Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam dua pembahasan yang berfokus kepada implikasinya yakni terganggunya kemandirian Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu dengan menghimpun data sekunder dan melakukan wawancara. Hasil analisis yang didapatkan dari penelitian ini adalah Kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 UUJN, yaitu bahwa Notaris melanggar prinsip amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pelanggaran yang dilakukan Notaris dapat membuat Notaris tersebut mendapat sanksi secara administratif dan juga autentisitas berubah menjadi akta di bawah tangan akibat tidak terpenuhinya syarat objektif akta Pendirian PT dan CV yang dibuat oleh Notaris. Kemudian kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Kode Etik Notaris melanggar ketentuan Pasal 4 Angka 4. Pelanggaran yang dilakukan tersebut akan melunturkan harkat dan martabat Notaris. Dengan adanya kerja sama dengan biro jasa membuat Notaris melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam Kode Etik Notaris tanpa diketahui oleh Dewan Kehormatan Notaris. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama-sama dengan Ikatan Notaris Indonesia seharusnya melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat agar lebih menyadari terkait bahayanya menggunakan biro jasa dalam pendirian Perseroan Terbatas dan CV dan menghimbau masyarakat terkait pentingnya membuat akta pendirian Perseroan Terbatas dan akta pendirian CV langsung kepada Notaris karena hanya Notaris yang dapat menjamin kepastian hukum dalam suatu akta autentik.

---

This research discusses the working relationship between Notary Y and service bureau X as analysed from the perspective of the Law of the Position of Notary and the Notary Code of Ethics in two discussions focused on its implications in the independence of a notary. The research uses a normative legal research methodology with descriptive analysis research which utilizes secondary data and interviews. The result of the analysis in this research is that the working relationship of this Notary Y and service bureau X violates Article 16 Paragraph 1 of the Law of the Position of Notary, specifically the principle of trust, honesty, cautionary, independence, impartiality, and protecting the interest related parties in the legal action. The violation by the notary may result in that notary receiving an administrative disciplinary measures and the loss of authenticity of a deed resulting in a deed only having the power of an underhand deed by failure to fulfil the objective criteria of the establishment of a limited liability company and limited partnership in the deed. The cooperation between Notary Y and service bureau X also violates Article 4point 4 of the notary code of ethics that may affect the honour and dignity of the notary profession. The existence of such working relationship results in the violation of said law and code of ethics by a notary without the knowledge of the Honorary Council of Notary. Ministry of Law and Human Rights with Notary Association must routinely socialize to the public in an effort to provide awareness regarding the consequence of the establishment of a Limited Liability Company and limited partnership and inform the public of the importance of making a deed of establishment directly with a notary because only a notary can guarantee the legal certainty and authenticity of an authentic deed."

"ABSTRAKPersekutuan Perdata Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notarisdalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris denganmemasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus sertabergabung dalam satu kantor bersama Notaris. Penelitian ini adalahpenelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegunaanPersekutuan Perdata Notaris bagi para Notaris baik Notaris yang sudahlama menjabat maupun bagi Notaris baru/pemula sehingga dapatmembantu pengembangan kemampuan dan keahlian seorang Notaris.Persekutuan Perdata Notaris merupakan bentuk yang tepat untuk paraNotaris sehingga mereka mendapat keuntungan di antara mereka

---

ABSTRACTNotary Civil Partnership is a cooperation agreement to running their position as anotary to establish and manage and merge together in one notary's office. Thisresearch is descriptive research. The aim of this research was to determine thefunction of the Notary Civil Partnership for notary who had long served Notaryand for new or beginner so they can help the developed their skills and expertiseas a notary. Maatschap notary is the right form for the notary so that they getmany advantage of them"

"Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus senantiasa selaras dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penawaran jasa Notaris oleh pedagang perantara jasa hukum secara online muncul sebagai suatu dinamika dalam masyarakat akibat perkembangan teknologi. Pedagang Perantara jasa hukum secara online hadir dengan mengusung konsep marketplace untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan hukum perdagangan di Indonesia mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online serta jika Notaris menjalankan tugasnya melalui komunikasi secara elektronik/online dan jasa hukum Notaris yang diperantarakan oleh pedagang perantara jasa hukum online ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mana metode ini dilakukan dengan tolok ukur norma tertentu untuk mendapatkan data sekunder, dan didukung dengan melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Di dalam pengaturan hukum perdagangan belum diatur secara spesifik mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online sehingga mengenai produk jasa hukum tersebut kembali lagi kepada pengaturan mengenai profesi dari jasa hukum mengenai dapat atau tidaknya diperdagangkan oleh pedagang perantara jasa hukum secara online. Undang-Undang Jabatan Notaris telah membuka celah bagi Notaris untuk dapat menjalankan tugas jabatannya secara elektronik/online tetapi sampai saat ini masih terbatas pada hal yang bersifat administratif. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris belum membuka peluang untuk diperantarakannya jasa Notaris karena Notaris terikat dengan serangkaian kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

In carrying out their duties a Notary must based on the provisions of the Notary Law and Notary Code of Ethics. Offering services of Notaries from intermediary trader of legal services by online emerge as a dynamic in society due to technological developments. Intermediary trader of legal services by online comes with the marketplace concept to meet the needs of society in the field of law. This research examined the regulation of the Trade Law in Indonesia on the activities of online intermediary trader of legal services, Notaries who perform tasks by electronic, and legal services of a Notary which is mediated by an online intermediary trader based on the Notary Law and the Notary Code of Ethics.

This research is a juridical normative research, which means this method is done by a certain norm benchmarks to obtain secondary data, and supported by the resource person interviews to obtain primary data. The data is then analyzed qualitatively and described descriptively. In the regulation of the Trade Law has not been specifically regulated on the activities of online intermediary trader of legal services so the products of legal services are back to the regulation of the profession of legal services on whether can or can not to be traded by online intermediary traders.

The Notary Law has opened the gap for Notaries to be able to carry out their duties electronically online but until now still limited to the administrative matters. The Notary Law and Notary Code of Ethics have not opened the opportunity for the notarization of Notary services because the Notary is bound by an obligations and restrictions which the Notary must comply with in performing his her duties."

"ABSTRAKNama : LAILATHUL HADIZANPM : 1406656964Program Studi : Magister KenotariatanJudul : Penggunaan Biro Jasa Menurut Kode Etik Notaris Bertambahnya jumlah notaris setiap tahunnya mengakibatkan persaingan antara notaris untuk mendapatkan klien. Oleh karena itu, sebagian notaris menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan klien salah satunya menggunakan jasa dari biro jasa sebagai perantara untuk mendapatkan klien. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat melalui biro jasa dan bagaimana otentisitas akta notaris yang dibuat melalui biro jasa. Dari hasil penelitian penggunaan biro jasa oleh notaris dilarang berdasarkan Pasal 4 Angka 4 Kode Etik Notaris. Penelitian ini bersifat eksplanatoris. Bila Notaris menggunakan biro jasa dalam mencari klien, maka perbuatan tersebut dapat merendahkan harkat, martabat, moralitas, akhlak dan kemandirian notaris, mengingat notaris adalah pejabat umum yang tujuannya adalah melayani masyarakat, bukan pedagang atau pengusaha. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang menggunakan biro jasa sebagai sarana mencari klien adalah sanksi etika yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 kode etik notaris. Kata Kuci :Biro Jasa, Kode Etik

