Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah adanya harta bersama serta hubungan hukum antara orang tua dan anak, dimana orangtua bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga, serta mencukupi kebutuhan hak – hak dari anak tersebut. Selain itu akibat hukum dari perkawinan akan menimbulkan status hukum dan hak perwalian terhadap seorang anak. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan beda agama, maka akan menimbulkan akibat yang sangat berpengaruh terhadap hak dan status hukum anak tersebut. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama kemudian dapat menimbulkan pertanyaan apakah kedudukannya sebagai anak luar kawin atau anak sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk ke dalam golongan anak luar kawin dalam arti sempit mereka tidak memiliki status dan kedudukan yang sama dalam sebuah hubungan peristiwa hukum antara orang tua dengan anak. Kemudian, apakah hal tersebut juga diperlakukan terhadap keberadaan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama masih menjadi sebuah pertanyaan. Oleh karena itu, Penulis menggunakan dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan mengenai perkawinan beda agama menurut peraturan hukum di Indonesia? 2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 410/Pdt.G/2022/PN Mks. terhadap anak akibat perkawinan beda agama? Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif yang datanya dikumpulkan dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan apabila mengajukannya ke Pengadilan dan telah dicatatkannya oleh pegawai catatan sipil sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kemudian, mengenai perkawinan beda agama, Undang- Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci. Berkaitan dengan anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama, maka dalam hal ini kedudukannya adalah dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinan beda agama tersebut dikarenakan secara hukum ketika perkawinan telah dicatatkan dan didaftarkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka akibat hukum perkawinan tersebut termasuk terhadap anak dinyatakan sah secara hukum.

---

One of the legal consequences of marriage is the existence of common property and the legal relationship between parents and children, in which parents are responsible, caring for, and satisfying the needs of the rights of the child. In addition, the legal consequences of marriage will result in the legal status and custody of a child. If the child is born from a marriage of different faiths, it will have a significant impact on the rights and legal status of the child. The status of a child born in a marriage of different religions can then raise the question of whether his status as an out-of-marriage or legal child. Children born from unregistered marriages are included in the group of children outside of marriage in the narrow sense they do not have the same status and position in a legal relationship between parents and children. Then, whether it is also treated against the existence of children born from different religious marriages is still a question. Therefore, the author uses two formulas of the problem, namely: 1) How is the arrangement concerning marriage of different religions according to the laws of Indonesia? 2) How to analyze the judge’s consideration in the Makassar State Court Decision No. 410/Pdt.G/2022/PN Mks. against children due to marriage of different religions? The authors use a juridic-normative research method with a qualitative approach whose data is collected from library studies. The results of the study show that a marriage of different religions can be entered into when it is applied to the Court and has been recorded by a civil register officer as described in the Occupation Administration Act. Then, concerning the marriage of different religions, the Marriage Act and the Book of the Perdata Law are not explained clearly and in detail. Related to children born from marriages of different religions, in this case the position is to be declared as a legal child of a marriage of different religion due to the law when the marriage has been recorded and registered as the provisions of the applicable laws, then as a result of the law such marriage includes against the child declared legal."

"Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Dalam membentuk suatu keluarga bukan hanya komitmen yang diperlukan tetapi keyakinan beragama pun diperlukan. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat masih sering kita jumpai perkawinan yang tidak didasari pada satu agama melainkan mereka hanya berdasarkan cinta. Fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di kalangan masyarakat indonesia bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan dari segi hukum hukum seperti keabsahan perkawinan itu sendiri menurut undang-undang perkawinan, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, selain itu perkawinan beda agama juga menimbulkan suatu permasalahan yaitu masalah kewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan juga mengenai kewarisan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif serta jenis data adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan studi dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang sah, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dari Pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan sahnya suatu perkawinan dari sudut agama, jika suatu agama memperbolehkan perkawinan beda agama maka perkawinan agama boleh dilakukan tetapi jika suatu agama melarang perkawinan beda agama maka melakukan tidak boleh melakukan perkawinan beda agama. dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa setiap agama di Indonesia melarang untuk melakukan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Serta akibat terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama terkait masalah kewarisan yaitu tidak ada hak kewarisan dari orang yang beda agama sehingga anak yang lahir dari perkawinan beda agama hanya bisa mendapatkan kewarisan memalui wasiat wajibah yang besarnya tidak boleh lebih dari 1/3.

