Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Digitalisasi telah menjadi bagian integral dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), baik untuk mendukung sistem layanan administrasi internal maupun untuk memberikan layanan publik secara digital. Namun seiring dengan masifnya pemanfaatan TIK menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya adalah terjadinya insiden keamanan informasi. Meskipun telah dilakukan upaya teknis dan prosedural untuk menjaga dan meningkatkan keamanan sistem yang dikelola, masih ditemukan isu dari sisi sumber daya manusia, khususnya terkait kesadaran keamanan informasi pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Kominfo serta merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan model Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) dan Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) pada dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan 9 fokus area. Selain itu, dilakukan pembobotan derajat kepentingan dari setiap dimensi dan fokus area menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Pengambilan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring kepada pegawai Kominfo dengan random sampling dan dianalisis dengan pendekatan statistik deskriptif untuk menghitung nilai kesadaran keamanan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Kominfo secara keseluruhan berada kategori cukup. Masih terdapat fokus area yang masuk dalam kategori buruk, yaitu terkait manajemen password dan penggunaan internet pada dimensi perilaku. Berdasarkan hasil pengukuran, dilakukan pendalaman hasil kuesioner dan perumusan rekomendasi melalui wawancara. Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan langkah peningkatan kesadaran keamanan informasi pada perilaku pegawai terkait manajemen password dan penggunaan internet. Selain itu, diberikan juga rekomendasi fokus area kesadaran keamanan informasi yang perlu menjadi perhatian pada setiap unit kerja dan rekomendasi secara umum.

---

Digitalization has become an integral part of the tasks and functions of the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), both to support internal administrative service systems and to provide digital public services. However, the widespread use of Information and Communication Technology (ICT) has brought about various issues, including information security incidents. Despite technical and procedural efforts to maintain and enhance the security of the managed systems, issues related to human aspect, particularly the awareness of information security among employees, are still prevalent. This research aims to identify and measure the level of information security awareness among Kominfo employees and formulate recommendations based on the measurement results. The measurement is conducted using the Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) model and the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) across dimensions of knowledge, attitude, and behavior with nine focus areas. Furthermore, the importance weighting of each dimension and focus area is determined using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Data collection is done through online questionnaires distributed to Kominfo employees using random sampling, and it is analyzed using descriptive statistical approaches to calculate the information security awareness scores. The research results indicate that the overall level of information security awareness among Kominfo employees falls within the moderate category. However, there are still focus areas that fall into the poor category, particularly concerning password management and internet usage in the behavior dimension. Based on the measurement results, the analysis are conducted and recommendations are formulated through interviews. This study recommends to focus on the improvement of employees in the password management and internet usage behaviour. Additionally, recommendations are given to improve information security awareness for each work unit as well as general recommendations. "

"ABSTRAKBadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbang Kesehatan) adalah lembaga riset pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan. Sebagai lembaga riset pemerintah, Badan Litbang Kesehatan memiliki sejumlah aset informasi untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi banyak insiden keamanan informasi baik dari internal maupun eksternal seperti email phising, perusakan aplikasi, hilang dan rusaknya data akibat ketidaksengajaan, dan lain sebagainya yang mengancam kinerja organisasi. Ancaman-ancaman tersebut membahayakan dan menyebabkan kerugian bagi organisasi seperti kerugian finansial, hilangnya data, atau bahkan hilangnya kredibilitas organisasi.Keamanan informasi adalah upaya melindungi dan mengamankan aset informasi dari ancaman yang membahayakan aset informasi. Upaya perlindungan dan pengamanan aset informasi bukan hanya mengenai penjagaan infrastruktur dan perangkat keras serta perangkat lunak dari eksternal. Salah satu faktor pentingnya adalah faktor sumber daya manusia sebagai internal organisasi yang menjadi mata rantai paling lemah dalam sistem keamanan informasi sehingga kunci dari keamanan informasi adalah pada kesadaran dalam mengamankan informasi. Oleh karenanya, pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan keamanan informasi untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat di dalam organisasi.Penelitian dilakukan di Badan Litbang Kesehatan yang bertujuan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pada pegawai. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang mengukur dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan fokus area sesuai dengan kebutuhan di internal Badan Litbang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berada pada tingkat sedang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan tingkat kesadaran dari para pegawainya.

