Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 156598 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Panggabean, Sarah Florentina
Implikasi Pelepasan Hak atas Rahasia Medis Pasien di Media Massa Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Analisis Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PN.Tng) = The Implications of The Waiver of Patient's Right to Medical Confidentiality in Mass Media According to Health Law (Analysis Of Verdict No 130/Pdt.G/2016/PN.Tng)
"Perlindungan atas rahasia medis pasien merupakan salah satu hak pokok pasien dalam pelayanan medis yang wajib dipatuhi oleh setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Hak atas rahasia medis merupakan bagian dari hak privasi pasien sebagai manusia yang tidak dapat dilanggar dan wajib dipenuhi. Dalam berlangsungnya pelayanan medis, pasien tidak selalu merasa puas dengan proses yang berlangsung. Saat pasien merasa ada haknya yang dilanggar, salah satu cara pasien meminta pertanggungjawaban tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan adalah dengan menuntut rumah sakit dan menyampaikan tuntutannya melalui media massa. Saat menyampaikan tuntutan, pasien turut pula ditanggapi oleh pihak lain di media massa sehingga dapat menyebabkan terbukanya rahasia medis pasien. Penelitian ini akan membahas implikasi hukum yang timbul saat situasi tersebut terjadi serta pengaruhnya terhadap tanggung jawab dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/Pn.Tng. Dengan mengacu kepada latar belakang tersebut, metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimana penulis akan mengumpulkan data kemudian memaparkan hasil yang diperoleh secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab dalam menjaga rahasia medis. Namun dalam beberapa pengecualian, dokter dan rumah sakit diperkenankan untuk membuka rahasia medis pasien. Salah satu bentuk pengecualian yang dimaksud adalah saat pasien telah mempublikasikan sengketa medis yang dialaminya di media massa. Respons yang ditunjukkan tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengungkapkan rahasia medis pasien dalam hal ini disebut hak jawab.
The protection of medical confidentiality of patients is one of the fundamental rights of patients in medical services that must be obeyed by every health care personnel and health care facilities. The right to medical confidentiality is part of the patient’s right to privacy as a human being that cannot be violated and must be fulfilled. In the course of medical services, patients are not always satisfied with the process. When patients feel that their rights have been violated, one of the ways for patients to hold health workers and health care facilities accountable is to sue the hospital and talks about their lawsuit through the mass media. While talking about the lawsuits, patients are also responded to by other parties in the mass media so that it can lead to the disclosure of the patient's medical secrecy. This research will discuss the legal implications that arise when the situation occurs as well as their impacts on the responsibilities of doctors and healthcare facilities. The discussion was conducted by analyzing the Decision No. 130/Pdt.G/2016/Pn.Tng. Referring to this background, the research method in this writing uses juridical-normative research methods, i.e. research that emphasizes the use of legal norms in writing and is supported by the results of interviews with informants. The type of research used is descriptive in which the authors will collect data and then describe the results obtained descriptively. The results obtained from this research are that healthcare workers and health care facilities are responsible for keeping medical secrecy. However, with some exceptions, doctors and hospitals are allowed to open patient medical secrecy. One of the form of exceptions is when the patient has published a medical dispute he has experienced in the mass media. The response shown by health care personnel and/or health care facilities by revealing the medical secrecy of the patient in this case is called the right to reply."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Retha Soraya Athirah
Pembukaan Rahasia Medis Pasien oleh Dokter di Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan = Patient's Medical Confidentiality Disclosure by Doctors on Social Media Reviewed from the Perspective of Health Law
"Penelitian ini menganalisis kewajiban dokter dalam menjaga rahasia medis pasien dan konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut di media sosial, dengan fokus pada kasus dokter di Indonesia. Latar belakang menunjukkan bahwa fenomena ini meningkat seiring dengan penggunaan media sosial dalam komunikasi kesehatan. Pembukaan rahasia medis melanggar Pasal 177 dan Pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Penelitian menggunakan bentuk penelitian doktrinal dan menemukan bahwa pembukaan rahasia medis dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, seperti izin pasien atau ketentuan hukum. Kasus dr. J, yang membagikan informasi pasien Covid-19 tanpa izin, mencerminkan pelanggaran serius terhadap KODEKI dan UU Kesehatan, berpotensi mengakibatkan sanksi administratif atau pencabutan izin praktik. Kasus dr. S yang melakukan siaran langsung persalinan tanpa persetujuan juga menunjukkan lemahnya penegakan sanksi di Indonesia. Di sisi lain, dr. R di USA menghadapi konsekuensi berat setelah menyiarkan prosedur bedah tanpa izin pasien, termasuk denda dan pencabutan izin praktik. Perbandingan kasus ini menyoroti perbedaan penegakan hukum antara Indonesia dan USA, dimana USA menerapkan sanksi lebih ketat. Penelitian merekomendasikan pembaruan aturan terkait pembukaan rekam medis dalam situasi darurat, peningkatan program pelatihan etika bagi SDM kesehatan, dan penegakan sanksi yang lebih transparan untuk melindungi hak privasi pasien. Dalam era media sosial, pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan informasi medis menjadi kunci dalam praktik kedokteran yang etis dan profesional.
