan kendaraan berbahan bakar alternatif adalah kurangnya stasiun pengisian dan keterbatasan jarak tempuh kendaraan tanpa melakukan pengisian. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan optimasi lokasi stasiun pengisian untuk mobil listrik dengan studi kasus di DKI Jakarta. Fungsi tujuan yang digunakan pada penelitian ini adalah meminimalkan total biaya pembuatan stasiun pengisian, biaya transportasi pengguna mobil listrik untuk melakukan pengisian, dan kerugian waktu pengguna mobil listrik untuk melakukan pengisian.

---

ABSTRACT

 

---

The high number of gasoline vehicles usage in Indonesia is the main cause of air pollution which affect the environment quality. One of the government programs to overcome this problem is to mass-produce electric cars, but the main problems that become barriers that prevent alternative fuel vehicles becoming more popular are the lack of charging stations and the limited vehicle range without charging. Therefore, this research will conduct optimization of charging station location for electric cars with case study in DKI Jakarta. The objective function used is to minimize the cost of making the charging station, the driver's transportation cost to do the charging, and the time spent by the driver to charge the electric vehicle.

 

"

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan penting dalam proses legislasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, DPRD DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia memiliki fungsi kontrol dan legislasi yang esensial, terutama dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang menjawab masalah masyarakat. Meskipun terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta pada periode 2019-2024 sebesar 4% dari periode sebelumnya, efektivitas mereka dalam mendorong kebijakan yang mendukung hak- hak perempuan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan eksternal yang dihadapi oleh perempuan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui fungsi legislasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Berdasarkan teori representasi politik oleh Sarah Childs, yang menyoroti pentingnya representasi substantif selain representasi deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kehadiran fisik perempuan dalam DPRD tidak cukup untuk menjamin pengakomodasian kepentingan perempuan dalam kebijakan daerah. Melalui wawancara dengan tiga anggota legislatif perempuan DPRD DKI Jakarta, peneliti mengidentifikasi tiga hambatan utama: ego sektoralisme, stereotip gender, dan prioritas kebijakan eksekutif yang tidak selalu sejalan dengan agenda legislasi mengenai isu- isu perempuan. Temuan ini menjelaskan relevansi teori representasi politik, khususnya dalam konteks representasi substantif. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa faktor eksternal menjadi hambatan perempuan anggota DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi legislasi.

---

The Regional House of Representatives (DPRD) plays a crucial role in the legislative process at the provincial and district/city levels. In this context, the DPRD of DKI Jakarta, as the capital of Indonesia, holds essential control and legislative functions, particularly in creating Regional Regulations (Perda) that address societal issues. Although there has been a 4% increase in women's representation in the DPRD DKI Jakarta for the 2019-2024 period compared to the previous term, their effectiveness in promoting policies supporting women's rights remains limited. This study aims to identify the external barriers faced by female members of the DPRD DKI Jakarta during the 2019-2024 period in advocating for women's interests through legislative functions. The research employs a qualitative method, collecting both primary and secondary data. Based on Sarah Childs' theory of political representation, which highlights the importance of substantive representation in addition to descriptive representation, this study finds that the physical presence of women in the DPRD is not sufficient to ensure the accommodation of women's interests in regional policies. Through interviews with three female legislative members of the DPRD DKI Jakarta, the researcher identified three main barriers: sectoral egoism, gender stereotypes, and executive policy priorities that do not always align with legislative agendas on women's issues. These findings underscore the relevance of political representation theory, particularly in the context of substantive representation. Additionally, this study illustrates that external factors pose obstacles for female members of the DPRD DKI Jakarta in performing their legislative functions."

"Penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas dewasa ini merupakan sebuah tren khususnya dalam bidang pelayanan publik. Penelitian ini hambatan yang ada dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas berdasarkan perspektif petugas baik front line officer maupun top line management level. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, dan hasil observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas di MPP Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa hambatan yang terjadi khususnya bagi pemohon dan petugas, yaitu adanya hambatan arsitektural, hambatan komunikasi & informasi, hambatan terprogram, serta tekonologi. Tidak hanya itu terdapat beberapa hambatan juga yang mendukung terjadinya 4 hambatan yang telah disebutkan yaitu hambatan sosialisasi, hambatan waktu, dan hambatan kebijakan. Maka peningkatan dan penyempurnaan layanan sangatlah diperlukan guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan wajar bagi disabilitas.

