Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berusaha melihat generasi muda dalam praktiknya. Praktik yang saya pilih adalah praktik kepengurusan Rohkris di SMAN 1 Depok. Praktik ini menjadi penting untuk diamati karena merupakan organisasi kerohanian di tengah sistem pendidikan sekular, serta statusnya yang ekstrakurikuler tetapi diwajibkan bagi siswa Kristen Protestan. Saya berfokus pada kepengurusan Rohkris serta melihatnya sebagai kerja. Dalam proses kerjanya, pengurus Rohkris merefleksikan posisi mereka di tengah relasi antar siswa, dengan sekolah, guru, alumni, maupun masa depan mereka. Refleksi ini berlanjut pada proses terbentuknya nilai kerja mereka yang, dengan pendefinisian kerja dan nilai kerja dari Graeber dan feminis Marxis yang tidak terbatas pada produktivitas. Proses pembentukan nilai kerja ini berkait erat dengan sistem pendidikan neoliberal yang juga dilihat sebagai proses, yang melahirkan proses pembentukan nilai kerja sebagai suatu respons lokal pengurus Rohkris.

---

This research seeks to see the younger generation in practice. The practice I chose is the practice of Rohkris management at SMAN 1 Depok. This practice is important to observe because it is a spiritual organization in the middle of a secular education system, and its status is extracurricular but required for Protestant Christian students. I focus on the management of Rohkris and see it as work. In the process of work, Rohkris administrators reflect on their position in the relationship between students, the school, teachers, alumni, and their future. This reflection continues the process of forming their work values, with Graeber and Marxist feminist definitions of work and work values that are not limited to productivity. This process of work value formation is closely related to the neoliberal education system which is also seen as a process, which gave birth to the process of work value formation as a local response of the Rohkris board."

"Penelitian ini berusaha melihat generasi muda dalam praktiknya. Praktik yang saya pilih adalah praktik kepengurusan Rohkris di SMAN 1 Depok. Praktik ini menjadi penting untuk diamati karena merupakan organisasi kerohanian di tengah sistem pendidikan sekular, serta statusnya yang ekstrakurikuler tetapi diwajibkan bagi siswa Kristen Protestan. Saya berfokus pada kepengurusan Rohkris serta melihatnya sebagai kerja. Dalam proses kerjanya, pengurus Rohkris merefleksikan posisi mereka di tengah relasi antar siswa, dengan sekolah, guru, alumni, maupun masa depan mereka. Refleksi ini berlanjut pada proses terbentuknya nilai kerja mereka yang, dengan pendefinisian kerja dan nilai kerja dari Graeber dan feminis Marxis yang tidak terbatas pada produktivitas. Proses pembentukan nilai kerja ini berkait erat dengan sistem pendidikan neoliberal yang juga dilihat sebagai proses, yang melahirkan proses pembentukan nilai kerja sebagai suatu respons lokal pengurus Rohkris.

---

This research seeks to see the younger generation in practice. The practice I chose is the practice of Rohkris management at SMAN 1 Depok. This practice is important to observe because it is a spiritual organization in the middle of a secular education system, and its status is extracurricular but required for Protestant Christian students. I focus on the management of Rohkris and see it as work. In the process of work, Rohkris administrators reflect on their position in the relationship between students, the school, teachers, alumni, and their future. This reflection continues the process of forming their work values, with Graeber and Marxist feminist definitions of work and work values that are not limited to productivity. This process of work value formation is closely related to the neoliberal education system which is also seen as a process, which gave birth to the process of work value formation as a local response of the Rohkris board."

"Dalam rangka penyusunan skripsi ini, ada beberapa hal yang telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap masa Jah-masalah yang dihadapi dalam rangka kegiatan pengerahan tenaga kerja Indonesia ke luar neger1, baik yang dirasakan oleh pengusaha pengerah tenaga kerja maupun tenaga kerja yang dikerahkan, yaitu 1) bahwa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri sebagai salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan swasta untuk memperluas kesempatan kerja 2) bahwa pengusaha pengerah tenaga kerja yang melakukan kegiatan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri, tidak dapat sepenuhnya membantu usaha pemerintah tersebut, dikarenakan kemungkinan akan dihadapi olehnya 3) bahwa tenaga kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan tidak semmanya dapat dikerahkan ke luar negeri 4) bahwa ternyata masalah-masalah yang terjadi dapat menghambat kegiatan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri yang berarti menghambat usaha pemerintah dalam memperluas lapangan kerja, oleh karena itu melalui penelitian dan pengamatan, penulis berharap dapat mengetahui sebab-sebab tinbulnya masalah tersebut, agar dapat ditemukan dan diambil langkah untuk menanggulanginya. Dengan demkian usaha pengerahan tenaga kerja ke luar negeri benar-benar dapat berfungsi sebagai usaha untuk memberi kesempatan kerja bagi yang memerlukannya. Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah mempelajari hukum perburuhan, khususnya mengenai pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja, hukum perjanjian, perlindungan sosial dan hukum perdata Internasional. Data-data yang diperoleh untuk penulisan ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari penelitian lapangan memperlihatkan bahwa usaha pengerahan tenaga kerja ke luar negeri mengalami berbagai hambatan, oleh karena kurangnya pengertian dan kesadaran akan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, serta kurangnya informasi dan pengetahuan tentang situasi, kondisi dan hukum yang berlaku di tempat tenaga kerja bekerja. Selain itu peraturan-peraturan yang ada belum memberikan kepastian dan jaminan perlinndungan hukum yang cukup. Dengan demikian untuk peningkatannya diperlukan kesadaran dari semua pihak serta peran pemerintah."

