Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu hak asasi manusia yang selalu terpinggirkan, sekalipun telah sampai pada dimensi kekerasan yang paling ekstrem, yaitu pembunuhan. Sejalan dengan ratifikasi Konvensi Istanbul tentang kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2014, wacana pembunuhan perempuan di Prancis mulai dirumuskan dengan istilah féminicide. Karakteristik kejahatannya pun terus menjadi polemik di ruang hukum seiring dengan kasus pembunuhan perempuan yang meningkat secara signifikan per tahun 2019. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan fenomena féminicide di Prancis dan respons pemerintah lewat otorisasi hukum. Penelitian ini menganalisis data observasi sebagai artikulasi pengalaman féminicide di Prancis yang dihimpun oleh kolektif feminis #NousToutes dengan menggunakan metode kualitatif oleh Creswell dan Poth (2016) melalui teori hukum feminis oleh Bartlett (1990) dan konsep kekuasaan oleh Foucault (1976). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Prancis telah menolak dan mengalienasi féminicide dari kontinum kekerasan terhadap perempuan melalui Article 171 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 sebagai produk hukum yang menggeneralisasi pengalaman kekerasan berbasis gender, selaras dengan sikap otoritas hukum Prancis yang tidak responsif dan sensitif dalam membaca kekerasan terhadap perempuan, sehingga fenomena féminicide di Prancis menjadi semakin intens dan masih direduksi sebagai “crime passionnel”.

---

Violence against women is an issue of human rights that continually marginalizes, even though it has ranged to the most extreme dimension of violence, which is homicide. In line with the ratification of the Istanbul Convention on preventing violence against women in 2014, the discourse of female homicide in France began to formulate in the term féminicide. The characteristics of its crime continue to be polemic in the legal field as cases of female homicide have increased significantly in 2019. Based on this background, this study aims to review the phenomenon of féminicide in France and the governmental response through legal authorization. This study analyses observational data as an articulation of féminicide experiences in France compiled by the feminist collective #NousToutes using qualitative methods by Creswell and Poth (2016), through feminist legal theory by Bartlett (1990) and the concept of power by Foucault (1976). The results of this study indicate that the French government has rejected and alienated féminicide from the continuum of violence against women through Article 171 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 as a legal product that generalizes the experience of gender-based violence, in tune with unresponsive and insensitive nature of French legal authorities in reading violence against women, so that the phenomenon of féminicide in France becomes more intense and still reduces to “crime passionnel”."

"Penelitian ini berisi tentang perlindungan perempuan korban KDRT pada masa pandemi Covid-19 dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan angka kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT pada masa pandemi Covid-19. Keterbatasan ruang gerak serta menurunnya perekonomian menimbulkan frustasi bagi sebagian besar masyarakat yang dapat meningkatkan agresivitas. Perempuan sebagai kelompok rentan, memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi korban kekerasan. Sehingga, urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat upaya perlindungan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada Mei 2022 hingga Oktober 2022 melalui studi literatur dan wawancara semi terstuktur pada lima informan dari Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta dan Yayasan Pulih. Kelima informan tersebut dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya perlindungan perempuan korban KDRT pada masa pandemi Covid-19, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kebijakan ke berbagai lembaga pemerintah, melakukan layanan pengaduan dan rujukan serta melakukan Kampanye 16 HAKTP setiap tahunnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya dalam mata kuliah Perundang-undangan Sosial terkait dengan perlindungan sosial dan mata kuliah Kebijakan dan Perencanaan Sosial terkait dengan kebijakan sosial.

---

This research is about protection of women victims of domestic violence during the Covid-19 pandemic from the Social Welfare Science discipline. This research is motivated by an increase in the number of cases of violence against women, especially domestic violence during the Covid-19 pandemic. Space limitations as well as economic decline cause frustration for the majority of society which can increase aggressiveness. Women as a vulnerable group, have a high potential to become victims of violence. Therefore, the urgency of doing this research is to see the social advocacy efforts made by the National Commission on Violence Against Women as a National Human Rights Institution in order to prevent and cope with violence against women as well as increasing the protection of women in Indonesia. This research is a qualitative research with descriptive research design. Data collection was carried out from May 2022 to October 2022 through literature studies and semi-structured interviews with five informants from the National Commission on Violence Against Women, LBH Apik Jakarta and Yayasan Pulih. The five informants were selected using a purposive sampling technique according to the informant critetia needed in this research. This research showed that in doing protection of women victims of domestic violence during the Covid-19 pandemic, the National Commission on Violence Against Women provide policy recommendations to various government institutions, carry out complaint and referral services as well as doing 16 HAKTP Campaign every year. The results of this research are expected to be able to contribute in Social Welfare Science study program especially in social law course related to social protection and social policy and planning courses related to social policies."

"Perempuan disabilitas menjadi kelompok rentan yang dapat mengalami kekerasan seksual akibat kondisi disabilitas dan ketidaksetaraan gender yang saling beririsan. Pada tahun 2020, kekerasan pada perempuan disabilitas di Indonesia sebesar 77 kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui help seeking behavior oleh perempuan disabilitas penyintas kekerasan seksual dengan menggunakan model perilaku pencarian bantuan dari Liang (2005) yang meliputi faktor individu, faktor interpersonal, faktor sosial budaya. Dimana faktor tersebut akan memengaruhi pengenalan masalah, pengambilan keputusan untuk mencari bantuan, dan pemilihan sumber dukungan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus di lembaga X Yogyakarta dengan 4 perempuan disabilitas penyintas kekerasan seksual dan 7 informan kunci. Hasil wawancara mendalam pada mayoritas penyintas menggambarkan persepsi keliru mengenai pemahaman kekerasan seksual dimana kekerasan diartikan sebagai tindakan disertai pemukulan dan bukan pemaksaan. Penyintas memahami kekerasan seksual setelah bergabung ke komunitas disabilitas dan mengikuti pelatihan kekerasan. Semua penyintas awalnya diam dan tidak langsung memutuskan untuk mencari bantuan karena adanya budaya yang menyebutkan bahwa disabilitas adalah orang yang terpinggirkan, kekerasan dalam rumah tangga wajar, dan istri harus patuh pada suami. Sumber bantuan informal dipilih sebagai problem focused coping pada penyintas dibandingkan dengan sumber bantuan formal. Hanya sebagian penyintas yang lanjut mencari bantuan hingga ke sumber formal akibat keluarga yang mendukung atau karena dilakukan pasangan hidupnya. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pemerintah melakukan sosialisasi kepada lembaga yang menangani kasus kekerasan terkait kebijakan tentang penyandang disabilitas serta penyebaran informasi mengenai hak disabilitas, cara pelaporan, dan penanganan kasus. Bagi masyarakat, maka diperlukan sosialisasi terkait kekerasan seksual agar dapat melindungi perempuan disabilitas.

---

Women with disabilities are a vulnerable group who can experience sexual violence due to disability conditions and intersecting gender inequality. In 2020, violence against women with disabilities in Indonesia was 77 cases. The purpose of this study was to determine the help seeking behavior of women with disabilities who survived sexual violence by using the help seeking behavior model from Liang (2005) which includes individual factors, interpersonal factors, and socio-cultural factors. Where these factors will affect problem recognition, decision making to seek help, and selection of support sources. This qualitative research uses a case study approach at Institution X Yogyakarta with 4 women with disabilities survivors of sexual violence and 7 key informants. The results of in-depth interviews with the majority of survivors illustrate the wrong perception of understanding sexual violence where violence is defined as an act accompanied by beatings and not coercion. Survivors understand sexual violence after joining the disability community and attending violence training. All of the survivors were initially silent and did not immediately decide to seek help because of the culture which states that people with disabilities are marginalized, domestic violence is normal, and wives must obey their husbands. Informal sources of assistance were chosen as problem focused coping for survivors compared to formal sources of assistance. Only some survivors continue to seek help to formal sources due to supportive families or because of their spouse. This study recommends the importance of the government conducting socialization to institutions that handle cases of violence related to policies on persons with disabilities and disseminating information on disability rights, reporting methods, and handling cases. For the community, socialization related to sexual violence is needed in order to protect women with disabilities."

"Skripsi ini membahas mengenai pengalaman tujuh perempuan dengan delapan kategori yang terdiri dari empat perempuan berada pada hubungan perkawinan dan tiga perempuan tidak berada pada hubungan perkawinan. Keduanya samasama sama-sama dituntut untuk menjadi ibu melalui institusi heteroseksual yang sah (perkawinan).Keharusan yang mereka dapatkan untuk berheteroseksual dan menjadi ibu tak lepas dari konstruksi seksualitas perempuan yang menempatkan perempuan untuk berheteroseksual dan menjadi ibu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus feminis. Pada akhirnya penelitian ini menemukan bahwa keharusan mereka untuk menjadi ibu dalam institusi perkawinan merupakan kekerasan simbolik karena keputusan mereka untuk menjadi ibu tidak didasarkan pada persetujuan dan pilihan yang bebas melainkan sebagai bentuk pemenuhan konstruksi seksualitasnya sebagai perempuan.

---

This study discusses the experiences of seven women, four of whom being in marital relationships and three being unmarried, using eight categories. Both kinds are expected to be mothers through legal heterosexual institution, id est marriage. The necessity for women to be heterosexualized and become mothers are being attached to the construction of female sexuality that places women to heterosexualize and be mothers. This study uses qualitative methods with a focus on a case study of feminism. This study found that their obligation in becoming mothers under marital institution is seen as a form of symbolic violence as their decision in becoming mothers are not based on choice and consent but rather a form of fulfillment of their sexual construction as a female."

"Jurnalis perempuan Indonesia kerap mengalami kekerasan di lapangan saat bekerja, mulai dari kekerasan verbal hingga seksual. Namun, jurnalis perempuan kerap menganggap masalah kekerasan yang dialami tersebut sebagai risiko pekerjaan dan merupakan hal yang wajar. Banyak jurnalis perempuan termasuk yang berpengalaman, menerima pelecehan atau kekerasan sebagai hal biasa. Kebanyakan jurnalis perempuan bahkan menyalahkan diri sendiri ketika menjadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana jurnalis perempuan Indonesia mengalami kekerasan di lapangan, dan bagaimana mereka memandang kekerasan tersebut. Menggunakan Teori Standpoint dan metode penelitian kualitatif, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 3 jurnalis perempuan korban kekerasan. Riset ini menemukan bahwa informan mengalami kekerasan dan umumnya tidak melakukan apa-apa, bahkan untuk sekadar melaporkannya kepada atasan. Mereka menganggap, kekerasan yang dialami merupakan hal biasa. Studi ini dilakukan dengan harapan dapat mengubah pandangan tentang kekerasan yang dialami jurnalis perempuan.

---

Indonesian female journalists often experience violence in the field while working. The violence ranges from verbal to sexual abuse and harassment. However, female journalists often perceive violence as an occupational risk or common thing. Many female journalists, including those who are experienced, accept harassment or violence as normal. Most female journalists even blame themselves when they become victims. This study aims to uncover how Indonesian female journalists experience violence in the field and how they perceive it. Using the Standpoint Theory and qualitative research methods, the researcher conducted in-depth interviews with 3 female journalists who were victims of violence. This research found that the informants experienced violence and usually did nothing, even merely to report it to their supervisors. They consider the violence they experience is typical and take it for granted. This study was conducted with the hope of changing the point of view of the violence experienced by female journalists."

"Penelitian ini berfokus pada pengalaman stigmatisasi yang diterima oleh perempuan bercerai di Desa Pengadangan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian studi kasus untuk menjelaskan pengalaman stigmatisasi bagi lima informan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa semua informan dalam penelitian ini menerima stigma dari masyarakat. Perempuan bercerai dituduh sebagai perempuan perebut suami orang, difitnah telah menggoda semua laki-laki, dijadikan sebagai bahan candaan, serta menerima kekerasan secara fisik. Adapun stigma yang diterima oleh perempuan bercerai disebabkan oleh adanya sistem patriarki yang mengakar, adanya gender roles, konstruksi sosial terkait dengan perkawinan ideal, serta label negatif yang melekat pada kata janda itu sendiri. Stigma yang diterima oleh perempuan bercerai berdampak negatif terhadap kehidupan mereka. Perempuan bercerai mengalami trauma, menutup diri, membatasi semua pergerakan, memutus interaksi dengan masyarakat, takut untuk mengungkapkan status mereka, serta mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

---

This research focuses on the experience of stigmatization received by divorced women in Pengadangan Village. By using qualitative research methods and type of case study research to explain the experience of stigmatization for the five informants in this study. The results of this study found that all informants received stigma from society. Widowed women accused of usurping another woman's husband, slandered for seducing all men, used as a joke, and become victims of violence. The stigma received by divorced women is caused by the existence of an entrenched patriarchal system, the existence of gender roles, social construction related to ideal marriage, and the negative label attached to the word widow. The stigma received by divorced women has a negative impact on their lives. Divorced women are traumatized, close themselves, limit all movements, cut off interactions with society, afraid to reveal their status, and difficulty in getting a job."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk melihat peran dari kualitas alternatif, persetujuan keluarga inti, dan persetujuan keluarga besar terhadap komitmen pada konteks perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran. Didapatkan 259 partisipan perempuan dewasa muda yang menjadi korban dari hubungan pacaran yang berkekerasan dengan menggunakan Conflict Tactic Scale-2. Partisipan lalu mengisi kuesioner penelitian yang mengukur kualitas alternatif, persetujuan keluarga inti, persetujuan keluarga besar, dan komitmen. Hasil analisis statistik didapatkan melalui hierarchical regression dengan mengontrol kualitas alternatif yang menunjukkan bahwa model ini secara signifikan memprediksi komitmen, meski persetujuan keluarga inti tidak berkontribusi kepada model ini secara signifikan.

---

ABSTRACT

This study was conducted to look at the roles of quality of alternative, nuclear family approval, and extended family approval on commitment in the context of female victims of abusive dating relationships. There were 259 emerging adult victims of violent dating relationships who were screened using the Conflict Tactic Scale-2. Participants then filled out the research questionnaire that measured quality of alternative, nuclear family approval, extended family approval, and commitment. The results of statistical analysis were obtained through hierarchical regresson after controlling quality of alternative showed that this model significantly predicted commitment, even though the nuclear family approval did not contribute significantly to the model.

"