Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program dari pemerintah yang memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. JKN bertujuan agar peserta dapat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Pengelolaan persediaan obat di Apotek perlu dilakukan untuk mendukung pelayanan kepada pasien. Apoteker berperan dalam manajemen sediaan farmasi sehingga harus memiliki kemampuan manajerial untuk mengelolah data kebutuhan obat yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Obat sesuai pagu anggaran. Apotek Kimia Farma 267 Bintaro merupakan salah satu Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan obat Pelayanan Rujuk Balik (PRB). Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pengadaan sediaan farmasi menjadi lebih mudah dan cepat. Pengadaan obat dapat menggunakan E-Purchasing melalui Katalog Elektronik pada website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Pengadaan obat BPJS melalui Katalog Elektronik dapat mempermudah dalam kegiatan melaksanakan kebutuhan obat sehingga pasien dapat menerima obat sesuai dan tepat waktu. Penyusunan laporan khusus ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengadaan obat BPJS melalui Katalog Elektronik di Apotek Kimia Farma 267 Bintaro. Pengadaan obat BPJS di Apotek Kimia Farma 267 Bintaro menggunakan metode Manual (Offline) yaitu membuat paket pembelian obat berdasarkan Daftar Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik dengan Formulir 2 dikarenakan kendala operasional. Kendala operasional dalam pengadaan obat BPJS di Apotek Kimia Farma 267 Bintaro telah diselesaikan dengan mengujungi Kemenkes bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan.

---

The National Health Insurance is a program from the government that provides health protection to participants who have paid contributions or whose contributions are paid by the Government. National Health Insurance aims to enable participants to benefit from health care and protection in meeting their basic health needs. Management of drug supplies in pharmacies needs to be done to support services to patients. Apothecary play a role in the management of pharmaceutical preparations so that they must have managerial skills to manage data on drug needs as outlined in the Drug Requirement Plan according to the budget ceiling. Kimia Farma 267 Bintaro Pharmacy is one of the Health Facilities that collaborates with BPJS Health for drug services Referral Services. The development of information technology has made the procurement of pharmaceutical preparations easier and faster. Procurement of drugs can use E-Purchasing through the Electronic Catalog on the website of the Government Goods and Services Procurement Policy Agency. Procurement of BPJS drugs through Electronic Catalogs can facilitate the activities of carrying out drug needs so that patients can receive drugs according to and on time. The preparation of this special report aims to evaluate the BPJS drug procurement system through the Electronic Catalog at the Kimia Farma 267 Bintaro Pharmacy. Procurement of BPJS drugs at Kimia Farma 267 Bintaro Pharmacy uses the Manual (Offline) method, namely making drug purchase packages based on the Drug Procurement List Based on Electronic Catalogs with Form 2 due to operational constraints. Operational constraints in the procurement of BPJS drugs at the Kimia Farma 267 Bintaro Pharmacy have been resolved by visiting the Ministry of Health, the Procurement of Goods and Services section of the Ministry of Health.

"

"Kader JKN-KIS adalah individu yang menjadi mitra BPJS Kesehatan yang menjalankan sebagaian fungsi BPJS Kesehatan dalam suatu wilayah tertentu, kader ini biasanya berasal dari warga atau masyarakat setempat, tugas-tugas kader adalah mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, edukasi tentang BPJS , serta sebagai pengingat dan pengumpul iuran. Tujuan dari didirikannya kader adalah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan bagi segmen peserta informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah PBPU (BPJS Kesehatan) kader ini hanya fokus pada Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) saja. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis implementasi kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output terhadap implementasi pelaksanaan tugas Kader JKN-KIS di BPJS Kesehatan Kantor Cabang kota Bogor pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi serta talaah dokumen. Sumber data penelitian ini yaitu hasil analisis dari data primer melalui wawancara mendalam dan data skunder melalui talaah dokumen. Dari hasil analisa data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, FGD, dan talaah dokumen didapatkan informasi mengenai SDM, SOP/Kebijakan, s arana dan prasarana, gambaran proses kegiatan Kader JKN-KIS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Kader JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor masih belum optimal dengan beberapa faktor penghambat keberhasilan berupa: SDM, pengetahuan Kader,serta karakteristik peserta. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor untuk meningkatkan kinerja Kader JKN-KIS.

