Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kondisi financial distress perusahaan konstruksi sebelum dan selama krisis pandemi Covid-19 serta apakah faktor finansial dan makroekonomi berpengaruh terhadap kondisi financial distress sebelum dan selama krisis pandemi Covid-19. Sampel penelitian terdiri dari 25 perusahaan sektor konstruksi di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2022. Metode penelitian menggunakan model regresi data panel yang melibatkan faktor finansial perusahaan dan makroekonomi terhadap kondisi financial distress dari perusahaan yang diukur dengan model kebangkrutan Altman (1968) dan Ohlson (1980). Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa tidak terdapat perbedaan nyata Z-score dan O-score sebelum dan selama krisis pandemi Covid-19. Namun secara pola Z-score dan O-score perusahaan konstruksi pada periode sebelum dan selama pandemi Covid-19 terdapat perbedaan. Selain itu, ditemukan juga bahwa sebelum dan selama krisis pandemi Covid-19 hanya faktor finansial perusahaan saja yang berpengaruh terhadap model Z-score dan O-score.

---

The purpose of this study was to determine differences in the financial distress of construction companies before and during the Covid-19 pandemic crisis and whether financial and macroeconomic factors had an effect on financial distress before and during the Covid-19 pandemic crisis. The research sample consisted of 25 construction sector companies on the Indonesia Stock Exchange during 2017-2022. The research method uses a panel data regression model involving company financial and macroeconomic factors on the financial distress of companies as measured by the bankruptcy model Altman (1968) and Ohlson (1980). The results of the study confirmed that there were no real differences in Z-scores and O-scores before and during the Covid-19 pandemic crisis. However, in terms of the Z-score and O-score patterns of construction companies in the period before and during the Covid-19 pandemic, there were differences. In addition, it was also found that before and during the Covid-19 pandemic crisis, only the company's financial factors had an effect on the Z-score and O-score model."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prediksi kebangkrutan pada perusahaan di sektor konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Regional Asia Tenggara (Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand). Metode prediksi kebangkrutan yang digunakan adalah model KMV (Kealhofer, McQuown and Vasicek) yang dibuat oleh Moodys. Dari hasil studi menujukan bahwa tingkat probability of default perusahaan sektor konstruksi di Bursa Efek Indonesia berada di posisi paling rendah jika dibandingkan dengan perusahaan sektor konstruksi di Bursa Efek Regional Asia Tenggara.;This research is aimed to analyze bankruptcy prediction on company who listed in Regional Stock Exchange of South East Asia (Filipina, Indonesia, Malaysia, and Thailand). KMV (Kealhofer, McQuown and Vasicek) method who published by Moodys used to predict the bancrupty. The results of this research found that level of probability of default construction sector companies in Indonesia Stock Exchange is in the lowest position when compared with the construction sector companies in Southeast Asia Regional Stock Exchange.;This research is aimed to analyze bankruptcy prediction on company who listed in Regional Stock Exchange of South East Asia (Filipina, Indonesia, Malaysia, and Thailand). KMV (Kealhofer, McQuown and Vasicek) method who published by Moodys used to predict the bancrupty. The results of this research found that level of probability of default construction sector companies in Indonesia Stock Exchange is in the lowest position when compared with the construction sector companies in Southeast Asia Regional Stock Exchange., This research is aimed to analyze bankruptcy prediction on company who listed in Regional Stock Exchange of South East Asia (Filipina, Indonesia, Malaysia, and Thailand). KMV (Kealhofer, McQuown and Vasicek) method who published by Moodys used to predict the bancrupty. The results of this research found that level of probability of default construction sector companies in Indonesia Stock Exchange is in the lowest position when compared with the construction sector companies in Southeast Asia Regional Stock Exchange.]"

