Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan tenaga kerja asing merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh berbagai perusahaan atau badan hukum di Indonesia sebagai bagian dalam menjalankan usaha mereka, terutama bagi perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memiliki peran signifikan dalam ekonomi Indonesia. Sarana tersebut disediakan oleh pemerintah dengan harapan akan terlaksana percepatan pembangunan nasional dan membantu jalannya usaha. Sehingga perlu dipahami terlebih dahulu mengenai berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta implementasi dan dampak atas penggunaan tenaga kerja asing tersebut. Skripsi ini akan menganalisis mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penggunaan tenaga kerja asing, terutama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan akan melihat data statistik atas penggunaan tenaga kerja asing tersebut secara keseluruhan di Indonesia dan pada beberapa perusahaan minyak dan gas bumi yang spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan karena Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang tinggi berkat populasinya, namun penggunaan tenaga kerja asing dapat menimbulkan masalah bagi para calon pekerja Indonesia, terutama di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga perlu dilihat secara hukum ketentuan yang mengatur serta implementasinya.

---

The use of foreign labor is one of the many tools that various companies or legal entities in Indonesia can use to conduct their businesses, particularly those that operate in upstream petroleum and natural gas activities, which play an important role in the Indonesian economy. The government provides these facilities in the aim that they would help accelerate national growth and corporate operations. As a result, it is critical to grasp the numerous statutory regulations governing the use of foreign workers in upstream petroleum and natural gas operations, as well as the execution and consequences of such usage. This thesis will examine the various laws and regulations that govern the employment of foreign workers, particularly in upstream oil and gas business operations, as well as statistical data on the utilization of foreign workers in Indonesia as a whole and in several specific oil and gas firms. As a result, this study will employ normative juridical methodologies. The research was carried out because Indonesia has a large human resource potential due to its population, but the use of foreign workers can cause problems for prospective Indonesian workers, particularly in upstream petroleum and natural gas business activities, so it is necessary to examine the legal provisions and their implementation."

"ABSTRAKAnalisa terhadap pelaksanaan yang ada, hubungan tenaga kerja asing dengan pengeraban dan pendayagunaan tenaga kerja Indonesia, dimana penulis menemukan permasalahan yaitu adanya kesulitan-kesulitan yang ditemui pengusaha perhotelan untuk pengindonesiaan tenaga kerja asing. Kesimpulan, bahwa tenaga kerja asing mutlak diperlukan di bidang industri perhotelan. Saran, perlunya suatu pengkajian pemberian keleluasaan bagi tenaga kerja asing pada hotel-hotel tertentu dengan jabatan tertentu."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap peningkatan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia periode 2010-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penggunaan delapan sektor yaitu pertanian, pertambangan, Industri, utility (listrik, gas, air), bangunan, perdagangan, angkutan, serta jasa lainnya. Analisis empiris dilakukan dengan regresi data panel untuk mengidentifikasi pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap peningkatan tenaga kerja asing. Hasil empiris menemukan bahwa aliran Foreign Direct Investment (FDI) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia.

---

This study analyzes the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on the increase in the entry of foreign labour in Indonesia for the period 2010-2018. This research is a quantitative study using eight sectors, namely agriculture, mining, industry, utilities (electricity, gas, water), buildings, trade, transportation, and other services. Empirical analysis was performed with panel data regression to identify the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on the increase in foreign workers. Empirical results found that the flow of Foreign Direct Investment (FDI) significantly influenced the increase in the entry of foreign labour in Indonesia.

"

"Skripsi ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan dan menjelaskan proses kebijakan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia tahun 2009-2011 sebagai upaya politik perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisa latar belakang, alasan-alasan, formasi kepentingan dan kondisi-kondisi yang mendorong Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia tersebut. Interdependensi ketenagakerjaan lintas-negara akibat migrasi global, proses pembuatan kebijakan (policy making process), serta konsep politik luar negeri dan diplomasi menjadi kerangka analitis yang digunakan dalam menganalisa fenomena politik perlindungan pekerja migran Indonesia yang dibahas dalam skripsi ini.

---

This thesis is a work of qualitative research that aimed and conducted to describe and explain the Government of Indonesia?s Placement Moratorium Policy of Indonesian Migrat Domestic Workers into Malaysia in 2009-2011 as an effort by Susilo Bambang Yudhoyono?s Governance to raise the protection for Indonesian Migrant Workers abroad. This reseach tries to identify and analyze the background, justification, formation of actors and interests, and conditions that pushed the Government of Susilo Bambang Yudhoyono to adopt and implement this policy. The concepts of policy-making processes, inter-state workforce?s interdependence as a result of global migration, the concept of foreign politics and diplomacy will be used as conceptual and analitical frameworks in order to analyze the phenomenon of this politics of Indonesian migrant workers? protection that prescribed in this research."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhiprobabilitas TKI Purna (Tenaga kerja Indonesia yang sudah kembali ke tanahair) yang membuka usaha untuk kembali menjadi TKI . Metode analisis datayang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi logit dan probit.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keinginan TKI purna yang membukausaha untuk kembali menjadi TKI dipengaruhi oleh faktor pendapatan,keuntungan, lamanya pengalaman bekerja di negara penempatan, investasiyang dilakukan serta asal negara penempatan. Negara penempatan TKI yangmemberikan pengaruh signifikans tersebu, adalah Arab Saudi, Korea Selatasedangkan Malaysia, Hongkong dan Taiwan tidak memberikan pengaruh yangsignifikans. Sedangkan faktor pernikahan dan jumlah pekerja yangdipekerjakan oleh TKI purna tidak memberikan pengaruh yang signifikanterhadap keinginan seorang TKI purna untuk kembali menjadi TKI.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the factors that influence the probability Full TKI(Indonesian Workers who have returned to their homeland), which attempts tore-open a migrant worker. The method of data analysis is descriptive analysisand logit and probit regression. The results showed that after the workersdesire to open a business to return to workers affected by the factors ofincome, gain, length of work experience placements in the country,investments made and the origin country of placement. Placement workersstate that gives effect tersebu significance, are Saudi Arabia, while the SouthKorean Malaysia, Hong Kong and Taiwan do not give effect significance.While the marriage factor and the number of workers employed by workersafter not give a significant effect on the desire of the workers to return after amigrant worker."

"Kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang cukup memprihatinkan menyebabkan arus migrasi warga Indonesia ke Malaysia semakin tinggi bahkan berlangsung sejak sebelum Malaysia merdeka. Salah satu daerah tujuan ke wilayah Sabah, Malaysia. Bermigrasinya orang Indonesia pada waktu lampau hanya sekedar melindasi batas antar koloni Belanda di Indonesia dan Inggris di Sabah sehingga tanpa adanya surat dan dokumen yang sah. Namun dalam perjalanan selanjutnya tidak demikian halnya dengan arus migrasi dalam kontek penempatan tenaga kerja setelah baik Indonesia maupun Malaysia merdeka yang tentu harus disertai dengan berbagai dokumen; passport, surat ijin kerja, surat ijin tinggal dan lain sebagainya. Sabah sebagai salah satu tujuan utama para pekerja Indonesia dinyatakan dengan jumlah pekerja Indonesia yang mencapai 450 ribu dan 100 ribu keturunan Indonesia yang tidak terdokumentasi. Problematika utama yang muncul kemudian adalah meningkatnya jumlah anak keturunan Indonesia yang mencapai 52 ribu yang terancam hidup tanpa dokumen kelahiran, kewarganegaraan, ketenagakerjaan dan dokumen tinggal yang menjadi isu krusial kedua negara (verryin termestic sensitive issue) yang berhubungan erat dengan Ketahanan Nasional Indonesia yang perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan problematika yang dihadapi oleh anak keturunan Indonesia dan merumuskan solusi penyelesaiannya. Penelitian ini dengan locus di Wilayah Negara Bagian Sabah, Malaysia dan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan metode wawancara / interview, observasi langsung di Wilayah Sabah Malaysia dengan menggambarkan secara jelas kondisi anak keturunan Indonesia yang berada di Sabah Malaysia. Penelitiannya tentang masalah - masalah status kewarganegaraannya, Aspek Berbagai Problematika Hak Asasi antara lain seperti Hak atas Status Kewarganegraan, Hak atasPendidikan, Hak Atas Kesehatan dan Hak atas Pekerjaan dan status kewarganegaraannya terhadap penguatan ketahanan nasional. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan dari anak keturunan Indonesia yang sudah menetap sejak sebelum Malaysia merdeka banyak yang tidak memiliki status kewarganegaraan (stateless) akibat dari kedatangannya tidak membawa dokumen yang sah dan sudah berakhir kontrak tidak mengurus dokumen lagi di Indonesia sehingga menjadi Penduduk Ilegal. Seharusnya merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menyediakan dan memperhatikan hak atas Kewarganegaraan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan untuk Anak Keturunan Indonesia yang bermasalah tersebut namun sampai saat ini belum maksimal sehingga perlu diperhatikan lagi agar mereka mendapatkan hak-haknya dengan layak.

