Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, harus ada peraturan yang mengatur persaingan usaha. Di Indonesia, UU No. 5 tahun 1999mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, peraturan ini muncul karena banyaknya kasus praktek monopolidan persaingan usaha yang tidak sehat, seperti bisnis di Indonesia yang dikuasai oleh keluarga konglomerat atau pihak-pihak tertentu yangmenyingkirkan usaha kecil. Larangan yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah larangan penguasaan pasar dan larangan diskriminasi usaha. Hal ini berkaitan dengan kasus yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu mengenai pengoperasian taksi di Bandara Sultan Hasanuddin oleh PTAngkasa Pura I, dimana terdapat laporan dugaan yang disampaikan oleh Blue Bird Group terhadap PT Angkasa Pura I terkait pelanggaran Pasal 19huruf a dan d UU No. 5 Tahun 1999. KPPU kemudian melakukan penyelidikan terhadap tindakan PT Angkasa Pura I dan menjadikannya sebagaiterlapor, dan telah memulai persidangan hingga pada tahap tanggapan dari terlapor. Namun, terlapor kemudian membuat pakta integritas perubahanperilaku yang menyatakan bahwa terlapor mengakui kesalahannya dan berkomitmen untuk mengubah perilaku yang dituduhkan. Penelitian inimenggunakan metode penelition yuridis normatif dan bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan terlapor melanggar Pasal 19 huruf a dan d UUNo. 5 Tahun 1999 dan dampak hukum dari tindakan tersebut. Tesis ini menyimpulkan bahwa PT Angkasa Pura I, dari pendekatan rule of reason, tidak melanggar pasal yang dituduhkan oleh terlapor dan dampak hukum yang ditimbulkan oleh tindakan mereka membantu operator taksi lain dibandara dan menimbulkan dampak positif.

---

In order to create a healthy business environment, there must be regulations governing business competition. In Indonesia, Law No. 5 of 1999governs the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, this regulations arose due to the numerous instances ofmonopolistic and deceptive business practices, for instance, Indonesian businesses being controlled by conglomerate families or certain parties where they exclude small businesses. Prohibitions stated in the law are prohibition on market dominance and prohibition on business discrimination. Itrelates to the case that will be discussed in this thesis regarding taxi operations in Sultan Hasanuddin Airport by PT Angkasa Pura I, where a report ofallegations are submitted by Blue Bird Group towards PT Angkasa Pura I regarding the violation of Article 19 a and d of Law No. 5 of 1999 on market dominance and discrimination. KPPU then investigated PT Angkasa Pura I’s act, making them the reported party, and has started the trialuntil the stage of response from the reported party. However, the reported party then made a change of behavior integrity pact, stating that theyacknowledge their wrongdoings and committed to changing their alleged behavior. This research uses the juridical-normative method and is todetermine whether the reported party’s action violated Article 19 a and d of Law No. 5 of 1999 and the legal impacts of their action. This thesisconcludes that PT Angkasa Pura I, from the rule of reason approach, did not violate the alleged article from the report and the legal impacts causedby their action helps other taxi operators at the airport and caused a positive impact."

"Skripsi ini membahas Putusan KPPU 08/KPPU-L/2016 mengenai Praktek Monopoli yang dilakukan oleh salah satu anak perusaaan PT Angkasa Pura I, yaitu Angkasa Pura Logistik yang dilakukan di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makasar. Angkasa Pura Logistik sebagai pelaku tunggal yang menyediakan jasa fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos dan juga Angkasa Pura logistik sebagai satu satunya Regulated Agent dan mempunyai perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara EMPU sehingga Angkasa Pura Logistik mempunyai Posisi Dominan didalam Terminal Kargo. Dalam pembuktian kegiatan Monopoli menggunakan pendekatan rule of reason, Dimana pelanggaran baru terjadi apabila mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. PT Angkasa Pura Logistik dibuktikan dengan adanya tarif ganda yaitu tarif PJKP2U dan Tarif Regulated Agent yang diterapkan Angkasa Pura Logistik. Dalam pengelolaan jasa kebandarudaraan, Angkasa Pura Logistik bertentangan dengan UU No. 1 tahun 2009. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian tarif setelah berlakunya tarif Regulated Agent, agar konsumen tidak dirugikan terhadap kedua tarif tersebut dan diperlukan aturan yang jelas dalam melakukan perjanjian kerjasama antara induk perusahaan dan anak perusahaan, agar salah satu pihak tidak melakukan tindakan yang diluar kewenanganya.

