Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerbitan polis asuransi elektronik merupakan salah satu dampak yang dirasakan dari adanya perkembangan teknologi dalam industri asuransi. Dalam hal ini, penerbitan polis asuransi elektronik dapat menimbulkan permasalahan karena polis asuransi diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik dan bukan secara fisik/cetak. Hal tersebut membuat Tertanggung mengalami kendala berupa kesulitan dalam melakukan pengaksesan polis asuransi elektronik yang dimilikinya, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman yang didapatkan oleh Tertanggung tentang informasi pertanggungan yang terdapat dalam polis asuransi elektronik. Permasalahan yang demikian ini dapat ditemukan dalam pertanggungan asuransi unit link yang melibatkan Agen Asuransi, Perusahaan Asuransi dan Tertanggung dalam Putusan Nomor 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Secara garis besar, Tertanggung mempersoalkan tindakan-tindakan Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang dinilai merugikan dan tidak bertanggung jawab setelah dilakukannya penerbitan polis asuransi elektronik dalam pertanggungan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan putusan pengadilan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya dalam penerbitan polis asuransi elektronik Tertanggung, sehingga Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah melaksanakan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya dan tidak dapat dijatuhi hukuman, baik dari aspek pertanggungjawaban pidana dan aspek pertanggungjawaban perdata.

---

Issuance of electronic insurance policy is one of the impacts felt from technological developments in the insurance industry which can cause problems because insurance policy is issued in digital/electronic form. This made the Insured experience problems in the form of difficulties in accessing electronic insurance policy, as the result in a lack of understanding by the Insured regarding the coverage information contained in the electronic insurance policy. Such problems can be found in unit link insurance coverage involving Insurance Agents, Insurance Company, and the Insured in Decision Number 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Broadly speaking, the Insured questioned the actions of the Insurance Agent and the Insurance Company which were considered detrimental and irresponsible after the issuance of the electronic insurance policy in the coverage. The research method used in this writing is to use a normative juridical approach by examining legal literature, statutory regulations, and legal principles that apply to court decision. The result of this study is the Insurance Agent and the Insurance Company have both carried out their rights and obligations in issuing the Insured's electronic insurance policy, so that they have carried out their responsibilities properly and cannot be sentenced, both from the aspect of criminal and civil liability."

"Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan perusahaan asuransi menjual produknya (polis asuransi) secara digital. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan prinsip itikad baik dalam proses penutupan asuransi berbasis digital, bagaimana melindungi tertanggung jika terjadi sengketa klaim dalam perjanjian asuransi berbasis digital, dan permasalahan hukum apa saja yang terjadi. dalam asuransi berbasis digital. Dalam membahas materi pokok, penulis menggunakan metode penelitian yuridis - normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip itikad baik yang paling baik dalam asuransi berbasis digital dilakukan sejak tertanggung melakukan registrasi pada aplikasi asuransi secara digital dan tertanggung wajib mengungkapkan seluruh informasi yang terkait dengan objek asuransi dan mengikuti setiap tahap aplikasi asuransi secara digital. Perlindungan hukum bagi tertanggung atas asuransi berbasis digital dalam hal terjadi sengketa klaim telah diberikan dan diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa penanggung wajib menangani klaim melalui proses yang cepat, sederhana, terjangkau, dan adil. Selanjutnya Pasal 18 POJK Nomor 23 / POJK.05 / 2015 yang memberikan pilihan kepada Tertanggung untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa di pengadilan atau di luar pengadilan, dan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri tempat perusahaan asuransi berselisih. resolusi melalui pengadilan. Kemudian permasalahan hukum pada asuransi berbasis digital terkait dengan masih adanya kewajiban penanggung untuk memberikan ringkasan polis dalam bentuk hardcopy kepada tertanggung, penerapan customer due diligence pada asuransi jiwa digital yang masih sulit dilakukan apabila yang diasuransikan adalah pemilik manfaat, dan penjualan produk asuransi secara digital oleh aggregator insurance yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

---

The rapid development of technology and information causes insurance companies to sell their products (insurance policies) digitally. The main problem in this research is how to apply the principles of good faith in the digital-based insurance closing process, how to protect the insured in the event of a claim dispute in a digital-based insurance agreement, and what legal problems occur. in digital based insurance. In discussing the subject matter, the author uses juridical - normative research methods with qualitative data analysis. The results of the study concluded that the best application of the principle of good faith in digital-based insurance is carried out since the insured registers the insurance application digitally and the insured must disclose all information related to the object of insurance and follow each stage of the insurance application digitally. Legal protection for the insured for digital-based insurance in the event of a claim dispute has been provided and is regulated in Article 31 paragraph (3) of Law no. 40 of 2014 concerning Insurance, that insurers are required to handle claims through a fast, simple, affordable, and fair process. Furthermore, Article 18 POJK Number 23 / POJK.05 / 2015 which gives the Insured the option to choose a dispute resolution institution in court or outside the court, and does not limit court elections to only district courts where the insurance company disputes. resolution through court. Then the legal problems in digital-based insurance are related to the insurer still having the obligation to provide a hardcopy of the policy summary to the insured, the application of customer due diligence in digital life insurance which is still difficult to do if the insured is the beneficial owner, and the sale of insurance products digitally by the aggregator insurance that has not been registered with the Financial Services Authority."

"Salah satu komponen kritis dalam PSAK 74 yaitu Margin Jasa Kontraktual / Contractual Service Margin (CSM). Kompleksitas dalam pengimplementasian konsep CSM menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi sehingga analisis kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 perlu dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 pada perusahaan asuransi kerugian PT X yang merupakan salah satu perusahaan asuransi dan penjaminan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan PT X dalam pengakuan dan pengukuran CSM sesuai dengan PSAK 74 serta menganalisis apa saja isu signifikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kasus dengan teknik tringulasi serta instrumen penelitian berupa wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X telah membuat roadmap dalam proses persiapan implementasi PSAK 74 yang terdiri atas lima fase. Selain itu, kesiapan dalam pengakuan dan pengukuran CSM yang terdiri atas kesiapan data dan sistem TI, kesiapan sumber daya manusia serta kesiapan prosedur dan simulasi dalam pengakuan dan pengukuran CSM telah dilakukan oleh PT X namun secara umum belum maksimal. Adapun terdapat enam isu signifikan yang harus diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X yaitu profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan, sumber daya manusia (akuntan, aktuaris, dan tenaga IT support), kompleksitas data saat dan setelah masa transisi, CSM Engine, pajak penghasilan pada masa transisi, dan penentuan tingkat diskonto.

---

One of the critical components in PSAK 74 is the Contractual Service Margin (CSM). The complexity in implementing the CSM concept is a challenge for insurance companies so that an analysis of the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 needs to be carried out to further analyze the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 in the loss insurance company PT X which is one of the insurance and guarantee companies in Indonesia. This study aims to evaluate the readiness of PT X in the recognition and measurement of CSM in accordance with PSAK 74 and analyze what are the significant issues in the recognition and measurement of CSM at PT X. This research was conducted with a qualitative method through a case study with tringulation techniques and research instruments in the form of semi-structured interviews and documentation. The results showed that PT X has created a roadmap in preparation process to implement PSAK 74 which consist of five phases. In addition, readiness in the recognition and measurement of CSM consisting of data and IT system readiness, human resource readiness, and procedure and simulation readiness in the recognition and measurement of CSM has been carried out by PT X but in general has not been maximized. There are six significant issues that must be considered in the recognition and measurement of CSM at PT X, namely profitability and sustainability of the company, human resources (accountants, actuaries, and IT support), data complexity during and after the transition period, CSM Engine, income tax during the transition period, and determination of the discount rate."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sistem pengendalian intern dalam proses bisnis pendapatan premi dan beban klaim. Objek penelitian ini adalah sebuah perusahaan asuransi kerugian nasional di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan membandingkan fakta-fakta yang terjadi dalam kegiatan perusahaan antara teori dan praktik. Dari hasil studi lapangan dan studi kepustakaan, menunjukkan bahwa PT X telah menerapkan proses bisnis yang baik dan tidak menyimpang dari pedoman praktik bisnis serta mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis risiko-risiko yang muncul pada setiap aktivitas pada proses bisnis pendapatan premi dan beban klaim yang memiliki dampak pada pelaporan keuangan perusahaan serta memberikan usulan pengendalian yang perlu dilakukan untuk meminimalkan dampak dari risiko yang telah teridentifikasi.

---

The objective of this study is to review the internal control systems in business processes of premium income and claims expenses. The object of this research is a general insurance company in Indonesia. This study uses the descriptive analysis method through comparison of facts in the company rsquo s operation between theory and practice. From the field and literature studies, it shows that PT X has implemented business processes appropriately within the guidelines of business practices and complied with applicable regulations and standards. Furthermore, this study analyzes the risks that arise in every business process activity on premium income and claim expenses that have an impact on the company 39 s financial reporting and provide an internal control suggestion for reducing the impact of the risks identified. "

"Kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi semakin meningkat sehingga menyebabkan permohonan terhadap pengajuan polis asuransi juga meningkat. Oleh karena itu perusahaan asuransi dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebagai salah satu perusahaan asuransi yang memiliki banyak peserta asuransi sehingga semakin banyak permintaan penerbitan polis khususnya pada asuransi kesehatan kumpulan. Namun dari banyaknya permintaan penerbitan polis yang ada, masih ditemukan proses penerbitan yang tidak tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerbitan polis asuransi kesehatan kumpulan di PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tahun 2012. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif, metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara mendalam (indepth interview) terhadap Seksi Analisa Bisnis & Underwriting divisi bisnis kumpulan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera serta dilengkapi beberapa data sekunder untuk mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor internal (SDM, SOP, Peralatan/Mesin) dan faktor eksternal (Kelengkapan Data & Dokumen) sangat berpengaruh pada ketepatan dan keterlambatan penerbitan polis asuransi kesehatan kumpulan di PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tahun 2012. Hasil penelitian menyarankan perlu ditingkatkan kualitas SDM, kinerja dan sistem informasi yang ada.

---

Public awareness has increased insurance causing a plea for filing insurance also increased. Therefore, insurance companies are required to provide professional services. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera as one of the insurance companies that have many participants so that more and more demand for insurance policies issued specifically on health insurance bundles. But from the number of requests the issuance of an existing policy, still found the process of publishing an ill-timed. This study aims to describe a collection of health insurance policies issued at the PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera in 2012.

This study uses a qualitative study, data collection method used is by way of in-depth interviews to Section Analysis Business & Underwriting business division set PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera and include some secondary data to support the research.

The results show that internal factors (HR, SOP, Equipment / Machinery) and external factors (Completeness of Data & Document) is very influential in accuracy and delay the issuance of a health insurance policy set in PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera in 2012. The results suggest the need to improve the quality of human resources, performance and system information."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas prosedur penilaian kesenjangan PSAK 74: Kontrak Asuransi pada PT Asuransi oleh KAP UWU. PT Asuransi merupakan salah satu dari perusahaan asuransi umum (general insurance) dalam grup BUMN yang memiliki layanan asuransi non-life dan life. Untuk mengantisipasi hadirnya PSAK 74 per 1 Januari 2025, yaitu hasil adopsi IFRS 17 pengganti PSAK 62, maka Ikatan Akuntansi Indonesia menghimbau agar industri asuransi melakukan kajian kesenjangan dan posisi mereka terhadap PSAK 74.  Tugas KAP UWU pada perikatan ini antara lain adalah: 1) Manajemen proyek; 2) Pelatihan terkait implementasi PSAK 74; 3) Penilaian kesenjangan; 4) Financial Impact Assessment; 5) Data, System, Process (DSP); dan 6) Penyusunan tahap 2 Implementasi.  KAP UWU hadir sebagai konsultan keuangan yang mendampingi PT Asuransi untuk mengidentifikasi kesenjangan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa prosedur sudah memenuhi standar yang ada, seperti Standar Jasa Konsultan oleh IAPI dan PSAK 74: Kontrak Asuransi. Kendati demikian, KAP UWU perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal: 1) Dalam topik definisi dan ruang lingkup kontrak asuransi, KAP UWU dapat memisahkan komponen kontrak asuransi terlebih dahulu untuk menentukan eligibilitas PSAK 74 pada polis-polis PT Asuransi; dan 2) Dalam penyusunan laporan ilustratif, KAP UWU dapat melakukan penjurnalan umum berdasarkan PSAK 74: Kontrak Asuransi agar dapat melakukan komparasi seimbang dengan pencatatan jurnal PSAK 62: Kontrak Asuransi. Selain itu, laporan ini juga membahas mengenai refleksi atas aktivitas magang dan penulisan laporan magang serta rencana pengembangan diri usai penulisan

