Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi COVID-19 mengakibatkan hambatan kegiatan pengawasan dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dan personil auditor terpapar covid. Inspektorat Utama kemudian merubah metode pengawasan tradisional menjadi jarak jauh dalam menjalankan perannya untuk memberikan layanan assurance dan consulting.Penelitian ini merupakan single case study with multiple embedded dengan menggunakan pendekatan mixed method research dengan concurrent trianggulasi design. Penelitian ini membandingkan secara langsung hasil analisis statistik kuantitatif dengan temuan kualitatif atau untuk memvalidasi/mengekspansi hasil kuantitatif dengan data kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari Inspektorat Utama Bawaslu meliputi hasil kuesioner kepada auditee dan wawancara kepada auditor Inspektorat Utama pada pandemi COVID-19 tahun 2021 hingga 2022. Data sekunder berupa laporan ikhtisar pengawasan dan pedoman.Hasil penelitian ini menunjukkan peran internal audit inspektorat utama Bawaslu pada pandemi COVID-19 berkembang dalam kegiatan consulting. Pada 4 (empat) tahapan pengawasan meliputi: (1) perencanaan dan penyusunan program kerja penugasan; (2) supervisi penugasan; (3) pelaksanaan penugasan; (4) pelaporan penugasan tidak dilaksanakan sesuai dengan standar mutu layanan pengawasan intern. Kemudian 1 (satu) tahapan pengawasan yakni pemantauan tindak lanjut hasil penugasan sudah dilaksanakan sesuai dengan standar mutu layanan pengawasan intern. Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan dalam pandemi COVID-19 tahun 2021 s.d. 2022, memanfaatkan teknologi diantaranya: (1) file sharing platform berupa Google Drive, Google Docs, dan Google Spreadsheet, (2) video conference berupa Zoom dan Google Meet; (3) Whatsapp.

---

The COVID-19 pandemic resulted in obstacles to monitoring activities with the implementation of revisions to significant social restrictions and covid exposure auditor personnel. The Principal Inspectorate then changed the traditional supervision method to remote in the works, which was adapted to provide service assurance and consulting.

This research is a single case study with multiple embedded using a mixed methods research approach with a concurrent triangulation design. This study directly compares the results of quantitative statistical analysis with qualitative findings or to validate/expand quantitative results with qualitative data. Primary data sources were obtained from the Bawaslu Main Inspectorate, including the results of questionnaires to auditees and interviews with the Main Inspectorate auditors regarding the COVID-19 pandemic from 2021 to 2022. Secondary data is in the form of reports on supervision overviews and guidelines.

The results of this study show that the role of the internal audit of the main inspectorate of Bawaslu during the COVID-19 pandemic developed in consulting activities. The 4 (four) stages of supervision include (1) planning and preparation of the assignment work program; (2) supervising assignments; (3) execution of assignments; (4) assignment reporting is not carried out following internal control service standards. Then one supervision stage, namely monitoring the follow-up of the assignment results, has been carried out following the quality standards of apprentice supervision services. Implementation of prevention carried out during the COVID-19 pandemic in 2021 s.d. 2022, take advantage of technology including: (1) file sharing platforms in the form of Google Drive, Google Docs, and Google Sheets, (2) video conferencing in the form of Zoom and Google Meet; (3) WhatsApp."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas audit internal di lingkungan Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan variabel-variabel yang digunakan oleh Alzeban dan Gwilliam (2014) yang terdiri dari hubungan auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen auditan, dan independensi audit internal. Penilaian efektivitas diukur dari persepsi 29 auditor dan 104 auditan Inspektorat BPKP melalui kuesioner yang disebar. Hasil penelitian membuktikan bahwa hubungan auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen auditan, dan independensi audit internal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Hal ini memberikan implikasi bahwa Inspektorat BPKP perlu meningkatkan hubungan baik antara auditor internal dan eksternal, meningkatkan dukungan manajemen terhadap Inspektorat BPKP serta untuk selalu menjaga teguh independensi seorang auditor dalam pelaksanaan tugasnya.

---

The purpose of this study is to determine the factors that influence the effectiveness of the internal audit within the Inspectorate Agency for Financial Supervision and Development using the variables used by Alzeban and Gwilliam (2014) which consists of the relationships internal and external auditors, support audited management, and internal audit independence. The assessment of effectiveness is measured from the perception of 29 auditors and audited Inspectorate 104 BPKP through questionnaires distributed.

The research proves that the relationship of internal and external auditors, the audited management support, and the independence of the internal audit positive influence on the effectiveness of the internal audit. This implies that the Inspectorate BPKP need to promote good relationship between internal and external auditors, improve management support to the Inspectorate of BPKP and to always keep firmly the independence of the auditor in the performance of its duties."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP menggunakan Internal Audit-Capability Model IA-CM dengan studi kasus pada Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian menggunakan penyebaran kuesioner, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kapabilitas Inspektorat Utama BPS saat ini berada pada level 2 infrastructure mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang berada pada level 1 initial , serta langkah peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama BPS menuju level 3 integrated di tahun 2019.

---

This research aims to evaluate the capability improvement of internal audit rsquo s officer by adopting Internal Audit Capability Model IA CM , case study at general inspectorate of central bureau of statistics. This research is designed as a qualitative model with a descriptive method by which literature reviews, questionnaire distributions, observations, interviews and law referencing are used as a primary data collection. This research shows, currently the capability of general inspectorate of BPS reaches second level infrastructure , increased from 2010 that was in initial level first level and the attempt in improving its capability has generated a positive progress toward third level integrated on 2019."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendorong organisasi mewujudkan Tata Kelola TI yang Baik (Good IT Governance) dengan menunjukkan area prioritas yang harus diperbaiki oleh manajemen dan mengusulkan program kerja pada Inspektorat Utama. Obyek penelitian adalah BPS, selaku entitas dimana proses bisnisnya menggunakan tehnologi informasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari lagi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif dengan memberikan analisa gambaran audit dan peranan audit internal dalam mewujudkan tata kelola yang baik . Hasil penelitian menunjukkan terdapat korelasi antara penilaian COBIT 5 dengan hasil audit BPK. Sehingga atas kondisi tersebut peneliti memberikan saran kepadamanajemen untuk menyusun rencana aksi dalam menindaklanjuti audit sekaligus memperbaiki tata kelolanya dan program kerja kepada Inspektorat Utama untuk mendorong organisasi menjalankan tugas dan fungsinya yang akhirnya berdampak pada terwujudnya Tata Kelola TI yang baik.

---

This study aims to encourage organizations for implementing IT Governance through the priority areas for improvement by management and propose working plan for Internal Auditor. The research object is Statistic Indonesia (Badan Pusat Statistik), as an entity where

the business process using information technology is inevitable. This research is qualitative with descriptive analysis by giving description audit information system and role of internal audit to supporting IT Governance. The results show that Statistic Indonesia (BPS) has generally shows unclear commitment in IT governance implementation based on the COBIT 5 framework. In addition, there is a correlation between assessments COBIT 5 with audit

information system, which audit finding likely related to weakness of domain apply no fully base on COBIT 5. This research aims to recommend management to improving governance and optimizing internal control. to support IT Governance."

"Skripsi ini akan melakukan evaluasi terhadap peran yang dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku unit audit internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas) sebagai trusted advisor. Skripsi akan mencari gambaran upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas dalam peran konsultasi yang kemudian dibandingkan dengan standar/pedoman yang berlaku di Instansi Pemerintah Indonesia. Kemudian skripsi akan memberikan gambaran penerapan atribut-atribut trusted advisor sesuai yang disampaikan Richard F. Chambers berdasarkan persepsi dari auditor internal dan stakeholder Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas. Diharapkan dengan melakukan analisis tersebut, didapatkan gambaran area-area yang perlu ditingkatkan oleh Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan perannya sebagai trusted advisor.

---

This research will evaluate the role played by the Main Inspectorate as the internal audit unit of the Ministry of National Development Planning (PPN)/National Development Planning Agency (Bappenas) as a trusted advisor. The research will seek an overview of the efforts made by the Main Inspectorate of the Ministry PPN/Bappenas in a consulting role which will then be compared with the standards/guidelines that apply in Indonesian Government Agencies. Then the research will provide an overview of the implementation of trusted advisor attributes according to what was conveyed by Richard F. Chambers based on the perceptions of internal auditors and Inspectorate stakeholders of the Ministry PPN/Bappenas. It is hoped that by carrying out this analysis, an overview of the areas that need to be improved by the Main Inspectorate of the Ministry of National Development Planning/Bappenas will be obtained to realize its role as a trusted advisor."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek tahapan audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang perlu disiapkan untuk menerapkan opini audit intern beserta usulan rancangan penerapannya yang cocok. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyiapan aspek tahapan audit intern seperti penyempurnaan pedoman proposal pengawasan di tahap perencanaan, pembuatan pedoman penugasan lapangan di tahap pelaksanaan, dan penyiapan format eskalasi temuan dan laporan untuk tahap komunikasi. Model opini audit intern yang cocok adalah berbentuk tiga atau empat tingkatan, dengan prioritas objek berupa proses bisnis dan pengendalian intern, serta difokuskan pada level mikro pada jangka pendek. Penerapan opini level makro pada jangka panjang dapat disiapkan dengan membangun model self-assessment dan pedoman pendukungnya.