---

Living conditions socio-economic community that is quite apprehensive cause migration flow Indonesian citizens was even more to Malaysia had taken place since before Malaysia declare their freedom. One of the areas is to the region Sabah, Malaysia. Migrated of Indonesian people in time past just crossing border between Dutch colony in Indonesia and the British in Sabah so without the letter and the document was illegal. Advanced on the way but this is not the case with migration flow in the context employment after both Indonesia and Malaysia freedom which is of course must be accompanied by various documents; passport, working permit, the living permit and others.

Sabah as one of the main purpose of the Indonesian workers declared with the number of Indonesian workers that reached 450 thousand and 100 thousand Indonesian descent who is not well-documented. Its problem arose after the offspring is as well as number of Indonesia, which reached 52 thousand that threatened live without documents birth, citizenship, employment and documents to crucial issues both countries (very intermestic sensitive issue) that is closely related to national defense supervisions also judgments that have to be paid attention. Thus research was meant to describe its problem faced by children and formulate Indonesia solution resolution.

This Research by their seat in locus Sabah State, and by using methods Malaysia descriptive analysis with the method interview, observed in the region Sabah Malaysia by describing clearly a seed of Indonesian children who are in Sabah Malaysia. His research on the problems status advancement, The human rights on its problem among others such as the right to Citizenship status, the right to Education, the right to Health and the right to Work and the status advancement to strengthening national defense.

The results of these studies indicate that nationality status of the children of Indonesia, which has been settled since before Malaysia freedom, many of them do not have nationality status (Stateless) as a result of his visit would not bring documents and had ended the contract documents no longer in Indonesia so that it would be illegal. Should be a Indonesian Government's obligation to prepare and pay attention, right to Citizenship, rights to work, the right to education, and the right to health for the Children of Indonesia who have problems but until now has not yet so it needs to be paid attention, in other to them to get their rights to qualify."

"Tenaga Kerja Asing (TKA) pada dasarnya adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Ketentuan mengenai Penggunaan TKA sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang menyebabkan turut adanya perubahan dalam prosedur penggunaan TKA di Indonesia. Meskipun pengaturan TKA sudah diatur dengan ketat, tetapi masih ada masalah yang timbul dikarenakan pemberi kerja memperkerjakan TKA dengan keterangan jangka waktu yang berbeda dalam pemenuhan syarat administratif penggunaan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan jangka waktu yang ada dalam perjanjian kerja yang digunakan. ITAS merupakan izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi kepada TKA untuk tinggal dan bekerja di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan ITAS menjadi penting untuk mengatur keberadaan TKA agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk memastikan perlindungan hukum bagi TKA. Masalah perbedaan jangka waktu dalam perjanjian kerja dan jangka waktu dalam ITAS berimplikasi pada kedudukan hukum dan hak-hak yang dimiliki oleh TKA, terutama saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Fokus utama penelitian ini adalah memahami regulasi yang mengatur izin tinggal terbatas, implikasi hukum bagi TKA, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian doktrinal digunakan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan peraturan pelaksanaannya. Kesimpulannya, keberlakuan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia sangat penting untuk memastikan legalitas dan keteraturan penggunaan TKA, sehingga kedudukan hukum TKA yang dapat diberikan perlindungan hukum hanyalah sebatas masa keberlakuan ITAS TKA. Akan tetapi, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas menetapkan dasar hukum yang dipakai sebagai acuan dalam penentuan jangka waktu bekerja TKA di Indonesia.

---

Foreign Workers are foreign citizens who hold visas to work in Indonesian territory. Provisions regarding the Use of Foreign Workers have changed occasionally, resulting in changes in procedures for using foreign workers in Indonesia. Even though the regulation of foreign workers has been strictly regulated, problems still arise because employers employ foreign workers with different periods in fulfilling the administrative requirements for using a Limited Stay Permit (ITAS) compared to the period in the work agreement. ITAS is a permit issued by the Directorate General of Immigration to foreign workers to live and work in Indonesia for a certain period. ITAS is important to regulate the presence of TKA so that it complies with applicable legal provisions and to ensure legal protection for TKA. The problem of differences in the period of the work agreement and the period in the ITAS has implications for the legal position and rights of foreign workers, especially when there is a termination of employment before the end of the period agreed in the work agreement. The main focus of this research is to understand the regulations governing limited stay permits, the legal implications for foreign workers, and the challenges faced in their implementation. Doctrinal research methods are used to evaluate the existing legal framework, including Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers, and its implementing regulations. In conclusion, the implementation of limited stay permits is crucial to ensure the legality of foreign workers, therefore the legal status of foreign workers who can be given legal protection is only limited to the validity of ITAS. However, it is necessary to have regulations that firmly establish the legal basis used as a reference in determining the working period of foreign workers in Indonesia."

