Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah instansi yang memiliki peran penting dalam menopang perekenomian bangsa. Maka keberadaan BUMN tersebut membutuhkan manusia-manusia yang tidak hanya mempunyai keunggulan dalam keahlian namun juga harrus memiliki integritas kebangsaan dan nasionalisme kemudian bisa membawa kemajuan BUMN untuk bangsa dan negara. Disinilah persoalan muncul. Di tengah negara fokus dalam pengembangan BUMN, kita dihadapkan pada potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT). AGHT yang paling laten adalah paham radikal (Radikalisme).Radikalisme adalah pandangan dan sikap yang menjustifikasi kekerasan dalam menarasikan kebencian terhadap negara. Orang yang memiliki pandangan radikal, mengganggap bahwa negara tidak sesuai dengan imajinasi keyakinannya, sehinga negara dianggap dzolim dan harus diperangi. Negara bagi kaum radikal harus mengikuti apa yang dipikirkannya meskipun menabrak nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Mereka tak mengenal tenggangrasa dan tepasilira alias intoleran.Pandangan yang demikian tersebut bisa mendorong tahapan selanjutnya yang membahayakan bukan hanya pada negara namun juga pada personal yakni terorisme. Radikalisme yang negatif tersebut bisa memproduksi terorisme yang merusak seluruh sendi kebangsaan. Pandangan Radikalisme yang berujung pada terorisme ini telah masuk ke lingkungan BUMN. viii Maka dibutuhkan peran intelijen, sebagai deteksi dini dan peringatan dini potensi penyebaran radikalisme tersebut. Harapannya, radikalisme tidak boleh masuk ke lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada gilirannya akan menghambat atau bahkan merusak BUMN itu sendiri.

---

State Owned Enterprise (BUMN) are agenies that have an important role in supporting the nation’s economy. So the existence of these SOEs requires human beings who not only have superiority in expertise but also must have national integrity and nationalism then be able to bring the progress of SOEs for the nation and state. This is where the problem arises. In the midst of a country focusing on the development of SOEs, we are faced with potential Threats, Distruption, Obstacles and Challenges (AGHT). The most latent AGHT is radicalism (Radicalism).

Radicalism is a new and attitude that justifies violence in narrating hatred against the state. People who have radical views, think that the state is not in accordance with the imagination of their beliefs, so the state is considered tyrannical and must be fought. The state for radicals must follow what they think event though it clashes with human and national values.

They do not know tolerance and tepasilira alias intolerance. Such a view can encourage the next stage which is dangerous not only to the state but also to individuals, namely terrorism. This negative radicalism can produce terrorism which destroys the whole nation. This view of radicalism that led to terrorism has entered the SOE environment. So the roel of intelligence is needed, as early detection and early warning of the potential spread of radicalism. The hope is that radicalism should not enteer the environment of State-Owned Enterprises (BUMN), which in turn will hinder or even damage the BUMNs themselves.

This research tries to describe the potential threat of radicalism in the BUMN environment, then stepas for early detection and early warning carried out by management in dealing with this radicalism. As well as the efforts made by the intteligence community with BUMN and other intelligence communities in dealing with this radicalism."

"Radikalisme saat ini menjadi salah satu masalah sosial yang menjadi perhatian dunia dan Indonesia. Radikalisme tidak hanya menyerang orang dewasa melainkan perempuan dan remaja di Indonesia. Pemerintah saat ini melakukan berbagai upaya untuk menekan pengaruh aliran radikal yang menyerang masyarakat terutama anak muda. Salah satu upaya jangka panjang yang dilakukan pemerintah penguatan pemahaman tentang Kebangsaan adalah melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Melalui metode pembelajaran yang sesuai diharapkan siswa dapat memahami Kebangsaan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa metode pembelajaran mempengaruhi pemahaman siswa mengenai Kebangsaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode pembelajaran yang bervariasi dianggap berhasil meningkatkan pemahanan siswa meskipun harus didukung dengan kegiatan lain di luar sekolah.

