Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam permainan online, program cheat digunakan untuk memperoleh kemenangan secara tidak adil lewat alterasi tampilan visual yang dihasilkannya. Dengan metodologi yuridis-normatif yang didukung oleh wawancara dengan pihak terkait, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan hak cipta yang yang timbul mengenai status karya derivatif dari program cheat dan legalitas penggunaanya menurut doktrin kepentingan yang wajar. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa program cheat, terlepas dari fungsi dan tujuan penggunaannya yang merugikan, dilindungi oleh undang-undang hak cipta sebagai program komputer dan tidak dapat dikategorikan sebagai karya derivatif dari permainan online terkait, melainkan sebagai karya asli yang berdiri sendiri. Selain itu, penggunaan program cheat kemungkinan melanggar prinsip penggunaan berdasarkan kepentingan yang wajar, mengingat potensi dampaknya pada pasar permainan online. Penelitian ini menegaskan kebutuhan akan pertimbangan yang cermat dalam menghadapi program cheat dalam permainan online.

---

In online games, cheat software is used to gain unfair advantage through the alteration of visual elements it produces. With a juridical-normative methodology supplemented by interviews with relevant parties, this research aims to address copyright-related questions surrounding the derivative work status of cheat software and its legality under the doctrine of fair use. The findings of this study reveal that cheat software, regardless of its detrimental function and purpose, is protected by copyright law as a computer program and cannot be categorized as a derivative work of the related online game but rather as an original work in its own right. Moreover, the usage of cheat software may potentially violate the principles of fair use, given its impact on the online gaming market. This research emphasizes the need for careful considerations in dealing with cheat software in online games."

"Karya derivatif merupakan karya ciptaan baru yang diciptakan berdasarkan atas karya yang telah ada sebelumnya. Karya ini termasuk ke dalam jenis ciptaan yang dilindungi oleh UU Nomor 28 Tahun 2014. Salah satu contoh karya derivatif adalah fan art, sebuah karya gambar yang diciptakan penggemar di mana gambar tersebut menyerupai atau merujuk pada suatu tokoh atau karakter tertentu yang sudah ada atau pernah diciptakan sebelumnya. Permasalahan timbul ketika suatu penciptaan fanart melanggar hak moral dan hak ekonomi karena penggunaannya dilakukan tanpa izin (lisensi) dari pemegang hak cipta karakter tersebut. Adapun, penggunaan hak cipta oleh pihak ketiga dapat dilakukan tanpa izin dengan doktrin fair use/fair dealing di mana di Indonesia ketentuan doktrin tersebut berbeda dengan Amerika Serikat dan Perancis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum penciptaan karya gambar fan art menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 dengan pendekatan doktrin fair use. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Amerika Serikat, dan Perancis disertai dengan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fanart (tanpa izin) melanggar hak moral atas karakter apabila terjadi modifikasi terhadap ciptaan karakternya dan melanggar hak ekonomi ketika terjadi transformasi (pengubahan format) apalagi ketika bersifat komersial. Hal ini dapat dikatakan tidak melanggar hak cipta ketika fan art ditentukan sebagai penggunaan yang wajar (fair use) berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dengan faktor-faktor fair use yang dilakukan Pengadilan.

---

A derivative work is a new work created based on a pre-existing work. This work is included in the types of creations protected by Law Number 28 Year 2014. One example of a derivative work is fan art, a drawing created by a fan in which the drawing resembles or refers to an existing or previously created character. Problems arise when a fanart creation violates moral rights and economic rights because its use is done without the permission (license) of the character's copyright holder. Meanwhile, the use of copyright by third parties can be done without permission with the doctrine of fair use/fair dealing where in Indonesia the provisions of the doctrine are different from the United States and France. Thus, this study aims to determine the legal status of the creation of fan art image works according to Law Number 28 of 2014 with the fair use doctrine approach. This research uses a normative legal approach that is descriptive qualitative in nature, namely an approach by examining the applicable laws and regulations in Indonesia, the United States, and France accompanied by library research. The results of this study show that fanart (without permission) violates the moral rights of the character when there is a modification of the character's creation and violates economic rights when there is a transformation (change of format) especially when it is commercial. It can be argued that it does not infringe copyright when fan art is determined to be fair use based on an analysis of the facts with fair use factors by the Court."

"Ceramah Islam merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun, di era digital saat ini penyebaran ceramah tidak terbatas hanya disampaikan secara langsung saja namun juga disebarkan melalui bentuk video. Youtube menjadi salah satu media yang digunakan untuk menyebarkan video ceramah-ceramah Islam di tengah masyarakat saat ini. Namun, ditemukan masih ada pihak-pihak yang menggunakan video ceramah Islam milik pendakwah tanpa izin untuk digunakan sebagai sarana kegiatan komersial melalui youtube monetize. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana seharusnya UUHC melindungi para pendakwah yang ceramahnya digunakan pihak lain tanpa izin untuk kegiatan komersial dengan mengkaitkan konsep fair use di dalamnya, serta untuk mendeskripsikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan kendala yang timbul berkenaan penyelesaian permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif – empiris yang berdasarkan peraturan serta data-data pendukung guna menghasilkan penelitian yang bersifat preskriptif agar memberikan solusi dan invensi bagi permasalahan hukum terkait pengunaan video ceramah Islam milik pendakwah tanpa izin yang digunakan pihak lain untuk kegiatan komersial melalui youtube monetize.