"Ekonomi global saat ini sedang berada pada titik perubahan besar, semakin majunya teknologi informasi menghadirkan suatu perubahan yang menggabungkan antara Manusia, Mesin, dan Internet of Things (IoT). perubahan ini disebut sebagai revolusi Industri 4.0 yang mana akan dapat mengubah seluruh aspek produksi. Namun perubahan ini tidak memberikan efek positif kepada semua pihak, terdapat berbagai pihak yang dirugikan akibat dari ketidakmampuan dalam mengikuti penyesuaian yang berdampak menurunkan kinerja perusahaan dan dapat meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan. Dengan prediksi kebangkrutan akan menilai apakah terdapat perubahan yang signifikan risiko kebangkrutan pada perusahaan pasca perubahan revolusi Industri 4.0. Metode Altman Z-Score adalah metode penilaian risiko kebangkrutan yang reliabel dan banyak digunakan dalam memprediksi risiko kebangkrutan perusahaan. Sehingga dilakukan pengujian perbandingan nilai Z-Score antar Industri dan Tahun untuk melihat perubahan risiko kebangkrutan pasca revolusi Industri 4.0.

---

The global economy is currently at a point of great change, the more advanced information technology presents a change that combines human, machine, and the Internet of Things (IoT). this change is referred to as the Industrial 4.0 revolution which will be able to change all aspects of production. But this change does not have a positive effect on all parties, there are various disadvantaged parties due to incapacity to follow adjustments that have an impact on reducing company performance and can increase the risk of corporate bankruptcy. With the prediction of bankruptcy, it will assess whether there is a significant change in the risk of bankruptcy in the company after the change in the Industrial Revolution 4.0. The Altman Z-Score method is a reliable and widely used method of bankruptcy risk assessment in predicting the risk of corporate bankruptcy. So that a comparison test of the Z-Score between Industries and Years is carried out to see changes in the risk of post-revolutionary Industrial 4.0 bankruptcy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko kebangkrutan terhadap imbal hasil saham, dan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh penelitian Chen dan Hill (2013). Beberapa metode perhitungan risiko kebangkrutan digunakan, yaitu Z-Score Altman (1968), discrete time hazard Campbell et. al. (2008), dan Chava dan Jarrow (2004). Sampel pada penelitian ini berjumlah sebanyak 86 perusahaan untuk Z-Score Altman, 162 perusahaan untuk discrete time hazard Campbell et. al., dan 156 perusahaan untuk discrete time hazard Chava & Jarrow. Hasil yang didapatkan adalah ditemukannya pengaruh yang positif dan tidak linear antara risiko kebangkrutan dengan imbal hasil saham.

---

This research aims to test the effect of bankruptcy risk, proxied by probability of bankruptcy, towards stock returns, and is inspired by the research done by Chen and Hill (2013). Several methods of bankruptcy risk calculation are used; Altman Z-Score (1968), Campbell et. al. Discrete Time Hazard (2008), and Chava and Jarrow Discrete Time Hazard (2004) and are tested on non-financial, public companies Indonesia - of which this kind of research has not widely tested yet. The number of samples used for Altman Z-Score are 86 companies, 156 companies are used in Campbell et. al. Discrete Time Hazard, and 162 in Chava & Jarrow Discrete Time Hazard. The research shows that there are positive, significant, and non-linear effects from probability of bankruptcy, as a proxy of bankruptcy risk, towards stock returns."

"Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal adanya Insolvency Test terhadap permohonan kepailitan Debitor sehingga besarannya aset tidak dipertimbangkan untuk menolak ataupun menerima permohonan kepailitan, maka perusahaan yang masih solven dapat dipailitkan. Selain itu, Indonesia tidak mengenal adanya pembatasan jumlah nominal utang untuk pengajuan pailit, sedangkan Amerika Serikat, Singapura, dan Hongkong telah diatur pembatasan jumlah nilai nominal utang di dalam pengajuan permohonan pailit sehingga dapat melindungi perusahaan yang masih solven dari kepailitan.. Kedua, dari ketiga kasus, yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Abdi Persada Nusantara, dan PT Telekomunikasi Seluler yang diputus pailit dapat dilihat melalui putusan Pengadilan Niaga bahwa perusahaan yang solven begitu mudahnya dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan syarat pailit yang terdapat pada Undang-Undang Kepailitan.Berdasarkan hasil penelitian di atas disarankan sebaiknya perancang peraturan perundang-undangan tentang kepailitan sebaiknya memasukkan Insolvency Test sebelum permohonan pailit diperiksa oleh Hakim dan Hakim dalam memutus perkara kepailitan sebaiknya memperhatikan fakta-fakta hukum dari kedua belah pihak, yaitu Pemohon Pailit dan Termohon Pailit agar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