---

Radicalism today is one of the social problems that concerns the world and Indonesia. Radicalism attacks not only adults but women and adolescents in Indonesia. Currently, the government is making various efforts to suppress the influence of radical streams that attack society, especially young people. One of the long-term efforts the government has made to strengthen national understanding is through Pancasila Education and Citizenship. Through appropriate learning methods, students are expected to be able to understand nationality and apply it in everyday life. The method used in this study are descriptive qualitative research. The results of the study show that the method of learning affects students’ understanding of Nationalism. The conclusion of this study is that varied learning methods are considered to be successful in improving student retention despite having to be supported by other activities outside of school."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai fungsi tindakan antipersaingan BUMN, tindakan antipersaingan BUMN merupakan suatu fungsi yang dilaksanakan BUMN untuk mencapai tujuan khusus yang dibebankan kepada BUMN, yaitu terpenuhinya kepentingan umum yang terutama dan di samping itu juga untuk meraih peningkatan pendapatan Negara Indonesia. Penyalahgunaan tindakan antipersaingan BUMN mengganggu persaingan dan pelaku usaha sektor swasta. Namun, penegakan hukum persaingan usaha terhadap BUMN dengan perlakuan yang sama terhadap pelaku usaha sektor swasta lain dapat menghambat BUMN dalam memenuhi kepentingan umum. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam penegakan hukum persaingan usaha terhadap tindakan antipersaingan BUMN harus memperhatikan dua tujuan yang berbeda dari BUMN (kepentingan umum dan meraih keuntungan) dan pengarahan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar bertindak dari BUMN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the function of anticompetitive actions of SOE’s, SOEs’s anticompetitive action is a function that is implemented by SOEs to achieve specific objectives assigned to SOEs, that is the fulfillment of public interest especially and in addition also for increase Indonesia’s (state’s) income. Abuse of anticompetitive action SOE disrupt competition and private sector entrepreneurs. However, competition law enforcement against SOEs with the same treatment to other private sector entrepreneurs can inhibit SOEs to fulfill the public interest. The results of this study suggest that in competition law enforcement action against anticompetitive action by SOEs must consider two different objectives of the SOE (public interest and profit) and direct government policies that became the basis for the action of SOEs."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peranan Perpustakaan Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN sebagai Pusat Informasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peranan perpustakaan khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN sebagai pusat informasi dilakukan melalui layanan-layanan yang diberikan untuk penggunanya. Namun layanan-layanan tersebut belum berjalan dengan baik. Sebab terdapat masalah dalam melakukan implementasi peranan perpustakaan khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN seperti kinerja pustakawan yang belum maksimal, kebutuhan informasi yang banyak dan kekurangan pegawai sehingga implementasi dalam bentuk layanan-layanan perpustakaan belum bias berjalan dengan baik.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of Special Libraries Ministry of State Owned Enterprises SOEs Information Center. This research is a qualitative research by using method case studies and data collection in this research by interview and observations. The results showed that the role of special libraries Ministry of State Owned Enterprises SOEs as a center for information made through the services provided to users. However, these services have not been going well. Because there are problems in implementing the role of special libraries Ministry of State Owned Enterprises SOEs as librarian performance has not been up, needs a lot of information and a shortage of staff so that the implementation in the form of library service not able to meet the information needs of users."

"BUMN seharusnya memiliki holding company untuk menciptakan kemandirian dan bersaing di dunia internasional. Hal ini disebabkan kepemilikan Negara oleh Kementerian BUMN memiliki rentan benturan kepentingan terhadap pengurusan dan pengelolaannya. Melalui ini, BUMN menjadi kuat secara kelembagaan dan profesional dan Notaris untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model HoldingBUMN yang sesuai dengan karakteristik hukum di Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum dan kemandirian sebagai badan hukum serta menganalisis peranan Notaris dalam pembentukannya berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan.Tesis ini menggunakan bentuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yakni menelusuri asas-asas hukum kemudian dibuat interpretasi terhadap peraturan hukum umum kemudian menguji hasil interpretasi. Bentuk ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan membaca, mengutip, dan menganalisa yang berhubungan dengan objek penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, model HoldingBUMN yang sesuai adalah Persero, dimiliki penuh oleh Negara melalui penyertaan modal negara yang berasal bukan dari kekayaan negara, kegiatan usaha investasi, holding kombinasi, internal concentrated blockholder model, model tersentralisasi, dan model kontinental. Kedua, peranan Notaris adalah pembuatan akta autentik pendirian baru atau perubahan anggaran dasar, meneliti keabsahan penyelenggaraan RUPSLB dan memberikan penyuluhan hukum untuk mendukung BUMN memupuk keuntungan dan mewujudkan kemakmuran rakyat

---

State owned Enterprises should have a holding company to create independence and compete internationally because State ownership by the Ministry of SOEs has vulnerable conflict of interest. Through this, SOEs could be strong institutionally and professionally and Notary is ensuring orderliness, certainty, and legal protection which is in essence of truth and justice. This research aims to be able analyze the SOE holding model in accordance with the legal characteristics in Indonesia in realizing legal certainty and independent as entities and to analyze the role of Notary on its establishment based on theory and law.This thesis used the form of library research that is juridical normative, through tracing the principles of law and then made interpretation of rule of general law followed by examination of result of interpretation. This form is conducted to obtain the necessary data by reading, quoting, analyzing everything related to the object of research. The results showed First, the SOE Holding model is Persero, its capital is fully owned by the State through equity participation derived from separated state assets, investment activities, a combination holding, an internal concentrated blockholder, centralized model, and continental model. Secondly, the role of Notary is making of the authentic deed of new establishment or amendment of articles of association, examining validity of Extraordinary General Meeting and giving legal counseling to support SOEs on foster profits and realize the greatest prosperity of people of Indonesia."

"Keterlibatan BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada beberapa perkara korupsi mengindikasikan bahwa bukan hanya individu pengurusnya saja yang dapat melakukan korupsi, namun juga badan itu sendiri. Dengan demikian maka seharusnya pemberantasan korupsi juga dapat menjerat badan hukum publik tersebut sebagai korporasi. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, landasan penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada perkara korupsi; kedua, problematika pengaturan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik; dan ketiga, pengaturan ideal pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada perkara korupsi. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianlisis secara deskriptif-kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik memiliki landasan yang kuat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis; kedua, problematika pengaturan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik yang masih abstrak dan tidak implementatif; dan ketiga, pengaturan ideal dilakukan dengan merumuskan dan menegaskan BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik dalam konteks korporasi dengan sistem pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidaan yang khusus. Melakukan perbaikan terhadap pengaturan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara korupsi, pengetahuan yang baik aparat penegak hukum pertanggungjawaban pidana korporasi, serta kehendak politik kuat dari segenap elemen bangsa agar terhindar dari perbuatan korupsi merupakan saran dari penelitian ini

---

The involvement of BUMN and BUMD as public legal entities in several corruption cases indicates that not only individuals can commit corruption, but the body itself. Thus, corruption eradication should also be able to ensnare these public legal entities like corporations. This research will answer several problems around; first, the basis for implementing the criminal liability of BUMN and BUMD as public legal entities in corruption cases; second, regulatory issues in the application of criminal liability for BUMN and BUMD as public legal entities; and third, the ideal arrangement of criminal liability for BUMN and BUMD as public legal entities in corruption cases. This research is normative legal research with secondary data supported by primary data and is analyzed descriptively-qualitatively. The approach in this research is a conceptual, statutory, and comparative approach. The results of this study are; first, the application of criminal responsibility for BUMN and BUMD as public legal entities has a strong basis both philosophically, juridically, and sociologically; second, the problem of regulating criminal liability for BUMN and BUMD as public legal entities which are still abstract and unimplementable; and third, the ideal arrangement is executed by formulating and affirming BUMN and BUMD as public legal entities in the context of a corporation with a particular system of criminal liability, punishments, and sentencing. Making improvements to the regulation of corporate criminal liability concept in corruption cases, good knowledge of corporate criminal liability by law enforcement officials, and strong political will from all elements of the nation to avoid acts of corruption are the suggestions of this study"

"ABSTRAKDireksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dengan mengambil tindakantindakandan keputusan bisnis dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan.Berdasarkan doktrin business judgment rule, direksi dianggap tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan sebagai akibat keputusan yang diambil Direksi.Penulisan ini akan membahas terlebih dahulu mengenai kedudukan dan tanggungjawab direksi baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Danmemberi pemahaman lebih dalam tentang business judgment rule,baik itumenurut pengertian dan jenis pemngambilan keputusan berdasarkan businessjudgment rule. Penulisan ini juga akan menganalisis penerapan business udgmentrule kedalam kasus. Terdapat dua kasus yang akan dianalis, dimana waktukejadian /tempus nya berbeda. PT Merpati Nusantara Arilane terjadi pada tahun2013 sedangkan PT Mandiri (Persero) terjadi pada tahun 2003. Sehingga akanterdapat perbedaan peraturan dalam penerpan business judgment rule ini.

---

ABSTRACTDirectors in managing a company, while take actions and business decisions maycause losses to the Company. Under the Business Judgment Rule doctrine,directors are assumed no to be responsible for any losses of the Company due tobusiness decisions of the directors.The first research paper will discusses about the position and responsibilities ofDirectors of both the Laws and Regulations applicable. And provide analysis adeeper understanding of Business Judgment Rule, both the meaning and the typeof decision making by business judgment rule. The research paper also analyzethe application of business judgment rule doctrine into the case. There are twocases to be analyzed, where the time of occurrence (or tempus) is different. Theyare PT Merpati Nusantara Airlane (Persero) in 2013 while PT Mandiri Persero in2003. So there will be difference in the regulation applied of business judgmentrule."

"Penelitian ini di latarbelakangi oleh permasalahan atas perbedaan pengaturan terkait kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini BUMN yang berbentuk persero, yang ada pada pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perbedaan ini terkait dengan status kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik negara yang berbentuk persero, apakah termasuk dalam rezim keuangan negara ataukah sudah bertransformasi menjadi kekayaan badan usaha milik negara persero, penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui aspek yuridis transformasi status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN persero. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa status kekayaan BUMN persero setelah keluarnya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 48/Puu-xi/2013, yang mana dalam putusannya mengukuhkan status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap dinyatakan sebagai keuangan negara, penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan ditetapkan putusan konstitusi tersebut tidak lantas menghilangkan diskursus serta polemik yang terjadi dimasyrakat. dan yang menarik untuk dikaji adalah hadirnya PP Nomor 72 Tahun 2016, tentang penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara, sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2005 yang mana dalam pengaturan Pasal 2A ayat (3) mengatakan: "kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas bertrasformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas, bila dikaitkan dengan pengaturan pada Pasal 11 Undang-Undang BUMN yang pada intinya mengatakan bahwa untuk BUMN persero maka tunduk pada Undang-Undang perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. pengaturan kekayaan terkait dengan kekayaan persero terdapat garis jelas terkait pemisahan kekayaan pendiri dan kekayaan persero sebagai badan hukum mandiri, sebenarnya jika dilihat dari teori badan hukum, kekayaan negara yang dipisahkan pada badan hukum maka demi hukum sudah bukan lagi kekayaan negara tetapi sudah menjadi kekayaan badan hukum tersebut.

---

This research is motivated by the problem of differences in regulations related to state wealth separated from state-owned enterprises in this case state-owned enterprises, which are regulated by Law Number 17 of 2003 concerning state finances, Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies, this difference is related to the status of state assets separated in state-owned enterprises in the form of state-owned companies, whether included in the state financial regime or transformed into state-owned enterprise assets, research conducted with The aim is to determine the juridical aspects of the transformation of the legal status of state assets separated from state-owned enterprises.

In this study the method used is normative legal research, the results of the study indicate that the status of the state-owned enterprise's wealth after the issuance of the Constitutional Court ruling No. 48 / Puu-xi / 2013, which in its decision confirmed the legal status of state assets separated from SOEs still stated as financial state, this study concludes that the stipulation of the constitutional ruling does not necessarily eliminate the discourse and polemics that occur in the community. and what is interesting to study is the presence of Government Regulation Number 72 of 2016, concerning the participation and administration of state capital in state-owned enterprises, as amended from Law Number 44 of 2005 which in the regulation of Article 2A paragraph (3) says: "wealth the state as referred to in Article 2 paragraph (2) which is used as state capital participation in BUMN or limited liability company transformed into state shares / capital in BUMN or limited company, if it is related to the regulation in Article 11 of the BUMN Law which basically says that for BUMN the company is subject to the Limited Liability Company Law, namely Law Number 1 of 1995 as amended by Law Number 40 of 2007. The wealth arrangement is related to the wealth of the State, there is a clear line regarding the separation of the founding wealth and the assets of the Persero as an independent legal entity. actually when viewed from the theory of legal entities, state wealth is separated in legal entities, the law is no longer the property of the state, but by law it has become the property of the legal entity."

"Perluasan Cakupan Keuangan Negara yang terdapat didalam Pasal 2 huruf g dan i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebabkan BUMN termasuk kedalam lingkup keuangan negara. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 48/PUU-XI/2013 menguatkan ketentuan Pasal 2 huruf g dan i UU No. 17/2003. Tesis ini membahas mengenai bagaimana keterkaitan antara manajemen risiko yang diterapkan oleh BUMN dengan risiko kerugian keuangan negara, bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan hedging oleh BUMN di Indonesia sebagai manajemen risiko terhadap risiko kerugian Keuangan Negara dan bagaimana perlindungan hukum bagi BUMN yang melakukan transaksi hedging terhadap risiko kerugian keuangan negara dan beberapa doktrin mengenai keterkaitan kerugian BUMN dengan kerugian keuangan Negara. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini mengungkapkan bahwa belum adanya kepastian hukum secara normatif mengenai perlindungan hukum terhadap pelaksanaan transaksi Hedging dari risiko kerugian keuangan Negara.

---

State Financial Coverage Expansion contained in Article 2 letter g and i of Law No. 17 Year 2003 on State Finance causing SOEs included in the scope of state finances. The Constitutional Court in its Decision No. 48 / PUU-XI / 2013 strengthens the provisions of Article 2 letter g and i Law 17/2003.

This thesis describes how the relationship between risk management applied by the state with the risk of financial loss to the state, how the arrangements regarding the implementation of hedging by SOEs in Indonesia as a risk management against losses from State Treasury and how the legal protection of SOEs transactions hedging against the risk of financial loss state and some doctrine of the connection losses of state companies with financial losses of the State.

Research using normative juridical method revealed that the absence of normative legal certainty regarding the legal protection of the implementation of a hedging transaction risk of financial loss to the State."