---

Marriage was a very deep and strong as a liaison between a man and a woman in the form of a family or household. In forming a family is not only necessary but a commitment that was required of religious belief. But in reality in people's lives are often encountered that marriage is not based on one religion, but they are only based on love. The phenomenon of interfaith marriages are prevalent in Indonesia could lead to a wide range of legal issues such as the validity of the marriage law itself by the laws of marriage, because according to Article 2 paragraph (1) of Law No 1 of 1974 legitimate marriage is a marriage performed according to religious laws and beliefs, other than that the marriage of different religions also raises an issue of the issue of inheritance of the children born of the marriage of different religions. Problems discussed in this thesis is about the validity of the marriage of different religions according to Law No. 1 of 1974 and also the inheritance of the children born of the marriage of different religions. The method used in this study is normative juridical and type of data is primary data through interviews and secondary data to study the document and literature studies. The results showed that inter-religious marriages under the Act No. 1 of 1974 is a valid marriage, because according to Article 2 paragraph (1) Marriage Law No. 1 of 1974 legitimate marriage is a marriage conducted according to the laws of each religion and confidence. Of Article 2 paragraph (1) it can be concluded that the law gave a legal marriage marriage from the point of religion, if a religion allows marriage then the marriage of different religions, but religion should be done if a religion forbids the marriage of different religions do not perform interfaith marriages . of the results of research conducted in Indonesia that every religion forbids to perform interfaith marriages. Therefore, marriage is a marriage of different religions that are not valid under the law of marriage. And due to the children born of the marriage of different religions inheritance related issues ie no inheritance rights of people of different religions so that children born of the marriage of different religions can only get the inheritance of wajibah that magnitude will not be more than 1/3."

"Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah. KHI mengatur bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang ada dalam perkawinan. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dan tipologi bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan, bagaimana akibat pembatalan perkawinan dan apakah tepat pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah yang sah adalah bertentangan dengan UU Perkawinan, KHI dan Hukum Islam sehingga dapat dibatalkan. Putusan pembatalan perkawinan menyebabkan hak dan kewajiban antara suami isteri menjadi hapus dan perkawinan mereka dianggap batal, namun tetap ada harta bersama. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak sah dari kedua orangtuanya. Putusan Hakim PA Bekasi Nomor 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks adalah tepat.

---

This thesis examines the annulment of marriage caused by the illegal status of the marriage trustee. The Compilation of Islamic Law regulates that the marriage trustee is one of the rukun existed in marriage. In conducting this research, the writer uses juridic-normative research method with literature study and interview and the typology is descriptive analytical. The issues in this undergraduate thesis are how the regulation of marriage annulment, how the consequence of the marriage annulment and whether the judges sentence of religious court of Bekasi No. 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks is already appropriate and correct or not.

The conclusion of such issues is that the marriage conducted without legal marriage trustee is contradicted with the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law and the Islamic Law so that it can be annulled. The marriage annulment decision causes the rights and obligations between husband and wife whose marriage are annulled become no longer exist, the marriage is annulled, but there is still joint property between them. A child born from that annulled marriage are still legitimate child of both parents. Judge’s sentence of Religious Court of Bekasi No. 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks is correct and appropriate."

"Penelitian ini membahas mengenai putusan Pengadilan Agama mengenai penolakan Isbat Nikah terhadap pernikahan siri. Isbat Nikah dilakukan untuk membuktikan pernikahan yang dilakukan serta mendapat bukti fisik atas pernikahannya yaitu akta nikah. Pengertian pernikahan siri tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang, namun secara umum pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu dan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga tidak punya kekuatan hukum. Di Indonesia hingga saat ini masih banyak orang yang tidak mencatatkan perkawinannya. Banyak yang tidak mengetahui pentingnya mencatatkan perkawinan. Hal ini paling sering merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Untuk anak, perkawinan yang tidak dicatatkan orangtuanya akan mengakibatkan tidak adanya nama ayah di akta kelahirannya dan anak tidak dapat memperoleh hak-hak nya sebagai anak. Metode penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi penelitian kepustakaan atau studi literatur. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Dalam skripsi ini Penulis menganalisis Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, dimana pertimbangan Hakim sudah tepat untuk menolak permohonan isbat nikah karena bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dalil-dalil Hukum Islam.

