Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan di Pasar Modal beriringan dengan banyaknya perusahaan yang membutuhkan pendanaan dan meningkatnya minat masyarakat untuk berpartisipasi melalui investasi di Pasar Modal. Kedua hal tersebut ditandai dengan bervariatifnya jenis pendanaan untuk perusahaan di Pasar Modal dan juga meningkatnya risiko bagi investor. Otoritas Jasa Keuangan menjawab masalah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan investor melalui klasifikasi investor di Pasar Modal, serta perbandingannya dengan negara Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada. Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis-normatif yaitu menganalisis permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Pendekatan komparatif selanjutnya digunakan untuk membandingkan aturan-aturan di sistem hukum negara lain untuk menemukan persamaan dan/atau perbedaan di antara sistem hukum negara pembanding. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan dengan klasifikasi investor dicapai melalui pembatasan akses bagi investor yang minim pengalaman, kekayaan, atau portofolio terhadap investasi yang berisiko tinggi. Kemudian, ditemukan bahwa klasifikasi investor di Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada memiliki persamaan seperti kriteria yang ditentukan negara-negara tersebut untuk mengategorikan investor. Adapun, perbedaannya adalah nomenklatur dari klasifikasi investor misalnya accredited investor. Indonesia juga menyebutkan di peraturannya mengenai jenis investasi apa saja yang dapat diakses oleh pemodal profesional.

---

Developments in the Capital Market coincide with the many companies that need funding and the increasing public interest in participating through investment in the Capital Market. Both of these are marked by the varied types of funding for companies in the Capital Market as well as increased risks for investors. Otoritas Jasa Keuangan responded to this problem by issuing Otoritas Jasa Keuangan regulations governing the Issuance of Debt and/or Sukuk Based Securities to Professional Investors. This research will discuss how to protect investors through the categorization of investors in the Capital Market, as well as a comparison with the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada. The research method to be used is juridical-normative, namely analyzing legal issues through statutory regulations. A comparative approach is then used to compare rules in other countries' legal systems to find similarities and/or differences between the legal systems of the comparison countries. Through this research, it was found that the protection of investor through categorization is achieved by limiting regular investors with minimum experience, net worth, and portofolio access to high risk investments. Also, the regulations regarding the categorization of investors in Indonesia, the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada have similarities, such as the criteria set by these countries to categorize investors. Meanwhile, the difference is in the nomenclature of categorized investors, for example, accredited investor. Indonesia also stated in the regulations regarding what types of investments can be accessed by professional investors."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum investor, khususnya investor yang menanamkan modalnya di pasar modal melalui perusahaan efek. Selanjutnya, dana investor dapat disalahgunakan oleh perusahaan efek. Terkait dengan hal ini, para investor dapat menuntut hak atas dana mereka tersebut dengan mengajukan klaim dana atau efek mereka pada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun banyak perusahaan efek yang tidak terlalu memperhatikan nasabah yang meminta pengembalian klaim tersebut. Akibatnya banyak investor yang dananya disalahgunakan oleh perusahaan efek bernasib tidak jelas. Maka muncul wacana pembentukan Investor Protection Fund (IPF) yang bertujuan menjamin pengembalian dana nasabah perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibentuknya Investor Protection Fund (IPF) maka akan meningkatkan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

---

This thesis discusses the legal protection of investors, especially investors who invest their fund in capital market trough securities companies. After that, their fund could be misused by securities companies. Related to this problem, the investors can demand their rights to these funds by submitting a claim on the securities company. But many securities company just paid little attention to its customers who request a claim refund. As a result, the faith of many investors whose fund was misused by securities companies are not clear. The impact of this problem, appear the discourse about Investor Protection Fund (IPF), the aims of Investor Protection Fund was to ensure the return of customer funds that misused by irresponsible securities companies. This study uses juridical norms approach as research implementation method. This study concluded that with establishment of Investor Protection Fund (IPF), will increase investor?s protection in investing and then will impact investor?s trust in the Indonesian capital market."