---

JKN-KIS cadres are individuals who are BPJS Health partners who run part of the BPJS Health function in certain regions, these cadres usually come from residents or the local community, the cadre's task is to optimize socialization to the community about BPJS, and as reminders and collectors. Contributions The aim of forming cadres is to increase the number of participants and increase the collectability of BPJS Health contributions to informal participants or PBPU Non-Wage Workers (BPJS kesehatan). Cadres only focus on non-wage earners (PBPU). This study aims to analyze the implementation of JKN-KIS cadres through evaluation of inputs, processes, and outputs on the implementation of JKN-KIS Cadre duties in the Bogor Branch Health BPJS in 2019. This study used a qualitative approach with phenomenological methods conducted by in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD), observation and document review. The source of this research data is the result of analysis of primary data through in-depth interviews and secondary data through document systems. From the results of the analysis of the data collected through in-depth interviews, FGDs, and the documents obtained regarding HR, SOP / Policy, facilities and infrastructure, discussed the process of activities of JKN-KIS Cadres. The results of this study indicate the results of the research of JKN-KIS Cadres in the BPJS Health area of the Bogor City Branch Office are still not optimal with several factors inhibiting success including: HR, Cadre knowledge, and characteristics of participants. The results of this study are expected to be an evaluation material for BPJS Kota Bogor Health Office to improve the performance of JKN-KIS Cadres."

"Sejak pemberlakuan SJSN tahun 2014, BPJS Kesehatan mengalami berbagai tantangan dalam pelaksanaan JKN dalam pelayanan termasuk FKRTL. Adanya perubahan sistem pembayaran dari fee for service menjadi sistem DRG juga turut berdampak pada rumah sakit. Data NHA menunjukkan bahwa tahun 2018, menunjukkan biaya yang dikeluarjan untuk belanja kuratif mencapai 69,1 persen (Rp 317,6 triliun) dari total belanja kesehatan. Sebesar 59,2 persen atau 271,8 triliun untuk belanja rumah sakit. Case Mix Index (CMI) menjadi tolak ukur dalam membandingkan rumah sakit. Namun di Indonesia penggunaan CMI belum pernah digunakan oleh rumah sakit. BPJS Kesehatan telah menetapkan case mix index pada 30 rumah sakit pada 5 kabupaten yang menjadi target uji coba metode penghitungan global budget pada tahun 2019. Penelitian menggunakan data sampel tahun 2019-2020 dengan unit analisis kategori berdasarkan provinsi, tipe rumah sakit, dan kepemilikan. Uji anova digunakan untuk melihat hubungan CMI dengan regional dan tipe rumah sakit. Uji T Independen digunakan untuk melihat hubungan CMI dengan kepemilikan rumah sakit dan uji regresi linier sederhana untuk melihat CMI dengan proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi produktif, proporsi lansia, proporsi Bukan Pekerja, proporsi PBI APBD, proporsi PBI APBN, proporsi PBPU, proporsi PPU, proporsi kelas 1, proporsi kelas 2, dan proporsi kelas 3. Selanjutnya uji multivariat menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penurunan jumlah kasus dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan sosial, sehingga masyarakat cenderung mengurangi akses kesehatan apabila tidak mendesak. Hasil CMI tertinggi berada regional 1 untuk rawat inap dan regional 2 pada rawat jalan, lalu pada tipe rumah sakit A, kepemilikan swasta, proporsi laki-laki, proporsi lansia pada rawat inap dan proporsi produktif pada rawat jalan, proporsi Bukan Pekerja pada rawat inap dan proporsi PBPU pada rawat jalan, dan proporsi kelas 1 pada rawat inap dan proporsi kelas 3 pada rawat jalan. Nilai Case Mix Index rawat inap tahun 2019 berhubungan dengan regional, tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi anak, proporsi produktif, proporsi lansia, proporsi BP, proporsi PBI APBN, proporsi PBI APBD, proporsi PBPU, dan proporsi kelas 1. Nilai Case Mix Index rawat inap tahun 2020 berhubungan dengan regional, tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi produktif, proporsi lansia, proporsi BP, proporsi PBI APBN, proporsi kelas 1, dan proporsi kelas 3. Nilai Case Mix Index rawat jalan tahun 2019 berhubungan dengan tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi PBI APBN, proporsi PBI APBD, proporsi PBPU, proporsi kelas 1, dan proporsi kelas 3.Nilai Case Mix Index rawat jalan tahun 2020 berhubungan dengan tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi PBI APBN, proporsi PBI APBD, proporsi PBPU, proporsi kelas 1, dan proporsi kelas 3. Berdasarkan penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mempercepat pemerataan pelayanan keseahtan untuk menurunkan disparitas akses pelayanan kesehatan, dan BPJS Kesehatan dapat memonitor angka CMI rumah sakit berdasarkan data klaim.

