Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai RUPS PT Terbuka dalam hal adanya pemegang saham tidak hadir (afwezig) pada proses go private dengan melakukan analisis atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. PT Terbuka harus membeli kembali sahamnya dari pemegang saham publik pada proses go private, dan jumlah pemegang sahamnya menjadi paling banyak 50 pihak. Terkait hal ini, Notaris berperan untuk membuat akta berita acara RUPS terkait go private. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai pelaksanaan RUPS dengan adanya penetapan afwezigheid atas pemegang saham yang tidak dapat ditemukan; dan peran notaris pasar modal pada penyelenggaraan RUPS tersebut. Metode penelitian tesis ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Tipologi penelitian tesis ini adalah problem-solving. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses go private PT Terbuka yang pemegang sahamnya tidak dapat ditemukan dapat mengajukan permohonan penetapan afwezigheid kepada Pengadilan Negeri dalam melaksanakan go private. Pengadilan Negeri dapat menunjuk kepada Pejabat Balai Harta Peninggalan untuk mengurus saham tersebut. Balai Harta Peninggalan kemudian dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham PT Terbuka melalui Biro Administrasi Efek dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, maka Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada PT Terbuka terkait dengan penyelenggaraan RUPS setelah adanya penetapan afwezigheid, khususnya mengenai komparisi Balai Harta Peninggalan dalam RUPS tersebut.

---

This thesis analyze the GMS of a Public Company in the event that there are absent shareholders (afwezig) in the go-private process by analyzing the Decision of South Jakarta District Court Number 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. The Public Company shall buy back its shares from public shareholders for going private purposes, and the number of its shareholders shall not exceed 50 parties. In this regard, the Notary's role is to prepare the deed of minutes of the GMS regarding going private. The issues raised in this thesis are the implementation of the GMS related to the afwezigheid court decision; and the role of the capital market notary at the GMS. The research method of the thesis is doctrinal, using secondary data. The typology of the thesis is problem-solving. The result of this thesis is for go private pupose, a Public Company that has absent sharehoders may submit an application for the afwezigheid decision to the District Court. The District Court may appoint a Property and Heritage Agency to administer the shares as assets. Property and Heritage Agency shall be registered in the List of Shareholders through the Securities Administration Bureau and the Indonesian Central Securities Depository afterward. Referring to Article 15 paragraph (2) of the Notary Public Law, the Notary has the competence to provide legal advice to the Public Company on the GMS implementation following the afwezigheid decision, especially regarding the comparison of the Property and Heritage Agency during the GMS."

"Tesis ini membahas mengenai go private perseroan terbuka dan perlindungan hukum bagi kepentingan pemegang saham publiknya. Go private merupakan proses dimana suatu perusahaan terbuka melakukan perubahan statusnya kembali menjadi perusahaan tertutup. Hingga saat ini belum ada peraturan khusus mengenai go private di Indonesia. Namun Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal dan berbagai peraturan bursa, mengatur tahapan go private yang harus dipenuhi yaitu persetujuan RUPS Independen, penawaran tender, paska penawaran tender dan delisting. Kasus yang dianalisis dalam tesis ini adalah go private PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, dengan menitikberatkan pada pembahasan perlindungan terhadap pemegang saham publik yang merupakan minoritas yaitu perlindungan dalam aspek keterbukaan informasi, penawaran tender, serta dalam hal pemegang saham publik tidak setuju atas rencana go private perseroan. Penelitian tesis ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penulusuran kepustakaan atau dokumentasi.

---

This thesis mainly discusses the process of going private by public company and the legal protection granted to its public shareholders. Going private is a transaction by which a company changes its status from a public company into a private company. To date, there is still no special regulation regarding going private in Indonesia. However, the Limited Liability Company Law, Capital Market Law and various stock exchange regulations specify several stages that should be completed in order to go private, namely: the approval of the Independent Shareholders General Meeting, tender offer, post tender offer and delisting. The case analysis in this thesis is the going private transaction of PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, highlighting the aspects of legal protection for its public minority shareholders which are disclosure of information, tender offer, as well as in the case of public shareholders disagreement on the company's plan to go private. This thesis is a product of normative research and utilizes secondary data which are obtained from literatures or documents."

"Pengaturan khusus Go Private diundangkan melalui POJK No. 3/2021. Selama ini pelaksanaan Go Private telah kerap dilakukan, dalam pelaksanaannya Go Private kerap terhambat dengan Pemegang Saham Tidak Hadir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan Go Private berdasarkan POJK No. 3/2021, beserta mekanisme yang dapat dilakukan untuk menangani Pemegang Saham Tidak Hadir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif serta penelitian ini didukung dengan pelaksanaan wawancara bersama praktisi harta peninggalan. Berdasarkan hasil penelitian, Perseroan Terbuka melakukan Go Private secara sukarela maupun akibat perintah dari OJK. Pengaturan Go Private pasca diundangkannya POJK No. 3/2021, lebih memberikan kepastian hukum terhadap pemegang saham independen serta terhadap kelancaran Perseroan Terbuka dalam melakukan Go Private. Mekanisme penyelesaian masalah Pemegang Saham Tidak Hadir dapat diselesaikan dengan memohon jumlah maksimal pemegang saham lain kepada OJK atau melalui mekanisme lain yaitu dengan melakukan pengajuan permohonan penetapan Pengadilan agar Pemegang Saham Tidak Hadir dapat diwakilkan oleh BHP. Berdasarkan penetapan tersebut BHP akan melakukan pengurusan dengan menjual saham yang diurusnya dan menatausahakan uang hasil penjualan selama 30 (tiga puluh) tahun. Apabila jangka waktu penatausahaan tersebut sudah lewat, maka uang penjualan tersebut akan dimasukan ke dalam kas negara.

---

Go Private special regulation was promulgated through POJK No. 3/2021. During the time of implementation, Go Private is often hampered by the Absence of Shareholders. This study aims to analyze Go Private provisions based on POJK No. 3/2021, in conjunction with the implementation relevant mechanism for Absence Shareholder. The method used in this research is normative juridical and this research is supported by conducting interviews with practitioners of inheritance. Based on the research results, Public Companies transition to Go Private voluntarily or because of orders from the OJK. Go Private regulation after the promulgation of POJK No. 3/2021, provides more legal certainty for independent shareholders and make the transition of going private for publicly listed companies easy. The mechanism for resolving the Absence of Shareholders problem can be resolved by requesting the maximum number of other shareholders to the OJK or through another mechanism, mainly by submitting a request for a court order so that the Absent Shareholders can be represented by Property and Heritage Agency (BHP). Based on this stipulation, BHP will manage it by selling the shares and administering the proceeds from the sale for 30 (thirty) years. If the administration period has passed, the sales money will be included in the state treasury."

"Tesis ini membahas mengenai perbandingan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan berdasarkan sistem e-RUPS yang diatur dalam POJK No. 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK No. 16/2020). Penulisan tesis ini juga membahas bagaimana akta risalah RUPS yang diselenggarakan melalui media elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan Perundang-Undangan. Penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana perbandingan akta risalah RUPS yang dilaksanakan secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka sebelum dan sesudah adanya Pandemic Covid-19 di Indonesia, serta bagaimana akta risalah RUPS secara elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya POJK No. 16/2020 sudah membantu ketetapan untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik yang sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam UUPT. Dengan demikian akta Risalah RUPS secara elektronik tetap akan dikatakan valid sepanjang tidak bertentangan dengan UUPT dan POJK No. 16/2020, serta dapat menjadi alat bukti dalam proses persidangan di Pengadilan. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar perusahaan terbuka dapat menggunakan ketetapan yang berhubungan dengan RUPS secara elektronik dengan semestinya di tengah wabah Covid-19.

---

This thesis discusses the comparison of the minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) conducted electronically by a Public Company in Indonesia based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and based on the e-GMS system regulated in POJK No. 16 of 2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically (POJK No. 16/2020). The writing of this thesis also discusses how the minutes of the GMS held through electronic media can be used as evidence in court. The research method used is a normative juridical approach, while the research approach used is the Legislative approach. This writing aims to understand how the comparison of the minutes of the GMS held electronically by the Public Company before and after the Covid-19 Pandemic in Indonesia, and how the minutes of the GMS electronically can be used as evidence in court. The conclusion of this research is the existence of POJK No. 16/2020 has assisted in the determination to hold the GMS electronically which was not previously regulated in detail in the Company Law. Thus, the electronic GMS Minutes deed will still be said to be valid as long as it does not conflict with the Company Law and POJK No. 16/2020, and can be used as evidence in the trial process in court. The results of this study suggest that public companies can use the provisions related to the GMS electronically in the midst of the Covid-19 outbreak."

"Penelitian ini, dimulai sebagai rasa ingin tahu atas apa yang tampak sebagai sebuah paradoks, akan membahas mengenai POJK 9/2018 dalam memberikan kewajiban Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer/MTO) kepada calon pemegang saham pengendali. Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib belum tentu dapat dilaksanakan dengan mudah dan konsisten seperti yang diinginkan. MTO dianggap kontroversial karena perdebatan tentang potensi kerugian yang berdampak bagi calon pengendali. Akibatnya, hal ini menimbulkan kemungkinan kerugian bagi calon pemegang saham pengendali karena keuntungan yang diperoleh berpotensi tidak seimbang dibandingkan dengan pemegang saham minoritas dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana implikasi penambahan pemegang saham pengendali baru pada suatu perusahaan terbuka yang wajib melakukan Penawaran Tender Wajib dan peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dalam menerapkan kewajiban Penawaran Tender Wajib terhadap penambahan Pemegang Saham Pengendali baru pada suatu perusahaan terbuka. Adapun penelitian berpendapat bahwa penerapan kewajiban MTO terhadap PT XYZ Tbk menimbulkan hambatan yang dapat berakibat pada likuiditas perusahaan. Sehingga diperlukan metode alternatif selain MTO serta lembaga pengawas dan regulator di bidang pasar modal perlu terlibat aktif dalam memberikan evaluasi yang komprehensif dan tuntas.

---

This research, started as a curiosity about what appears to be a paradox, will discuss POJK 9/2018 in providing Mandatory Tender Offer (MTO) obligations to potential controlling shareholders. The implementation of Mandatory Tender Offer may not be as easy and consistent as desired. MTO is considered controversial due to the debate on the potential losses impacting potential controlling shareholders. As a result, this raises the possibility of losses for potential controlling shareholders because the benefits obtained are potentially unbalanced compared to minority shareholders and the public. This research uses doctrinal research methods with the aim of examining and analyzing how the implications of adding new controlling shareholders in a public company that is required to conduct a Mandatory Tender Offer and the role of the Financial Services Authority as a regulator in implementing the Mandatory Tender Offer obligation on the addition of new Controlling Shareholders in a public company. The research argues that the application of the MTO obligation to PT XYZ Tbk raises obstacles that can result in company liquidity. So that alternative methods other than MTO are needed and supervisory and regulatory institutions in the capital market sector need to be actively involved in providing a comprehensive and complete evaluation."

"Sebuah penantian panjang bagi PT Aqua Golden Mississippi Tbk. untuk sampai pada akhirnya berhasil mendapatkan persetujuan pemegang saham minoritas untuk go private. Pemegang saham dalam perusahaan terbuka merupakan pihak yang memiliki kedudukan penting dalam pengambilan keputusan aksi korporasi perusahaan. Pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan aksi korporasi tersebut sesuai dengan porsinya sebagai pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dalam aksi korporasi go private, tindakan ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemegang saham minoritas melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Persyaratan tersebut diberikan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.Dalam tindakan go private, pemegang saham mayoritas hanya diberikan wewenang untuk memberikan usulan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum pasar modal. Peraturan mengenai go private secara spesifik belum ditetapkan oleh Bapepam-LK, namun bertindak sebagai pengawas dan regulator di bidang pasar modal, Bapepam-LK dapat mengeluarkan kebijakan berupa Surat Bapepam-LK perihal Rencana Go Private. Selain surat tersebut, proses go private dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Transaksi Kepentingan Tertentu, Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender.

---

It is a long wait for PT Aqua Golden Mississippi Tbk. to finally managed to get the approval of minority shareholders to go private. Shareholders in public companies is a party that has an important position in the company's corporate decision-making action. The shareholders have the rights and obligations that must be met in carrying out corporate action in accordance with it's portion as a majority shareholder and minority shareholders. In a corporate action, go private can only be done with the approval of minority shareholders through the Extraordinary General Meeting of Shareholders. These requirements are given to protect the interests of minority shareholders. In this go private action, the majority shareholders of a company only authorized to propose and carry out duties in accordance with the provisions of capital market law. Specific regulations for Go Private have not been determined by Bapepam-LK yet, but act as supervisors and regulators in the capital market, Bapepam-LK may issue a policy letter concerning to the plan of going private of a company. In addition to the letter, go private process conducted in accordance with Bapepam Rule Number IX.E.1 on Conflicts of Interest of Certain Transactions and Bapepam Rule No. IX.F.1 about the Tender Offer."

"Laporan keuangan berisi informasi yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pertanggungjawaban atas tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang tercantum di dalam laporan keuangan perseroan adalah merupakan kewajiban direksi perseroan. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh direksi perseroan sehingga mengakibatkan ahli waris dari salah satu pemegang saham perseroan yang telah meninggal dunia menggugat dan meminta pengadilan memerintahkan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan (audit). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran notaris di dalam pembuatan akta RUPS yang isinya meminta pemeriksaan (audit) laporan keuangan dan upaya yang dapat dilakukan Ahli Waris dalam rangka meminta pertanggungjawaban pengurus dengan melakukan audit laporan keuangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum doktrinal dan disajikan dalam bentuk preskriptif. Hasil penelitian ini menemukan pentingnya peran notaris sebagai pejabat umum yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang hukum perseroan terbatas, dalam memberikan penyuluhan hukum dan pemahaman kepada para pihak yang berkepentingan berkaitan dengan prosedur RUPS dan pertanggungjawaban laporan keuangan perseroan. Dengan demikian hak dan kewajiban pengurus atas perseroan terbatas menjadi jelas dan memiliki jaminan serta kepastian hukum. Adapun saran yang dapat diberikan adalah melibatkan notaris dalam pelaksanaan RUPS serta notulen RUPS dibuatkan dalam akta notaris, sehingga para pihak dapat meminimalisir terjadinya konflik melalui proses hukum yang memakan waktu yang cukup lama sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1464 K/PDT/2018.

---

Financial statements contain information needed by various stakeholders to make the right decisions. Responsibility for the management and management actions of the company listed in the company's financial statements is the obligation of the company's directors. However, this was not carried out by the company's directors, resulting in the heirs of one of the company's shareholders who had passed away suing and asking the court to order an audit. The problem raised in this study is the role of notaries in making GMS deeds which request an audit of financial statements and efforts that can be made by heirs in order to hold the management accountable by auditing financial statements. To answer these problems, doctrinal legal research methods are used and presented in prescriptive form. The results of this study found the importance of the role of notaries as general officials who have expertise and skills in the field of limited liability company law, in providing legal counseling and understanding to interested parties related to GMS procedures and accountability of the company's financial statements. Thus, the rights and obligations of the management of a limited liability company become clear and have legal guarantees and certainty. The advice that can be given is to involve a notary in the implementation of the GMS and the minutes of the GMS are made in the notarial deed, so that the parties can minimize the occurrence of conflicts through a legal process that takes a long time as in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1464 K/ PDT/2018."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan di dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan mengambil studi kasus penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka wakt di PT AMCapital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dengan adanya kata "wajib" di dalam ketentuan tersebut, maka dapat dikatan ketentuan tersebut bersifat imperatif (mandatory rule). Akan tetapi tidak terdapat Konsekuensi Hukum apapun (sanksi dalam bentuk denda, peringatan/teguran atau dalam bentuk apapun juga) terhadap penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan tidak adanya sanksi dalam hal terjadi penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu yang ditentukan dalam UU PT 2007, maka Penulis mendapatkan juga kesimpulan bahwa tidak terdapat perlindungan hukum terhadap para pemegang saham terhadap penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham terkait penyelenggaraan RUPS tahunan yang melewati jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

This paper discusses the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which exceed a period as specified in the provisions of Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, by taking a case study of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders exceed period at PT AMCapital Indonesia. The method used in this study is normative juridical research, using secondary data. This study concluded that under the provisions of Article 78 paragraph (2) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, Annual General Meeting shall be held no later than 6 (six) months after fiscal year end. With the word "shall" in these provisions, it can such provision is imperative (mandatory rule). However, there is not any legal consequences (sanctions in the form of fines, warning / reprimand or in any form) of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders which exceed a period as specified in Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.

In the absence of sanctions in the event of implementation of the Annual General Meeting of Shareholders which exceed a period specified in the Act PT 2007, the authors have also concluded that there is no legal protection against the shareholders of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders which exceed a period of time stipulated in Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. However, there are efforts that can be done by the relevant shareholders through the annual GMS implementation period specified in the Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemegang saham publik yang tidak setuju dan abstain terhadap agenda Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tahunan yaitu penetapan akuntan publik dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Price to Book Value PBV perusahaan. Penelitian ini berguna untuk melihat apakah pemegang saham publik mempertimbangkan keputusannya dalam RUPS tahunan sehubungan dengan penetapan akuntan publik dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya adalah walaupun pemegang saham publik tidak setuju dan abstain untuk agenda RUPS tahunan tetapi tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap PBV. Penelitian ini menggunakan metode data panel.

---

This research aimed to examine the effect of public shareholders who disagree and abstain on the agenda of the Annual Shareholder General Meeting RUPS with regard to appointment of public accountants and approval of remunerations of Board Comissioners and Directors against Price to Book Value PBV of the company. This research is useful to see whether public shareholders consider their decisions in annual RUPS with respect to appointment of public accountant and approvals of remunerations of Board Commissioners and Directors during investing in the Indonesian Stock Market. The result is even though public shareholders disagree and abstain for annual RUPS agenda, but there is no negative effect against PBV of the company. This research used panel data."