---

This thesis analyzes of KPPU 08 KPPU I 2016 concerning to the monopolistic practice at Cargo Terminal of Sultan Hasanuddin Makasar by PT Angkasa Pura Logistik who is one of the subsidiaries from Angkasa Pura I Ltd. As the suspect, PT Angkasa Pura Logistik provides the services facility at the terminal to the cargo transport services and station. PT Angkasa Pura Logistik is also the only Regulated Agent and has a shipping Company called EMPU. This term makes PT Angkasa Pura Logistik has the dominant position within the cargo terminal. In the verification of the monopolistic, this analysis uses the rule of reason approach where the infraction occurred if the practice of monopolistic and unfair competition.

The monopolistic practice and unfair competition of PT Angkasa Pura Logistik be evidenced by the double tariff. That is the tariff of PJKP2U and Regulated Agent which are applied by PT Angkasa Pura Logistik. Besides, in the management of airport services, PT Angkasa Pura Logistik contradicts with the Law of No. 1 in 2009. Therefore, it is necessary to conform with the tariff after the validity of Regulated Agent rsquo s tariff in order to make the consument not being aggrieved on those tariffs. It also needs a clear regulation in arranging the cooperation agreement between the parent company and the subsidiary. In the end, there will no any parties who behave against the regulation."

"Dalam mengikuti proses pengadaan di sektor publik maupun privat, setiap pelaku usaha harus mematuhi aturan yang melarang praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu bentuk praktik tersebut adalah persekongkolan tender. Di Indonesia, larangan persekongkolan tender telah diatur dengan jelas dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Meski demikian, masih ada banyak pelaku usaha yang berupaya mencari peluang untuk melakukan persekongkolan tender dengan tujuan memenangkan paket tender dan meningkatkan keuntungan. Isu yang diangkat dalam konteks ini adalah praktik persekongkolan tender yang terjadi dalam proses pengadaan Alutsista di Indonesia. Skripsi ini menganalisis terkait dugaan persekongkolan tender Pengadaan Helikopter TNI Angkatan Udara AgustaWestland-101 Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 19/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah yuridis normatif yang didasarkan pada hukum tertulis yang membantu masyarakat dalam bertindak. Proses tender pengadaan Helikopter AgustaWestland-101 oleh TNI AU telah sesuai dengan pengaturan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Walaupun dalam praktiknya terdapat beberapa perilaku yang tidak mencerminkan adanya prinsip serta etika dalam melakukan pengadaan. Tender pengadaan Helikopter AgustaWestland-101 oleh TNI AU tahun anggaran 2016 tidak dapat dikatakan sebagai praktik persekongkolan tender. Tidak semua tanda atau indikasi yang ditemukan oleh penulis dapat dengan pasti membuktikan adanya persekongkolan yang tidak sehat.

---

In participating in procurement processes in both the public and private sectors, every business entity must comply with regulations that prohibit unhealthy business competition practices. One of such practices is tender collusion. In Indonesia, the prohibition of tender collusion has been clearly stipulated in Article 22 of Law No. 5 of 1999. However, there are still many businesses that attempt to find opportunities to engage in tender collusion with the aim of winning tender contracts and increasing profits. The issue raised in this context is the practice of tender collusion in the procurement process of Alutsista (main weapon systems) in Indonesia. This thesis analyzes the alleged tender collusion in the procurement of AgustaWestland-101 helicopters by the Indonesian Air Force in the 2016 fiscal year, based on the verdict of the Central Jakarta District Court No. 19/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI. The research method employed by the author is normative juridical, based on written laws that assist society in taking action. The tender process for the procurement of AgustaWestland-101 helicopters by the Indonesian Air Force has been in accordance with the regulations stipulated in Presidential Regulation No. 54 of 2010. However, in practice, there have been several behaviors that do not reflect the principles and ethics of procurement. The tender for the procurement of AgustaWestland-101 helicopters by the Indonesian Air Force in the 2016 fiscal year cannot be considered as a practice of tender collusion. Not all the signs or indications found by the author can definitively prove the existence of unhealthy collusion."