---

The provision of special services for people with disabilities is a special trend in the field of public services. Research on existing constraints in the provision of special services for persons with disabilities is based on the perspectives of officers both at the front line and at the top management level. This study uses a post-positivist approach. Primary data is obtained through questionnaires, while secondary data is obtained from library studies, interviews, and observations. The results of this study indicate that the provision of special disability services in the MPP of DKI Jakarta Province is related to several problems relating to applicants and officers, namely the existence of architectural barriers, communication & information, programmed obstacles, and technology. Not only related to a number of obstacles that also support the changes that have been made regarding socialization, time constraints, and policy barriers. hence the improvement and improvement of services is needed to provide better and more reasonable services for disability."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggungjawab negara dalam penyelenggaraan rumah susun sebagai bagian dari lingkup pelayanan publik, sebagaimana rumah susun merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal yang tercantum pada Pasal 5 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan juga sebagai solusi untuk mengatasi permukiman informal seperti permukiman kumuh, dan maka dari itu penyelenggaraan rumah susun merupakan bagian dari kepentingan umum dan kepentingan negara berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang Pokok Agraria dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak- Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya yang menyatakan kepentingan umum termasuk ”kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat”. Penelitian normatif ini dilakukan dengan melakukan studi literatur, peraturan perundang-undangan serta menggunakan data-data relevan, bersifat deskriptif dan berbentuk evaluatif, yakni menilai atau mengukur pelaksanaan pelayanan publik dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia dengan mempelajari kasus-kasus penyelenggaraan rumah susun di DKI Jakarta yakni Kalibata City dan TOD Tanjung Barat yang keduanya merupakan program pemerintah.

---

This research aims to comprehend the responsibility of the state concerning the provision of condominiums as part of public services, as provision of housing is stated in Article 5 of Public Services Act No. 25 of 2009. The provision of condominiums is one of the means that could be done as solution to meet the people’s need of housing and to overcome the problem of informal settlements such as slums in urban areas; and thus, the provision of condominiums is a part of the public interest, as stated in Article 18 of the Agrarian Act No. 5 of 1960 and Article 1 of Revocation of Land Rights and Objects Act No. 20 of 1961 that the public interest includes "the interests of the nation, the state, as well as the common interests of the people". This normative research is carried out by studying literatures and regulations, relevant data(s), and assesses the quality of the public services and good governance in Indonesia descriptively by evaluating cases of condominiums in DKI Jakarta, namely Kalibata City and TOD Tanjung Barat; both of which are programs of the government."

"Melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, pemerintah Indonesia menjalankan komitmennya untuk pemulihan eksternalitas lingkungan yang berkelanjutan dengan program industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sayangnya, terkait pemberian insentif sebagaimana yang sesuai dengan peraturan turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023, pemerintah menunjukkan belum juga ada perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri maupun perusahaan operator layanan transportasi umum yang mengikuti program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik dalam meraih ekosistem transportasi berkelanjutan di DKI Jakarta. Penggunaan konsep ekosistem transportasi berkelanjutan menjadi indikator pendukung penelitian, sebagaimana salah satu tujuan pemerintah adalah untuk membangun industri transportasi hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal berdasarkan kategori-kategori pendukung efektivitas kebijakan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor utama berupa sejumlah perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri masih memiliki kesulitan terkait kriteria nilai TKDN yang harus dipenuhi. Masih terdapat banyak pertimbangan seperti biaya yang cukup besar dan keuntungan yang tidak sebanding memberikan keraguan yang besar bagi perusahaan. Kebijakan yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya mendukung industri Bus Listrik dalam negeri secara holistik, serta dalam mewujudkan pengurangan emisi nasional melalui industri transportasi hijau. Pemberian insentif fiskal terhadap Bus Listrik juga belum mampu sepenuhnya mengarahkan pada mewujudkan ekosistem transportasi berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah juga diharapkan dapat membuat program besar dalam mendorong pengadaan hingga penggunaan transportasi umum sebagai salah satu bentuk perwujudan ekosistem transportasi berkelanjutan.

---

Through Presidential Regulation Number 55 of 2019, the Indonesian government carries out its commitment to sustainable recovery of environmental externalities with a battery-based electric motor vehicle industry program. Unfortunately, regarding the provision of incentives in accordance with the derivative regulations of the Minister of Finance Regulation Number 38 of 2023, the government shows that there are still no domestic electric bus producing companies or public transportation service operator companies that have participated in the program. This research aims to analyze the effectiveness of fiscal incentive policies for Electric Buses in achieving a sustainable transportation ecosystem in DKI Jakarta. The use of the concept of a sustainable transportation ecosystem is a supporting indicator for research, as one of the government's goals is to build a green transportation industry. This research uses a post-positivist research approach with descriptive research type. The data collection techniques in this research are through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show that the provision of fiscal incentive policies for Electric Buses has not reached the optimal level of effectiveness based on the categories supporting policy effectiveness. This is caused by the main factor in the form of a number of domestic Electric Bus producing companies still having difficulties regarding the TKDN value criteria that must be met. There are still many considerations such as quite large costs and disproportionate profits that give big doubts to the company. The policies provided by the government do not fully support the domestic Electric Bus industry in a holistic manner, as well as in realizing national emission reductions through the green transportation industry. Providing fiscal incentives for Electric Buses has also not been able to fully lead to creating a sustainable transportation ecosystem. Therefore, it is also hoped that the government can create a large program to encourage the procurement and use of public transportation as a form of realizing a sustainable transportation ecosystem."