"Tugas akhir ini berisi tentang rancangan proses seleksi dan pelatihan pada tenaga kerja wanita yang akan bekerja di sektor informal atau sektor rumah tangga pada jenis pekerjaan Penata Laksana Rumah Tangga/Pembantu Rumah Tangga, Pengasuh bayi, Pengasuh balita, Pengurus Orang tua/jompo di Arab Saudi yang ditempatkan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Rancangan yang dibuat itu didasarkan pada analisis terhadap kondisi tenaga kerja wanita dan kondisi pekerjaan di Arab Saudi. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa seleksi terhadap calon tenaga kerja wanita perlu dilakukan bertahap, dimulai dengan seleksi administrasi dan kesehatan serta wawancara terfokus untuk mengetahui kuat/tidaknya motivasi, kemampuan penyesuaian diri, sikap asertif dan kesadaran akan resiko yang mungkin dihadapi. Pelatihan bagi calon tenaga kerja wanita meliputi teori dan praktek ketrampilan mengurus rumah,memasak,mencuci disamping kemampuan komunikasi dalam bahasa Arab dan pemantapan sikap mental, pengetahuan norma/adat istiadat masyarakat Arab Saudi. Dengan disusunnya rancangan seleksi dan pelatihan bagi tenaga kerja wanita ke Arab Saudi ini diharapkan diperoleh tenaga kerja wanita yang memiliki kesiapan mental, ketrampilan, mampu berkomunikasi, sesuai dengan kondisi pekerjaan dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna, sehingga akan berdampak positif pada menurunnya akses negatif penempatan tenaga kerja wanita di Arab Saudi."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan struktur perilaku dan kinerja industri besar sedang dalam penyerapan tenaga kerja di IndonesiaMetode yang digunakan yaitu analisis kuantitatif deskriptif dan estimasi ekonometrika data panel. Analisis struktur perilaku dan kinerja industri dianalisis dengan data panel dengan hasil bahwa konsentrasi rasio empat perusahaan terbesar CR4 dan biaya input advertensi berpengaruh signifikan terhadap profit Kinerja industri juga dianalisis dengan data panel yang menunjukkan bahwa profit upah tenaga kerja riil teknologi dan output berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.Koefisien variabel profit 0 05 teknologi 0 04 dan output 0 09 yang bermakna kenaikan satu persen porsi profit atau teknologi atau output akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja sedangkan variabel upah tenaga kerja riil 0 27 yang bermakna jika terjadi kenaikan upah riil sebesar 1 juta maka akan tingkat penyerapan tenaga kerja akan turun.

---

The focus of this study aims to determine the development of the structure conduct and performance of large and medium industry are employment in Indonesia.

This study used quantitative descriptive methods and econometric of panel data. Analysis of the structure conduct and performance of large and medium industry were analyzed by profit approach with econometric model of the panel which shows that the concentration ratio of the four biggest companies CR4 and input cost advetise significantly influence the profit. Industry performance is also analyzed with panel data showing that profit real wages of labor technology and output have a significant effect on employment in Indonesia.

The coefficient of profit is 0 05 technology is 0 04 and output is 0 09 which indicate if increase 1 percent of the portion profit technology or output will increase the employment rate while the coefficient of wages 0 27 indicate increase 1 million of the portion real wages the employment rate will reduce."

"The labor contract act of Japan , enacted in November 28, 2007 and effective from March 1, 2008 sets forth rules on basic rights and obligations in relation to labor contracts...."