"Barrier to entry merupakan suatu hal yang tidak melanggar hukum karena terbentuk secara alamiah dan juga umumnya diatur Pemerintah untuk membuat suasana yang kondusif dalam persaingan usaha serta mensejahterakan rakyat. Akan tetapi, terdapat bentuk-bentuk diskriminasi yang juga merupakan barrier to entry, dalam hal ini dapat juga sebagai suatu hal yang bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, khususnya pasal 19 terkait dengan konsep Rule of Reason. Tesis ini membahas permasalahan mengenai bentuk-bentuk barrier to entry yang bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan konsep Rule of Reason. Tesis ini juga membahas mengenai barrier to entry terhadap suatu pasar ditinjau dari pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait perkara jasa pelayanan taksi Bandara Hasanuddin Makassar dan taksi Bandara Juanda Surabaya. Penelitian Tesis ini menggunakan metode deskriptifanalisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk barrier to entry yang bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan konsep Rule of Reason, yakni hambatan yang terkait dengan sunk cost (biaya tertanam) dan investasi awal yang besar, tindakan-tindakan yang diciptakan oleh perilaku perusahaan lama, keputusan/regulasi suatu perusahaan, pembatasan akses terhadap Konsumen dan regulasi oleh Pemerintah. Sebagian hambatan tersebut juga terdapat pada putusan KPPU terkait perkara jasa pelayanan taksi Bandara Hasanuddin Makassar dan taksi Bandara Juanda Surabaya.

---

Barrier to entry is a matter that does not violate the law because it occurs naturally and generally set by the Government to create a conducive atmosphere in the competition and the welfare of the people. However, there are other forms of discrimination that are also barrier to entry. In this case, it violates the Law No. 5 of 1999, specifically article 19 related to the concept of the Rule of Reason. This thesis discusses the issues concerning the forms of barrier to entry that violate article 19 of Law No. 5 of 1999 relating to the concept of the Rule of Reason . This thesis also discusses the barrier to entry to the market in terms of article 19 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition matters related to services taxi cab in Hasanuddin Airport Makassar and in Surabaya Juanda Airport. This thesis research uses descriptive - analytical method. The results of this study concluded that there are other forms of barrier to entry that violate article 19 of Law No. 5 of 1999 relating to the concept of the Rule of Reason, the barriers associated with sunk costs (embedded costs) and a large initial investment, action that created by the behavior of the incumbent company, the decision/regulation of an company enterprise, restrictions on access to consumers and regulation by the Government. Most of these barrier to entry are also present in the case related to the Commission's decision of taxi services Hasanuddin Airport Makassar and Surabaya Juanda Airport taxi."

"Pemenuhan kebutuhan jagung di Indonesia sedang mengalami kekisruhan terutama setelah adanya kelangkaan pasokan jagung dan kenaikan harga jagung yang signifikan. Skripsi ini mengkaji mengenai permasalahan adanya dugaan praktek pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada komoditas jagung di Indonesia. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah mengenai ada atau tidaknya indikasi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia serta bagaimana langkah yang dilakukan untuk menghindari potensi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia agar sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah tidak terdapatnya indikasi pelanggaran pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

