Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas tentang hukum waris apakah yang berlaku bagi keturunan Tionghoa beragama Islam di Indonesia dan dasar hukumnya, serta kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris bagi keturunan Tionghoa beragama Islam tersebut terhadap gugatan yang didasarkan pada hukum waris Islam. Pluralisme hukum waris di Indonesia, disertai dengan belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang hukum waris di Indonesia, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam pembagian harta warisan, terutama bagi pihak ketiga yang turut berkepentingan dan dirugikan karena ketidakpastian tersebut. Ketidakjelasan tentang hukum waris inilah, khususnya yang berhubungan dengan keturunan Tionghoa beragama Islam, yang hendak dijawab melalui penelitian ini melalui metode yuridis normative dan didukung dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber di bidang kenotariatan. Adalah peran dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum yang benar bagi masyarakat, khususnya hukum apakah yang berlaku bagi warga Negara Indonesia yang dalam bidang hukum perdata tertentu, khususnya hukum waris, masih mendasarkan pada golongan penduduk pada masa penjajahan Belanda, serta sejauh apa kekuatan hukum yang diberikan oleh surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

This thesis study about what inheritance law applicable for Chinese Moslem in Indonesia and its legal basis, as well as the legal strength of certificate of inheritance produced by Notary for Chinese Moslem against lawsuit based on Moslem inheritance law. Pluralism of inheritance law in Indonesia, supported by lack of specific regulation in Indonesian inheritance law caused uncertainty for the people in division of inheritance, especially for third parties who were disadvantaged by this condition. This thesis in made to answer the uncertainty in inheritance law, specifically for Chinese Moslem, through normative juridical methodology supported by literature study and interview with expert in the field of notaries. It is the role and duty of a Notary to provide the appropriate legal guidance to the people, which includes what law applicable in certain aspect of civil law, specifically inheritance law, which still use the segmentation of people in the Dutch colonial era as basis, as well as the legal strength provided by certificate of inheritance made by Notary in providing legal certainty to the people."

"Surat wasiat merupakan suatu kehendak terakhir seseorang yang dibuatnya untuk mengatur bagaimana harta peninggalannya hendak dibagikan sepeninggalannya. Dalam Hukum Kewarisan KUHPerdata yang menganut sistem hukum Civil Law mengenal pembagian harta peninggalan seseorang berdasarkan undang-undang selain dengan surat wasiat. Penelitian ini hendak mengupas bagaimana kedudukan surat wasiat dalam Hukum Kewarisan KUHPerdata serta dibandingkan dengan kedudukannya dalam Hukum Kewarisan Singapura yang menganut sistem hukum Common Law yang mengenal pembagian warisan dengan surat wasiat dan tanpa surat wasiat atau intestacy. Penelitian yang dilangsungkan dengan metode yuridis-normatif ini akan mendalami ketentuanketentuan perundang-undangan yang mengatur di hukum kewarisan dan memahami praktek di lapangan melalui studi kasus terhadap putusan-putusan pengadilan yang terkait Hasil dari penelitian ini menemukan bagaimana kedudukan surat wasiat dalam kedua hukum kewarisan sama-sama kuat dengan catatan adanya suatu perbedaan kontras pada mekanisme intervensi terhadap pelaksanaan kehendak dalam surat wasiat.

---

A will is a person's final wishes regarding how their property going to distributed after his death. In the Indonesia Civil Inheritance Law which adheres to the Civil Law legal system, it recognizes the division of a person's inheritance based on strict rules of succession other than making a will. This research aims to examine how the legal standing of a will in the Indonesia Civil Inheritance Law is compared to Singapore Inheritance Law which adheres to the Common Law legal system which recognizes the division of inheritance by will and intestacy or without a will. This research, which was carried out using the juridical-normative method, will explore the rules that regulate how a will should be make and understand the practice in the field through case studies of related court decisions. The results of this study find out how the legal standing of a will in both inheritance laws equally strong with a side note that there is a contrasting difference in the mechanism of intervention against the implementation of the will."

"Dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan bahwa seorang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya dapat menjadi ahli waris meskipun bayi tersebut belum dilahirkan. Ketentuan mengenai hak mewaris bagi anak dalam kandungan terdapat pada hadis dan ijtihad. Kompilasi hukum Islam yang merupakan hukum positif yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai kedudukan dan besarnya bagian warisan bagi anak dalam kandungan selaku ahli waris. Skripsi ini membahas mengenai ada atau tidaknya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan hak mewaris bagi anak dalam kandungan."

"Masalah yang lazim dihadapi dalam sengketa perkawinan antara lain adalah perceraian. Selain dari pada perceraian tersebut masalah pembatalan perkawinan adalah juga merupakan salah satu masalah yang mempunyai dampak terhadap kedudukan suami isteri, anak yang lahir dari perkawinan tersebut serta pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan para pihak yang melakukan pembatalan perkawinan. Adanya akibat-akibat yang timbul dari pembatalan perkawinan tersebut tentu akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu maka perlu diketahui hal-hal apa saja yang sekiranya dapat dituntut oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan dilakukannya pembatalan terhadap suatu perkawinan khususnya yang menyangkut kepentingan anak terutama dalam hal memperoleh hak kewarisan dari kedua orang tuanya. Di dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, dengan dilakukannya pembatalan terhadap suatu perkawinan tidak mempengaruhi kedudukan anak sebagai anak sah dari kedua orang tuanya, begitu pula hal tersebut diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. Namun di dalam hukum Islam sendiri terdapat adanya dua kemungkinan, bagi si anak untuk memperoleh kewarisan atau tidak. Hal itu tergantung daripada ada atau tidaknya itikad tidak baik dari para pihak yang melakukan akad perkawinan. Karena adanya itikad tidak baik itu dapat mempengaruhi status anak yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu status anak menjadi anak zina. Dan di dalam hukum Islam unuk zinu tiduk mempunyui nasab dengan ayahnya, tetapi hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya."

"Dalam setiap perkawinan pada masyarakat, tak jarang pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan. Maka dari itu, mereka melakukan pengangkatan anak. Namun, hingga saat ini belum terdapat unifikasi peraturan terutama dalam bidang waris sebagai akibat hukumnya. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam aturan dari Hukum waris perdata barat dan hukum waris adat yang dimana kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum positif waris yang sama – sama mengikat dan berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kedudukan dan hak anak angkat mengenai hal mewaris serta hak yang diperoleh anak angkat dalam pembagian waris keluarga ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum adat, khususnya adat batak toba dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan terhadap kedua aturan hukum waris yang berbeda ini menimbulkan masalah dalam pengangkatan anak di Indonesia, khususnya mengenai dampak terhadap hak waris anak angkat tersebut.

---

In every marriage in society, it is not uncommon for a married couple to be unable to obtain offspring. Therefore, they adopt a child. However, until now there has been no unification of regulations, especially in the field of inheritance as a legal consequence. There are similarities and differences in the rules of Western civil inheritance law and customary inheritance law, which are both part of positive inheritance law that are equally binding and applicable in Indonesia. This research aims to discuss the position and rights of adopted children regarding inheritance and the rights obtained by adopted children in the distribution of family inheritance from the perspective of civil law and customary law, especially Batak toba custom with normative juridical research methods. The results of this study conclude that these two different inheritance law rules cause problems in the appointment of children in Indonesia, especially regarding the impact on the inheritance rights of the adopted child."