---

Since the implementation of SJSN in 2014, BPJS Kesehatan has experienced various challenges in implementing JKN including service in hospital. The change in the payment system from fee for service to the DRG system also has an impact on hospitals. NHA data shows that in 2018, the costs spent on curative spending reached 69.1 percent (Rp 317.6 trillion) of total health spending. 59.2 percent or 271.8 trillion for hospital spending. The Case Mix Index (CMI) is a benchmark in comparing hospitals. However, in Indonesia the use of CMI has never been used by hospitals. BPJS Kesehatan has set a case mix index for 30 hospitals in 5 districts that are the target of testing the global budget calculation method in 2019. This study uses sample data for 2019-2020 with unit analysis categories based on province, type of hospital, and ownership. The ANOVA test was used to see the relationship between CMI and the region and type of hospital. Independent T-test was used to see the relationship between CMI and hospital ownership and a simple linear regression test to see CMI with the proportion of men, the proportion of women, the proportion of children, the proportion of productive, the proportion of elderly, the proportion of non-employees, the proportion of PBI APBD, the proportion of PBI APBN, the proportion of PBPU, the proportion of PPU, the proportion of class 1, the proportion of class 2, and the proportion of class 3. Furthermore, the multivariate test used multiple linear regression. The results showed that there was a decrease in the number of cases from 2019 to 2020. This was due to social restrictions, so that people tended to reduce access to health if it was not urgent. The highest CMI results are regional 1 for inpatient and regional 2 for outpatient, then for type A hospital, private ownership, the proportion of men, the proportion of the elderly in the inpatient and the productive proportion on the outpatient basis, the proportion of Non-Workers in the inpatient and the proportion of PBPU on outpatients, and the proportion of class 1 on inpatients and the proportions of class 3 on outpatients. The 2019 inpatient Case Mix Index value relates to regional, type of hospital, ownership, proportion of children, proportion of productive, proportion of elderly, proportion of BP, proportion of PBI APBN, proportion of PBI APBD, proportion of PBPU, and proportion of class 1. Case Mix Index value Hospitalization in 2020 is related to regional, type of hospital, ownership, proportion of men, proportion of women, proportion of children, the proportion of productive, proportion of elderly, proportion of BP, proportion of PBI APBN, proportion of class 1, and proportion of class 3. Case Mix value The 2019 outpatient index relates to the type of hospital, ownership, proportion of men, proportion of women, proportion of children, proportion of PBI APBN, proportion of PBI APBD, proportion of PBPU, proportion of class 1, and proportion of class 3. Outpatient Case Mix Index value the year 2020 relates to the type of hospital, ownership, proportion of men, proportion of women, proportion of children, proportion of PBI APBN, proportion of PBI APBD, proportion of PBPU, proportion of class 1, and proportion of class 3. Based on this research, it is expected that the government can accelerate the distribution of health services to reduce disparities in access to health services, and BPJS Kesehatan can monitor hospital CMI figures based on claim data."

"Target ambisius Pemerintah Indonesia, seperti tercermin dalam peta jalan Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk mencakup kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi semua penduduk Indonesia di tahun 2019. Salah satu kendala perbaikan indikator kesehatan adalah terbatasnya akses pada pelayanan kesehatan. Kepesertaan Bidan Praktek Swasta (BPS) pada program JKN di Kota Salatiga masih kurang, dimana hanya 7 BPS (22%) yang telah berjejaring dengan BPJS Kesehatan dari 32 BPS yang ada di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor yang berhubungan dengan keputusan BPS menjadi jejaring BPJS Kesehatan pada program JKN di Kota Salatiga. Desain penelitian kualitatif ini menggunakan informan pada BPS yang sudah menjadi jejaring dan belum menjadi jejaring. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Oktober 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan BPS menjadi jejaring dipengaruhi oleh aspek pengalaman dimana sebagian besar adalah pensiunan bidan di Puskesmas. Sementara BPS bukan jejaring mayoritas masih aktif bekerja di Puskesmas dan tidak mempunyai sisa waktu untuk praktek swasta. Besarnya imbalan yang didapat perlu disesuaikan serta penyederhanaan alur klaim paling tidak seperti pada era Jaminan Persalinan. BPS belum menjadi jejaring tidak merasa dirugikan bila kunjungan pasien menurun mengingat telah ada tambahan dana jasa pelayanan dari JKN di instansinya bekerja. Perlu ditinjau kembali mekanisme kerjasama antara BPS dan BPJS Kesehatan serta upaya sosialisasi dengan tujuan persuasif yang mengajak BPS menjadi jejaring dalam program JKN.

---

Ambitious target of the Indonesian government, as stated in the roadmap of National Social Security System, aims to provide universal coverage to all Indonesians by 2019. One of the main obstacles to improve health development is the limited access to health services. Private midwives participants in the JKN program in Salatiga is still insufficient, only 7 out of the 32 private midwives (22%) have been included in the BPJS Health network. This study aims to understand the issues in private midwives participancy in JKN program in Salatiga. Qualitative approach is used with case study using informan of private midewives networked, as well as private midwives that are not yet networked with BPJS Kesehatan. The study was conducted from February to October 2017. The research indicated that decisions of Private Midwives successfully networked with BPJS Health is heavily influenced by years of experience, where the majority of private midwives networked is are retired. Meanwhile, the non-network private midwives are still actively working in primary health care, and not time left for private practice. Another aspect is that the amount of rewards earned is deemed insufficient and the flow of claims is more complicated when compared with Jampersal. Private midwives not in the network have yet to feel the loss with the decrease in patient visits since their offices already receive additional funding services from JKN. A review of the mechanism of cooperation between private midwives and BPJS Health is necessary, as well as socialization of benefits to the private midwives not yet included."

"Jaminan kesehatan merupakan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 19 UU No. 39 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Kesehatan di Indonesia saat ini dilaksanakan melalui program Jaminan kesehatan Nasional (JKN), yang diselenggarakan oleh BJPS Kesehatan. Sesuai dengan amanat resolusi World Health Assembly ke-58 tahun 2005, WHO bersama negara-negara di dunia berkomitmen untuk mewujudkan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk melalui suatu sistem pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan, yakni Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah menargetkan seluruh penduduk menjadi peserta JKN pada 2019 namun kenyataannya pada Januari 2019 hanya 216.152.549 jiwa atau 81% penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui apakah penyelenggaraan program JKN oleh BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan prinsip UHC. Selain itu, Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana penduduk yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh manfaat JKN. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif–analitis. Penelitian ini menggunakan kajian mendalam terhadap UU SJSN, UU BPJS, Perpres Program JKN, dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Jaminan Kesehatan, serta dokumen WHO.

---

Social health Security is citizen’s right according to Article 28H section (3) of Constitution of Republic of Indonesia 1945, Article 34 section (2) Constitution of Republic of Republic of Indonesia 1945, Article 19 on Law Number 39 of 2009, and Article 18 on Law Number 40 of 2004. Social Health Security in Indonesia implemented through programme National Health Insurance System (JKN), which is held by Social Health Insurance Administration Organization (BPJS Kesehatan). According to resolution Fifty- Eight World Health Assembly 2005, WHO and all countries committed to guarantee access to health service for all people through sustainable health-financing system, which is Universal health Coverage (UHC). Government targeted all people registered to national social health insurance due to 2019 but until January 2019 only 216.152.549 people or 81% of citizens have national health insurance. This study aims to analyze the implementation of JKN held by BPJS Kesehatan based on UHC principles and to know how citizens who is not registered able to get access to health security. This study using juridical-normative research and descriptive data analysis. This study also using depth review towards laws of social health security and documents of WHO."

"Kondisi Pemerintahan di Indonesia saat ini berada dalam tahap pengembangan menuju implementasi e-government yang lebih baik. Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah seperti membuat berbagai layanan konvensional menjadi berbentuk digital, salah satunya adalah EDABU. EDABU adalah sistem informasi berupa website yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan khusus untuk Badan Usaha. Supaya sistem tersebut dapat diimplementasikan secara optimal, perlu dilakukan analisis untuk melihat kesiapan penerimaan teknologi dari pengguna EDABU. Penelitian ini menggunakan penggabungan teori Technology acceptance model (TAM) menurut Davis et al (1989) dan dilengkapi oleh teori TAM menurut Shin (2007). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan analisis mix metode, dengan pendekatan positifis. Hasil penelitian dari 5 hipotesis seluruhnya diterima. Hipotesis tersebut antara lain: (1) Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) berpengaruh terhadap Niat Perilaku (Behavioral Intention); (2) Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use) berpengaruh terhadap Niat Perilaku (Behavioral Intention); (3) Persepsi ketersediaan layanan (Perceived of Availability) berpengaruh terhadap Niat Perilaku (Behavioral Intention); (4) Sikap Terhadap Perilaku (Attitude towards behavior) berpengaruh terhadap Niat Perilaku (Behavioral Intention), dan (5) Niat Perilaku (Behavioral Intention) berpengaruh terhadap Perilaku (Behavioral). namun masih banyak saran untuk BPJS Kesehatan untuk meningkatkan EDABU agar seluruh user perusahaan dapat menggunakannya.

---

The Government conditions in Indonesia are currently in the development phase heading to better e-Government implementation. It can be seen from the governments efforts to change various conventional services into digital forms such as EDABU. EDABU is a website information system issued by BPJS Kesehatan specialized for the business entity. In order to optimally implemented the system, therefore the analysis needs to be conducted to see the readiness of the technology acceptance of EDABU users. This research uses a combination of Technology acceptance model (TAM) theory, according to Davis et al (1989) and is complemented by TAM theory, according to Shin (2007). This research is a quantitative research using a mix of analysis methods, with positivity approaches. The research results of 5 hypotheses are entirely acceptable. The hypotheses are 1) Perceived Usefulness has an effect behavioural Intention; 2) Perceived Ease Of Use has an effect Behavioral Intention; 3) Perceived of Availability has an effect behavioural Intention; 4) Attitude towards behaviour has an effect behavioural Intention, and 5) Behavioral Intention has an effect Behavioral. But there are still many suggestions for BPJS Kesehatan to improve EDABU so that all Business Entity can use it."