---

One of the bankruptcy legal paradigms is a sense of justice so a law is able to reach its true purpose, that is, providing a benefit, usefulness, and legal certainty. The result of the research showed that, firstly, in an Indonesian bankruptcy law is not known that there is an Insolvency Test towards debitor?s bankruptcy petition so the asset quantity is not considered to reject or to accept a bankruptcy petition; therefore companies which are still solvents can be stated bankrupt. In addition, Indonesia does not recognize any limit of the nominal total of debts for a bankruptcy petition, while in the USA, Singapore, and Hongkong the limit of the nominal total of the debts has been regulated in the bankruptcy petition so this can protect solvent companies from bankruptcy. Secondly, of the three cases, namely, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Abdi Persada Nusantara, and PT Telekomunikasi Seluler which were verdicted bankrupt can be seen through the verdiction of the Trade Court that the solvent companies were so easily stated bankrupt based on the requirements of being bankrupt which exist in the Law of Bankruptcy).Based on the research results above it is recommended that the lawmakers on bankruptcy should include the Insolvency Test before a bankruptcy petition is investigated by a judge, and the judge in verdicting a bankruptcy case should take into account of the legal facts of both parties, that is, the creditor as the party that states a company is bankrupt and the debitor as the party whose company needs to be stated bankrupt in order that the verdiction made is able to fulfill a sense of justice among different parties."

"ABSTRAKDalam teori financial leasing terlihat bahwa financial lease mempunyai hubungan subsitusi dengan hutang. Hasil penelitian sebelumnya mengatakan adanya hubungan positif antara rasio sewa dengan rasio hutang dan penghasilan lessor yang lebih tinggi daripada penghasilari lender. Hasil penelitian ini berlawanan dengan teori tradisionai leasing . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara sewa dan hutang adalah positif. Disamping itu ditunjukkan juga bahwa perusahaan yang menggunakan sewa memiliki RETEARN yang rendah, tingkat pertumbuhan asset yang tinggi dan nilai Altman Z-score yang tinggi. Perusahaan yang menggunakan sewa guna usaha juga menunjukkan adanya hubungan yang positif antara sewa dan hutang dan juga adanya penggunaan sewa guna usaha yang tinggi pada industri KIMIA dan TRANSPORTASI daripada ANEKA INDUSTRI. Akhirnya, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembiayaan sewa guna usaha merupakan suatu alternatif pembiayaan yang menarik. "

"Pemerintah telah menerbitkan kebijakan untuk mereformasi sektor keuangan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan. Undang-Undang ini mengubah sejumlah pasal dalam 17 (tujuh belas) perundang-undangan di sektor keuangan di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta perundang-undangan lainnya. Dalam pasal 8B Undang-Undang PPSK menjadikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan pemerintah menambahkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit dan pkpu dan pelaksanaan mekanisme penambahan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam kewenangan OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU terhadap pelaku usaha jasa keuangan didasari atas urgensi untuk meningkatkan sektor keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, stabil dan dapat dipercaya karena OJK yang mengetahui kondisi keuangan dan sektor keuangan secara keseluruhan. Hal ini juga untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi pelaku usaha jasa keuangan dan juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting untuk mengeluarkan peraturan pelaksana sebagimana dengan pertambahan kewenangannya. Undang-Undang PPSK belum mencantumkan peraturan pelaksana sehingga Otoritas Jasa Keuangan dapat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu dengan mengacu pada Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

---

The government has issued a policy to reform the financial sector by enacting Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening in the Financial Sector. This law amends a number of articles in 17 (seventeen) laws in the financial sector, including Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations and Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and other laws. Article 8B of the PPSK Law stipulates that the Financial Services Authority is the only institution that can apply for a declaration of bankruptcy against Financial Services Business Actors. The purpose of this study is to find out the government's considerations for adding the authority of the Financial Services Authority in submitting requests for bankruptcy and pkpu statements and the implementation of the mechanism for increasing the authority of the Financial Services Authority. The research method used is a qualitative research method with a normative juridical research type and uses analytical descriptive. The results of the research show that it is within the authority of the OJK to submit requests for bankruptcy and PKPU statements against financial service business actors based on the urgency to improve the financial sector which can support strong, balanced, stable and trustworthy economic growth because the OJK knows financial conditions and the financial sector as a whole. This is also to ensure legal certainty and justice for financial service business actors and also to increase public trust in financial service business actors. The Financial Services Authority has an important role to issue implementing regulations in line with the increase in its authority. The PPSK Law does not include implementing regulations so that the Financial Services Authority can follow the provisions in a higher Law, namely by referring to the OJK Law and the Bankruptcy Law and PKPU."

"ABSTRAKSemakin meningkatnya perekonomian dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, telah menjadi pasar yang sangat potensial untuk industri asuransi. Faktor tersebut mendorong banyaknya perusahaan yang ingin bergerak di bidang perasuransian, Salah satunya PT. Asuransi Prisma Indonesia. adapun syarat untuk mendirikan perusahaan asuransi adalah berbentuk Perseroan Terbatas, dalam perjalanan waktu adakalanya usaha tersebut menemukan kegagalan ataupun kerugian, hal ini juga dialami oleh perusahaan yang bergerak di industri perasuransian, kerugian yang terus menerus mengakibatkan perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi rasio kecukupan modal sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan bertindak sebagai pemberi ijin usaha kepada perseroan yang bergerak di bidang perasuransian sekaligus bertindak sebagai pengawas. Hal ini dikarenakan Perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat yang sangat besar, dengan demikian diperlukan satu instrumen yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha asuransi dan pemegang polis asuransi. Apabila perusahaan terus menerus merugi yang mengakibatkan jumlah hutangnya lebih besar daripada jumlah asetnya, maka ditempulah langkah hukum yaitu likuidasi atau kepailitan untuk mempercepat pendistribusian sisa hasil harta kekayaan kepada para kreditornya. Hal inilah yang dialami oleh PT Asuransi Prisma Indonesia yang mengalami kesulitan untuk memenuhi syarat rasio kecukupan modal, sehingga izin usahanya dicabut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, adapun tujuan utama proses kepailitan terhadap perseroan terbatas adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian aset perseroan.