---

ABSTRACTNama LAILATHUL HADIZANPM 1406656964Program Studi Magister KenotariatanJudul Penggunaan Biro Jasa Menurut Kode Etik NotarisNotary growing number each year, leading to competition among the notary to get clients. Therefore some of notaries to use a variety of ways to get clients, one using the services of the service bureau as an intermediary to get clients. Issues raised in this thesis is how responsibility of the notary deed made by service buraeu and how authenticity deed made by a service bureau. From the result of the research, the use service bureau by notary is prohibited by Articlen 4 Digit 4 Notary Code. This study is a explanatory research.When a notary use the services of the bureau to get clients then these actions can be condescending dignity, morality, ethics and independence of notaries, notary is considering General Official who serve the public purpose not a merchant or entrepeneur. Sanctions may be imposed to the notary who use the service bureau as a mean to get clients is ethical sanctions by the Honor Council as stipulated in a Article 6 of the Notary rsquo s Code of Ethics. Keyword Service of Bureau, Notary rsquo s Code of Ethicts "

"Isu pembatasan jumlah pembuatan akta ini merupakan usulan Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah INI kepada Dewan Kehormatan Pusat. Berdasarkan usulan tersebut kemudian hal tersebut dibahas dalam pertemuan Dewan Kehormatan dalam kegiatan Rapat Pleno Diperluas INI yang diselenggarakan di Surakarta, pada tanggal 23-25 Oktober 2014. Dalam Rapat Pleno tersebut disepakati jumlah wajar akta yang dapat dibuat oleh Notaris sebanyak dua puluh akta dalam sehari. Hasil pertemuan tersebut kemudian dibawa dan diputuskan dalam Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa INI yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Kode etik tersebut membatasi jumlah pembuatan akta Notaris dengan mewajibkan Notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris membuat akta dalam batas kewajaran dan melarang Notaris membuat akta melebihi batas kewajaran yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan, yaitu sebanyak dua puluh akta melalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Bahwa dengan adanya aturan tersebut, Notaris tidak perlu khawatir karena sesungguhnya tidak ada pembatasan jumlah pembuatan akta Notaris. Notaris masih boleh membuat akta melebihi dua puluh akta sehari, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan disini maksudnya akta yang dibuat Notaris tidak ada masalah, tidak melanggar peraturan dan pembuatannya memenuhi tata cara pembuatan akta dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Aturan ini dibuat agar Notaris membuat akta dengan memenuhi standar pembuatan akta yang baik dan bagi Notaris yang membuat akta melebihi dua puluh akta dalam sehari dan setelah diperiksa Dewan Kehormatan ditemukan adanya pelanggaran maka sanksi yang dikenakan terhadap Notaris menjadi lebih berat.

---

The issue of restriction of the number of deeds made by Notary was initiated at a meeting of the Honorary Board in the INI Expansive Plenary Meeting held in Surakarta on 23 25 October 2014. In the Plenary Meeting it was agreed that a fair amount of deeds may be made by Notary as many as twenty deeds in a day. The result of the meeting was brought and resolved in the Notary Ethics Code of the Extraordinary Congress held in Banten on 29 30 May 2015. The code limits the number of Notary deeds by requiring Notary or other person as long as the person performs the Notary make a deed within the limits of fairness and prohibit Notary to make the deed exceed the limit of fairness determined by the Honorary Board, that is as much as twenty deeds through the Regulation of the Central Honorary Board of the Association of Indonesian Notary No. 1 of 2017 on the Fairness Limit Number of Permanent Deed Performance. Whereas with the existence of such regulation, Notary do not have to worry because there really is no limitation on the amount of Notary deed. Notary can still make the deed exceeding twenty deeds a day, as long as it can be accounted for. Accountable here means that the deed made by Notary there is no problem, does not violate the rules and fulfill standard of procedure of making deed and the provisions as regulated in the Law of Notary. This rule was made so that a Notary makes a deed by fulfilling the standards of making a good deed and for Notary which makes the deed exceeds twenty deeds in a day and after examined by the Honorary Board found the existence of violation, the sanction imposed on Notary becomes more severe."

"ABSTRAKNotaris adalah salah satu rechtfigur organ Negara yang diberikan kekuasaan umum openbaar gezag didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata khususnya dalam membuat akta otentik. Permasalahan penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta yang dibuat dihadapannya dan mengetahui hubungan Hubungan Hukum antara Notaris dan Penghadap dalam pembuatan Akta Otentik serta Bentuk Sanksi sebagai Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang dibuatnya dan Upaya Hukum bagi Notaris yang dijatuhi Sanksi. Metode penelitianmenggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif dengan bentuk Penelitian perskriptif.HasilPenelitian ini menunjukan bahwa dalam UUJN aspek pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang dibuatnya tidak disebutkansecara eksplisit mengenai prinsip pertanggungjawaban yang dianut dan hanya dinyatakan secara umum pada Pasal 65 dan Pasal 4 ayat 2 . KUHPerdatamenganut prinsip pertanggungjawabanberdasarkan unsur kesalahan yang mengacu Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam UUJNHubungan hukum antara notaris dengan para pihakdalam pembuatan Akta Otentik tidak terkonstruksikan dengan jelas dan hanya beberapa pasal dalam UUJN mengatur hak Para Pihak untuk melakukan gugatan kepada Notaris berkaitan dengan sanksi Perdata.Ajaran yang dianut dalam Hukum Kenotariatan bahwa Notaris berada di luar Para Pihak; Notaris bukan Pihak, baik di dalam akta maupun pihak pada akta sehingga dengan demikian hubungan hukum antara notaris dengan para pihak tidak dapat dikonstruksikan pada saat pembuatan akta Verlijden dan hubungan hukumnyabaru timbul sejak adanya permasalahan hukum berkaitan dengan akta otentik yang dibuatsesuai Pasal 1869KUHPerdata. Hubungan hukum notaris dan para pihak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Bentuk sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban Notarisyaitu dari Sanksi Administratif , Sanksi Etika, Sanksi Perdata dan Sanksi Pidana. Upaya hukum Notaris yang dikenai sanksi internal dalam bentuk pembelaan diri dan banding administratif serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata usaha Negara. Kata kunci: Notaris, Pejabat Umum, Akta Notaris, Pertanggungjawaban, Kode Etik Notaris, Perbuatan Melawan Hukum, Sanksi, Upaya Hukum.

---

ABSTRACTNotary is one of Law of Figure the organs of the State was given general authority in providing services to people in the field of civil law, especially in making authentic deed.The research method use normative legal research with the statute approach and conceptual approach. This study also used qualitative analysis research and prescriptiveresearch.The results of this study show that under Notary Law the,Notary 39 s Liability aspects of the Act that made no explicit mention of the principle of liability is embraced and expressed only in general to Article 65 and Article 4 clause 2 . Civil Code, the principle of liability based on fault element that refers to Article 1365 of the Civil Code. The legal relationship between a notary by the parties in making authentic deedunconstructed with clear and only a few chapters under Notary Law regulatethe rights of the Parties to pursue a lawsuit to the Notary relating to civil sanctions. Based on Docrine espoused in that Notary Law, The Notary are outside the Parties Notary not a Party, whether in deed nor the parties on the deed and thus the legal relationship between the notary by the parties can not be constructed upon a deed and relations law emerging since the legal issues relating to the authentic deed made pursuant to Article 1869 Civil Code. Notary and legal relations between the parties can be qualified as Torts.Type of sanctions as a form of Notaries Liability is Administrative Sanctions, Sanctions Ethics, Civil and Criminal Sanction Sanction. The Efforts law Notary sanctioned internally in the form of self defense and administrative appeals and filed a lawsuit in the District Court and the Administrative Court of State activity. Keywords Notary, the Notary Deed, Liability, Notary Code, Torts,Sanctions,and Legal Effort"

"ABSTRAKtesis ini membahas ketentuan tentang apakah seorang notaris saat pemeriksaan atau peradilan atau peradilan sesuai sumpah jabatannya apakah menggunakan hak ingkar atau kewajiban ingkar. hal ini terkait dengan sumpah/janji jabatan untuk merahasiakan minuta kata atau surat-surat yang melengkapi akta tersebut. dalam penelitian ternyata tidak ditemukan ketentuan hak ingkar yang ada adakah kewajiban ingkar sehingga seorang notaris dalam pemeriksaan atau peradilan harus menggunakan kewajiban ingkar. dalam penelitian studi kasus ditemukan fakta bahwa isi akta minuta dan lampiran-lampirannya telah isampaikan oleh penggugat dalam pemeriksaan an peradilan. artinya pemohon akta kepada notaris berkenan membuka isi akta itu dalam peradilan."

"Notaris Sebagai salah satu profesi Hukum harus menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Namun seiring ketatnya persaingan dikalangan Notaris, mendorong para Notaris untuk melakukan segala cara dalam rangka mendapatkan klien secara instan dengan melanggar ketentuan Undang-Undang dan Kode Etik yang berakibat pada timbulnya persaingan yang tidak sehat antar rekan Notaris. Didalam praktek terdapat berbagai bentuk dari persaingan tidak sehat tersebut seperti mempromosikan Jabatan baik melalui media cetak atau elektronik, atau penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar. Penetapan tarif dibawah standar bisa dilakukan oleh Notaris langsung kepada klien yang datang kepadanya atau bisa juga dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti Developer, Bank, Bank Perkreditan Rakyat. Dalam kerjasama tersebut biasanya terjadi negosiasi mengenai tarif yang akan ditetapkan oleh Notaris dan biasanya Notaris akan memberikan tarif yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. Merujuk pada ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, tidak menyebutkan dengan tegas bahwa penetapan tarif dibawah standar dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar Notaris, lalu bagaimanakah bentuk dan cara persaingan antar Notaris yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, dan bagaimanakah akibat hukum dari persaingan tidak sehat antar rekan Notaris sebagai dampak dari penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar. Penelitian menghasilkan bahwa bentuk persaingan yang dilakukan dengan menetapkan tarif dibawah standar yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan instansi tertentu bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar rekan Notaris. Dan kerjasama tersebut akan menciptakan suatu monopoli oleh Notaris tersebut yang menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk ikut berpartisipasi. Jika hal itu tetap dilakukan juga dapat merugikan konsumen karena akta yang dihasilkan tersebut proses pembuatannya melanggar ketentuan Perundang-Undangan.

---

Notary as one of professional law must performing their duty in accordance to Notary Professional Law And Ethical code. Nevertheless, in line with a tight competition among notary has motivated Notary to perform any ways to obtain a client instantly by breaking the law or provision and Ethical code that induced unhealthy competition among Notary. There are many forms that rise from unhealthy competition in practice such as promoting a position either by her through print media or electronic, or Non Standard Notary Service Tariff Validation.

Non standard tariff validation can only be performed directly by Notary to client who came to him or building a cooperation with a particular parties such as Developer, Bank, Bank Perkreditan Rakyat. A negotiation is occurred during cooperation of tariff that will be determined by Notary and normally shall provide a lower standard than defined. Referring to Notary Position and Ethical Code who did not mention assertively that non standard tariff validation can evolve the unhealthy competition among notary, then what is the form and way to competing inter notary that bring up an unhealthy competition, and what law consequences of the unhealthy inter notary as an affect to Notary Tariff Service Validation.

Research has proven that a competition which is conducted through defining a tariff validation by cooperation with a particular institution can give any unhealthy competition among Notary. And such cooperation will create a monopoly by Notary while others will lose their chance to be engaged in. Consumer will bear a lose since the result of Deed during its process has violated the Constitution of Law."

"Notaris adalah pejabat umum yang harus menjalankan jabatannya secara professional. Sebagai pejabat umum yang berkewajiban melayani masyarakat dengan sungguh - sungguh maka notaris tidak diperbolehkan memperlakukan dirinya sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan - kegiatan promosi, baik dalam media cetak ataupun media elektronik 4 (empat) Kode Etik Notaris. Walaupun hal ini telah secara jelas dilarang, namun ternyata masih ditemukan pelanggaran - pelanggaran yang terjadi. masih ditemukan pelanggaran - pelanggaran tersebut, akibat hukum bagi notaris yang melanggar serta penggaruh dari pelarangan kegiatan - kegiatan promosi tersebut terhadap penyelenggaraan Cyber-Notary di masa yang akan datang. Guna mengetahui hal - hal tersebut maka penulis memperggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, dengan tipe penelitian eksplanatoris, dan metode analitis data adalah pendekatan kualitatif yang menyajikan data secara evaluatif - analistis. Penyebab terjadinya pelanggaran tersebut diantaranya adalah persaingan tidak sehat yang diakibatkan oleh formasi notaris yang tidak ideal, lemahnya moral dikalangan masyarakat saat ini, pengawasan terhadap notaris belum berjalan secara efektif, kurang tersedianya media informasi yang disediakan oleh lembaga - lembaga yang seharusnya berwenang, yang menyebabkan adanya iklan - iklan kantor Notaris di website yang tidak resmi yang dalam hal ini mempermudah masyarakat didalam memperoleh informasi tentang keberadaan suatu notaris tertentu yang terdaftar didalam website tersebut, yang kemudian berujung kepada kegiatan bisnis didalam mencari klien untuk mendapatkan keuntungan. Akibat hukum bagi notaris yang mengiklankan dirinya di Internet untuk mendapatkan klien dapat berupa sanksi disipliner, sanksi perdata dan juga sanksi pidana. Mengenai tentang pelaranggan tentang pengiklanan diri notaris ini juga akan mempengaruhi terhadap penyelenggaraan Cyber-Notary di masa yang akan datang berdasarkan Kode Etik Notaris.

---

Notaries are public officials who have to run the office in a professional manner. As a public official who is obliged serve people with really - really the notary is not allowed to treat itself as conducting business - promotional activities, either in print or electronic media 4 (four) of the Code Notary. Although this has been explicitly prohibited, but it still found violations - violations that occurred. still found violations - violations, due to the notary who violates the law and prohibition influence of activities - activities that promotion of the implementation of the Cyber-Notary in the future. In order to know it - it is the author of the study use normative literature of a legal nature, with the type of explanatory research, and analytical methods of data is a qualitative approach that presents evaluative data - analytical. The cause of the violation of which is the unfair competition caused by the formation of a notary who is not ideal, moral weakness among the public at this time, the supervision of the notary public has not run effectively, the lack of available media information provided by the institution - an institution that should be authorized, which led to advertising - advertising in the Notary's office official website that is not in it is easier for the public in obtaining information about the existence of a certain notary listed on the website, which then leads to the client's business activities in seeking to profit. Due to the law for a notary who advertises on the Internet to get the client can be either disciplinary sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. About advertising self prohibited for notary will also affect the implementation of the Cyber-Notary in the future based on the Notary Code."

"Tesis ini merupakan sebuah studi komparatif terhadap pengaturan Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang. Keduanya merupakan Lantijnse Notariat yang terhimpun dalam International Union of Latin Notaries (UINL). Dalam menjalankan tugasnya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan dan Kode Etik Notaris. Melalui pendekatan komparatif, tesis ini membandingkan aturan hukum tentang Jabatan Notaris yang berlaku di Indonesia dan Jepang, serta membandingkan pengaturan Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh UINL sebagai perhimpunan Notaris Internasional, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai organisasi Notaris Indonesia, dan Japan National Notary Association (JNNA) sebagai Organisasi Notaris Jepang.

---

This thesis draws up a comparison study between the regulation and Ethics Code of Notaries in Indonesia and Japan. Both are recognized as Latijnse Notariat and listed as the members of International Union of Latin Notaries (UINL). Notary in their work complies with the Notary Law and Notary Ethics Code. By using comparative approach, this thesis compares the regulation concerning Notary in Indonesia and Japan, also compares the Ethics Codes which are drown up by UINL as the International Notary Union, Ikatan Notaris Indoneisa (I.N.I) as the Notary organization in Indonesia, and Japan National Notary Association (JNNA) as the Notary organization in Japan."