The fulfillment of corn needs in Indonesia is in chaos triggered by the scarcity of supply and the price which significantly rise. This thesis examines the allegation of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999 on commodity of corn in Indonesia. The main issues of this thesis are about indication of cartel practice on commodity of corn in Indonesia and how to prevent the potential of indication of cartel on commodity of corn accordant to Law No. 5 of 1999. The research conducted through juridical normative method. The results of research indicate that there is not any indication of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam proses produksi kayu dan kertas Asia Pulp & Paper Sinar Mas Grup. Dugaan ini bermula dari adanya laporan dari Koalisi Anti Mafia Hutan yang mengindikasikan adanya hubungan afiliasi berbentuk jabatan rangkap antara perusahaan pemasok kayu dan Asia Pulp & Paper Sinar Mas Grup, yang dikatakan independen, namun ternyata didalamnya Direksi dan Komisaris banyak yang menjabat di beberapa perusahaan pemasok independen dan juga di Sinar Mas Grup pada saat yang bersamaan. Dan setelah diperhatikan, kegiatan produksi dari hulu ke hilir yang dilakukan oleh Asia Pulp & Paper Sinar Mas Grup terintegrasi secara vertikal. Penelitian ini membuktikan bahwa jabatan rangkap yang dilakukan Asia Pulp & Paper Sinar Mas Grup berakibat pada terjalinnya suatu perjanjian distribusi eksklusif yang bersifat anti persaingan dimana perjanjian ini semakin memudahkan pelaku usaha ini melakukan proses produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga membuat peluang masuk bagi pelaku usaha lain lebih sulit dan dapat dikatakan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

---

This thesis discuss the allegation of unfair business competition in the production process by Asia Pulp & Paper Sinar Mas Group. The allegation towards the company started when there was a report from Koalisi Anti Mafia Hutan who said that the action in the production process that the company did has some afiliation in a form of interlocking directorates between the wood distributors and Asia Pulp & Paper Sinar Mas Group, which the company state that the wood distributors is an independent company, but in fact some of the Directors and Commissioners held the same position at the same time in more than one wood distributors company and Sinar Mas Group itself. And after being observed, the production activities that Asia Pulp & Paper Sinar Mas Group do from upstream until downstream process are vertically integrated.

The result of this study will prove that interlocking directorates that all the integrated companies do has cause an antitrust action in a form of exclusive distribution agreement which makes the integrated prouction process easier. And this action, cause a stronger barrier to entry which makes it harder for another company to be involved in this industry."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas pengaturan mengenai industri komoditas pangan beras di Indonesia dikaitkan dengan dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat, dugaan pelanggaran pasal 19 Huruf C Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa yang diduga dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul ditinjau dari Teori Hukum Persaingan Usaha dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehatdan Bagaimana regulasi dan struktur pasar industri komoditas beras di Indonesia dibandingkan dengan negara Vietnam. Sulitnya pengawasan, keterbatasan dana subsidi pemerintah serta lambatnya peningkatan teknologi pertanian menyebabkan implementasi kebijakan produksi beras nasional belum berjalan secara efisien dan efektif. PT Indo Beras Unggul tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 19 Huruf C Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Karena dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf C yang dilakukan oleh PT IBU tidak memenuhi tiga dari total 5 unsur pasal yang harus dipenuhi. Kebijakan-kebijakan perberasan Vietnam yang lebih berfokus kepada petani membuat kualitas dan kuantitas produk beras Vietnam menjadi tinggi dan layak dicontoh oleh Pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACTAbstractThis bachelor thesis discusses about the Allegation of Violation of Chapter 19 Letter DUU No. 5 Tahun 1999 about limiting sales ad or distribution by PT Indo Beras Unggul In Indonesian Rice Industryanalized by the antitrust theory and Undang Undang No. 5 Tahun 1999about the Prohibition of The Monopoly and Anti Competitive Practices. This study is normative juridicial research using primary and secondary data. The result of the research shows that the practice thas was done by PT Indo Beras Unggul is a common and provitable business strategy and theindication to alleged a presence of limiting sales and or distribution practice in rice commodity industry are based on the weak evidence of the many huller rsquo s loss that said was caused by the limiting sales and or distribution of other business entity by PT Indo Beras Unggul.in the end, this allegation is not substantial enough to be a basis of alleged a presence of limiting sales ad or distribution practices based on Chapter 19 Letter DUU No. 5 Tahun 1999.Keyword Allegation Analysis, Rice, Vietnam"