---

The purposes of this research are to determine how to improve Inspectorate General of the Ministry of Finance rsquo s audit phases in order to implement audit opinion and to determine how the design for the implementation. It is a qualitative research using a case study approach. Data are collected through the study of documents, observation, and interviews. The results show a number of required improvement such as audit proposal in planning phase, audit fieldwork guidance in performing phase, and finding escalation and report format in communication phase. The appropriate design for audit opinion is using three or four grade, with priority to business processes and internal controls, and focused on the micro level in short term. Macro level opinion implementation in long term can be prepared by designing self assessment model and other supporting guidance."

"Penelitian ini membahas peran Internal Audit dalam penerapan Enterprise Risk Management yang dilaksanakan di sektor publik, yaitu di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Peran Internal Audit tersebut antara lain 1) peran assurance (memberikan keyakinan yang memadai) sebagai peran inti, 2) peran konsultasi sebagai peran tambahan yang diperbolehkan dan 3) peran-peran yang tidak diperbolehkan oleh Institute Internal Audit dalam penerapan manajemen risiko di organisasi. Penelitian ini juga membahas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan dan peranan Internal Audit dalam menghadapi tantangan penerapan manajemen risiko di sektor publik.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode studi pustaka, pengamatan langsung, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Institute Internals Audit. Kesimpulan lain dalam penelitian ini adalah tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Inspektorat Jenderal berada pada level risk defined atau skala 3 (tiga) dan peran Inspektorat Jenderal telah dijalankan dengan baik dalam penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan.

---

This study discusses the role of Internal Audit in Enterprise Risk Management implementation in the public sector, At this case Inspectorate General of the Ministry of Finance. Roles of Internal Audit include 1) the role of assurance (provide reasonable assurance) as a main role, 2) consulting role as an additional role that is allowed and 3) the roles that are not allowed by the Institute of Internal Audit in risk management in the organization. The study also discusses the level of maturity of risk management implementation at the Ministry of Finance and Internal Audit role in facing the challenges of risk management implementation in the public sector.

This research is a qualitative descriptive design. The approach taken is study of literature, direct observation, and interviews with the parties involved. The results of this study state that the role of the Inspector General conducted in accordance with the provisions issued by the Institute Internal Audits. Another conclusion of this research defined the level of maturity of risk management at the Inspector General is at the risk defined level or at scale 3 (three) and the role of the Inspector General has been done well in the implementation of risk management in the Ministry of Finance."

"Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai denganstandar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RItelah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaiantingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatanaudit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu penelitimerasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untukmemperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasipengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metodekualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dantelaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yangdiperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaahdokumen.Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistemkendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnyadilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai denganstandar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan programpenjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untukevaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar auditserta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belumoptimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masihbelum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksanakebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yangmelaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yangmengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkaladan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlumelengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminanmutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapatperhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalahperlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan.

---

In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditingstandards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI hasestablished an audit quality control system, but based on the assessment of APIPcapability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fullyimplemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need toperform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepthinformation related to how the implementation of quality control audit in ItjenKemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniquesthrough in depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done bycomparing the information obtained from several different informants and comparing theresults of the document review.

The result of the research shows that Itjen Kemenkes hasbuilt an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fullyimplemented according to audit quality control measures in PER PAN RB Number 19 of2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, ithas not yet designed and has not established the quality assurance and improvementprogramme so that there is no mechanism for evaluation review and assessment on theconformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on theapplication of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal theimplementation of audit quality control is from the aspect of communication is still notoptimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementingthe policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs themain task of its function so that the need for a section team that coordinate to conductmonitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to theimplementation of quality control of audit, besides need to complete guidance SOPwhich arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitmentof all policy implementers.Key words Audit quality control Inspectorate General Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009 PKMA."

"Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting karena memiliki dampak signifikan dalam memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP. Sampai saat ini belum terdapat publikasi hasil penilaian kapabilitas APIP berdasarkan peraturan baru tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas APIP berdasarkan peraturan terbaru tersebut. Studi kasus dilakukan pada salah satu inspektorat pemerintah daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Inspektorat Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai objek penelitian karena mengalami peningkatan kapabilitas setelah penerapan peraturan terbaru. Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu dari 362 APIP dengan level kapabilitas di bawah Level 3, berdasarkan hasil asesmen BPKP tahun 2021. Namun setelah menggunakan peraturan terbaru, hasil penilaian mandiri Inspektorat Kabupaten Sukabumi menunjukan kapabilitas APIP-nya sudah meningkat menjadi Level 3. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara independen hasil penilaian mandiri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus tipe evaluasi. Kerangka evaluasi mengacu pada peraturan baru dan peraturan lama terkait penilaian kapabilitas APIP. Hasil penelitian menunjukan peningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukabumi bukan dikarenakan peraturan baru yang lebih longgar. Peraturan baru penilaian kapabilitas APIP lebih ketat dari peraturan lama karena dalam peraturan baru mengalami penyesuaian konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas. Peraturan baru tidak hanya mendorong APIP untuk membangun infrastruktur pengendalian internal, tetapi juga melakukan penerapan dan internalisasi fungsi pengendalian mutu secara penuh untuk mendukung dan menghasilkan pengendalian internal pemerintah yang memadai. Hasil evaluasi juga menunjukan bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi belum dapat mencapai Level 3 sebagaimana hasil penilaian mandirinya. Hal tersebut ditunjukan oleh adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, belum optimalnya audit ketaatan dan audit kinerja, serta PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) belum berbasis risiko.

---

The capability of the Government Internal Audit Apparatus (APIP) is very important because it has a significant impact on strengthening the effectiveness of the Government Internal Control System (SPIP) to realize good governance. In 2021, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) issued BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning APIP Capability Assessment. Until now, there has been no publication of the results of the APIP capability assessment based on this new regulation. Therefore, this study aims to evaluate the capability of APIP based on this latest regulation. A case study was conducted at one of the local government inspectorates, namely the Sukabumi District Inspectorate. The Sukabumi District Inspectorate was chosen as the object of research because it experienced an increase in capability after the implementation of the latest regulations. The Sukabumi District Inspectorate is one of 362 APIPs with a capability level below Level 3, based on the results of the BPKP assessment in 2021. However, after using the latest regulations, the results of the Sukabumi District Inspectorate's self-assessment show that its APIP capability has increased to Level 3. This research aims to independently verify the results of the self-assessment. This research uses a qualitative method with an evaluation-type case study. The evaluation framework refers to the new and old regulations related to APIP capability assessment. The results showed that the increase in the APIP capability level of the Sukabumi District Inspectorate was not due to new regulations that were more relaxed. The new APIP capability assessment regulation is stricter than the old regulation because the new regulation has adjusted the concept and mechanism of capability assessment. The new regulation not only encourages APIP to build internal control infrastructure, but also to fully implement and internalize the quality control function to support and produce adequate government internal control. The evaluation results also show that the Sukabumi District Inspectorate has not been able to achieve Level 3 as the results of its self-assessment. This is indicated by the existence of limited Human Resources (HR), lack of socialization, budget limitations, not optimal compliance audits and performance audits, and PKPT (Annual Supervisory Work Program) is not yet risk-based."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang belum memadai, penyelarasan kegiatan audit dengan rencana dan tujuan strategis organisasi serta komunikasi perencanaan audit dengan pimpinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh IIA dan AAIPI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan masih memiliki beberapa kelemahan terutama untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengawasan ke dalam penilaian risiko untuk perencanaan serta mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengawasan dengan pimpinan. Perencanaan berbasis risiko hanya dilakukan untuk kegiatan rutin, sehingga kegiatan pengawasan lain belum dilakukan sesuai kebutuhan dan risiko organisasi. Kondisi ini juga mengakibatkan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal belum efektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Inspektorat Jenderal juga belum sepenuhnya berperan sebagai risk management champion yang membantu organisasi mengembangkan manajemen risiko sebagai masukan perencanaan berbasis risiko.

---

This research aims to analyze the implementation of risk based audit planning at the Inspectorate General Ministry of Public Works and Public Housing in compliance with key process area of professional practice in Internal Audit Capability Model IA CM which includes periodical risk assessment, audit plan that covers high risk areas and inappropriate risk responses, alignment audit plans with organization rsquo s strategic goals and objectives, and to communicate audit plans with top management. This research uses a descriptive qualitative method using case study approach. Conclusion of this research shows that implementation of risk based audit planning in the Ministry is not comprehensive and integrated yet, and not fully in accordance with auditing standards issued by IIA and AAIPI. In recent practice, planning audit activities still have some weaknesses, mainly to integrating past audit results with risk assessments for planning and also to communicating audit plan to top management. The risk based planning are only apply for the routine activities, therefore, other internal audit activities are not conducted according to the needs and risks of the organization. This condition are also effecting audit planning conducted by Inspectorate General, which become less effective to manage their activities and resources. Inspectorate General was not fully performed as risk management champion, which help the organization developing risk management as an input for risk based planning."