---

ABSTRAKThe growing of economy and the increasing number of Indonesian population have become a potential market for the insurance industry. Those factors are the reason of many companies to move in the area of insurance, one of them is PT. Prisma Indonesian Insurance. As for the requirement to establish an insurance company is a limited liability, in the course of time the business sometimes find a failure or loss, it is also experienced by companies which involved in the insurance industry. As the result, in continuous losses the company is not able to meet the capital adequacy ratio as determined in the Menteri Keuangan, as a conduit to the business license of the company engaged in the field of insurance while simultaneously acting as a guide. This is because the insurance company collects very large amount of public funds. So it requires an instrument that provides protection and legal certainty to the perpetrators insurance and business policyholders of insurance. If the company continued to incur losses resulting in the amount of the debt is greater that the amount of its assets, then liquidation or bankruptcy will be done to accelerate the distribution of the property to the creditors. These problems experienced by PT Asuransi Prisma Indonesia which has a problem to qualify the capital adequacy ratio, so the operating license revoked by Menteri Keungan. The main purpose of bankruptcy proceedings is to expedite the liquidation in order to distribute the assets of the company."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaturan perundangan mengenai asuransi kredit dan kedudukan hukum perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit akibat gagal membayar utang klaim polis asuransi kredit. Metode penelitan yang dilakukan ialah yuridis normatif dengan data sekunder. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori transfer of risk, teori penjaminan dalam hukum jaminan, dan teori permohonan pailit dalam hukum kepailitan. Adapun hasil penelitian ini ialah peraturan perundangan mengenai asuransi kredit masih tersebar di banyak peraturan perundangan, pengaturan mengenai asuransi kredit belum cukup diatur secara spesifik hanya mengacu pada peraturan perundangan asuransi secara umum dan kedudukan hukum perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit akibat gagal membayar utang klaim polis asuransi kredit ialah badan hukum perseroan terbatas yang dapat dimohonkan pailit secara limitatif. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar dibuatnya peraturan perundangan yang memuat ketentuan asuransi kredit yang dapat menjadi pegangan para pihak pemangku kepentingan dalam asuransi kredit, jika timbul permasalahan maka lebih jelas peraturan yang dapat diterapkan dalam permaslahan tersebut.

---

This thesis discusses the regulatory arrangements regarding credit insurance and the legal standing of insurance companies filed for bankruptcy as a result of failing to pay debts claimed by credit insurance policies. The research method used is normative juridical with secondary data. The theories used in this study are the theory of transfer of risk, the theory of guarantees in guarantee law, and the theory of petition for bankruptcy in bankruptcy law. The results of this study are that laws and regulations regarding credit insurance are still scattered in many laws and regulations, regulations regarding credit insurance are not sufficiently regulated specifically, only referring to general insurance laws and regulations and the legal position of insurance companies that are filed for bankruptcy as a result of failing to pay debt claims on credit insurance policies, namely limited liability company legal entities that can be filed for bankruptcy on a limited basis. From the results of this study, the researchers suggest that legislation be made that contains credit insurance provisions that can be used as a guide for stakeholders in credit insurance, if problems arise, the regulations that can be applied to these problems are clearer."

"Skripsi ini membahas mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh Krediturnya, dengan studi kasus Putusan Nomor 4/PDT.SUSPAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga untuk berinvestasi melalui pasar modal. Kemudian, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa panitera harus menolak permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh pihak selain Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada praktiknya masih terdapat banyak pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang tidak diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit Perusahaan Efek (PT Brent Securities) yang diajukan oleh Kreditornya karena izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Perusahaan Efek dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit Perusahaan Efek dalam putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek mutlak merupakan kewenangan khusus Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Efek, sekalipun izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek oleh Krediturnya, tidak sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

This thesis discusses about bankruptcy against Securities Company filed by its Creditors, with a case study of Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. Article 2 paragraph (4) of Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment states that the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company may only be filed by the Financial Services Authority. The existence of these provisions is intended to protect the interests of third parties to invest through the capital market. Then, Article 6 paragraph (3) of Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment states that the principal registrar is required to reject a petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company if it’s filed by any other party besides the Financial Services Authority. However, in practice there are still many petitions for a declaration of bankruptcy against Securities Company that are not be filed by the Financial Services Authority. This can be seen on Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, which granted the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company (PT Brent Securities) that filed by its creditors due to its business license revoked by Financial Services Authority. This research aims to identify the mechanism of filing an application for a bankruptcy against Security Company and the authority of Financial Services Authority for the bankruptcy petition of Securities Company in Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. based on Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment. Type of research applied in this research is normative juridical approach with a descriptive typology. The result shows that the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company is the exclusive power of Financial Services Authority as a state institution that supervises Securities Company, even though their business license has been revoked by Financial Services Authority. Then, the decision of The Judges on Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST which granted the application for bankruptcy declaration against the Securities Company by its Creditors, was not in accordance with the regulations in Article 2 paragraph (4) of Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment."