Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas dan mengevaluasi Prosedur yang Disepakati oleh KAP LHC atas Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian atas transaksi dalam valuta asing milik PT LMK. PT LMK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis secara khusus dalam industri pupuk majemuk. Pupuk majemuk atau yang sering dikenal dengan pupuk NPK (Nitrogen, Phosphat, dan Kalium) digunakan dalam proses penanaman kelapa sawit. Dalam menjalankan bisnisnya, PT LMK memiliki transaksi dalam valuta asing, baik aset maupun liabilitas. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, korporasi yang memiliki utang luar negeri harus melakukan pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK). KPPK dilakukan dalam rangka melaksanakan kehati-hatian untuk memitigasi risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang berlebihan (overleverage) atas utang luar negeri korporasi terkait. Terkait Laporan KPPK yang dibuat oleh PT LMK, KAP LHC harus melakukan prosedur atestasi, yaitu prosedur yang harus dilakukan akuntan publik independen untuk memberikan pertimbangan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh pelapor, dalam hal ini PT LMK, telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Prosedur atestasi yang dilakukan merupakan bentuk Prosedur yang Disepakati yang mengacu pada SJT 4400. Dalam pembuatan laporan magang ini, Penulis mengevaluasi bahwa Prosedur yang Disepakati yang dilakukan KAP LHC telah sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan magang ini juga mencakup refleksi diri Penulis selama pelaksanaan magang dan rencana tindak lanjut pengembangan diri Penulis ke depannya.

---

This internship report aims to discuss and evaluate the Agreed upon Procedures by KAP LHC for Reports on the Implementation of the Precautionary Principles for transactions in foreign exchange owned by PT LMK. PT LMK is a company engaged in agribusiness, specifically in the compound fertilizer industry. Compound fertilizers or often known as NPK fertilizers (Nitrogen, Phosphate, and Potassium) are used in the process of planting oil palm. In carrying out its business, PT LMK has transactions in foreign currencies, both assets and liabilities. Based on Bank Indonesia regulations, corporations that have foreign debt must submit a report on the Implementation of the Precautionary Principles (KPPK). KPPK is carried out in order to exercise prudence to mitigate exchange rate risk, liquidity risk, and overleverage risk on related corporate external debt. Regarding the KPPK Report made by PT LMK, KAP LHC must carry out an attestation procedure, namely a procedure that must be carried out by an independent public accountant to provide consideration that the statement submitted by the complainant, in this case PT LMK, has met the established criteria. The attestation procedure carried out is a form of Agreed Procedure which refers to SJT 4400. In this internship report, the Author evaluates that the Agreed upon Procedure carried out by KAP LHC is in accordance with applicable standards. This internship report also includes the author's self-reflection during the internship and follow-up plans for the author's future self-development."

"RINGKASAN EKSEKUTIFBagi perusahaan multinasional salah satu resiko yang dihadapi dalam bidang keuangan adalah adanya fluktuasi nilai mata uang. Perubahan nilai mata uang itu besar sekali pengaruhnya terhadap setiap keputusan yang akan diambil. Walaupun nilai tukar tidak dapat diperkirakan secara akurat, paling tidak perusahaan perlu mengantisipasi dan menyusun strategi untuk menghadapinya.Exposure karena adanya fluktuasi mata uang dikelompokkan dalam bentuk translation, transaction dan economic exposure. Bila dianalisa dalam kerangka waktu, translation exposure berorientasi pada data masa lampau, transaction exposure lebih menekankan pada transaksi-transaksi yang "outstanding", sedang economic exposure mengarah ke masa mendatang. Perbedaan karakteristik exposure ini berakibat pula pada teknik penanganannya.Sesuai dengan karakteristik exposure yang dihadapi perusahaan multinasional maka dalam pengelolaan dana valuta asing dapat diterapkan bermacam-macam teknik. Untuk menterjemahkan perubahan nilai tukar pada translation dikenal bentuk Balance Sheet Hedge dan Contractual Hedge yang terdiri antara lain Current/Non-current Method, Closing Rate Method, Monetary/Non-monetary Method dllnya. Sementara itu untuk mengurangi exposure yang terjadi pada transaction dikenal tiga bentuk hedging yakni COntractual Hedge, Operating Strategies dan SWAP Agreement. Bentuk hedging ini antara lain Future Contract, Money Market Hedge, Option Market Hedge, Currency Swap, Parallel Loan dll. Sedangkan dalam pengelolaan economic exposure strategi yang dapat diterapkan ialan dengan pemngimplementasikan diversifikasi operasi dan keuangan.Pengelolaan valuta asing (foreign exchange) di PT. Rajawali Idnonesia telah dimulai pada tahun 1990. Langkah ini diambil mengingat banyak transaksi dalam valuta asing dilakukan hampir setiap hari. Walaupun penerimaan perusahaan dalam multi currency akan tetapi mata uang asing yang digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban didominasi oleh USD, NLG dan IDR. Adapun teknik-teknik yang digaunakan selama tahun 1991 antara lain dalam bentuk money deposit, arbitrage, swap sell-buy, swap buy-sell, call option yang mencapai nilai kurang lebih USD 249 juta.Dalam karya akhir ini akan dievaluasi salah satu kegiatan pengelolaan dana valuta asing berupa transaksi swap mengingat transaksi ini nilainya lebih kurang 32% dari total nilai pengelolaan dana valuta asing yang ada di PT. Rajawali Indonesia dan sering pengelolaannya dilakukan secara sederhana. Sebagai contoh kasus dikemukakan dua transaksi yakni swap sell-buy tgl 13 Mei 1991 dan swap buy-sell tgl 20 Desember 1991. Pada transaksi MEi 1991 sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Seksi Pengelolaan Dana Luar Negeri PT. Rajawali Indonesia memperoleh keuntungan sebesar YSD 1.690,43 dan terhindar dari rugi kurs sebesar USD 18.551,43. Sementara itu pada transaksi Desember 1991 perusahaan mencatat total penghematan sebesar 154.533.053,19.Dalam menentukan apakah transaksi swap perlu dilakukan atau tidak perusahaan harus dapat memperkirakan spot rate akhir yang akan terjadi. Apabila spot rate akhir lebih besar daripada rate yang ditawarkan maka transaksi swap bisa diterima. Untuk melaksanakan teknik ini nilai spot rate harus di-forecast dengan sebaik-baiknya.Dua teknik peramalam nilai tukar yang dikemukakan dalam pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana prosedur permalan nilai tukar dilakukan. Secara keseluruhan dari evaluasi tentang uji teknik peramalan nilai tukar, Technical Forecasting merupakan teknik yang baik digunakan untuk memprediksi nilai tukar mata uang dibandingkan dengan Fundamental Forecasting. Dengan hasil prediksi yang bagus ini, maka PT. Rajawali Indonesia disarankan untuk mempergunakan Technical Forecasting khususnya dalam melakukan swap jangka pendek untuk meminimumkan resiko kerugian karena fluktuasi nilali mata uang. Sedangkan untuk peramalan jangka panjang dapat digunakan Fundamental Forecasting. Nilai tukar yang dihasilkan dari forecasting ini akan menentukan apakah transaksi swap perlu dilakukan atau tidak. Selanjutnya disimpulkan bahwa transaksi swap tgl 13 Mei 1991 dapat dilakukan oleh PT. Rajawali Indonesia sedang untuk tgl 20 Desember 1991 sebaiknya tawaran transaksi swap tidak perlu diterima."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan perikatan prosedur yang disepakati oleh KAP TRU atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT DF dengan distributor. PT DF merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi bahan bangunan dan memiliki program penjualan berupa potongan harga bagi distributornya sehingga PT DF membutuhkan verifikasi nilai transaksi atas seluruh penjualan dengan distributor selama program berlangsung. Laporan magang ini disusun dengan membandingkan kesesuaian antara prosedur yang dilakukan KAP TRU dengan standar yang berlaku. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan perikatan prosedur yang disepakati telah sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu SJT 4400 serta teori yang terkait. Laporan magang ini juga berisikan refleksi diri selama pelaksanaan magang beserta rencana tindak lanjut untuk pengembangan diri di masa depan.

---

This internship report aims to discuss and evaluate the implementation of the engagement of agreed upon procedures by KAP TRU for sales transactions carried out by PT DF with distributors. PT DF is a company engaged in the production of building materials and has a sales program in the form of discounts for its distributors so that PT DF requires verification of the transaction value of all sales with distributors during the program. This internship report is made by comparing the conformity between the procedures performed by KAP TRU with applicable theories and standards. The results of the evaluation show that the implementation of the agreed upon procedures agreement is in accordance with applicable standards, which are SJT 4400 and related theories. This internship report also contains self-reflection during the internship along with follow-up plans for future selfdevelopment."

"Laporan magang ini membahas prosedur atestasi laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian KPPK yang didasarkan pada Agreed-Upon Procedure AUP yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik ATZ. Laporan ini juga membahas perbandingan AUP oleh ATZ dan AUP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.16 / 21 / PBI / 2014. Secara keseluruhan prosedur yang dilakukan oleh ATZ sesuai dengan peraturan. Satu-satunya perbedaan yang ditemukan adalah pada prosedur sampling. ATZ melakukan sampling berdasarkan nilai terbesar dan bukan sampling secara acak sesuai peraturan yang dipersyaratkan. Metode ini dipilih oleh ATZ karena PT ABC tidak dapat memberikan semua rincian yang diperlukan untuk melakukan pengambilan sampel tersebut.

---

This internship report discusses about the attestation procedures of the report of implementation of prudential principles which is based on the Agreed Upon Procedure AUP performed by Public Accounting Firm ATZ. This report also discusses about the comparability of the AUP by ATZ and AUP based on the Bank Indonesia Regulation No.16 21 PBI 2014. Overall, the agreed procedures performed by ATZ are in accordance with the regulation except for the sample selection method. ATZ selected the sample based on the greatest recorded value instead of random sampling as required by the regulation. This method is selected by ATZ since PT ABC is unable to provide all the details needed to perform random sampling."

"Dalam dunia penanaman modal, sumber pembiayaan untuk kegiatan usaha suatu perusahaan, khususnya perusahaan nonbank, dapat diperoleh melalui pendanaan dari dalam negeri maupun pendanaan dari luar negeri. Dengan digunakannya pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan suatu perusahaan, diperlukan pengelolaan terhadap pinjaman luar negeri dengan menerapkan prinsip kehati-hatian karena telah timbulnya peningkatan yang signifikan terhadap utang luar negeri swasta. Maka dari itu, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dan bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan dalam kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman luar negeri korporasi nonbank. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri adalah suatu hal yang wajib dilakukan bagi setiap korporasi nonbank untuk memitigasi risiko-risiko seperti risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang berlebihan agar kontinuitas kegiatan investasi tetap terjaga.

---

In the world of investments, financing resources for business activities of a company, particularly non-banking companies, can be obtained through domestic loans and foreign loans. With the use of foreign loans as a financing resource for those companies, it is very obliged to manage foreign loans by using the prudence principle because of a significant increase in private foreign debt. Therefore, this research is a normative legal research with the aim to determine the concept, purposes, regulation, and implementations of obligation in applying the prudence principle of managing foreign loans for non-banking companies in relation to investment. In this research, the conclusion is that this obligation is a must for all non-banking companies in order to mitigate risks such as foreign exchange risk, liquidity risk, and excessive debt risk so that the continuity of investment activities can be maintained."

"ABSTRAKPeraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menyebutkan penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan dan non-pelayanan publik harus memiliki sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) merupakan unit kerja di Badan Siber dan Sandi Negara yang memiliki tugas melaksanakan pemberian pelayanan penerbitan dan pengelolaan sertifikat elektronik.Salah satu Indikator Sasaran Kegiatan BSrE adalah Persentase pemenuhan permintaan sertifikat elektronik. Berdasarkan data Laporan Kinerja BSrE tahun 2017 dan 2018, diketahui bahwa BSrE belum dapat memenuhi target dari indikator pemenuhan layanan sertifikasi elektronik dengan capaian nilai 87,50% pada tahun 2017 dan 93,90% pada tahun 2018 dengan target 100%. Hal ini berpengaruh pada IKU organisasi sebagai penentu ukuran keberhasilan sasaran strategis organisasi sehingga perlu adanya evaluasi kinerja organisasi. Dari hasil analisis menggunakan model 4P (People, Processes, Products/ Technology, dan Partners/ Suppliers) yang didefinisikan pada ITIL, salah satu instrumen kebijakan yang belum tersedia adalah dokumen Service Level Agreeement (SLA). Penelitian ini merupakan mixed method research dengan desain concurrent embedded atau campuran tidak berimbang dan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, studi dokumen, wawancara terhadap pejabat, pengelola layanan TI, serta perwakilan pengguna layanan. Hasil kesepakatan berupa dokumen SLA layanan BSrE. Dari penelitian ini diperoleh dokumen SLA layanan TI sesuai kondisi BSrE yang dapat membantu pencapaian Indikator Sasaran Kegiatan dan mendukung pencapaian Rencana Strategis BSSN.

---

ABSTRACTGovernment Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Electronic Transactions which states that the electronic system operators for ministries and non-ministries must have digital certificates. Digital certificates are certificates that show digital signatures and identities that indicate the status of legal subjects in Electronic Transactions issued by certificate authority. The Digital Certificate Office is a work unit in the National Cyber and Crypto Agency.Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Electronic Transactions which states that the electronic system operators for ministries and non-ministries must have digital certificates. Digital certificates are certificates that show digital signatures and identities that indicate the status of legal subjects in Electronic Transactions issued by certificate authority. The Digital Certificate Office is a work unit in the National Cyber and Crypto Agency."

"Laporan magang ini menjelaskan evaluasi kesesuaian pelaksanaan Prosedur yang Disepakati (Agreed upon Procedures - AuP) pada PT Mawar yang dilakukan oleh KAP Merpati dengan standar yang berlaku, yakni Standar Jasa Terkait (SJT) 4400. Prosedur AuP dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai penilaian atas Key Performance Indicators pada PT Mawar tanpa memberikan opini apapun, dan hasilnya akan berpengaruh pada bonus yang diterima karyawan. Hasil evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa proses AuP yang dilakukan KAP Merpati pada PT Mawar telah sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, laporan ini juga memaparkan refleksi diri berkaitan dengan penugasan yang dilakukan.

---

This internship report explains the evaluation of the suitability of the implementation of Agreed upon Procedures (AuP) at PT Mawar carried out by KAP Merpati with the applicable standards, namely Related Services Standards (SJT) 4400. This AuP procedures aiming to gain an understanding of the assessment of Key Performance Indicators at PT Mawar without providing any opinion. The outcome of which will affect the bonuses received by employees. The evaluation results demonstrate that the AuP procedures carried out by KAP Merpati at PT Mawar is fully comply with applicable standards. Apart from that, this report also describes self-reflection regarding the assignments carried out."

"Pandemi COVID 19 dan Perang Rusia-Ukraina telah membawa babak baru bagi hampir seluruh negara di dunia karena menimbulkan gelombang inflasi. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia berusaha mengendalikan laju inflasi pada 3+1% serta merumuskan kebijakan moneter dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Meskipun demikian, volatilitas pergerakan nilai tukar Rp terhadap USD tetap tidak dapat dikendalikan dalam periode yang lama sehingga mengharuskan para pelaku usaha untuk menggunakan instrumen keuangan dalam memitigasi risiko nilai tukar tersebut, seperti lindung nilai forward dan swap. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi penerapan lindung nilai yang dilakukan PT KKAPE, baik dari sisi tingkat efektivitas lindung nilai, maupun hubungan lindung nilai dalam rangka persiapan penerapan akuntansi lindung nilai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas lindung nilai yang dilaksanakan PT KKAPE telah berjalan efektif, dan begitu pula dengan dokumentasi atas hubungan lindung nilai sebagaimana dipersyaratkan oleh PSAK 71 yang hampir semuanya terpenuhi. Walaupun studi kasus atas perusahaan tunggal memiliki keterbatasan, diharapkan hasil studi ini dapat memberikan wawasan praktis dalam mengevaluasi tingkat efektivitas lindung nilai dan mengevaluasi hubungan lindung nilai.

---

The COVID 19 pandemic and the Russo-Ukrainian War have brought a new chapter for almost all countries in the world because it creates a wave of inflation. The Indonesian government through Bank Indonesia is trying to control the inflation rate at 3+1% and formulate monetary policies with the aim of achieving and maintaining stability in the value of the Rupiah. Nonetheless, the volatility of movements in the Rp exchange rate against the USD remained uncontrollable for a long period of time, requiring the use of financial instruments to mitigate exchange rate risk, such as forward and swap hedging. This research was conducted to evaluate the implementation of hedging carried out by PT KKAPE, both in terms of the level of hedging effectiveness, as well as hedging relationships to prepare the implementation of hedge accounting. This study concludes that the level of hedging effectiveness implemented by PT KKAPE has been effective, and so has the documentation of hedging relationships as required by PSAK 71, almost all of which were met. Although case studies on single companies have limitations, it is hoped that the results of this study can provide practical insights in evaluating the effectiveness of hedging and hedging relationships."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit atas kas dan setara kas yang dilakukan KAP NCT untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. PT LHC merupakan perusahaan yang bergerak di sektor layanan keuangan dengan menawarkan asuransi berbasis syariah. Laporan magang ini akan dimulai dengan penjelasan sekilas mengenai fase awal audit di KAP NCT yaitu client acceptance dan planning. Selanjutnya, laporan magang ini akan menekankan pembahasan mengenai prosedur substantif yang dilakukan KAP NCT terhadap akun kas dan setara kas. Prosedur substantif yang dilakukan oleh KAP NCT terdiri dari menyusun lead schedule, melakukan cash count/cash opname, melakukan confirmation control, dan mengecek rekening koran. Di tahap akhir fase audit, dilakukan juga reviu atas draft laporan keuangan PT LHC. Evaluasi dilakukan guna melihat kesesuaian antara proses audit yang dilakukan KAP NCT dengan konsep yang relevan dan standar yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, prosedur audit yang dilakukan KAP NCT telah sesuai dengan teori dan Standar Audit (SA) yang berlaku. Selain itu, laporan magang ini juga membahas hasil refleksi diri penulis atas pengalaman magang di KAP NCT.

---

This internship report aims to evaluate the audit procedures for cash and cash equivalents conducted by KAP NCT for PT LHC's financial statements for the period ending December 31, 2023. PT LHC is a company operating in the financial services sector, offering Sharia-based insurance. The report will begin with a brief explanation of the initial audit phases at KAP NCT, namely client acceptance and planning. Following this, the report will emphasize the discussion on substantive procedures performed by KAP NCT on the cash and cash equivalents account. The substantive procedures conducted by KAP NCT include preparing the lead schedule, performing a cash count, conducting confirmation control, and checking bank statements. In the final stage of the audit phase, a review of PT LHC's draft financial statements was also carried out. The evaluation aims to assess the conformity between the audit process performed by KAP NCT and the relevant concepts and applicable standards. Based on the evaluation results, the audit procedures performed by KAP NCT comply with the prevailing theory and Auditing Standards (SA). Furthermore, this internship report discusses the author's self-reflection on the internship experience at KAP NCT"