"Semakin meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan investasi demi mencapai kesejahteraan finansial. Investasi dalam hal ini salah satunya dapat dilakukan secara tidak langsung melalui pasar modal, yang mana di dalamnya terdapat berbagai pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal sesuai ketentuan UU Pasar Modal. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai investor dari praktik yang merugikan. Praktik ilegal yang dilakukan oleh suatu pihak yang tidak memiliki izin dan/atau menyalahgunakan izin yang dimilikinya tentu memberikan sentimen negatif dan kekhawatiwan masyarakat terhadap investasi di pasar modal. Maka dari itu, Satgas Waspada Investasi dibentuk dengan tujuan untuk melakukan tugas pencegahan dan tugas penanganan terhadap dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Penelitian yuridis-normatif ini akan membahas dan menganalisis pengaturan terkait Satgas Waspada Investasi dengan meninjau tugas, wewenang, bentuk pencegahan, dan bentuk penanganan yang dapat dilakukan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi terhadap dugaan kegiatan investasi ilegal. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana efektivitas peran Satgas Waspada Investasi dalam menangani suatu dugaan kasus investasi ilegal dalam pasar modal. Satgas Waspada Investasi sebagai forum koordinasi dalam hal ini perlu dasar hukum yang lebih tinggi untuk mengakomodir tugas dan wewenangnya, serta lebih proaktif dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanganan terhadap kegiatan investasi ilegal yang merugikan masyarakat sebagai investor di pasar modal.

---

The increasing income of the Indonesian people is directly proportional to the increasing awareness of the Indonesian people about investment to achieve financial welfare. Investment, in this case, of which can be done indirectly through the capital market, in which various parties are carrying out activities in the capital market under the provisions of the Capital Market Law. The provision aims to provide legal certainty for various parties carrying out activities in the capital market, as well as protect the interests of the public as investors from harmful practices. Illegal practices carried out by a party who does not have a license and/or abuses the permit have certainly given negative sentiment and public concern towards investment in the capital market. Therefore, the Investment Alert Task Force was formed to carry out preventive and enforcement tasks against alleged unlawful acts in the field of collecting public funds and managing investments. This juridical-normative research will discuss and analyze the relevant regulation of the  Investment Alert Task Force by reviewing the duties, authorities, forms of prevention, and forms of enforcement that can be carried out by the Investment Alert Task Force against alleged illegal investment activities. This research will also discuss the effectiveness of the role of the Investment Alert Task Force in dealing with an alleged case of illegal investment in the capital market. The Investment Alert Task Force as a coordination forum in this case needs a higher legal basis to accommodate its duties and authorities, as well as be more proactive in carrying out the task of preventing and enforcing on illegal investment activities that harm the public as investors in the capital market."

"Perlindungan hukum terhadap investor diperlukan agar perkembangan dalam pasar modal menjadi signifikan dikarenakan kepercayaan invetor . Namun, investor sering mengalami kerugian akibat kejahatan pasar modal. Berdasarkan hal itulah maka OJK berinisiasi untuk membentuk Peraturan OJK No. 65 /POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor ini terinspirasi dari Securities and Exchange Commision (SEC) di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka atau data sekunder yang dimaksud diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, asas-asas, penggunaan pendekatan yuridis dan perbandingan hukum. Pengembalian keuntungan tidak sah di Amerika Serikat pernah mengalami perdebatan apakah pengembalian keuntungan tidak sa merupakan equitable remedy atau penalty. Namun, sejatinya pengembalian keuntungan tidak sah memberikan perlindungan hukum kepada investor di Amerika Serikat dengan serangkaian pengaturannya. Begitupun juga POJK mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal ini yang menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal, karena bentuk perintah dalam POJK ini dinilai efektif, proporsional, dan dapat bersifat preventif. Penulis memberikan saran kepada tesis ini yaitu harus lebih memperhatikan kerangka teoritis terhadap POJK ini dan juga Peraturan pelaksana dari penetapan POJK ini lebih memperinci mengenai kriteria Pihak yang melakukan pelanggaran pasar modal agar tidak menjadi multitafsir dikemudian hari.

---

Legal protection for investors is needed so that developments in the capital market become significant due to investor confidence. However, investors often experience losses due to capital market crimes. Based on this, OJK took the initiative to form OJK Regulation No. 65 /POJK.04/2020 concerning Returns of Unauthorized Profits and Compensation Funds for Investors' Losses in the Capital Market Sector. This invalid return on profits and an investor's compensation fund was inspired by the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States. This study uses a normative juridical method, which is a type of research that uses library materials or secondary data. Library materials or secondary data that are meant include laws and regulations, principles, use of a juridical approach and comparative law. Disgorgement in the United States has experienced debates whether disgorgement is an equitable remedy or penalty. However, disgorgement actually provides legal protection to investors in the United States with a series of arrangements. Likewise, the POJK regarding Unauthorized Returns of Profits and Compensation Fund for Investor Losses in the Capital Market Sector is a form of legal protection for investors for losses arising from violations of laws and regulations in the capital market, because the form of orders in the POJK is considered effective, proportional, and can be preventive. The author provides suggestions for this thesis, namely that it must pay more attention to the theoretical framework of this POJK and also the implementing regulations of the determination of this POJK in more detail regarding the criteria for parties who commit capital market violations so that they do not become multiple interpretations in the future."

"Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing di mata hukum Indonesia, dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai investor dan calon investor pasar modal dalam hal dilakukannya backdoor listing terhadap emiten. Hal ini terkait dengan tidak terdapatnya pengaturan mengenai backdoor listing di Indonesia, di mana dalam peraturan Indonesia tidak pernah disinggung mengenai backdoor listing. Penelitian ini menyumpulkan bahwa karena tidak terdapatnya pengaturan mengenai backdoor listing di Indonesia, maka peraturan yang harus ditaati emiten dan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dan calon investor pasar modal adalah tergantung bagaimana backdoor listing dilakukan. Namun ternyata terdapat resiko-resiko tertentu yang dapat timbul dari dilakukannya backdoor listing yang dapat merugikan masyarakat sebagai investor dan calon investor dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.This thesis discusses about backdoor listing in Indonesian Law, and its law protection

to investor and prospective investors on capital market if there?s a backdoor listing

towards issuer. This related to the fact that there?s no regulation about backdoor

listing in Indonesia, to be precise that backdoor listing is never be included on any

regulation in Indonesia. This study concluded that because of no regulation about

backdoor listing in Indonesia, regulation that has to be obeyed by the issuer and what

kind of legal protection to investor and prospective investors on capital market

depends on how backdoor listing is done. Nevertheless, there are risks caused by

backdoor listing that could inflict a financial loss to the investor and prospective

investors on capital market and haven?t included on any regulation yet."

"Herding behavior dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang memutuskan untuk mengikuti orang lain dan meniru perilaku kelompok daripada mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan informasi yang mereka punya. Analisis kali ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan herd behavior yang dipengaruhi oleh investor attention. Dalam penelitian kali ini, Google Search digunakan sebagai proxy dari investor attention dengan dugaan bahwa ketika investor attention meningkat, maka jumlah investor yang menggunakan Google Search untuk mencari informasi akan meningkat sehingga nantinya investor akan memiliki informasi yang serupa dan kemudian membuat keputusan perdagangan serupa sehingga terbentuk herd behavior. Penelitian kali ini juga menganalisis pengaruh investor attention dalam pembentukan herd behavior pada periode market return negatif dan pada periode Pandemi COVID-19. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode cross-sectional absolute deviation (CSAD). Sampel penelitian yang digunakan adalah data berupa return harian dari IHSG pada periode Juli 2012-Juni 2022 yang diambil dari Refinitiv eikon dan data berupa frekuensi pencarian kata kunci terkait Pasar Modal Indonesia pada periode Juli 2012-Juni 2022 yang diambil dari Google Trends. Hasil dari penelitian kali ini adalah ditemukan keberadaan herd behavior yang dipengaruhi oleh investor attention, tetapi tidak ditemukan keberadaan herd behavior dalam periode market return negatif dan dalam periode Pandemi COVID-19.

---

Herding behavior can be defined as the behavior of individuals who decide to follow others and imitate group behavior rather than making decisions independently based on the information they have. This research aims to analyze the existence of herd behavior that is influenced by investor attention. In this study, Google Search is used as a proxy for investor attention with the assumption that when investor attention increases, the number of investors using Google Search to search for information will increase so that later investors will have similar information and then make similar trading decisions so that herd behavior are formed. This research also analyzes the influence of investor attention in forming herd behavior during the negative market return period and during the COVID-19 Pandemic. The method used in this study is the cross-sectional absolute deviation (CSAD) method. The research sample used is data of daily market return from the Indonesia Composite Index (ICI) for the period July 2012-June 2022 taken from Refinitiv eikon and search frequency data for keywords related to the Indonesian Capital Market in the period July 2012-June 2022 taken from Google Trends. The results of the present study found the existence of herd behavior influenced by investor attention, but no herd behavior was found during the negative market return period and during the COVID-19 Pandemic period."

"Pasar modal merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan rekonomi suatu negara, sedangkan untuk mendukung pertumbuhan pasar modal, dibutuhkan banyak hal termasuk regulasi yang efektif di bidang pasar modal, yang salah satunya adalah regulasi di bidang perlindungan pemodal, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum. Fungsi dari metode tersebut adalah menemukan, merumuskan, dan menganalisa aturan perlindungan yang dibutuhkan dan yang telah ada terhadap pemodal di industri pasar modal Indonesia. Simpulan dari penelitian ini ialah, bahwa telah ada pengaturan perlindungan terhadap pemodal di industri pasar modal Indonesia apabila mengalami kehilangan asetnya dengan Dana Perlindungan Pemodal yang diatur dalam peraturan Bapepam nomor VI.A.4 dan VI.A.5.

---

Capital market is one of many ways of developing economy in a country, and to develop the capital market itself needs effective regulations especially regulations in protecting the investor’s assets so that public's trust on the capital market industry will increase and tend to invest more.

This paper uses legal review methode to find and analysis what ideal regulations for the investor protection.

The conclusion of this paper is there have been regulations for the investor protection which are Bapepam Rule number VI.A.4 and Bapepam Rule number VI.A.5"

"Mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan oleh setiap perusahaan yang ada dapat dilakukan dimana perusahaan dapat menambah modal tanpa harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lama atau pemegang saham yang terdahulu untuk membeli saham baru, selain itu juga mekanisme seperti ini sangat efisien dalam penggunaan waktu pelaksanaan sehingga perusahaan yang melakukan dengan menggunakan cara mekanisme ini dapat cepat terlaksana proses penambahan modal dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi keuangan perusahaan. Regulator pasar modal telah merampungkan rules making rules atas revisi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ( Bapepam- LK) Nomor. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu terkait penawaran sekunder atau secondary offering. Revisi itu merupakan berkah bagi emiten, sebab penerbitan saham baru (right issue) tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang tadinya dibatasi maksimum hanya 5% kini dinaikan menjadi maksimum 10%. Keluarnya aturan itu membuat perusahaan publik bisa langsung menjual saham baru yang ditawarkan (penawaran sekunder) ke publik atau investor strategis, selama nilainya tidak lebih dari 10% dari total saham.

---

Mechanism of Capital Increase Without Preemptive Rights conduted by each company that it can be done where the company can raise capital without having to give an opportunity beforehand to the old shareholders or former shareholders to buy new shares, in addition to such mechanism very efficient in the use of execution time so that companies that do by using this mechanism can be process can be quickly accomplished the process of capital increase in order to increase the company?s financial condition. Capital market regulator has completed the revision of rules for making rules of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) number. IX.D.4 on Capital Increase Without Preemptive Rights related to a secondary offering or secondary offering. The revision was a blessing for issuers, because the issuance of new shares (rights issue) without preemptive rights that had been restricted to a maximum of only 5%, now increased to a maximum of 10%. The exit of the rules that make public companies can be directly offered to sell new shares (secondary offering) to the public or a strategic investor, for value is not more than 10% of the total shares."