"ABSTRAKPraktek monopoli merupakan kegiatan yang dilarang dalam hukum persainganapabila menimbulkan dampak. Praktek monopoli diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam pembuktian praktek monopoliadalah pendekatan rule of reason, sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) harus dapat membuktikan adanya dampak terhadap persaingan. Praktekmonopoli terjadi karena tidak adanya pesaing yang potensial dalam pasarbersangkutan akibat dari pemberian kewenangan kepada pelaku usaha. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang bersifat preskriptif.Obyek penelitian ini adalah putusan praktek monopoli taksi bandara di BandaraJuanda Surabaya dan Bandara Hang Nadim Batam. Dalam putusan perkara KPPUtentang praktek monopoli taksi bandara, proses pembuktian dilakukan dengan analisisekonomi dan menggunakan pendekatan rule of reason. Pengadilan Negeri danMahkamah Agung telah menguatkan putusan KPPU atas pembuktian praktekmonopoli taksi bandara dengan menggunakan analisis ekonomi. KPPU dapat lebihdalam lagi melakukan analisis ekonomi terhadap pelanggaran praktek monopoli danmemberikan pengawasan dan pengarahan kepada pelaku usaha agar tidak melanggarUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

AbstractMonopolistic practice is an activity that is prohibited in competition law by mean ofit's impact. Monopolistic practices under Article 17 of Law No. 5 year 1999concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.The method used in the prooving of monopolistic practices is rule of reason, so theCommission for Supervision Business Competition (KPPU) has to prove the impactof conduct on competition. Monopolistic practices occur in the absence of potentialcompetitors in the relevant market resulting from the authority granted to the businessactors. The method used in this study is a prescriptive normative research. Object ofthis study was the decision of the airport taxi's monopoly at Juanda Airport Surabayaand Batam Hang Nadim Airport. In the decision of the Commission on airport taxi'smonopoly, the proof is done by proving was economic analysis with the rule ofreason approach. District Court and the Supreme Court has upheld the ruling on theCommission's evidentiary airport taxi monopoly by using economic analysis.Commission to conduct deeper analysis of violations of economic practices andprovide oversight and direction to the business so as not to violate the Act No. 5 of1999."

"Pelaku usaha kecil mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, karena kontribusinya bagi Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Tetapi karena ukuran skala usaha ekonominya yang kecil pelaku usaha kecil selalu kalah bersaing dengan pelaku usaha besar. Berbagai masalah juga selalu melekat pada pelaku usaha kecil seperti masalah keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan perizinan usaha. Untuk mengatasi berbagai kelemahan usaha kecil, pemerintah melakukan program-program pemberdayaan. Salah satunya adalah pemberdayaan pelaku usaha kecil yang didasarkan pada ekonomi pasar yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal dalam UU No. 5/1999 yang mengatur pemberdayaan pelaku usaha kecil adalah Pasal 50 huruf (h) yang menyatakan bahwa, yang dikecualikan dari ketentuan UU ini adalah pelaku usaha yang tergolong ke dalam usaha kecil. Maksud dari pengecualian ini adalah agar pelaku usaha kecil dapat menggabungkan diri dengan pelaku usaha kecil lainnya membentuk suatu kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar dalam kegiatan bisnis berhadapan dengan pelaku usaha besar, dan meningkatkan skala ekonominya agar dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Namun, kerjasama yang diizinkan tersebut termasuk dalam pengaturan prinsip larangan UU No.5/1999, sehingga berpeluang untuk menghambat persaingan pada pasar bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman yang mengatur mengenai pengecualian pelaku usaha kecil dari ketentuan UU No. 5/1999, karena sampai saat penulisan skripsi ini selesai disusun, belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini."