Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas permasalahan mengenai penerapan subrogasi dan pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Nomor 570/PDT.G/2020/PN.SBY antara PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia melawan PT. Arkanjaya Lestari Abadi yang dalam hal ini PT. Asuransi Tokio Marine menuntut hak subrogasinya terhadap PT. Arkanjaya Lestari selaku pihak ketiga penyebab kerugian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurdis normatif dengan teori pengalihan risiko. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu Undang-Undang Perasuransian, Putusan Pengadilan, buku-buku dan data sekunder lainnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan dan pelaksanaan hak subrogasi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi sangat tidak efektif dilihat dari bagaimana majelis hakim mempertimbangkan putusannya dengan menyatakan bahwa pihak penanggung tidak berhak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Saran yang dapat disampaikan yakni sebaiknya pengaturan mengenai subrogasi dalam perasuransian ini dimuat dalam polis asuransi agar memudahkan para pihak khususnya tertanggung untuk memahami mengenai apa itu hak subrogasi.

---

This Thesis discusses the issues regarding the implementation of subrogation and the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 570/PDT.G/2020/PN.SBY between PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia against PT. Arkanjaya Lestari Abadi, which in this case PT. Tokio Marine Insurance claims its subrogation rights to PT. Arkanjaya Lestari as the third party who caused the loss in the incident. The method used in this study is a normative juridical method with the theory of risk transfer. The data used is secondary data, namely Insurance Law, Court Decisions, books, and other secondary data. The conclusion of this study explains the application and exercise of subrogation rights owned by insurance companies is not very effective in terms of how the panel of judges considers their decision by stating that the insurer has no right to obtain compensation for losses caused by third parties. Suggestions to be conveyed that it would be better if the subrogation in insurance is added to in an insurance policy in order to make it easier for the parties, especially the insured, to understand what subrogation rights is."

"Tesis ini membahas mengenai prinsip duty of assured dalam asuransi rangka kapal (marine hull insurance). Prinsip duty of assured memberikan kewajiban kepada Tertanggung untuk melakukan upaya pencegahan dan pengurangan kerugian terhadap benda miliknya yang menjadi objek pertanggungan untuk menghindari kerugian yang dijamin oleh polis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan prinsip duty of assured di dalam praktik hukum asuransi di Indonesia melalui kasus sengketa klaim asuransi rangka kapal yang sudah diputuskan oleh pengadilan melalui putusan No. 04/Pdt.G/2007/PN.BPP jo. No. 10/PDT/2008/PT.KT.SMDA jo. No. 1056 K/Pdt/2011 jo. No. 636/PK/Pdt/2013. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum dan studi kasus. Dalam putusan di tingkat pertama dan tingkat banding, Majelis Hakim memutuskan bahwa Tertanggung belum melakukan upaya yang maksimal untuk mengupayakan penyelamatan tongkang miliknya. Oleh karena itu, Tertanggung dianggap belum menjalankan prinsip duty of assured dengan baik. Sebaliknya dalam putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, Tertanggung dianggap telah melakukan upaya yang cukup untuk menyelamatkan tongkang miliknya. Hal ini diputuskan walaupun diketahui bahwa masih ada upaya yang belum dilakukan oleh Tertanggung. Sehingga Tertanggung nampak belum melakukan upaya yang maksimal untuk menyelamatkan tongkang. Pertimbangan hukum dari Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi  telah sesuai dengan prinsip duty of assured. Akan tetapi, pertimbangan hukum dari Hakim Agung pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tidak sesuai dengan prinsip duty of assured.

---

This thesis discusses the duty of assured principle in marine hull insurance. The duty of assured principle provides the assured with the duty in averting and minimising a loss from occurring towards their insured property to avoid a loss insured by the insurance policy. The purpose of this research is to analyse the application of the duty of assured principle in the practice of insurance law in Indonesia through a court decision concerning a marine hull insurance claim dispute. The court decisions reviewed are the District Court Decision No. 04/Pdt.G/2007/PN.BPP, Appeal Court Decision No. 10/PDT/2008/PT.KT.SMDA, Supreme Court Decision No. 1056 K/Pdt/2011 and Review of Court Decision No. 636/PK/Pdt/2013. The method used in this research is the normative judicial approach and analyses legislations, legal principles and case study as the basis of study. In the District Court and Appeal Court decisions, Judges ruled the assured to have not carried out their duty to minimize the loss to their vessel. However, in the decision by the Supreme Court and later their Review of Court Decision, the assured is deemed to have carried out enough effort to avert and minimise further loss to their vessel. This final court decision was made although it is known that the assured has not taken further steps to preserve their vessel from sustaining further loss. The judges of the District Court and Appeal Court in their legal reasoning have applied the duty of assured principle. However, the Supreme Court in their decision and their Review of Court decision are not in accordance with the duty of assured principle."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab pengangkut beserta para pihak terkait pengangkutan laut terhadap ganti rugi asuransi pengangkutan laut. Dalam perjanjian pengangkutan laut yang dibuat oleh pengirim barang Heri Setiabudi dan pengangkut PT Pelayaran Surya Bintang Timur diperjanjikan bahwa pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti rugi apabila mengalami keadaan memaksa yang dibuktikan dengan laporan dari Syahbandar setempat atau instansi berwenang. Pengangkut mengalami keadaan memaksa yaitu kapal kandas akibat bocornya palka kapal yang disebabkan alun besar dan angin kencang. Terhadap kecelakaan kapal tersebut, pengirim barang mengajukan klaim kerugian ke PT Asuransi Axa Mandiri. Dalam penelitian ini penulis merumuskan pokok permasalahan, yaitu 1 Bagaimana tanggung jawab pengangkut beserta para pihak terkait sehubungan dengan kerugian saat pengangkutan barang? 2 Bagaimana pengaturan mengenai keadaan memaksa dalam asuransi pengangkutan laut? 3 Bagaimana penerapan subrogasi dalam penggantian kerugian dari asuransi pengangkutan laut ketika terjadi keadaan memaksa dalam putusan nomor 640/Pdt.G/2014/PN.SBY?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan pengumpulan informasi dari media cetak maupun elektronik serta wawancara dengan kuasa hukum dari PT Asuransi Axa Mandiri. Berdasarkan hasil analisa penulis, diperoleh kesimpulan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus PT Pelayaran Surya Bintang Timur harus membayar ganti rugi yang diajukan oleh PT Asuransi Axa Mandiri dengan alasan penanggung tidak terikat dengan perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pengangkut dengan pengirim barang.

---

Focus of this thesis is on carriers responsibility along with related parties in marine cargo towards indemnity of marine cargo insurance. In marine cargo agreement between Consignor Heri Setiabudi and Carrier PT Pelayaran Surya Bintang Timur is stated that carrier freed to pay the compensation if experiencing force majeure which proved by ports authority. The ship sank due to leaking hold of a ship which caused by large waves and strong wind. Due to the sank ship and cargo, consignor claimed the detriment to PT Asuransi Axa Mandiri.

In this study the writer proposed the main issues, which are 1 How carrier's responsibility along with related parties towards indemnity while carrying cargo 2 How force majeure's regulation in marine cargo insurance 3 How the implementation of subrogation from marine cargo insurance while force majeure occurs in case number 640 Pdt.G.2014 PN.SBY.

This research used normative juridicial method with literature study, collect information from electronic and print mass media, and also interviewed the Axa Mandiris Lawyers. The Judges of Surabaya District Court declared PT Pelayaran Surya Bintang Timur has to pay compensation for Heri Setiabudis claim to PT Asuransi Axa Mandiri because PT Asuransi Axa Mandiri is not tied with marine cargo agreement between carrier and consignor. "