---

This internship report discusses the evaluation of KAP UWU’s gap assessment towards PT Asuransi that is intended for PSAK 74 implementation. PT Asuransi is a general insurance company that provides non-life and life insurance which is also a part of a state-owned holding. To anticipate the upcoming IFRS 17 or PSAK 74 that is effective per January 1st 2025 in Indonesia, Ikatan Akuntansi Indoneia (IAI) recommends that the insurance industry to conduct a gap assessment and provide an official position statement towards the standard. As the chosen financial consultant / advisory, KAP UWU perform several procedures that are subject to this report’s evaluation such as: 1) Project management; 2) PSAK 74 training & workshop; 3) Gap assessment; 4) Financial Impact Assessment; 5) Data, System, Process (DSP); and 6) Phase 2 roadmap implementation.  Based on evaluation, it is inferred that the procedure has met the standards such as PSAK 74 and Standar Jasa Konsultan (SJK) by IAPI. However, KAP UWU should consider several things: 1) To include unbundling within the definition & scope topic and KAP UWU’s PSAK 74 eligibility decision tree to clasify PT Asuransi’s insurance contract; and 2) To record PSAK 74 general journal so that an apple-to-apple comparison can be made with the PSAK 62 general journal. This internship report additionally discusses self-reflection based on the internship activity and the writing process, as well as determining the next steps to take."

"Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan PSAK 74 : Kontrak Asuransi yang merupakan adopsi dari IFRS 17: Insurance Contract, yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kesiapan Perusahaan Asuransi Kerugian X dan Perusahaan Asuransi Jiwa Y dalam penerapannya, meliputi pelaporan keuangan sampai dengan kesesuaian peraturan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan pelaku industri asuransi melakukan persiapan pelaksanaan Parallel Run Implementasi PSAK 74 : Kontrak Asuransi yang merupakan salah satu target output Triwulan I Tahun 2024. Metodologi penelitian  ini kualitatif, dimana datanya diperoleh dari data primer (wawancara, dokumen dan materi sharing Perusahaan Asosiasi Asuransi) dan sekunder (website Perusahaan X dan Y). Dari hasil penelitian, penerapan membutuhkan sumber daya manusia dan sistem yang baik serta dana yang memadai. Selain itu Direksi berperan sangat penting dalam prosesnya, sebagai pertanggungjawaban ke pemegang saham. Simulasi dampak dari penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi masih terus dievaluasi oleh manajemen melalui aktuaris Perusahaan.

---

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued PSAK 74: Insurance Contract which is an adoption of IFRS 17: Insurance Contract, which will be applied starting January 1, 2025. This study aims to determine and analyze the readiness of Loss Insurance Company X and Life Insurance Company Y in its application, covering financial reporting to regulatory compliance in Indonesia. The Financial Services Authority requires insurance industry players to prepare for the implementation of the Parallel Run Implementation of PSAK 74: Insurance Contracts, which is one of the output targets for the first quarter of 2024. This research methodology is qualitative, where the data is obtained from primary data (interviews, documents and sharing materials of Insurance Association Companies) and secondary (Company X and Y websites). From the results of the research, the application requires good human resources and systems as well as adequate funds. From the results of the research, the application requires good human resources and systems as well as adequate funds. In addition, the Board of Directors plays a very important role in the process, as an accountability to shareholders. Simulation of the impact of the implementation of PSAK 74: Insurance Contracts are still being evaluated by management through the Company's actuaries."

"Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam berbagai sektor, termasuk industri asuransi. Pemasaran dan penjualan polis asuransi secara online melalui platform digital memberikan kemudahan akses bagi konsumen, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait tanggung jawab perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dan etika perusahaan asuransi dalam proses pemasaran dan penjualan polis melalui platform digital, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait asuransi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh konsumen, serta memastikan keamanan data pribadi yang dikumpulkan melalui platform digital. Selain itu, diperlukan pengawasan lebih lanjut dari regulator untuk memastikan kepatuhan perusahaan asuransi terhadap standar yang ditetapkan. Studi ini memberikan kontribusi dalam memperkuat aspek hukum dan praktik terbaik dalam pemasaran asuransi digital, yang pada akhirnya mendukung kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi.