---

ABSTRACTNational Institute of Health Research and Development (NIHRD) is a government research institution under coordination of The Ministry of Health. As a government research institution, NIHRD has a number of information assets to support the duties and functions of organizations in research and development in the health sector. Over the past five years there have been many information security incidents at NIHRD from both internal and external, such as phishing e-mail, application and website destruction, data loss and damage due to accident, etc. that potentially threaten organizational performance. These threats can harm the organization such as financial loss, loss of data, or even loss of organizational credibility.Information security is an effort to protect and secure information assets from threats that can endanger information assets. Efforts to protect and safeguard an organization's information assets from threats are not only about safeguarding infrastructure, hardware and software from outside attacks. One important factor is the factor of human resources as an internal organization which is the weakest link in the information security system, so the key to information security is awareness in securing information. Therefore, measuring the level of information security awareness is very important in efforts to improve information security to be able to determine the right policy in the organization itself.This research will be conducted at NIHRD with the aim to measure the level of information security awareness for employees. Data collection was carried out using a questionnaire that would measure the dimensions of knowledge, attitudes, and behavior in respondents with a focus on information security areas in accordance with the internal needs of NIHRD. The result shows that information security awareness of NIHRD in the middle level. That is why NIHRD needs supervision and evaluation to improve awareness level of its employee."

"ABSTRAKBadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbang Kesehatan) adalah lembaga riset pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan. Sebagai lembaga riset pemerintah, Badan Litbang Kesehatan memiliki sejumlah aset informasi untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi banyak insiden keamanan informasi baik dari internal maupun eksternal seperti email phising, perusakan aplikasi, hilang dan rusaknya data akibat ketidaksengajaan, dan lain sebagainya yang mengancam kinerja organisasi. Ancaman-ancaman tersebut membahayakan dan menyebabkan kerugian bagi organisasi seperti kerugian finansial, hilangnya data, atau bahkan hilangnya kredibilitas organisasi.Keamanan informasi adalah upaya melindungi dan mengamankan aset informasi dari ancaman yang membahayakan aset informasi. Upaya perlindungan dan pengamanan aset informasi bukan hanya mengenai penjagaan infrastruktur dan perangkat keras serta perangkat lunak dari eksternal. Salah satu faktor pentingnya adalah faktor sumber daya manusia sebagai internal organisasi yang menjadi mata rantai paling lemah dalam sistem keamanan informasi sehingga kunci dari keamanan informasi adalah pada kesadaran dalam mengamankan informasi. Oleh karenanya, pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan keamanan informasi untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat di dalam organisasi.Penelitian dilakukan di Badan Litbang Kesehatan yang bertujuan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pada pegawai. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang mengukur dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan fokus area sesuai dengan kebutuhan di internal Badan Litbang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berada pada tingkat sedang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan tingkat

---

ABSTRACTNational Institute of Health Research and Development (NIHRD) is a government research institution under coordination of The Ministry of Health. As a government research institution, NIHRD has a number of information assets to support the duties and functions of organizations in research and development in the health sector. Over the past five years there have been many information security incidents at NIHRD from both internal and external, such as phishing e-mail, application and website destruction, data loss and damage due to accident, etc. that potentially threaten organizational performance. These threats can harm the organization such as financial loss, loss of data, or even loss of organizational credibility.Information security is an effort to protect and secure information assets from threats that can endanger information assets. Efforts to protect and safeguard an organization's information assets from threats are not only about safeguarding infrastructure, hardware and software from outside attacks. One important factor is the factor of human resources as an internal organization which is the weakest link in the information security system, so the key to information security is awareness in securing information. Therefore, measuring the level of information security awareness is very important in efforts to improve information security to be able to determine the right policy in the organization itself.This research will be conducted at NIHRD with the aim to measure the level of information security awareness for employees. Data collection was carried out using a questionnaire that would measure the dimensions of knowledge, attitudes, and behavior in respondents with a focus on information security areas in accordance with the internal needs of NIHRD. The result shows that information security awareness of NIHRD in the middle level. That is why NIHRD needs supervision and evaluation to improve awareness level of its employee.

"

"Tujuan utama keamanan informasi adalah menjaga aset informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi, seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan (dikenal sebagai CIA). Dalam memelihara aset informasi, perusahaan biasanya mengelola keamanan informasi dengan membuat dan menerapkan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Kebijakan SMKI yang banyak digunakan dan diterapkan di Indonesia adalah ISO/IEC 27001. PT ABC adalah salah satu perusahaan telekomunikasi yang telah menerapkan standar dan prosedur ISO / IEC 27001: 2013. Perusahaan melakukan audit setahun sekali untuk menjaga tingkat kepatuhan dengan ISO / IEC 27001: 2013. Namun, hanya beberapa orang yang terlibat dalam melakukan audit, dan masih belum diketahui berapa banyak karyawan yang mengetahui keamanan informasi perusahaan. Penelitian ini berfokus pada penilaian seberapa besar kesadaran keamanan informasi yang ada dalam PT ABC. Kuesioner dibagikan di dua departemen perusahaan: supply chain management dan service delivery Jakarta Operation Network. Penelitian ini juga memeriksa dokumen perusahaan dan surveillance audit pada tahun 2018, dan menilai kepatuhan PT ABC terhadap implementasi ISO 27001:2013. Para karyawan dikelompokkan berdasarkan masa kerja karyawan. Setelah pendistribusian kuisioner dilakukan, maka dapat dihitung margin kesalahan yaitu 6%. Kuisioner yang didistribusikan dapat menjadi salah satu cara untuk mempermudah pengukuran level kesadaran keamanan informasi. Data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan yang telah bekerja di perusahaan selama lebih dari enam tahun memahami dan menerapkan kontrol ISO 27001. Sementara itu, perusahaan masih perlu mensosialisasikan ISO kepada karyawan yang telah bekerja di perusahaan hanya selama satu atau dua tahun.

---

The main purpose of information security is to safeguard information assets owned by an organization, such as confidentiality, integrity and availability (known as the CIA). In maintaining information assets, companies usually manage information security by creating and implementing an Information Security Management System (ISMS) policy. The ISMS policy that is widely used and applied in Indonesia is ISO/IEC 27001. PT ABC is one of the telecommunication companies in Jakarta that has implemented ISO/IEC 27001:2013 standards and procedures. The company conducts audits once a year to maintain compliance with ISO/IEC 27001: 2013. However, only a few people are involved in conducting audits, and it is still unknown how many employees are aware of company information security.

This study focuses on assessing how much information security awareness exists in PT ABC. Questionnaires were distributed in two company departments: supply chain management and service delivery Jakarta Operation Network. This study also examined company documents and surveillance audits in 2018, and assessed PT ABC`s compliance with the implementation of ISO 27001: 2013. Employees are grouped based on their length of work. The results of the questionnaire, with a margin of error of 6%. The distributed questionnaire can be one way to facilitate the measurement of the level of information security awareness.

Research data shows that most employees who have worked in the company for more than six years understand and implement ISO 27001 controls. Meanwhile, companies still need to socialize ISO to employees who have worked for the company for only one or two years."

"Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, PT. XYZ harus memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi data sensitif perusahaan dan pelanggannya. Meskipun berbagai sistem dan proses keamanan informasi sudah tersedia, sumber daya manusia masih merupakan mata rantai terlemah dalam keamanan siber. Metode bekerja Work From Home pada era New Normal membuat ancaman siber semakin besar. Pada dasarnya, Information Security Awareness (ISA) menunjukkan apakah pengguna menyadari tujuan dari keamanan informasi atau tidak. Dengan menggunakan skenario simulasi phishing assessment, penelitian ini menguji tingkat ISA karyawan PT. XYZ dan bagaimana edukasi ISA dapat meningkatkan tingkat kesadaran mereka. Hasil simulasidibandingkan antara sebelum dan sesudah mereka menerima edukasi ISA dalam skala prosentase. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak yang positif setelah edukasi diberikan. Karyawan yang mengklik URL phishing sebelum edukasi mencapai 31% berkurang menjadi 11% setelah edukasi. Sementara itu, karyawan yang terkena phishing menurun dari 24% menjadi 4%.

---

As a company that is operating in the telecommunication sector, PT. XYZ must ensure that they have adequate capabilities to protect their company’s and customers’ sensitive data. Although various information security systems and processes are already in place, human resources still are the weakest link in cyber security. The new method of Work From Home in the New Normal era makes the threat even larger. Basically, Information Security Awareness (ISA) denotes whether or not users are aware of information security objectives. Using a phishing scenario, this study examined the level of ISA of PT. XYZ employees and how ISA training might improve their awareness

level. The simulation outcomes were compared to the results before and after they received ISA education on a percentage scale. The results showed that there was a positive impact after ISA education was given. Employees who clicked on phishing URLs before training reached 31% reduced to 11% after training. Meanwhile, employees affected by phishing decreased from 24% to 4%."

"Cybersecurity Information Sharing (CIS) merupakan langkah proaktif dan kolaboratif dalam meningkatkan keamanan organisasi dengan bertukar informasi keamanan siber menggunakan layanan penyimpanan tersentralisasi antar organisasi sektoral. Namun pada praktiknya, penggunaan layanan tersentralisasi memiliki ancaman single point of failure yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan informasi serta serangan man-in-the-middle (MITM) yang dapat mengakibatkan modifikasi dan pencurian informasi yang dipertukarkan. Ancaman dan serangan ini mengakibatkan kurangnya kepercayaan pengguna terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi. Penelitian ini mengusulkan rancangan sistem Secure Cybersecurity Information Sharing (SCIS) untuk mengamankan informasi terkait dengan keamanan siber dalam organisasi sektoral dengan menggunakan Interplanetary File System (IPFS) sebagai penyimpanan informasi terdesentralisasi, serta blockchain sebagai pencatatan data transaksi yang terdesentralisasi. Kedua teknologi tersebut memiliki skalabilitas yang baik dalam kinerja dan penyimpanan, serta mampu meningkatkan ketersediaan informasi hingga 75% lebih banyak dibandingkan dengan penyimpanan tersentralisasi. Selain itu, teknologi ini juga membantu mendeteksi hingga 2 proses modifikasi dan melindungi dari 2 jenis akses tidak sah yang dapat mengakibatkan pencurian informasi. Dengan demikian, sistem SCIS dapat menjamin tiga aspek keamanan informasi yaitu kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi, sehingga organisasi sektoral dapat menyimpan, berbagi, dan memanfaatkan informasi keamanan siber dengan aman

---

Cybersecurity Information Sharing (CIS) is a proactive and collaborative measure in enhancing organizational security by exchanging cybersecurity information using a centralized repository service between sectoral organizations. However, in practice, the use of centralized services has the threat of a single point of failure which causes reduced information availability and man-in-the-middle (MITM) attacks which can result in modification and theft of information exchanged. These threats and attacks result in a lack of user confidence in the confidentiality, integrity and availability of information. This study proposes the design of a Secure Cybersecurity Information Sharing (SCIS) system to secure information related to cybersecurity in sectoral organizations by using the Interplanetary File System (IPFS) as a decentralized information store, and blockchain as a decentralized record of transaction data. Both technologies have good scalability in performance and storage, and are able to increase the availability of up to 75% more information compared to centralized storage. In addition, this technology also helps detect up to 2 modification processes and protects against 2 types of unauthorized access that can lead to information theft. Thus, the SCIS system can guarantee three aspects of information security, namely confidentiality, integrity, and availability of information, so that sectoral organizations can safely store, share, and utilize cybersecurity information."

"[ABSTRAKPenerapan keamanan informasi disektor publik kehadirannya kini semakin dianggap penting dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang handal dan aman. Tentunya hal tersebut sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Dengan adanya tata kelola keamanan informasi yang baik maka suatu organisasi dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tidak akan terganggu dari masalah-masalah yang kompleks yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan layanan setiap saat. Sementara hingga saat ini LAPAN masih memiliki keterbatasan kesadaran terhadap aspek keamanan TI dan keberadaan kebijakan yang mendefinisikan mekanisme pengelolaan keamanan data dan risiko TI terkait peran dan tanggung jawab yang diperlukan. Untuk itu penulis memandang kebutuhan akan suatu rekomendasi keamanan informasi di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sangat mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur implementasi keamanan informasi dengan studi kasus LAPAN menggunakan instrumen Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai acuannya. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data analisis dokumen, observasi, dan focus group discussion (FGD). Hasil analisis menunjukkan peran dan tingkat kepentingan TIK di LAPAN berada pada kategori tinggi namun tingkat kematangannya masih berada pada level I dengan total skor bernilai 104, sedangkan level kematangan yang diharapkan adalah level III. Penelitian ini akan mengulas pengukuran implementasi keamanan informasi di LAPAN dan memberikan rekomendasi untuk mencapai level yang diharapkan.

---

ABSTRACTThe application of information security in a public sector is more important nowadays in order to increase reliable and safety public service. In line with the spirit of bureaucratic reformation that has been issued by the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. By the presence of good information security governance, thus an organization can be sure that the public service will not be affected by a complex of matters of covering the aspects of secrecy, and the availability of service at any moment. Meanwhile, LAPAN still have a constraints awareness in the aspect of the Information and Technology security and the policy that defines the mechanism of the data and risk security management related to the role and responsibility required. Therefore, the researcher considered that a recommendation of an information security is needed in National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). This research aims to measure the implementation of information security in LAPAN using the instrument of Information Security Index (KAMI) as a reference. The methodology that is used is qualitative with data collection method using document analysis, observation and focus discussion group (FGD). The analysis showed the role and the importance of ICT in LAPAN at high category, but the level of maturity remained at the level I with a total score 104, while the expected maturity level is at level III. This study will review the implementation of information security measurement in LAPAN and provide recommendations to achieve the expected level., The application of information security in a public sector is more important nowadays in order to increase reliable and safety public service. In line with the spirit of bureaucratic reformation that has been issued by the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. By the presence of good information security governance, thus an organization can be sure that the public service will not be affected by a complex of matters of covering the aspects of secrecy, and the availability of service at any moment. Meanwhile, LAPAN still have a constraints awareness in the aspect of the Information and Technology security and the policy that defines the mechanism of the data and risk security management related to the role and responsibility required. Therefore, the researcher considered that a recommendation of an information security is needed in National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). This research aims to measure the implementation of information security in LAPAN using the instrument of Information Security Index (KAMI) as a reference. The methodology that is used is qualitative with data collection method using document analysis, observation and focus discussion group (FGD). The analysis showed the role and the importance of ICT in LAPAN at high category, but the level of maturity remained at the level I with a total score 104, while the expected maturity level is at level III. This study will review the implementation of information security measurement in LAPAN and provide recommendations to achieve the expected level.]"

"Peraturan Presiden Perpres Nomor 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 ndash;2025 menurunkan roadmap reformasi birokrasi dimana terdapat komitmen untuk mewujudkan pemerintahan elektronik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK . Hal tersebut menyebabkan ketergantungan proses bisnis fungsi layanan pemerintah kepada masyarakat, melalui penggunaan TIK.Peningkatan penggunaan TIK mengakibatkan tingginya tingkat kerawanan yang dapat dieksploitasi oleh ancaman. Sumber terbesar pelanggaran keamanan informasi adalah karena kurangnya kesadaran dari aspek manusia. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI memiliki permasalahan strategis terkait kesadaran pegawainya. Penelitian ini mengukur kesadaran keamanan informasi yang mencakup dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku. Teknik Analytic Hierarchy Process AHP digunakan untuk menilai kepentingan setiap dimensi tersebut melalui pairwise comparison. Namun terdapat gap dimana sampai saat ini, penelitian yang ada belum mengintegrasikan hasil pengukuran dengan program kesadaran keamanan informasi. Teknik Quality Function Deployment QFD dapat menjadi solusi gap tersebut.Pengukuran dilakukan dengan metode survei berupa kuesioner kepada seluruh pegawai Kemlu RI. Fokus area yang diukur antara lain: keamanan komputer kerja, manajemen password, penggunaan email dan instant messaging, penggunaan internet, penggunaan media sosial, penanganan dokumen, pelaporan insiden, dan kebijakan keamanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran keamanan informasi pegawai di Kemlu RI berada pada tingkat rata-rata, atau membutuhkan perhatian dan pengawasan. Pelaporan insiden menjadi fokus area yang memerlukan penanganan segera. Dengan QFD, metode komunikasi yang paling sesuai untuk program kesadaran adalah yang dipimpin instruktur.

---

Presidential Decree No. 81 Year 2010 regarding the Grand Design of Bureaucratic Reforms 2010 2025, had inspired bureaucratic reform roadmap where there is a commitment to realize electronic government based on Information and Communication Technology ICT . This causes the dependency of business process functions of government services to the public, through the use of ICTs.Increased use of ICTs lead to high levels of vulnerability that can be exploited by a threat. The largest source of the information security breaches are due to a lack of awareness of the human aspect. Ministry of Foreign Affairs MOFA RI has a strategic problem concerning the awareness of employees. This study measured awareness of information security that includes dimensions of knowledge, attitudes, and behavior. Analytic Hierarchy Process AHP was used to assess the importance of each of those dimensions through pairwise comparison. But there is a gap in which up to this time, the existing research has not integrated the results of measurements with information security awareness programs. Quality Function Deployment QFD can be a solution to this gap.Measurements conducted by survey on questionnaire to all employees of the MOFA. Focus areas measured include workstation security, password management, the use of email and instant messaging, internet usage, the use of social media, document handling, incident reporting, and security policies. The analysis showed that the security awareness of employees at the MOFA is at the average level, or in need of attention and supervision. Incident reporting became the focus areas that require immediate action. With QFD, communication methods that most suitable for an awareness program is led by an instructor."

"Keamanan informasi menjadi sebuah permasalahan tersendiri dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dimana terdapat berbagai kerentanan pada penerapan TIK yang mengancam keamanan informasi organisasi, sehingga organisasi berusaha untuk melindungi aset informasi yang dimilikinya dengan menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Instansi XYZ sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memberikan layanan terkait TIK juga perlu menerapkan SMKI mengingat adanya indikasi kerentanan dalam penerapan TIK yang mengakibatkan permasalahan baik itu jaringan maupun sistem informasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap SMKI yang dimiliki Instansi XYZ dengan mengacu pada Indeks KAMI untuk mengukur tingkat kematangan keamanan informasi di Instansi XYZ sebagai dasar dalam memberikan saran dalam menyusun SMKI serta rekomendasi penerapan keamanan informasi di lingkungan Instansi XYZ. Hasil dari evaluasi Keamanan Informasi, Instansi XYZ berada pada level sistem elektronik strategis dengan status tidak layak. Oleh karenanya, dalam penelitian ini direkomendasikan 18 rencana kerja dan roadmap program kerja Instansi XYZ.

---

Information security is an important issue of the development of Information and Communication Technology (ICT) where there are various vulnerabilities that threaten the organization's information, so the organization tries to protect their information by implementing an Information Security Management System (ISMS). XYZ Agency as one of the government institutions that provides ICT services also needs to implement an ISMS considering the indications of vulnerability in the ICT applications that causes some problems both networks and information systems. This study aims to evaluate the ISMS for XYZ Agency that use KAMI Index to measure the maturity level of information security at XYZ Agency as a basis to review and give some recommendation for the information security implementation. Based on the results of the Information Security Evaluation, the XYZ Agency is at the level of the strategic electronic system with an inappropriate status. Therefore, in this research, there are 18 work plans and roadmaps for the work program of the XYZ Agency."