"Tenaga kerja asing (TKA) adalah orang asing yang bukan berasal dari Indonesia, tetapi melakukan kegiatan bekerja di wilayah Indonesia. Filosofi dasar penggunaan TKA adalah sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja lokal, serta perluasan kesempatan kerja, oleh karena itu investasi asing di Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di satu sisi keberadaan para TKA dibutuhkan untuk transfer skill and technology, tetapi disisi lain keberadaan para TKA membuat kemungkinan pelanggaran yang dilakukan semakin besar terlebih saat adanya kebijakan pembebasan visa. Alih-alih untuk meningkatkan devisa dari turis asing, TKA ternyata melakukan kegiatan bekerja. Hal tersebut dibuktikan dari banyaknya kasus pelanggaran TKA yang ditemui tidak memiliki izin bekerja. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, proses perizinan penggunaan TKA menjadi lebih disederhanakan. Tetapi, dalam pasal 33 pada peraturan tersebut disebutkan adanya koordinasi dalam pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Melalui koordinasi diharapkan pengawasan para TKA menjadi lebih optimal dan menekan kasus pelanggaran TKA yang terjadi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist, dan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Penelitian ini mengaitkan pelaksanaan koordinasi yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM dengan teori Skala Kebijakan Koordinasi oleh Les Metcalfe (1994). Hasil penelitian menunjukkan, koordinasi yang telah dibangun cukup kuat antar kementerian didukung dengan instrumen komunikasi yang digunakan dan keberadaan TIMPORA, tetapi program-program sinergitas yang dicanangkan oleh Menteri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia belum selesai dikembangkan sehingga menghambat dalam optimalisasi pengawasan dan masih besarnya ego sektoral yang ada di lingkungan kementerian.

---

Foreignworkers are foreignerswho are not from Indonesia, but carry out work activities in Indonesian territory. The basic philosophyofusing foreign workers is as a series of efforts to increase investment, transfer of technology and transfer of expertise to local workers, and expand employment opportunities, therefore foreign investment in Indonesia is entirely aimed at the welfare of the Indonesian people. On the one hand, the presence of foreign workers is needed to transfer skills and technology, but on the other hand the presence of foreign workers makes the possibility of violations committed even greater when there is a visa exemption policy. Instead of increasing foreign exchange from foreign tourists, the TKA turned out to do work activities. This is evidenced from the many cases of violations of foreign workers found not to have a work permit. Since the issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers, the licensing process for the use of TKA has become simplified. However, Article 33 of the regulation mentions coordination controlling. Controlling aims to maintain the sovereignty of the nation and state. Through coordination it is hoped that the supervision of TKA will become more optimal and reduce the cases of TKA violations that occur. The research approach used is a qualitative approach with a post-positivist paradigm, and data collection is done through in-depth interviews and literature studies. This research links the implementation of coordination that occurs in the Ministry of Manpower and the Ministry of Law and Human Rights with the theory of the Coordinating Policy Scale by Les Metcalfe (1994). The results showed that the coordination that had been built was quite strong between ministries supported by the communication instruments used and an exist of TIMPORA, but the synergy programs launched by the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia had not yet been developed so as to hamper the optimization of controlling and there is still a large of sectoral ego within the ministry."

"This research entitled Cirebon district`s Woman Workers worked in Saudi Arabia in 1983-1990. The beginning of 1983 is determined as the starting point of this researches. Since sending all Woman Workers officially to Saudi Arabia was coordinated by the government, it is effected the number of Woman Workers to Saudi Arabia, meanwhile in 1990 was become deadline of the research. When the Gulf War happened, it brought impact to the Indonesian`s Woman Workers included Cirebon district. The purpose of this research is to analyze the Cirebon`s Woman Workers have become workers in Saudi Arabia since 1983 - 1990 and explore the problems that emerged and faced by Cirebon`s. Therefore, which could be a useful input and information to the government for giving better attention to the fate of Woman Workers that working in informal sector overseas, in the Saudi Arabia in particular. The Cirebon district is known as one of producer of rice in northern shore of Java. Ironically, majority of its people are poor, it caused this district as one of the biggest source of Woman Workers is being sent to Saudi Arabia. Mostly, they are farmers. But, their activities in farming is less than before after implementation of intensification and modernization of farming sector. Especially, for the Woman Workers. The development program is purposed to increase the production quantity less attention to the social and economy impact. The plantation of International Rice (IR) and the use of huller machine have marginally the Woman Workers are dominant than men, particularly at the harvest time. But when the program implemented the Woman Workers were replaced by men. The limited skill and low education of the woman workers in Cirebon make them difficult to enroll the government and private institution, while the opportunity to work in the farming fields are also limited. The decision of Minister of Manpower No.149/Men/83 which make easier procedure of sending workers to Saudi Arabia without payment charges, is providing opportunities for their subsistence by going to Saudi Arabia particularly they are also Moslem in majority. So, the motive of Woman Workers from Cirebon to Saudi Arabia is not only for economic purpose but also for eschatological reasons. In fact, delivering Cirebon`s Woman Workers to work in Saudi Arabia is definitely different with hoped. According to them who work in Saudi Arabia, generally in informal sector. In this sector, their right and obligation is depended on the employer. Therefore, their position is vulnerable which at the end have created many problems in personally, family, and the neighborhood.

