Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberikan jasa melalui lalu lintas pembayaran untuk pemenuhan lalu lintas pembayaran dalam kegiatan sehari-hari, melalui PT ABC misalnya. Berdasarkan peraturan pemerintah bahwa PT ABC harus melakukan proses pengadaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan seperti renovasi gedung dan pemenuhan kebutuhan operasional kantor layanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala proses bisnis pengadaan di PT ABC sehingga penulis dapat mengusulkan desain peningkatan proses bisnis tersebut. Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala proses pengadaan secara umum dengan menggunakan teknik Systematic Literature Review (SLR). Peneliti kemudian memaparkan alur proses pengadaan hasil wawancara mendalam kepada pihak terkait pada proses pengadaan di PT ABC dengan memaparkan as is business process yang ada. Kemudian peneliti akan memberikan desain perbaikan untuk mengusulkan pengadaan business process redesign pada PT ABC dengan analisa kualitatif menggunakan tools diagram fishbone. Usulan perbaikan proses bisnis pengadaan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas proses di PT ABC.

---

The bank is a financial institution that provides loans through payment processing for use in daily business transactions, for example through PT ABC. According to government regulations, PT ABC is required to begin the hiring process by alerting other parties to carry out tasks including reorganizing the office and addressing operational janitorial needs. This procedure makes use of organizational governance, making it an important factor in conducting analysis. The goal of this study is to identify the core business processes at PT ABC so that the authors may develop strategies for enhancing those processes. The systematic literature review (SLR) method will be employed as the research methodology in this study to identify broad impediments to the procurement process. The parties involved in the procurement process in PT ABC were then shown by the researchers how the deep interview results were obtained by exhibiting the current business process. The researchers will next offer improvement plans to suggest the purchase of upgraded business processes on PT ABC with fishbone diagram tools for qualitative analysis. The productivity and efficiency of processes at PT ABC are anticipated to rise as a result of the planned enhancement to the procurement business processes."

"Pengendalian internal dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi pelaksanaan usaha perusahaan Pengendalian internal perlu dilakukan pada seluruh siklus dalam operasi perusahaan, khususnya pada siklus penting seperti siklus pengadaan. Pengadaan adalah proses bisnis dari pemilihan sumber daya, pemesanan, dan penerimaan barang. Siklus pengadaan membutuhkan pengendalian yang efektif dan efisien untuk mencegah risiko yang dapat merugikan perusahaan. Objek penelitian dalam penelitian ini merupakan salah satu agen tunggal pemegang merek (ATPM) otomotif terbesar di Indonesia yang memproduksi mobil, motor, dan mesin perahu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah pengendalian internal dalam siklus pengadaan perusahaan sudah memadai dan efektif, Studi ini membahas tentang aktivitas utama dalam siklus pengadaan dengan menggunakan kriteria COSO 2013 Internal Control Framework untuk menilai efektivitas pengendalian internal perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Semua data yang diperlukan akan dikumpulkan melalui studi literatur dan penelitian lapangan yaitu observasi dan wawancara. Penelitian ini menemukan defisiensi pengendalian internal dan indikasi kelemahan pengendalian internal. Defisiensi kontrol ditemukan dalam beberapa kegiatan dalam siklus pengadaan.

---

Internal control within a company is very important and fundamental to the company's business processes. Internal control needs to be carried out in all cycles in company's operations, especially in important cycles such as procurement cycle. Procurement is a business process of selecting resources, ordering, and receiving goods. Procurement cycle is prone to risk, thus requiring effective and efficient controls to prevent risks that can be detrimental to the company. The company selected in this study is one of the largest automotive brand holder sole agents (ATPM) in Indonesia which produces cars, motorcycles and boat engines. The purpose of this research is to assess whether internal control in the company's procurement cycle is adequate yet effective. This study limits the discussion to the main activities in the procurement cycle of PT ABC by using the COSO 2013 Internal Control Framework criteria to assess the effectiveness of the company's internal controls. This study uses a qualitative method. All necessary data will be collected through literature studies and field research such as observation and inquiries. This study found internal control deficiencies and indications of internal control weaknesses. Control deficiencies were found in several activities in the procurement cycle."

"Penelitian ini bertujuan untuk memitigasi praktik penyelewengan dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah khususnya belanja barang dan modal dengan dikembangkannya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e- Procurement). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan analisis deskriptif. E-Budgeting, e-Planning, e-Contract, e-Payment, e-Controlling dan sistem manajemen penyedia merupakan elemen penting dalam mewujudkan e- Government yang efektif dan efisien. Kesimpulannya adalah penerapan sistem aplikasi e-Procurement yang diakui secara internasional dapat berdampak pada sistem pemerintahan yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini.

---

This research aims to mitigate the practice of fraud in the use of government spending, especially spending on goods and capital with its development of electronic procurement system (e-Procurement). Research method used is case study with descriptive analysis. E-Budgeting, e-planning, e-contract, e-payment, e-controlling and vendor management system are important element in realizing e-government effectively and efficiently.

Conclusion of this research is implementation of e-Procurement application system which recognised internationally could suit good corporate governance as well as information technology development currently."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara secara terstruktur terhadap 4 responden seperti Kepala Bagian Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Pemerintah Universitas XYZ, dan Kasubag Pengawasan serta Kasubag Pemilihan Penyedia. Selanjutnya, Rencana Umum Pengadaan (RUP), rekap data pengadaan, dan dokumen pengadaan serta data pendukung lainnya seperti mempelajari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya untuk mengetahui kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian internal terhadap mekanisme pengadadaan barang dan jasa Universitas XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Universitas XYZ sebagian besar telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal sebagai berikut: RUP yang disusun belum berfungsi sebagai fungsi perencanaan dan pengendalian sehingga membuka peluang terjadinya pemecahan paket dan rencana realisasi yang tidak dapat dimonitoring.

---

ABSTRACTThis study aims to explain the procurement mechanism of goods and services at XYZ University and identify weaknesses of internal controls in procurement of goods and services at XYZ University. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. The data were obtained through structured interviews with 4 respondents such as Head of Procurement Section and Committing Officer (PPK) of XYZ University Government Fund, and Sub-Head of Supervision and Sub-Head of Provider Selection. Furthermore, the General Plan of Procurement (RUP), procurement data recapitulation, and procurement documents as well as other supporting data such as studying Presidential Regulation number 54 of 2010 and its amendments to know compliance with regulations and internal control over XYZ University's goods and service delivery mechanism. The results showed that the procurement mechanism of goods and services of XYZ University has been in accordance with the prevailing rules and regulations but still found some weaknesses in the internal control as follows: The RUP has not functioned as a function of planning and control so that opens the opportunity for the breaking of packages and plans realizations that can not be monitored."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi desain pengendalian internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kementerian HNY. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO 2013. Penelitian dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 yang mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal salah satunya pada kegiatan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan 5 komponen yang dijabarkan ke dalam 17 prinsip pengendalian internal COSO 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan yang teridentifikasi pada seluruh komponen pengendalian internal dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Kementerian HNY. Hal ini membuktikan bahwa komponen pengendalian internal yang saat ini berjalan belum efektif mengatasi permasalahan yang ada.

---

The objective of this study is to evaluate the internal control design in the government procurement of goods/services at the Ministry of HNY. The evaluation is conducted based on the internal control – integrated framework COSO 2013. The research is motivated by the findings of the BPK examination in 2021, which revealed various issues pertaining to weaknesses in internal controls, specifically in the procurement of goods and services. This study adopts a case study design and utilizes a descriptive research method. Data collection is carried out through an extensive literature review, interviews, documentary analysis, and observations. The collected data is subsequently analyzed in accordance with the 17 principles derived from the underlying 5 components of internal controls outlined in the COSO 2013 framework. The research findings indicate the identification of weaknesses across all components of the internal control system in the procurement of goods and services at the Ministry of HNY. This substantiates the contention that the existing internal control components have yet to effectively address the prevailing issues."

"Laporan ini membahas prosedur penyusunan Risk Based SOP yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Ernst Young EY Indonesia terhadap PT X, khususnya untuk proses bisnis pengadaan barang/jasa. Laporan ini juga menganalisis tahapan proses pembuatan Risk Based SOP yang dimulai dari pemetaan proses bisnis, hingga implementasi Risk Control Matrix RCM ke dalam SOP PT X dengan membandingkan terhadap teori yang sudah ada.

---

This report discusses the procedure of preparing Risk Based SOP conducted by Public Accounting Firm Ernst Young EY Indonesia to PT X, especially for business process of procurement of goods services. This report also analyzes the stages of Risk Based SOP making process starting from business process mapping, to implementation of Risk Control Matrix RCM into SOP PT X by comparing to existing theory."

"Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua jenis perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu anggaran dalam APBN setiap tahunnya tidak kurang 30 % dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eprocurement) di Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Universitas Indonesia, transparansi belum terlaksana dengan baik karena informasi pengadaan belum seluruhnya dipublikasikan. Sedangkan untuk akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. E-procurement di Universitas Indonesia menghasilkan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan e-procurement juga meningkatkan persaingan antar penyedia. Selain itu e-procurement juga dapat meningkatkan keamanan dalam prosesnya melalui kontrol akses dan aplikasi pengamanan dokumen.

---

Goods/services procurement are considered as form of public services. However, during the implementation process, corruption case in goods/services procurement takes second place as the biggest corruption case handled by KPK. Every year, around 30% of state budget are allocated for goods/services procurement. Therefore LKPP was trying to reform the administration process through goods/services electronic procurement (e-procurement). The main purpose of this research is to analyze the implementation of goods/services electronic procurement (e-procurement) in University of Indonesia. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

The research result shown that not all the procurement information was published causing lack of transparancy in electronic procurement implementation. On the other side, accountability in electronic procurement were accomplished during implementation. E-procurement implementation provides time, cost, as well as human resource efficiency. Implementation of e-procurement also increase the competition amongs suppliers. Moreover, e-procurement increase the security in procurement process through access control and safety document application."

"ABSTRAKTugas Akhir ini berfokus kepada Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. Penelitian dilakukan dengan observasi wawancara terhadap Pejabat dan Karyawan bagian pengadaan barang dan jasa. Dari hasil penelitian ini,dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

ABSTRACT

This final report focuses on Government Internal Control System Analysis on Implementation of Procurement of Goods and Services at Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. Research is done by observation to the Head Officer who and staff in the procurement of goods and services departemen. From these results, it can be concluded that the process of procurement of goods and services complies with applicable regulation."

"ABSTRAKSebagai negara yang berdaulat dan merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Mata uang Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara. Pemerintah dan bangsa Indonesia memahami bahwa Indonesia menginginkan Rupiah menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tesis ini menjelaskan bagaimana dampak yang terjadi pascadikeluarkannya peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015, yang mewajibkan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI terhadap pembukuan dalam mata uang US Dollar. Kemudian bagaimana langkah alternatif yang ditempuh oleh Wajib Pajak agar dapat menjalankan pembukuan menurut akuntansi dan menurut pajak, khususnya bagi WP yang belum mecapai lima tahun penggunaan mata uang USD-nya. Setelah itu, diakhiri dengan analisis solusi mengatasi dampak yang ditimbulkan PBI 17 tersebut. PBI 17 ini merupakan law enforcement dari UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis dampak PBI 17 tahun 2015 terhadap pelaksanaan pembukuan dalam mata uang USD. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi alternatif penyelesaian dalam praktek, dan untuk mendapatkan solusi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh PBI 17 terhadap pembukuan dalam mata uang USD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya compliance cost, administration cost dan timeconsumption cost sebagai dampak dari PBI 17 tahun 2015, menjadi pendorong bagiwajib Pajak untuk mengajukan permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang USD. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur adanya batasan paling sedikit lima tahun menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang asing USD, terhadap wajib pajak yang mata uang fungsionalnya adalah Rupiah sebagai dampak dari PBI 17 / 2015, dianggap sudah tidak relevan lagi. Secara substance over form rule, izin-izin pembukuan dalam mata uang USD.