---

Islamic lectures are a form of creation protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). However, in today's digital era, the distribution of lectures is not limited to only being delivered directly but also distributed through video form. Youtube is one of the media used to spread the videos of Islamic lectures in today's society. However, it was found that there were still parties who used the videos of Islamic lectures belonging to preachers without permission to be used as a means of commercial activities via youtube monetize. The purpose of this study is to discover how the UUHC should protect preachers whose their Islamic lectures are used by others without permission for commercial activities by relating the concept of fair use in it, and to describe what should be done to solve the problem and the obstacles that arise regarding the resolution of the problem. This research uses a normative-empirical approach based on regulations and supporting data to produce prescriptive research in order to provide solutions and inventions for legal problems related to the use of Islamic lectures video belongs to a preacher that is used by other parties without permission for commercial activities via youtube monetize. "

"Tulisan ini menganalisis apakah tindakan Kompas dalam kasus Kompas dengan Content Creator binaan PT KCIC dapat dilindungi dengan Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Sebagian besar Perusahaan Pers di Indonesia telah memanfaatkan YouTube sebagai media untuk menyajikan informasi. Kasus menarik terjadi antara salah satu Perusahaan Pers yang cukup diketahui oleh masyarakat di Indonesia, Kompas dan seorang Youtuber mitra Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dimana Kompas TV dan Kompas.com (selanjutnya akan disebut Kompas) menerima dua tuntutan klaim Hak Cipta video YouTube atau YouTube copyright strike yang dilayangkan oleh Content Creator binaan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Dapat dikenakannya copyright strike terhadap konten berita dari Kompas tersebut mengindikasikan bahwa sebuah kegiatan Jurnalistik yang disampaikan dalam bentuk konten melalui media channel YouTube dapat dianggap oleh YouTube sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila dalam konten tersebut terdapat footage milik Pencipta asli, dan Pencipta tersebut menyatakan keberatan atas penyebarluasan konten miliknya. Pembatasan Hak Cipta dapat diberlakukan bagi tindakan Kompas apabila Kompas tidak memonetisasi kontennya sehingga tindakan Kompas tidak dapat dilindungi dengan Pasal 43 UU Hak Cipta, namun ketika konten tersebut dibuat untuk tujuan pendidikan maka tindakan Kompas dapat dilindungi dengan Pasal 44 UU Hak Cipta.

---

This paper analyzes whether Kompas's actions in the Kompas case with Content Creators fostered by PT KCIC can be protected by Article 43 and Article 44 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Law). Most Press Companies in Indonesia have used YouTube as a medium to present information. An interesting case occurred between one of the Press Companies that is well known to the public in Indonesia, Kompas and a Youtuber partner of Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) where Kompas TV and Kompas.com (hereinafter referred to as Kompas) received two claims for YouTube video copyright or YouTube copyright strike filed by Content Creators fostered by Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). The imposition of copyright strikes on news content from Kompas indicates that a journalistic activity delivered in the form of content through the YouTube channel media can be considered by YouTube as copyright infringement if the content contains footage belongs to the original Creator, and that Creator expresses objection to the dissemination of his content. Copyright restrictions can be applied to Kompas's actions if Kompas does not monetize its content so that Kompas's actions cannot be protected by Article 43 of the Copyright Law, but when the content is made for educational purposes, Kompas's actions can be protected by Article 44 of the Copyright Law."

"UU Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, namun ternyata hak eksklusif tersebut tidak sepenuhnya mutlak karena adanya konsep atau doktrin fair use yang memperkenankan tindakan-tindakan penggunaan tertentu yang dapat dilakukan oleh orang lain tanpa meminta persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun, ternyata pengaturan serta praktik doktrin fair use berbeda-beda di tiap negara. Di Indonesia sendiri belum ada praktik pengadilan mengenai doktrin fair use ini, hanya ada pengaturannya saja di Pasal 15 UU Hak Cipta sehingga perlu penafsiran perbandingan untk menafsirkan penerapannya. Dalam Pasal 15 UU Hak Cipta diatur tujuh butir penggunaan yang diperbolehkan terhadap suatu Ciptaan, namun belum jelas apakah doktrin fair use dalam Pasal 15 UU Hak Cipta berlaku untuk semua ciptaan atau tidak. Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan doktrin fair use yang ada di Indonesia dengan pengaturan fair use di Amerika Serikat dan menasfirkan penerapan Pasal 15 UU Hak Cipta melalui perkara-perkara yang ada di Amerika Serikat untuk melihat kemungkinan penerapan Pasal 15 menggunakan pendekatan case law. Di akhir penelitian, Penulis berkesimpulan bahwa doktrin fair use hanya berlaku kepada ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta dan penerapan doktrin fair use dalam Pasal 15 UU Hak Cipta dimungkinkan menggunakan pendekatan case law seperti di Amerika Serikat sehingga memerlukan penafsiran hakim untuk menentukan adanya suatu penggunaan yang wajar.

---

Indonesian Copyright Law provides an Exclusive Rights to Authors or Copyright Owners to announce and reproduce the works, however the exclusive rights are not absolute because there is a concept or a doctrine of Fair Use which allow certain uses made by others without consent from the Authors or Copyright Owners. In fact, regulation and practices of the fair use are vary in every nation. In Indonesia, there are no judicial practices involving fair use doctrine, but there is regulation that provide fair use doctrine in Article 15 Copyright Law. Thus, to interpret Article 15 Copyright Law, a comparative study is required. In Article 15 Copyright Law, it is not clear whether fair use doctrine apply to all works or only to certain works.

This thesis discusses the comparison between fair use regulation in Indonesian Copyright Law and fair use regulation in USA Copyright Law and interpretation of Article 15 Indonesian Copyright Law implementation by using case law in USA. At the end of this thesis, the author concludes that fair use doctrine only apply to copyrighted works and it is possible to use case law approach and, thus, judges interpretation is required to decide a fair use."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Hak Privasi Orang yang Dipotret dihadapkan dengan Doktrin Fair Use atas Potret di Indonesia berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif analisis. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membuat pengaturan mengenai perlindungan khusus terhadap kepentingan Orang yang Dipotret dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia, pemerintah seharusnya membagi pengaturan tersebut berdasarkan kesadaran Orang yang Dipotret atas pembuatan Potretnya; perlindungan perlu diberikan kepada orang yang dianggap belum cakap hukum dan orang yang berada di bawah pengampuan oleh Undangundang; tetap mempertahankan bentuk perlindungan kepentingan Orang yang Dipotret terhadap tindakan penggunaan Potret dirinya yang dilakukan oleh setiap orang.

---

The focus of this study about the position of Privacy Right of the Person Portrayed facing the Fair Use Doctrine on Portrait in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright. This research is qualitative with prescriptive analysis. The result of this research suggest that in making regulation regarding the special protection of the interests of the Person Portrayed in Indonesian Copyright Law, the government should divide the regulation based on the consciousness of the Person Portrayed on portrait-making; protection should be given also to those who are considered not competent in front of the law and those who are under guardianship by the law; retaining the protection form of the interests of the Person Portrayed against the using of their Portrait performed by every person."

"Skripsi ini membahas mengenai doktrin fiksasi, khususnya terkait dengan interpretasinya dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UUHC Doktrin fiksasi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebuah karya agar dapat memperoleh perlindungan hak cipta, hal tersebut dinyatakan pertama kali dalam The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works The Berne Convention sebagai konvensi internasional pertama terkait dengan hak cipta. Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan The Berne Convention turut menerapkan syarat tersebut. UUHC dalam Pasal 1 ayat 13 memberikan definisi mengenai fiksasi sebagai "Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun";. Namun definisi fiksasi dalam UUHC diterjemahkan dari WIPO Performance and Phonograms Treaty yaitu perjanjian internasional yang hanya mencangkup pertunjukan dan fonogram. Dengan seluruh jenis karya yang dilindungi sebagaimana yang dicantumkan Pasal 40 ayat 1 UUHC, penerapan definisi fiksasi tersebut tidak tepat. Walaupun hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan hukum yang serius, tetapi hasil penelitian menyarankan bahwa suatu revisi terhadap Pasal 1 ayat 13 UUHC perlu dilakukan.

---

This thesis emphasize on the fixation doctrine, especially with regards to its interpretation under the Law No. 28 of 2014 on Copyright Copyright Law . Fixation doctrine is one of the requirements in which necessary to be satisfied in order to obtain the protection by copyrights, such action was initiated since the enactment of The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works The Berne Convention as the first international convention on copyrights. Indonesia as one of the member states The Berne Convention too apply the requirement in its law. In Article 1 point 13 of the Copyright Law, fixation is defined as "Fixation is an audible sound recording, recording images or both, the which can be seen, heard, Reproduced, or otherwise communicated through any device". However, the definition of fixation as set forth in the Copyright Law was translated from Article 2 point c of WIPO Performance and Phonograms Treaty, namely an international treaty in which only covers performance and phonograms. With all of the protected works set forth in Article 40 point 1 of the Copyright Law, the interpretation of the aforementioned definition of fixation seemed to be incorrect. Although it does not create serious legal consequences, the research resulted to a recommendation that a revision on Article 1 point 13 of the Copyright Law is necessary. "