"Keterbatasan lahan permukiman dan pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta mendorong adanya penyediaan rumah melalui pembangunan hunian vertikal. Pemerintah menjanjikan pembangunan rumah susun, rumah sakit, dan bus khusus untuk kaum buruh dan pekerja. Kementerian Perumahan Rakyat bekerja sama dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) berencana membangun rusunawa di lingkungan PT. KBN yang ditujukan khusus untuk buruh. Harga sewa yang ditetapkan nantinya diharapkan sesuai dengan kemampuan buruh selaku calon penghuni. Kemampuan dapat ditinjau dari kemampuan membayar secara rasional dalam membayar biaya sewa tempat tinggalnya selama ini (Abillity to Pay-ATP) maupun kemampuan berdasarkan persepsi kelompok sasaran penghuni rusunawa (Willingness to Pay-WTP). Penelitian ini mencoba mengestimasi nilai ATP dan WTP buruh terhadap sewa rusunawa, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP dan nilai WTP dan mengkaji faktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa. Metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai ATP adalah menggunakan analisis statistik deskriptif, sedangkan estimasi nilai WTP dengan menggunakan Contingent Valuation Method (CVM). Untuk memperoleh faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP dan WTP digunakan metode analisis regresi linier berganda. Sedangkan untuk memperoleh faktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa digunakan metode analisis regresi logit. Berdasarkan hasil perhitungan nilai ATP dan WTP buruh terhadap sewa rusunawa, diperoleh nilai ATP sebesar Rp. 335.050 per bulan dan nilai WTP sebesar Rp. 287.654 per bulan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP buruh terhadap sewa rusunawa adalah jumlah tanggungan dan pendapatan per bulan. Faktorfaktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa adalah lama tinggal buruh di tempat tinggal saat ini. Besarnya nilai WTP buruh terhadap sewa rusunawa dipengaruhi oleh jumlah tanggungan, pendapatan per bulan, dan jarak tempat tinggal ke tempat kerja.

---

Limited area settlement and population growth in DKI Jakarta Province stimulate the development of vertical housing. Government pledge to develop vertical housing (flats), hospital, and transportation particularly for workers (labor). Ministry of Housing cooperate with PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) planned to develop rent vertical housing for labor in PT. KBN area. The fix rental cost is expected appropriate with worker's ability as prospective resident. Ability can be reviewed from ability to pay of current rental cost (Ability to Pay) nor ability based on perceptions of vertical housing target group (Willingness to Pay).

The research is trying to estimate the ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing, to analyze influencing factors of ATP and WTP's value, and to analyze influencing factors of WTP's labor to pay rental cost of vertical housing. To estimate ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing is used descriptive statistics and Contingent Valuation Method (CVM). In analyzing influencing factors of ATP and WTP's value is used multiple regression analysis. Logit regression analysis is used to analyze influencing factors of WTP's labor to pay rental cost of vertical housing.

Based on estimation of ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing, the value of ATP is Rp. 335.050 per month and the value of WTP is Rp. 287.654 per month. By using multiple regression analysis, it concludes that influencing factor of ATP's value of labor to pay rental cost of vertical housing a WTre number of dependents and income. Some factors influencing the willingness to pay of labor to pay rent of vertical housing are length of stay in current residence. P's value of labor to pay rental cost of vertical housing are influenced by number of dependents, income, and distance from home to workplace."

"Penelitian ini menyoroti masalah ketenagakerjaan pada sektor industri di perkotaan. Pada umumnya di negara-negara sedang berkembang industrialisasi dikatakan belum berpengaruh positif terhadap situasi kesempatan kerja di pedesaan dan belum berhasil mengatasi masalah ke sempatan kerja di perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini telah diper hatikan peranan sektor informal maupun industri kecil sebagai katup pengaman dalam penciptaan kesempatan kerja maupun dan segi perkembang an ekonomi secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini justru untuk mem pelajari masalah ketenagakerjaan pada usaha kecil pada sektor informal di bidang industri kecil. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep "pattern variabels" yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Pada khusus nya pola "universalism" dan "particularism" serta pola "specifity" dan "diffuseness" yang digunakan. Pola "universalism" dan "particulatism" menyangkut jenis tenaga kerja, dengan kata lain pola "universalism" berciri tidak adanya ikatan daerah, atau ikatan daerah sebagai standar penerimaan tenaga kerja, dan pola "particularism" berciri adanya ikatan darah atau ikatan daerah. Sedangkan pola "specifity" dan "diffuseness" menyangkut hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja di perusahaan nya, dengan kata lain pola "specifity" berciri adanya keterbatasan hu bungan pengusaha dan pekerja di luar kewajiban pekerjaan, dan pola "diffuseness" berdiri tidak adanya keterbatasan semacam itu. Di sini perhatian disoroti pada perusahaan di bidang usaha tempe dan usaha tahu, karena kedua usaha tersebut ada di mana-mana di pulau Jawa dan termasuk dalam usaha kecil. Sementara itu metodologi yang digunakan adalah i) pengumpnlan data kuantitatif, dengan disusun daftar populasi, dipilih sampel dengan Simple Random Sampling Techni que, dilakukan wawancara sistematis, dan dianalisis berdasarkan sta tistik non-parametrik, dan ii) pengumpulan data kualitatif melalui pengumpulan data sekunder, pengamatan, dan wawancara non-sistematis. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah skala unit usaha berhubungan dengan jenis tenaga kerja, tetapi tidak berhubungan dengan hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja. Pada usaha tahu, unit usaha berskala besar cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala kecil cenderung berpola "particularism". Sebaliknya pada usaha tempe unit usaha berskala kecil cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala besar cenderung berpola "particularism". Per bedaan ini mungkin disebabkan kecilnya perbedaan skala unit usaha pada usaha tempe dan adanya sistem setoran yang dapat mengerjakan pekerja tanpa membayar upah pada usaba tempe. Sedangkan huhungan sosial antara pengusaha dan pekerja ternyata berhuhungan dengan tingkat pendidikan pengusaha. Pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi cenderung membantu pekerja dan melakukan banyak kegiatan yang tidak menyangkut pekerjaan. Sehiugga mungkin pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi menyadari hak dan kewajiban pekerja dan memperhatikan keadaan pekerja. Selain itu terdapat beberapa penemuan yang menarik, yaitu: i) terdapat pengelompokan menurut daerah asal, dan pengusaha yang ber asal dari luar Jakarta cenderung menganggap kehidupan di Jakarta hanya sementara dan ingin kembali lagi ke desa. ii) pengusaha tempe maupun pengusaha tahu pada umumnya mendapat keterampilan melalui pengalaman kerja di Jakarta. Kebanyakan mereka mempunyai pengalaman kerja sebagai pekerja selama beberapa tahun di Jakarta sambil belajar keterampilan, dan akhirnya mandiri dan memiliki usaha sendiri. iii) pekerja pada usaha tempe dan pada usaha tahu secara keseluruhan 45 % pekerja keluarga, 13 % pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha, dan 42 % pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah dengan pengusaha. Pada umumnya proporsi pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha lebih tinggi pada usaha tempe, dan proporsi pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah lebih tinggi pada usaha tahu. iv) keadaan ekonomi cukup berbeda antara usaha tempe dan usaha tahu karena ciri-ciri hasil produk yang dimilikinya. Diferensiasi skala unit usaba dan segi tenaga kerja, jumlah produksi, jumlah keuntungan, dan modal lebih besar pacto usaha tahu. v) sebagian besar pengusaha tempe maupun pengusaha tahu mempunyai rasa puas yang positif terhadap usahanya, meskipun tidak menginginkan anak-anak mereka melanjutkan usaha bapaknya dan mengharapkan anak-anak mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik dan lebih terhormat, seperti ABRI, pegawai negeri dan guru."

"Seeking to offer a balanced perspective to gender inequality and the division of household labor among middle-class,working married men and women in Japan and Indonesia, this paper examines the effects of individual-levelcharacteristics (relative income, working hours, gender ideology) as well as the country-level factors (e.g. GEM:Gender Empowerment Measure) on the dynamics of housework distribution between spouses in both countries.Statistical analyses show a number of significant correlations between these variables, among which gender ideologyseems to be of particular importance. Perhaps the most enlightening finding of all is that despite their lower GEM rankcompared to Japan, the Indonesian respondents have relatively egalitarian division of labor in their households. Thisfinding provides a new insight that GEM, which emphasizes the political economy aspects of a country, may not besufficient to capture gender disparities without considering other socio-cultural factors in the complexity of day-to-dayactual division of housework.Makalah ini mengkaji dampak-dampak yang ditimbulkan oleh ciri-ciri pada level individu (jumlah pendapatan rata-rata,jam kerja, pandangan tentang gender) dan juga faktor-faktor pada level negara (seperti GEM atau UkuranPemberdayaan Gender) terhadap dinamika pembagian pekerjaan rumah tangga di antara suami dan istri di keduanegara. Makalah ini bertujuan untuk menawarkan sudut pandang yang berimbang mengenai ketidaksetaraan gender danpembagian pekerjaan rumah tangga di antara laki-laki dan perempuan kelas menengah di Jepang dan Indonesia yangtelah menikah dan memiliki pekerjaan. Analisis statistik menunjukkan adanya sejumlah korelasi yang kuat di antaravariabel-variabel ini, dengan pandangan tentang gender sebagai variabel yang terlihat cukup signifikan. Temuan yangmungkin paling mencerahkan adalah bahwa ternyata responden Indonesia menerapkan sistem pembagian kerja yanglebih merata di dalam rumah tangga mereka, sekalipun menunjukkan skor GEM yang lebih rendah daripada orangJepang. Temuan ini membuka wawasan baru bahwa GEM, yang cenderung menekankan pada aspek-aspek politik danekonomi suatu negara, mungkin kurang memadai untuk mengukur kesenjangan gender karena tidak memerhatikanfaktor-faktor sosial budaya lain yang terkandung di dalam kompleksitas pembagian pekerjaan rumah tangga sehari-hari."