---

The advancement of digital technology has driven transformation across various sectors, including the insurance industry. Online marketing and sales of insurance policies through digital platforms provide consumers with easier access but also pose new challenges related to the responsibility of insurance companies. This study aims to analyze the legal and ethical responsibilities of insurance companies in the process of marketing and selling policies through digital platforms, focusing on consumer protection and compliance with applicable regulations. This research adopts a normative juridical approach by analyzing relevant regulations, such as the Consumer Protection Act and insurance-related regulations in Indonesia. The findings reveal that insurance companies are responsible for providing transparent, accurate, and easily understandable information to consumers while ensuring the security of personal data collected through digital platforms. Furthermore, enhanced regulatory oversight is required to ensure compliance with established standards. This study contributes to strengthening legal aspects and best practices in digital insurance marketing, ultimately fostering consumer trust in the insurance industry."

"Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam berbagai sektor, termasuk industri asuransi. Pemasaran dan penjualan polis asuransi secara online melalui platform digital memberikan kemudahan akses bagi konsumen, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait tanggung jawab perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dan etika perusahaan asuransi dalam proses pemasaran dan penjualan polis melalui platform digital, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait asuransi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh konsumen, serta memastikan keamanan data pribadi yang dikumpulkan melalui platform digital. Selain itu, diperlukan pengawasan lebih lanjut dari regulator untuk memastikan kepatuhan perusahaan asuransi terhadap standar yang ditetapkan. Studi ini memberikan kontribusi dalam memperkuat aspek hukum dan praktik terbaik dalam pemasaran asuransi digital, yang pada akhirnya mendukung kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi.

---

The advancement of digital technology has driven transformation across various sectors, including the insurance industry. Online marketing and sales of insurance policies through digital platforms provide consumers with easier access but also pose new challenges related to the responsibility of insurance companies. This study aims to analyze the legal and ethical responsibilities of insurance companies in the process of marketing and selling policies through digital platforms, focusing on consumer protection and compliance with applicable regulations. This research adopts a normative juridical approach by analyzing relevant regulations, such as the Consumer Protection Act and insurance-related regulations in Indonesia. The findings reveal that insurance companies are responsible for providing transparent, accurate, and easily understandable information to consumers while ensuring the security of personal data collected through digital platforms. Furthermore, enhanced regulatory oversight is required to ensure compliance with established standards. This study contributes to strengthening legal aspects and best practices in digital insurance marketing, ultimately fostering consumer trust in the insurance industry."

"Tesis ini membahas mengenai penyelenggaraan program penjaminan polis asuransi setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini meliputi bagaimana pengaturan program penjaminan polis asuransi setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu juga akan membandingkan program penjaminan polis asuransi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Korea Selatan dan Jerman. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengatur peraturan dasar terkait program penjaminan polis asuransi, namun memang dibutuhkan peraturan pelaksananya agar penyelenggaraan program penjaminan polis ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan jelas. Beberapa pengaturan serta mekanisme yang ada di Korea Selatan dan Jerman juga ada yang dapat diterapkan di Indonesia agar program penjaminan polis asuransi ini dapat berjalan dengan maksimal. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan amanat kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjalankan program penjaminan polis, sehingga Lembaga Penjamin Simpanan harus memperhatikan agar perannya untuk menjamin dana perbankan juga tidak terganggu.

---

This thesis discusses the implementation of the insurance policy guarantee program after the enactment of the Development and Strengthening of the Financial Sector Law. The main issues addressed in this thesis include the regulation of the insurance policy guarantee program after the enactment of the Development and Strengthening of the Financial Sector Law. Additionally, a comparison will be made between the insurance policy guarantee programs in Indonesia, South Korea, and Germany. The author uses normative juridical research methodology with secondary data obtained from literature. The research result shows that the Development and Strengthening of the Financial Sector Law has established fundamental regulations regarding the insurance policy guarantee program. However, implementing regulations are necessary to ensure the comprehensive and clear implementation of this program. Some regulations and mechanisms from South Korea and Germany can also be applied in Indonesia to enhance the effectiveness of the insurance policy guarantee program. The Development and Strengthening of the Financial Sector Law mandates the Deposit Insurance Corporation to execute the insurance guarantee program, and therefore, the Deposit Insurance Corporation must ensure that its role in guaranteeing banking funds remains undisturbed."