---

This research discusses the decision of the Religious Court regarding the rejection of Isbat Marriage against siri marriage. Isbat Marriage is carried out to prove the marriage and obtain physical evidence of the marriage, namely the marriage certificate. The definition of siri marriage is not clearly stated in the law, but in general siri marriage is a marriage that is carried out in secret or secretly with a specific purpose and is not carried out in front of a Marriage Registration Officer (PPN), so it has no legal force. In Indonesia until now there are still many people who do not register their marriages. Many do not know the importance of registering a marriage. This is most often detrimental to the children born from the marriage. For children, a marriage that is not registered by their parents will result in the absence of the father's name on their birth certificate and the child cannot obtain their rights as a child. The research method used in this thesis is normative, which is legal research conducted by examining library or secondary materials only. The data collection technique that the author uses is a library research study or literature study. The type of data collected is secondary data. In this thesis, the author analyzes Stipulation Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, where the Judge's consideration is correct to reject the application for isbat nikah because they are contrary to the Compilation of Islamic Law (KHI), Marriage Law Number 1 of 1974 and also the arguments of Islamic Law."

"Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan poligami karena ketiadaan izin isteri pertama dalam melakukan poligami. Pasal 5 UU Perkawinan, Hukum Islam dan Pasal 58 KHI (ijtihad para ulama Indonesia), mengatur bahwa poligami diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridisnormatif dan tipologi bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan poligami, bagaimana akibat pembatalan perkawinan poligami dan apakah tepat pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 312/Pdt.G/2009/PA.Tng. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perkawinan poligami yang dilakukan tanpa adanya izin isteri pertama adalah bertentangan dengan UU Perkawinan dan KHI sehingga dapat dibatalkan. Putusan pembatalan perkawinan menyebabkan perkawinan mereka batal, mereka bukan lagi sebagai suami isteri, hak dan kewajiban antara suami isteri menjadi hapus, tidak ada harta bersama, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak sah dari kedua orang-tuanya dan ada masa iddah bagi isteri. Putusan Hakim PA Tangerang Nomor 312/Pdt.G/2009/PA.Tng sudah tepat.

---

This thesis examines the annulment of marriage caused by the absence of permission from the first wife to do polygamy. Article 5 of Marriage Law, Islamic Law and Article 58 Compilation of Islamic Law (ijtihad by Indonesian muslim scholars), regulate that husband is permitted to do polygamy if he fulfill the requirements. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative library research methods and the typology is descriptive analytical. The problem in this thesis are how is the regulation of polygamous marriage annulment, the consequences of polygamous marriage annulment and whether the judges sentence of religious court of Tangerang No. 312/Pdt.G/2009/PA.Tng is already appropriate and correct or not.

The conclusion of those problems are polygamous marriages that held without the first wife’s permission is prohibited and against Marriage Law and Compilation of Islamic Law, so that polygamous marriage can be annulled. Polygamous marriage annulment causes their marriage is annulled, they are no longer as husband and wife, the rights and obligations between husband and wife whose marriage is annulled become no longer exist, there is no common property between them, children who were born on that annulled polygamous marriage are still legitimate child of their parents and there is waiting period for the wife. Judge’s sentence of Religious Court of Tangerang No. 312/Pdt.G/2009/PA.Tng is correct and appropriate."

"Penelitian ini bermaksud mengetahui dan memahami mediasi seperti apayang diterapkan oleh orangtua pada anak pengguna gadget. Teori MediasiOrangtua digunakan untuk melihat bagaimana orangtua menerapkan mediasiaktif, restriktif dan co-viewing pada anak pengguna gadget. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan paradigma postpositivisme. Wawancara mendalamdilakukan pada orangtua dari anak umur 3-5 tahun yang tinggal di daerahperkotaan. Terkait dengan teori, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwamedia yang paling sering di konsumsi anak setelah televisi adalah gadget. Hal initerkait dengan kondisi sosial budaya serta status ekonomi masyarakat perkotaan.Dalam penerapan strategi mediasi pada anak pengguna gadget, orangtuamelakukan kombinasi dari mediasi aktif, restriktif dan co-viewing yangditentukan oleh perhatian utama orangtua (parental concern). Selain itu,ditemukan juga mediasi participatory learning dimana anak dan orangtua belajarbersama mengenai konten media yang ada dalam gadget

---

ABSTRACTThis study is to find and understand what mediation adopted by parents inchildren gadget users. Parental Mediation Theory used to see how parentsimplement active mediation, restrictive and co-viewing in children gadget users.This study is a qualitative research with a postpositivism paradigm. In-depthinterviews were conducted with parents of children aged 3-5 years who live inurban areas. Associated with the theory, the results of this study indicate that themedia most often in children after television consumption is gadgets. It is relatedto the socio-cultural conditions and economic status of urban communities. In theapplication of mediation strategies in children gadget users, parents do acombination of active mediation, restrictive and co-viewing is determined by theprimary concern of parents (parental concern). In addition there are also mediatingparticipatory learning where children and parents learn together about the existingmedia content in the gadget."

"Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya beberapa sistem hukum di Indonesia yang hidup serta berkembang di dalam masyarakatnya yang majemuk, sehingga hak mewaris anak yang lahir dalam perkawinan campuran seharusnya dapat diperoleh dengan menelaah tidak hanya melalui hukum perdata di Indonesia, namun juga melalui hukum adat yang dianut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana hak mewaris anak yang lahir dalam perkawinan campuran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak mewaris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali sama-sama dilakukan oleh pewaris yang memberikan harta warisan kepada ahli waris semata-mata untuk mensejahterakan ahli waris. Walaupun dalam Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali sama-sama menginginkan yang terbaik bagi ahli warisnya, namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pembagian dari harta warisan tersebut. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari perbedaan kapan pembagian warisan dapat dilakukan, perbedaan unsur-unsur pewarisan, perbedaan tujuan, serta perbedaan bagian hak dan kewajiban yang diwariskan kepada ahli waris.

---

This research is motivated by the existence of several legal systems in Indonesia that exist and develop in its diverse society, so that the inheritance rights of children born in mixed marriages should be obtained by examining not only through civil law in Indonesia, but also through customary law. This research was conducted to analyze how the inheritance rights of children born in mixed marriages are reviewed from the Civil Code and Balinese Customary Law. This paper was compiled using a doctrinal research method. The results of the study show that the inheritance rights in the Civil Code and Balinese Customary Law are both carried out by the testator who gives inheritance to the heirs solely to improve the welfare of the heirs. Although in Civil Law and Balinese Customary Law both want the best for their heirs, there are differences in the implementation of the distribution of the inheritance. This comparison can be seen from the differences in when the distribution of inheritance can be carried out, the differences in the elements of inheritance, the differences in objectives, and the differences in the parts of rights and obligations inherited by the heirs."

"Pernikahan poligami merupakan pernikahan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan. Dalam agama Islam, seorang pria yang berpoligami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Untuk melakukan poligami yang benar (sesuai ajaran Isalam) bukanlah hal yang mudah karena akan timbul masalah-masalah, di antaranya pertengkaran antara istri-istri, anak-anak yang terlantar, kesulitan dalam berlaku adil terhadap semua anak dan istn, dan lain-lain. Masalah-masalah ini dapat mempengaruhi suami atau ayah dalam menjalankan perannya di keluarga. Penelitian ini berfokus pada istri pertama dan anaknya. Dimana istri pertama adalah istri yang terdahulu dinikahi sehingga ia adalah orang yang pertama kali merasa dimadu (diduakan). Masalah-masalah yang timbul dalam keluarga tentunya akan berdampak pada seluruh anggota keluarga. Lalu bagaimanakah nasib istri pertama yang diduakan dan anak-anaknya. Seorang istri akan merasa trauma jika teijadi poligami (Soewondo, 2001). Sementara itu, anak sebagai pihak yang tidak dapat menolak keputusan ibu untuk mau dimadu, biasanya merasa terpaksa menerima semua itu. Ibu dan ayah kemungkinan menghadapi berbagai masalah sehingga menganggu pelaksanaan peran mereka, terutama yang ditujukan pada anak-anak. Anak-anak akan terpengaruh oleh kondisi keluarga yang seperti itu. Istri pertama dan anaknya harus menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan yang membuat seorang istri mau dimadu; masalah-masalah yang hadapi oleh istri pertama dan anaknya; serta penyesuaian dan diri mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif agar didapatkan data-data yang bersifat mendalam sehingga dapat diketahui apa yang mereka rasakan secara menyeluruh. Dari penelitian ini diketahui bahwa alasan-alasan seorang istri mau dimadu adalah karena ketergantungan pada suami, kesejahteraan pribadi, pandangan konvensional tentang pernikahan dan status pentingnya bapak bagi anak, ketergantungan emosi, menjaga nama baik keluarga, dan adanya harapan perubahan perilaku pada diri suami. Masalah-masalah yang dihadapi oleh istri pertama adalah masalah keuangan, hubungan dengan istri muda, hubungan dengan anak, gangguan dalam menjalankan peran sebagai ibu, perasaan tidak nyaman, dan masalah keadilan. Sedangkan masalah anak adalah adanya perasaan sedih dan kecewa karena bapak menikah lagi, timbulnya perilaku destruktif, rasa malu, hubungan yang tidak sehat dengan ibu tiri, turunnya konsentrasi dan semangat dalam mengembangkan diri, dan masalah keuangan. Sementara itu, dalam hal penyesuaian diri, tiga subyek ibu dapat menyesuikan diri secara aktif, sedangkan satu subyek menyesuaikan diri secara pasif. Sementara itu, tiga subyek anak menyesuaikan diri secara aktif, dan membawa mereka pada aktualisasi diri. Sedangkan satu subyek anak merasa tidak berdaya dalam menghadapi semua ini (penyesuaian diri pasif). Dari ibu yang dekat dengan anaknya memperlihatkan penyesuaian diri yang lebih baik daripada yang tidak dekat dengan anak."

"Orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu perlu melakukan kerja sama untuk memberikan pengasuhan yang optimal dalam mendukung perkembangan anak. Namun demikian, ayah pada sebagian besar keluarga Indonesia masih kurang terlibat dibandingkan ibu dalam kegiatan pengasuhan anak. Sebuah program intervensi diajukan untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam kegiatan pengasuhan anak. Tesis ini membahas tentang program intervensi yang disebut READY (Reading with Daddy) dengan landasan teori intervensi three-steps model dari Kurt Lewin. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain uji beda dua kelompok sebelum dan sesudah intervensi yang dilakukan pada dua TK di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menggunakan uji Mann Whitney menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada peringkat skor rata-rata keterlibatan ayah antara kelompok eksperimen dan kontrol yaitu 0,101 (p > 0,05). Skor keterlibatan ayah kelompok eksperimen juga terbukti tidak mengalami perubahan signifikan berdasarkan uji Kruskal Wallis yaitu 0,089 (p > 0,05). Analisis kualitatif dilakukan melalui kegiatan wawancara terhadap peserta kelompok eksperimen untuk mengetahui perubahan yang terjadi terhadap perilaku keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Hasil analisis kualitatif menggambarkan adanya perubahan positif yang dirasakan oleh ibu terhadap perilaku keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Hal ini membuktikan bahwa program READY efektif untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui kegiatan membaca bersama, meskipun hasil uji kuantitatif tidak signifikan dikarenakan oleh beberapa faktor seperti kendala waktu dan sampel penelitian yang jumlahnya terbatas.

---

Parents, consisting of fathers and mothers, need to work together to provide optimal care when supporting children's development. However, fathers in most Indonesian families are still less involved than mothers in childcare activities. A father intervention program was proposed to increase father involvement in childcare activities. This thesis discusses an intervention program called READY (Reading with Daddy) based on Kurt Lewin's three-step model of intervention theory. This research is a study with a different test design of two groups before and after the intervention, which was carried out in two kindergartens in Bengkulu City. The results of the study using the Mann Whitney test showed that there was no significant difference in the average father involvement score between the experimental and control groups, namely 0.101 (p > 0.05). The experimental group's father involvement score also proved to have no significant change based on the Kruskal-Wallis test, namely 0.089 (p > 0.05). Interviews with experimental group participants were used to conduct qualitative analysis to determine changes in fathers' involvement in child rearing behavior. The results of the qualitative analysis describe positive changes felt by the mother towards the father's involvement in parenting behavior. This proves that the READY program is effective for increasing father involvement in childcare through reading together, although the results of the quantitative test were not significant due to several factors, such as time constraints and the limited number of research samples."

"Di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka terdapat syarat mengenai batas umur dalam melangsungkan perkawinan. Sementara itu dalam pembatasan umur tersebut terdapat suatu dispensasi dari syarat umur agar suatu perkawinan dapat berlangsung. Skripsi ini membahas mengenai bagaimanakah Dispensasi Perkawinan dapat diberikan jika mempelai masih dibawah umur, dan menganalisa penerapanya dalam penetapan di pengadilan negeri dan agama. Dalam skripsi ini maka didapat kesimpulan hakim adalah hal utama diberikanya atau tidaknya dispensasi. Dalam penelitian ini maka menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, Dimana bahan penelitian berasal dari bahan bacaan yang dapat memberikan gambaran umum dan pengetahuan mengenai topik yang dibahas.

---

In Law of Marriage No. 1 Year 1974 and Islamic Law Compilation, there are conditions regarding the age limit to hold a marriage. Meanwhile, with the age dispensation a marriage can take place. This Thesis discusses about how dispensation can be given if the bride or groom still underage, and analyze the circumstance in court determination. In thesis conclusion the judge is the main determinant in giving the dispensations. In this study the use of normative juridical method. Normative juridical scrutiny is done through the study of literature,where the research material comes from reading material that can provide a general overview and knowledge of the topics discussed."