Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya dekarbonisasi sistem energi sesuai dengan Perjanjian Paris. Teknologi energi terbarukan diharapkan dapat menjadi solusi. Namun, pasokannya yang bersifat intermittent menyebabkan perlu adanya fleksibilitas sistem kelistrikan. Tantangan lainnya sebagai negara produsen batubara dan kepulauan adalah dampak sosio-ekonomi phase-out batubara dan ketidaksesuaian lokasi pusat permintaan dan potensi energi. Untuk itu, studi ini akan meninjau dekarbonisasi sistem kelistrikan Indonesia 2020-2060 menggunakan VEDA-TIMES yang mempertimbangkan aspek operasional dengan resolusi waktu tinggi. Beberapa skenario yang ditinjau, diantaranya sistem kelistrikan berbasis biaya terendah (BAU), kebijakan saat ini (CP), penetrasi ET tinggi (100%RE), pemenuhan Perjanjian Paris (PA), dan integrasi antar pulau (MR INT). Sistem kelistrikan BAU akan tetap didominasi pembangkit batubara ke depannya. Pada 100% RE, diperlukan nuklir dan PLTS skala utlitas pada kapasitas yang besar dengan konsekuensi kenaikan investasi dan BPP yang signifikan. Pada PA, peran dekarbonisasi tidak hanya terbatas pada teknologi ET tetapi juga teknologi fosil bersih yang meningkatkan investasi sebesar 50% pada BPP yang sama. Perencanaan phase-out batubara dapat menurunkan 71% kebutuhan penyimpanan CO2 pada investasi dan BPP yang relatif sama, namun, menghasilkan kerugian kumulatif sebesar bisnis hulu sebesar 758-799 milyar USD. Integrasi antar pulau meningkatkan penetrasi ET hingga 3 kali lipat dan adanya pemerataan investasi diwilayah selain Jawa.

---

Indonesia is committed to decarbonize its energy system align with the Paris Agreement. Renewable energy technology is expected to be a solution, but system flexibility is needed to overcome the intermittency. Other challenges as archipelagic and coal-producing country are the socio-economic impact of the coal phase-out and mismatch between demand center and resource location. Thus, this study reviews Indonesia power sector decarbonization 2020-2060 using VEDA-TIMES, considering operational aspects with high time resolution. Several scenarios were reviewed, including least-cost power system (BAU), current policy (CP), high RE penetration (100% RE), fulfillment of the Paris Agreement (PA), and inter-island integration (MR INT). BAU will continue to be dominated by coal plants going forward. In 100% RE, large capacities of nuclear and Solar PV are needed which significantly increase the investment and BPP. In PA, decarbonization is not only limited to RE technology but also clean fossil technology which increases the investment by 50% in the same BPP. Coal phase-out planning can reduce 71% of CO2 storage needs at similar investment and BPP, but, resulting in USD 758-799 billion upstream business loss. Inter-island integration increases RE penetration by 3 times and there is equity in investment in areas other than Java."

"Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC) menargetkan dunia untuk membatasi kenaikan temperatur secara global hingga 1,5°C diatas level era praindustri pada tahun 2050. Untuk mencapai target tersebut, dunia harus mengurangi emisi CO2 hingga mencapai Net Zero Emission (NZE). Indonesia berkomitmen untuk mencapai NZE pada tahun 2060 yang dinyatakan COP 26. Penelitian ini bertujuan membangun model bottom-up dari sistem energi Indonesia, mencakup sektor pembangkit listrik dan sektor pengguna untuk mengembangkan perencanaan jangka panjang dekarbonisasi melalui optimisasi single objective menggunakan piranti lunak TIMES. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi dekarbonisasi sektor pengguna meliputi: elektrifikasi untuk seluruh sektor pengguna, penggunaan teknologi yang lebih efisien, penggunaan hidrogen pada sektor transportasi dan industri, dan penerapan CCS serta penggunaan bahan bakar biomassa untuk sektor industri. Untuk sektor pembangkit listrik diperlukan pembangunan PLTS utilitas sebesar 495 GW yang didampingi dengan penggunaan power-to-gas dan baterai. Disamping itu teknologi BECCS juga diperlukan untuk dapat mencapai NZE 2060. Penurunan emisi GRK pada NZES mencapai 33.882,1 Mt CO2 – eq atau sebesar 69% dari baseline CPS. Untuk mencapai NZE 2060, biaya investasi yang harus disiapkan untuk sektor pembangkit listrik adalah sebesar 1.187 miliar USD dan untuk sektor industri adalah sebesar 1.056 miliar USD.

---

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) targets the world to limit global temperature increase to 1.5°C above pre-industrial level by 2050. To achieve this target, the world needs to reduce CO2 emissions to reach Net Zero Emission (NZE). Indonesia is committed to achieving NZE by 2060, as stated in COP 26. This research aims to develop a bottom-up model of Indonesia's energy system, including the power generation sector and the demand sector, to develop long-term decarbonization planning through single-objective optimization using the TIMES software. The results of this research show that the decarbonization strategies for the demand sector include electrification across all user sectors, adoption of more efficient technologies, utilization of hydrogen in the transportation and industrial sectors, and the implementation of CCS and biomass fuel use in the industrial sector. For the power generation sector, the development of utility-scale solar PV installations of 495 GW is required, accompanied by the use of power-to-gas and battery . In addition, BECCS technology is also necessary to achieve NZE 2060. The GHG emissions reduction in the NZES amounts to 33,882.1 Mt CO2-eq, or 69% reduction from the CPS baseline. To achieve NZE by 2060, an investment cost of 1,187 billion USD is needed for the power generation sector and 1,056 billion USD for the industrial sector."

"Emisi karbon dioksida merupakan permasalahan pemanasan global saat ini, peningkatan emisi karbon dioksida (CO2) pada negara berkembang setiap tahunnya harus menjadi perhatian yang serius. Disatu sisi negara di benua Eropa telah berhasil dalam menurunkan emisi CO2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik peningkatan maupun penurunan emisi CO2. Studi ini menganalisis pengaruh efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap emisi CO2 negara G20. Metode estimasi yang digunakan untuk analisis adalah Least Square dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Tipe data panel periode 2000-2013 dan unit cross section negara G20. Pengujian model dan metode menggunakan uji-uji statistik yang relevan dengan bantuan tools Eviews 8. Hasil studi menunjukkan efisiensi energi dan energi baru terbarukan berpengaruh negatif terhadap emisi CO2. Jumlah populasi penduduk dan PDB per kapita berpengaruh positif terhadap emisi CO2. Efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan secara umum berpengaruh dalam mengurangi emisi CO2.

---

Carbon dioxide emissions is the problem of global warming, an increase in emissions of carbon dioxide (CO2) in developing countries every year should be a serious concern. On one side of the country in the continent of Europe has succeeded in reducing CO2 emissions. There are several factors that affect both the increase and decrease in CO2 emissions.

This study analyzes the effects of energy efficiency and use of renewable energy to CO2 emissions of the G20 countries. The estimation method used for the analysis is the Least Square to approach Fixed Effect Model (FEM). 2000-2013 period panel data type and unit cross section of the G20 countries. Testing models and methods of using tests relevant statistics with the help of tools Eviews 8.

The study shows the energy efficiency and renewable energy negative effect on CO2 emissions. Total population and GDP per capita positive effect on CO2 emissions. Energy efficiency and utilization of renewable energy generally, effect in reducing CO2 emissions."

"Penelitian ini mempertimbangkan upaya penurunan emisi CO2 dari sistem jaringan listrik yang terdiri dari berbagai jenis pembangkit listrik: batubara, gas alam, minyak, dan energi alternatif. Model diformulasikan sebagai programa linier dan diimplementasikan dalam LINGO 10. Model diterapkan dalam cakupan Sistem Interkoneksi Jawa-Bali dan dikembangkan untuk memenuhi target emisi CO2 yang telah ditentukan. Dua strategi mitigasi CO2 yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah fuel balancing dan fuel switching. Untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 26% pada tahun 2021, PLN diperkirakan akan menghasilkan hingga 30% listrik dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT) dan biaya ketenagalistrikan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 617,765 per kWh untuk strategi fuel balancing sedangkan untuk strategi fuel switching, PLN harus menghasilkan 29% listrik dari EBT dan biaya ketenagalistrikan diperkirakan menjadi Rp 532,96 per kWh.

---

This research considers the problem of reducing CO2 emissions from a power grid consisting of a variety of power-generating plants: coal, natural gas, oil, and alternative energy. The problem is formulated as a linear programming and implemented in LINGO 10. The model is applied to Java-Bali Power Generation Interconnected System and was developed for a nation to meet a specified CO2 emission target. Two carbon dioxide mitigation options are considered in this study: fuel balancing and fuel switching. In order to reduce the CO2 emissions by 26% in 2021, PLN has to generate up to 30% of electricity from Renewable Energy (RE) and the cost of electricity (COE) is expected to increase to Rp 617.765 per kWh for fuel balancing option While for fuel switching option, PLN has to generate 29% of electricity from RE and the COE is expected to increase to Rp 532.96 per kWh."

"Salah satu strategi untuk mencapai target NDC Indonesia pada tahun 2030 adalah melalui pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan, dan transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel, khususnya di Pulau Buru sebagai satu-satunya penyedia listrik, berkontribusi terhadap produksi emisi, dan meningkatkan Cost of Energy (CoE) sistem utilitas. Di sisi lain, Pulau Buru kaya akan potensi energi terbarukan, seperti panas bumi, tenaga air, bioenergi, dan energi surya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pembangkit listrik yang optimal di Pulau Buru dengan mempertimbangkan bauran energi terbarukan, kelayakan finansial, pengurangan CoE sistem kelistrikan lokal, pengurangan emisi CO2, dan potensi pertumbuhan beban industri lokal yaitu industri perikanan. sektor. Penelitian ini memanfaatkan software HOMER untuk mendapatkan skenario pembangkit listrik yang dapat menyuplai beban dengan penetrasi energi terbarukan paling optimal, Levelized CoE (LCOE) terendah, dan emisi CO2 terendah. Tujuh sistem kelistrikan di Pulau Buru diimplementasikan sehingga membentuk 4 sistem, yaitu sistem terintegrasi dari 4 sistem terdistribusi sebelumnya, dan 3 sistem terdistribusi lainnya. Hasil penelitian ini memberikan konfigurasi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan hybrid atau lengkap yang paling optimal untuk masing-masing sistem. Konfigurasi tersebut dapat mengurangi CoE hingga 20,17 cUSD/kWh, dan emisi CO2 hingga nol.

---

One of the strategies to achieve Indonesia's NDC target in 2030 is through the development of renewable energy power plants, and the transition from fossil fuels to renewable energy. The use of diesel power plants, especially with the case on Buru Island as the only electricity supply, contributes to the production of emissions, and increases the Cost of Energy (CoE) of the utility system. On the other hand, Buru Island is rich in renewable energy potential, such as geothermal, hydropower, bioenergy, and solar energy. This study aims to design an optimal power generation system on Buru Island by considering the renewable energy mix, financial feasibility, reduction in the CoE of local electricity system, reduction in CO2 emissions, and the potential load growth of the local industry, i.e. fisheries industry sector. This study utilizes HOMER software to obtain a power generation scenario that can supply the load with the most optimal renewable energy penetration, the lowest Levelized CoE (LCOE), and the lowest CO2 emissions. Seven electrical systems on Buru Island were implemented to form 4 systems, namely an integrated system of 4 previously distributed systems, and 3 other distributed systems. The result of this research gives out the most optimum configuration of hybrid or complete renewable energy-based power plant configuration for each system. The configurations can reduce the CoE up to 20.17 cUSD/kWh, and up to zero CO2 emission."

"Paris agreement yang diadakan tahun 2015 telah menyepakati untuk menjaga suhu kenaikan bumi dibawah 2 sehingga mendorong negara-negara yang terlibat untuk melakukan transisi sektor industri menuju sektor industri yang lebih berkelanjutan dan bersih. Penelitian ini berfokus pada model dekarbonisasi sektor industri dengan optimisasi biaya termurah di Indonesia hingga tahun 2050 untuk mendapatkan portofolio teknologi pengguna akhir untuk mencapai target penurunan emisi. Optimisasi biaya termurah dilakukan menggunakan software TIMES dengan variabel keputusan portofolio teknologi. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas terpasang industri baja, semen, alumunium, ammonia, metanol, kertas mengalami peningkatan, masing-masing menjadi 31 juta ton, 353 juta ton, 1.4 juta ton, 17 juta ton, 2.4 juta ton, dan 22 juta ton. Teknologi baru rendah karbon digunakan untuk mencapai skenario rendah karbon seperti penggunaan secondary scrap pada industri baja, pengunaan biomass dan pengurangan clinker ratio pada industri semen, penggunaan secondary alumunium pada industri alumunium, pengunaan listrik bersih pada industri ammonia dan metanol, serta penggunaan biomass pada industri kertas. Skenario LCS menghasilkan jejak karbon pada tahun 2050 untuk industri baja sebanyak 216 kgCO2e/ton, untuk industri semen sebanyak 459 kgCO2e/ton, untuk industri alumunium sebanyak 308 kgCO2e/ton, untuk industri ammonia sebanyak 640 kgCO2e/ton, untuk industri metanol sebanyak 320 kgCO2e/ton, dan industri kertas sebanyak 1,76 tonCO2e/ton. Biaya produksi untuk industri baja, semen, alumunium, ammonia, metanol, kertas pada tahun 2050 masing-masing adalah 502 USD/ton, 87 USD/ton, 84 USD/ton, 411 USD/ton, 260 USD/ton, 1004 USD/ton. Hasil studi menunjukkan bahwa penurunan emisi memiliki dampak yang signifikan pada biaya produksi yang dibutuhkan.

---

The Paris Agreement held in 2015 agreed to keep the temperature of the earth rising below 2 °C so as to encourage the countries involved to transition the industrial sector towards a more sustainable and cleaner industrial sector. This research focuses on the decarbonization model of the industrial sector with the cheapest cost optimization in Indonesia until 2050 to obtain a portfolio of end-use technologies to achieve emission reduction targets. The cheapest cost optimization is done using TIMES software with technology portfolio decision variables. The results showed that the installed capacities of the steel, cement, aluminum, ammonia, methanol, and paper industries increased to 31 million tons, 353 million tons, 1.4 million tons, 17 million tons, 2.4 million tons, and 22 million tons, respectively. New low-carbon technologies are used to achieve low-carbon scenarios such as the use of secondary scrap in the steel industry, the use of biomass and reduced clinker ratio in the cement industry, the use of secondary aluminum in the aluminum industry, the use of clean electricity in the ammonia and methanol industries, and the use of biomass in the paper industry. The LCS scenario produces a carbon footprint in 2050 for the steel industry of 216 kg CO2e/ton, for the cement industry of 459 kg CO2e/ton, for the aluminum industry of 308 kg CO2e/ton, for the ammonia industry of 640 kg CO2e/ton, for the methanol industry of 320 kg CO2e/ton, and for the paper industry of as much as 1.76 tons CO2e/ton. Production costs for the steel, cement, aluminum, ammonia, methanol, and paper industries in 2050 will be, respectively, 502 USD/ton, 87 USD/ton, 84 USD/ton, 411 USD/ton, 260 USD/ton, and 1004 USD/ton. The study results show that reducing emissions has a significant impact on the required production costs."

"Emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan dari kegiatan pelayaran mengalami peningkatan sebesar 9,6 persen yaitu sebesar 977 juta ton pada 2012 menjadi 1076 juta ton pada 2018 dengan jenis kapal tanker, kapal bulk carrier dan kapal kontainer menjadi kontributor lebih dari 80% dari total emisi. Untuk mengurangi emisi ini, International Maritime Organization (IMO) mengadopsi Green House Gas Strategy dengan menargetkan intensitas pengurangan karbon sebesar 40 persen pada 2030 dan 50 persen pada 2050 dengan mengeluarkan peraturan berupa Energy Efficiency Design Index (EEDI). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan persebaran EEDI kapal-kapal jenis tanker, bulk carrier dan kontainer Indonesia. Perhitungan EEDI menggunakan perhitungan yang dikeluarkan oleh IMO pada MEPC 76 berdasarkan MARPOL Annex 7 dengan tambahan dua fase pengurangan nilai EEDI. Data yang digunakan adalah kapal-kapal jenis tanker, bulk carrier dan kontainer berbendera Indonesia meliputi ship particular dari BKI dan MarineTraffic. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa persebaran EEDI kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer Indonesia berturut-turut adalah 1269,7DWT−0,481; 1019,1DWT−0,471; dan 106,25DWT−0,181. Lalu pemenuhan kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer Indonesia terhadap regulasi EEDI berturut-turut adalah 26,96%; 11,63%; dan 47,69%. Lalu dengan penggunaan pembatasan daya mesin dapat mengurangi nilai persebaran EEDI kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer Indonesia berturut-turut adalah sebesar 18,4%; 27,6%; dan 15,9%. Sedangkan dengan penggunaan pembatasan daya mesin dan alat pengefisiensian energi dapat mengurangi nilai persebaran EEDI kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer Indonesia berturut-turut adalah sebesar 28,4%; 39,2%; dan 25,8%. Lalu persebaran GHG Rating didominasi dengan peringkat D pada kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer berturut-turut sebesar 65,5%; 84,3%; dan 46,4%.

---

Greenhouse gas emissions by shipping activities increased by 9.6 percent, from 977 million tons in 2012 to 1076 million tons in 2018 with tanker, bulk carrier and container ships contributing more than 80% of total emissions. To reduce CO2 emissions, the International Maritime Organization (IMO) adopted the Green House Gas Strategy by targeting the intensity of carbon reductions by 40 percent in 2030 and 50 percent in 2050 by issuing regulations in the form of Energy Efficiency Design Index (EEDI). This study aims to obtain the EEDI distribution of Indonesian tankers, bulk carriers and containers. The EEDI calculation in this study applies the calculations issued by IMO on MEPC 76 based on MARPOL Annex 7 with the addition of two phase for reducing EEDI values. The data used as an input variable is the ship particular of Indonesian flag tankers, bulk carriers and containers from BKI and MarineTraffic. The results of this study show that the EEDI distribution of Indonesian tankers, bulk carriers, and containers is 1269,7DWT−0,481; 1019,1DWT−0,471; and 106,25DWT−0,181. Then the compliances of Indonesian tankers, bulk carriers, and containers to the EEDI regulation is 26.96%,; 11.63%; and 47.69%. Then the installation of engine power limitation can reduce the EEDI distribution value of Indonesian tankers, bulk carriers, and containers by 18.4%; 27.6%; and 15.9%. Meanwhile, the installation of engine power restrictions and energy efficiency technology can reduce the EEDI distribution of Indonesian tankers, bulk carriers and containers by 28.4%; 39.2%; and 25.8%. Then the distribution of GHG Rating is dominated by D rating on tankers, bulk carriers, and containers respectively at 65.5%; 84.3%; and 46.4%."

"Emisi gas rumah kaca yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim, sebagian besar berasal dari negara berkembang. Organisasi Kerjasama Islam, sebagai bagian substansial dari negara berkembang, selain memiliki kenaikan emisi gas rumah kaca yang besar (lebih dari 100%) selama periode 1990 sampai dengan 2013 juga memiliki kenaikan tingkat CO2 yang tinggi (7%). Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, negara OKI juga dihadapkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang cepat dan membutuhkan lebih banyak energi untuk kegiatan produksi, pada akhirnya akan menghasilkan emisi yang lebih besar. Namun, profil bauran energi negara OKI masih didominasi oleh bahan bakar fosil (97%). Oleh karena dibutuhkan implimentasi kebijakan untuk mengurangi emisi di negara OKI. Menurut Internasional Energi Agency, perbaikan tingkat energi efisiensi dan pemanfaatan energi terbarukan merupakan solusi untuk memitigasi dan membatasi perubahan iklim akibat pemanasan global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dan besarnya dampak efisiensi energi dan pemanfaatn energi terbukan untuk mengurangi emisi CO2 di negara OKI menggunakan model STIRPAT dan pendekatan model estimasi random effect dari data tahun 2010 hingga 2017. Hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi energi dan energi terbarukan berdampak negatif terhadap CO2 dan implementasi energi terbarukan memiliki dampak yang besar dalam mengurangi emisi CO2 dibandingkan efisiensi energi.

---

Greenhouse gas emissions, which highly contributes to the climate change, largely come from developing country. Organization of Islamic Cooperation (OIC), as a substantial part developing countries, despites having a significant increase of greenhouse gas emission (over 100%) during 1990 to 2013, also has a high increase in share of CO2 from their total greenhouse gas emissions (7%). This is manily due to combustion of fossil fuel. Moreover, OIC is also faced with a fast growing economy, this means there will a need of more energy input to produce, which in turn lead to larger emissions. However, energy mix of OIC is still dominated by fossil fuel (97%). Therefore, OIC needed to implement a set of policy to reduce their CO2 emissions. According to Internasional Energi Agency, improving energi efficiency and utilzation of renewble energi are solution to mitigate and limitate the global warming. This study aims to examine the impact of implementation of energy efficiency and utilization of renewable energi to reduce CO2 emissions in OIC using STIRPAT model and random effect model of estimation from 2010 to 2017 data. The result show that both energi efficiency and renewable energi have a negative impact on CO2 emissions dan implementation of renewable energy has larger impact than improving energi efficiency. "

"Kebijakan energi terbarukan saat ini berperan dalam terhambatnya pengembangan dan pencapaian target bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut yaitu terkait regulasi sektoral yang inkonsisten, penetapan prioritas pemerintah dalam kebijakan energi, skema kerja sama, serta penetapan harga jual beli tenaga listrik. Penulis menggunakan desain penelitian yuridis-normatif. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data tersebut disusun kualitatif, melalui uraian teks dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan kritis. Kesimpulan, pertama, regulasi pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang mengatur klausul-klausul kunci PJBL sangat dinamis mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Kedua, dalam penyusunan KEN, RUEN, dan RUPTL pemerintah masih memberikan prioritas utama untuk pemanfaatan energi fossil dibandingkan energi terbarukan. Beberapa hal yang menghambat investasi diantaranya: a) biaya investasi EBT yang tinggi; b) prioritas pengembangan PLTU Mulut Tambang; c) perubahan penentuan biaya pokok produksi; d) terbitnya Permen ESDM 10/2017 mengakibatkan minimnya kesempatan investor untuk Business-to-business dalam PJBL; e) inkonsistensi penerapan pola kerja sama; f) hambatan dalam penyediaan lahan dan hutan. Ketiga, upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan energi terbarukan yaitu melalui skema penugasan, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, serta melalui pemberian jaminan kelayakan usaha kepada pengembang. Selain itu untuk memaksimalkan pengembangan energi terbarukan Pemerintah harus mampu mewujudkan: 1) Kepastian Hukum dari Segi Pengaturan Pemanfaatan energi Baru dan Terbarukan; 2) Optimalisasi Kesempatan Ekonomi (economic opportunity) Indonesia dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; 3) Mengubah Paradigma Pemangku Kebijakan yang menganggap batubara sebagai sumber energi murah; dan 4) Mewujudkan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan yang Berkeadilan (fairness).

---

New and renewable energy utilization is one of the pillars for reaching national energy independence and security by maximizing the usage of renewable energy by considering the economic level. The current renewable energy policy inhibits the development and achievement of the established renewable energy mix target. This is due to inconsistent sectoral regulations, government priority in energy policy, cooperation scheme, and electricity buying and selling price setting. The author used judicial-normative research design. The present study used secondary data, which consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The data was prepared qualitatively through text description and analyzed using descriptive and critical analysis technique. The conclusions are, first, renewable energy utilization regulations for electricity supply that regulate the key clauses of PJBL are very dynamic and change within a brief period of time. Second, when preparing KEN, RUEN, and RUPTL, the government still prioritizes fossil energy utilization over renewable energy. Some obstacles for investment are: a) high cost of EBT investment; b) priority of PLTU Mulut Tambang development; c) change of cost of production setting; d) the issuance of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 10/2017 that reduces investor's chance for Business-to-business in PJBL; e) inconsistency of cooperation pattern implementation; f) obstacle in land and forest provision. Third, government efforts to support renewable energy provision through assignment scheme, government cooperation with businesses, and provision of business viability guarantee for developer. Moreover, to maximize renewable energy development, the government must: 1) Create Legal Certainty in Terms of New and Renewable Energy Utilization Regulation; 2) Optimize Indonesia's Economic Opportunity in New and Renewable Energy Development; 3) Change the Paradigm of Policy Maker who think of coal as cheap source of energy; and 4) Create Fair New and Renewable Energy Policy (fairness)."

"Ibukota Nusantara (IKN), merupakan kota dengan prinsip sebagai kota cerdas (smart city) adalah suatu kawasan yang menerapkan penggunaan sumber energi terbarukan sebagai penopang kebutuhan energi listrik bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pada penelitian kali ini, akan dilakukan 1) studi terkait pemilihan konfigurasi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di IKN yang optimum, 2) pengembangan konseptual desain sistem energi berbasis smart grid, 3) analisis siklus hidup ekonomi dari sistem energi terbarukan di IKN, serta 4) analisis pengelolaan tenaga listrik di wilayah IKN. Hasil optimisasi konfigurasi EBT dengan menggunakan HOMER Pro menghasilkan konfigurasi berupa penggunaan PLTS sebesar 12,80 GW; PLTA 800 MW, baterai sebesar 12.008 modul, dan konverter sebesar 4.832 MW. Perancngan desain konseptual smart grid dilakukan dengan membuat konsep desain dari penggunaan smart grid untuk penggunaan listrik berbasis energi terbarukan. Komponen di dalam smart grid terdiri dari komponen pembangkit, kompoenen transmisi dan substation, dan komponen sistem distribusi. Analisis keekonomian didapatkan nilai dari Net Present Cost (NPC) sebesar USD 66,203,478,323, dan nilai LCOE (Levelized cost of Energy) adalah sebesar 0,34 USD/kWh. Untuk mencapai nilai Internal Rate of Return acuan sebesar 8.75%, maka nilai tarif listrik keekonomian yang perlu dikenakan adalah 0,63 USD/kWh, dengan payback period 14 tahun. Analisis skema pengelolaan tenaga listrik dilakukan terhadap skema pengelolaan tenaga listrik dengan opsi pemegang wilayah usaha (wilus) dimiliki oleh Badan Usaha Otorita (BUO) IKN, dan PT. PLN. Dari analisis kedua skema ini, didapatkan skema pemilik wilus oleh BUO IKN memiliki strategi yang lebih baik, karena menghasilkan nilai strategi pencapaian komponen SO (Strength Opportunities) yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai strategi untuk menghilangkan kelemahan dan ancaman, WT (weakness threats). Untuk analisis skema pemilik wilus oleh PLN akan menghasilkan nilai strategi pencapaian komponen SO (Strength Opportunities) yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai strategi untuk menghilangkan WT (weakness threats) sehingga akan membutuhkan usaha yang lebih besar.

---

Ibu Kota Nusantara (IKN), envisioned as a smart city, is a region that implements the use of renewable energy resources to support the electricity needs of its residents. In this study, will conduct 1) a study on the selection of the optimum renewable energy-based power plant configuration in IKN, 2) the development of a conceptual design for a smart grid-based energy system, 3) an economic life cycle analysis of the renewable energy system in IKN, and 4) an analysis of electricity management in the IKN region. The optimization of the renewable energy configuration resulted in a configuration that includes the use of a 12.80 GW solar power plant (PLTS), 800 MW hydropower plant (PLTA), 12,008 battery modules, and a 4,832 MW converter. The conceptual design of the smart grid involves creating a design concept for the use of a smart grid for renewable energy-based electricity usage. The components within the smart grid include generation components, transmission and substation components, and distribution system components. The economic analysis yielded a Net Present Cost (NPC) of USD 66,203,478,323, and a Levelized Cost of Energy (LCOE) of USD 0.34/kWh. To achieve the target Internal Rate of Return (IRR) of 8.75%, the required economic electricity tariff is USD 0.63/kWh, with a payback period of 14 years. The electricity management scheme analysis was conducted on the management schemes with the option of the business area holder (wilayah usaha/wilus) being owned by the Badan Usaha Otorita IKN (BUO) and PT. PLN. From the analysis of these two schemes, it was found that the scheme with BUO IKN as the wilus owner would result in a higher value of the SO (Strength Opportunities) strategy development compared to the value of the WT (Weakness Threats) strategy elimination. For the scheme with PLN as the wilus owner, it would result in a lower value of the SO (Strength Opportunities) strategy component development compared to the value of the WT (Weakness Threats) strategy eliminiation, thus requiring greater effort."