---

ABSTRACTAs a sovereign and independent country, the Unitary State of the Republic of Indonesia has a symbol of state sovereignty that must be respected and proud of all Indonesian citizens. Rupiah currency is one of the symbols of state sovereignty. The Government and the Indonesian people understand that Indonesia wants the Rupiah to host its own country. This thesis explains how the impact happened after the issuance of Bank Indonesia regulation no. 17/3 / PBI / 2015, which requires the use of Rupiah in the territory of NKRI against bookkeeping in US Dollar. Then how is the alternative measures taken by the Taxpayer to be able to keep accounting according to accounting and according to tax, especially for WP who have not reached five years of use of its USD currency. After that, it ends with an analysis of solutions to address the impact of the PBI 17. PBI 17 is a law enforcement of the Currency Act no. 7 Year 2011. The purpose of this research is to understand and analyze the impact of PBI 17 of 2015 on the implementation of bookkeeping in USD currency. In addition, this study aims to inventory alternative solutions in practice, and to obtain solutions to the impact of PBI 17 on bookkeeping in USD currency. This research uses qualitative and qualitative descriptive method. Data collection techniques were conducted with documentary studies and in-depth interviews. The result of this research is the increasing of compliance cost, administration cost and time consumption cost as the effect of PBI 17 year 2015, become the impetus for Taxpayer to apply for revocation of license to hold bookkeeping with USD currency. The statutory provisions governing the limitation of at least five years of holding books with USD foreign currency, against the taxpayer whose functional currency is Rupiah as the effect of PBI 17/2015, is deemed to be irrelevant. Substantially over form rule, accounting licenses in USD currency for taxpayers whose functional currency is Rupiah, should be re-evaluated immediately. The government can immediately revoke the bookkeeping permit in the USD currency because it is deemed to be out of tune with the objective of Currency Law and PBI 17, namely realizing the sovereignty of the Rupiah and stabilizing the Rupiah exchange rate."

"Transaksi pada pengadaan barang dan jasa kian berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai resiko-resiko hubungan hukum terutama disebabkan dalam perjanjian tersebut dibutuhkan banyak mitra tidak hanya yang memiliki hubungan kontraktual dalam perjanjian maupun pihak-pihak ketiga lainnya yang tidak memiliki hubungan kontraktual seperti subkontraktor. Sering terjadi pada kasus di mana subkontraktor telah melaksanakan pekerjaannya dan pihak lain telah menikmati hasil dari pekerjaannya, namun ia tidak membayarnya.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya kerugian di satu pihak dan keuntungan di pihak lain yang dapat memperkaya dirinya secara tidak adil. Keadaan seperti ini dapat diselesaikan melalui upaya hukum yang dikenal dengan istilah quantum meruit. Quantum meruit adalah suatu teori hukum yang dibutuhkan untuk menjunjung keadilan dan kepatutan kepada pihak yang telah dirugikan.

---

Transactions on the procurement of goods and services are developed, so there is a possibility that there are various legal risks, especially because the agreement requires many partners not only to have contractual relationships in the agreement or other third parties who do not have contractual relationships such as subcontractors. It often happens in cases where the subcontractor has finished his work and the other party has received the benefit from the work done, but he does not pay it.

This research is a normative juridical research that conducted on both written and unwritten positive law. The result in this paper concludes that it can result the damages for the other party and a benefit which has been unjustly enriched by the other party. Such a circumstances can be resolved through the equitable remedy known as ldquo quantum meruit. Quantum meruit is a theory in the law that requires fairness and reasonableness for the one who has been injured."