---

Penelitian ini berjudul Tenaga Kerja Wanita Kabupaten Cirebon Yang Bekerja di Arab Saudi Tahun 1983-1990. Tahun 1983 dijadikan batasan awal karena sejak saat itu pengiriman TKW ke Arab Saudi dilakukan secara resmi oleh pemerintah, yang berdampak pada peningkatan jumlah pengiriman TKW ke Arab Saudi, sedangkan tahun 1990 dijadikan batasan akhir penelitian ini karena pada tahun tersebut terjadi perang teluk yang kemudian berdampak pada TKW asal Indonesia, termasuk TKW asal Kabupaten Cirebon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tenaga kerja wanita Kabupaten Cirebon bekerja menjadi TKW di Arab Saudi pada tahun 1983-1990 dan memaparkan permasalahan-permasalahan yang muncul dan dialami oleh TKW asal Kabupaten Cirebon pada tahun tersebut, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah agar dapat lebih memperhatikan nasib TKW yang bekerja pada sektor Informal di luar negeri khususnya di Arab Saudi. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu penghasil beras di kawasan Pantura. Ironisnya, mayoritas penduduknya adalah miskin, akibatnya daerah ini merupakan salah satu kantong pengirim tenaga kerja ke Arab Saudi terbanyak dari kawasan Jawa Barat. Mata pencaharian penduduk daerah ini mayoritas adalah buruh tani. Namun aktivitas mereka pada bidang pertanian semakin tergeser setelah diterapkannya program intensifikasi dan modernisasi pertanian, terutama tenaga kerja wanita. Program peningkatan jumlah produksi secara kuantitatif ini kurang memperhatikan dampak sosial ekonomi. Penanaman bibit baru yang merupakan hasil penelitian berteknologi tinggi, dan penggunaan mesin huller ternyata telah memarjinalkan tenaga kerja wanita dari sektor pertanian. Sebelum penerapan program tersebut, aktivitas tenaga kerja wanita lebih dominan dibandingkan tenaga kerja laki-laki, terutama pada waktu panen dan pengolahan padi pasca panen. Namun setelah penerapan program tersebut, terutama penggunaan mesin huller, tenaga kerja wanita tidak lagi digunakan, dan digantikan oleh tenaga kerja laki-laki dan mesin. Terbatasnya keterampilan yang dimiliki dan rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja wanita Kabupaten Cirebon, menyebabkan mereka sulit memasuki lembaga-lembaga formal pemerintah maupun swasta. Sementara kesempatan tenaga kerja wanita bekerja di bidang pertanian terbatas. Adanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 149/Men/83 yang isinya mengatur tata cara pelaksanaan pengerahan tenaga kerja ke Arab Saudi, termasuk pembantu rumah tangga, dengan persyaratan yang mudah dan tanpa dipungut bayaran membuka kesempatan bagi wanita pedesaan Kabupaten Cirebon untuk dapat menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan subsistensinya (push-factor). Selain itu pergi ke Arab Saudi merupakan dambaan masyarakat Kabupaten Cirebon yang mayoritas beragama Islam (pull-factor). Oleh karenanya motivasi wanita Kabupaten Cirebon menjadi TKW ke Arab Saudi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor keyakinan agama yang bersifat eskatologis. Pengiriman tenaga kerja wanita ke Arab Saudi, kenyataannya jauh berbeda dengan apa yang diharapkan. Tenaga kerja wanita Kabupaten Cirebon yang bekerja di Arab Saudi, umumnya pada sektor informal. Pada sektor ini hak dan kewajiban TKW sepenuhnya tergantung majikan. Akibatnya posisi TKW lemah dalam hubungannya dengan majikan. Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai masalah yang tidak hanya berdampak pada individu TKW, juga keluarga dan masyarakat sekitarnya."