"Penelitian ini membahas penyebab tingginya rasio rujukan non spesialis pasien peserta JKN di Puskesmas melalui analisis input dan proses pelayanan serta rujukan pasien di Puskesmas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sampel penelitian dari Puskesmas yang memiliki RRNS rata-rata> 5% selama Januari-Agustus 2018. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan observasi. Input dalam penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Keuangan (SDK), ketersediaan sarana, prasarana alat kesehatan dan obat-obatan serta pedoman. Proses dalam penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RRNS yang tinggi dipengaruhi oleh masalah pada proses input data rujukan yang tidak terspesialisasi. Peneliti memberikan rekomendasi kepada BPJS Kesehatan untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta dan penyedia layanan kesehatan, serta rekomendasi kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan obat-obatan.

---

This study discusses the causes of the high ratio of non-specialist referral of JKN participant patients at the Puskesmas through analysis of input and service processes as well as patient referrals at the Puskesmas. The study used a qualitative approach with research samples from Puskesmas which had an average RRNS of> 5% during January-August 2018. Data collection techniques were in-depth interviews and observations. Inputs in this research are Human Resources (HR), Financial Resources (SDK), availability of facilities, infrastructure for medical devices and medicines and guidelines. The process in this research is planning, implementing, monitoring and evaluating. The results showed that the high RRNS was influenced by problems in the unspecialized reference data input process. Researchers provide recommendations to BPJS Kesehatan to further improve the understanding of participants and health service providers, as well as recommendations to the Health Office and Puskesmas to further improve coordination in planning the needs of Human Resources (HR), infrastructure and medicines."

"Penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran kepatuhan peserta PRB BPJS Kesehatan Jakarta Selatan dalam meminum obat PRB dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Pengumpulan data dilakukan di 2 apotek penyelenggara pelayanan PRB terbesar se-Jakarta Selatan dengan menggunakan instrumen kuesioner. Hasil analisis dari 100 responden penelitian didapatkan proporsi kepatuhan peserta PRB BPJS Kesehatan Jakarta Selatan dalam meminum obat PRB sebesar 39%. Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan chi square, didapatkan hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan peserta PRB BPJS Kesehatan Jakarta Selatan terkait penyakit dan aturan pengobatan (p value < 0,01; OR = 23,296), motivasi (p value < 0,01; OR = 13,940), dan dukungan sosial (p value = 0,033; OR = 2,843) dengan kepatuhan dalam meminum obat PRB. Sedangkan variabel jenis kelamin, umur, diagnosis penyakit, ketersediaan obat, dan jumlah jenis obat tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan peserta dalam meminum obat PRB.

---

The purpose of this study is to get the overview and examine the associated factors about the adherence of Referral Program (PRB) BPJS Kesehatan Jakarta Selatan Participants on taking PRB medicines. This is a quantitative research with cross sectional study design. The data was collected in the 2 drugstores that provide the largest Referral Program (PRB) services in South Jakarta using the questionnaire. The result from 100 respondents showed the number of Referral Program (PRB) BPJS Kesehatan Jakarta Selatan Participants complience is 39% and revealed a significant association between knowledge of the disease and medication regiment (p value < 0,01; OR = 23,296), motivation (p value < 0,01; OR = 13,940), and social support (p value = 0,033; OR = 2,843) with the complience of taking medicines. For variable sex, age, diagnosis of the disease, drug availability, and number of drugs are not associated with the the adherence of taking medicines."

"Hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskular paling umum dan terbanyak serta menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia setiap tahunnya. Obat-obatan antihipertensi terdiri dari banyak golongan dengan mekanisme kerja yang berbeda-beda. Sehingga, perlu diperhatikan ketepatan peresepan dan interaksi obat yang mungkin terjadi antara obat-obatan tersebut jika digunakan secara bersamaan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui prevalensi penyakit hipertensi berdasarkan usia dan jenis kelamin, ketepatan obat pada resep, dan pola peresepan obat antihipertensi pada pasien PRB hipertensi di Apotek Kimia Farma Kemanggisan Raya. Evaluasi penggunaan obat antihipertensi dilakukan dengan mengolah data resep pasien BPJS periode Oktober 2022 kemudian dilakukan pengelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Selanjutnya menganalisis ketepatan peresepan obat berdasarkan algoritma terapi hipertensi JNC 7 dan JNC 8. Prevalensi penyakit hipertensi pada laki-laki sebanyak 63 orang dan perempuan 64 orang. Sedangkan berdasarkan usia, prevalensi tertinggi terjadi pada usia ≥ 65 tahun yaitu sebanyak 62 pasien atau setara 48,82% dari total 127 pasien terdiagnosa hipertensi. Peresepan obat pada pasien PRB hipertensi di Apotek Kimia Farma Kemanggisan Raya sudah tepat sesuai dengan algoritma terapi JNC 7 dan JNC 8. Pola penggunaan obat pada pasien hipertensi sebagian besar menggunakan kombinasi dua dan tiga obat terutama kombinasi antara golongan CCB – ARB – dan β-Blockers.

---

Hypertension is one of the most common cardiovascular diseases and the number one cause of death in the world every year. Antihypertensive drugs consist of many classes with different mechanisms of action. Thus, it is necessary to pay attention to the accuracy of prescribing and drug interactions that may occur between these drugs if used simultaneously. The purpose of this study was to determine the prevalence of hypertension based on age and gender, the accuracy of the prescription, and the pattern of prescribing antihypertensive drugs in hypertensive PRB patients at the Kimia Farma Pharmacy Kemanggisan Raya. Evaluation of the use of antihypertensive drugs was carried out by processing BPJS patient prescription data for the October 2022 period and then grouping them based on age and gender. Then analyzed the accuracy of drug prescribing based on the JNC 7 and JNC 8 hypertension therapy algorithms. The prevalence of hypertension in men was 63 people and 64 women. Meanwhile, based on age, the highest prevalence occurred at age ≥ 65 years, namely 62 patients or equivalent to 48.82% of a total of 127 patients diagnosed with hypertension. Prescription of drugs in hypertensive PRB patients at Kimia Farma Kemanggisan Raya Pharmacy is appropriate according to the JNC 7 and JNC 8 therapy algorithms. The pattern of drug use in hypertensive patients mostly uses a combination of two and three drugs, especially combinations of CCB - ARB - and β-Blockers groups."

"Pemerintah Indonesia menyarankan menggunakan katalog elektronik (e-katalog) menjadi media pengadaan pada masa pandemi Covid-19, tidak terkecuali Kementerian Kesehatan. Namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan e-katalog. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan penerapan e-procurement melalui katalog elektronik di Kementerian Kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan kerangka TOE (Technological-Organizational-Environmental) sebagai kerangka teori untuk menggambarkan tantangan penerapan e-katalog. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada 11 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketiga aspek tantangan tersebut, tantangan organisasional yang paling berat dan sulit diatasi karena hal tersebut dapat memicu permasalahan baru, seperti masalah teknis pada aplikasi e-katalog. Kemudian, tantangan lingkungan yang cukup menantang karena prosedur pencantuman produk yang terlalu terbuka tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang matang. Sementara itu, tantangan teknologi dapat mengganggu proses pengadaan, namun bisa dengan mudah diminimalkan dengan solusi teknis.

---

The Indonesian government recommends using an electronic catalogue (e-catalogue) as a procurement method during the Covid-19 pandemic, and the Ministry of Health is no exception. However, there are still some problems that arise in implementing e-catalogue. This study aims to describe the challenges of implementing e-procurement through electronic catalogue at the Ministry of Health during the Covid-19 pandemic. This study uses the TOE framework (Technological-Organizational-Environmental) as theoretical framework to describe the challenges of implementing an e-catalog. This study applies a qualitative approach. Data collection techniques in this study are in-depth interviews with 11 informants and literature study. The results of this study indicate that based on these three aspects of challenges, organizational challenges are the most severe and difficult to overcome because they can trigger new problems, such as technical problems in e-catalog applications. Then, the environmental challenges are quite challenging because the product listing procedures are too open and not accompanied by a mature monitoring system. Meanwhile, technological challenges can disrupt the procurement process, but can be easily minimized with technical solutions."