This research analyzes doctors' obligations to maintain patient medical confidentiality and the legal consequences of breaching it on social media, focusing on cases involving doctors in Indonesia. The background highlights that this phenomenon has increased alongside the use of social media in healthcare communication. Disclosing medical secrets violates Articles 177 and 274 of Law No. 17 of 2023 on Health, as well as the principles in the Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI). The research uses doctrinal research and found that disclosing medical information can be justified under certain conditions, such as patient consent or legal provisions. The case of dr. J, who shared Covid-19 patient information without permission, represents a serious violation of KODEKI and the Health Law, potentially resulting administrative sanctions or license revocation. Also, the case of dr. S, who live-streamed a childbirth without consent, highlights weak enforcement of sanctions in Indonesia. By contrast, dr. R in the United States of America faced severe consequences, including fines and license revocation, after broadcasting a surgical procedure without patient consent. This comparison highlights differences in legal enforcement between Indonesia and the U.S.A, where U.S.A imposing stricter penalties. This research recommends update of regulations related to the disclosure of medical records in emergency situations, enhancing ethics training programs for healthcare workers, and implementing more transparent enforcement of sanctions to protect patients' privacy rights. In this social media era, understanding and adhering obligations regarding medical confidentiality are the key to maintain ethical and professional medical practices. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Defananda Amalia
Perlindungan atas hak rahasia kedokteran dan privacy bagi pasien HIV/AIDS berdasarkan hukum kesehatan = Protection of the right to medical confidentiality and privacy for HIV/AIDS patients based on health law
"[ ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak atas rahasia kedokteran dan
privacy dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam
praktik. Meskipun begitu, kedua hak tersebut seolah dapat disimpangi dengan
beberapa kondisi di mana hal tersebut juga diatur dalam peraturan perundangundangan.
Skripsi ini berfokus meneliti mengenai hak atas rahasia kedokteran dan
privacy bagi pasien HIV/AIDS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif. Sedangkan tipologi dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil
penelitian ini adalah mengenai pengaturan hak atas rahasia kedokteran dan
privacy di Indonesia serta bagaimana praktiknya bagi pasien HIV/AIDS serta
perlindungannya.
ABSTRACT This thesis discusses about the rights regulation of medical confidentiality and
privacy in rights regulations and implementation in medical practice.
Nevertheless, both of these rights can be ruled out in several conditions where
those rights are also stipulated in legislation. This thesis focuses on analyzing the
rights to medical confidentiality and privacy for HIV/AIDS patients. This research
fundamentally used normative juridical method. While the typology of this
research is a descriptive study, the results of this research are about the regulations
of rights to medical confidentiality and privacy in Indonesia and how its practice
implemented for HIV/AIDS patients as well as its protection.;This thesis discusses about the rights regulation of medical confidentiality and
privacy in rights regulations and implementation in medical practice.
Nevertheless, both of these rights can be ruled out in several conditions where
those rights are also stipulated in legislation. This thesis focuses on analyzing the
rights to medical confidentiality and privacy for HIV/AIDS patients. This research
fundamentally used normative juridical method. While the typology of this
research is a descriptive study, the results of this research are about the regulations
of rights to medical confidentiality and privacy in Indonesia and how its practice
implemented for HIV/AIDS patients as well as its protection., This thesis discusses about the rights regulation of medical confidentiality and
privacy in rights regulations and implementation in medical practice.
Nevertheless, both of these rights can be ruled out in several conditions where
those rights are also stipulated in legislation. This thesis focuses on analyzing the
rights to medical confidentiality and privacy for HIV/AIDS patients. This research
fundamentally used normative juridical method. While the typology of this
research is a descriptive study, the results of this research are about the regulations
of rights to medical confidentiality and privacy in Indonesia and how its practice
implemented for HIV/AIDS patients as well as its protection.]"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S61530
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mochammad Aryo Bimo Dwi Putranto
Tinjauan hukum pembukaan rahasia bank di media massa oleh pers atas hak keterbukaan informasi publik = Law review opening of the bank secrecy in mass media by the press over the right of information act
"Dewasa ini muncul berbagai kasus penuntutan mengenai pembukaan rahasia bank di ranah publik oleh Pers dan pembukaan informasi tersebut dianggap mengancam kepentingan negara. Pembukaan rahasia bank khususnya dalam hal ini yang dimiliki pejabat publik. Padahal seharusnya pembukaan rahasia bank tersebut merupakan tolak ukur bagi pengawasan masyarakat terhadap aparatur-aparatur negara yang melakukan tindak pidana seperti korupsi atau praktek pelanggaran hukum lainnya dan Pers muncul sebagai media yang mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam mengakses informasi bukan hanya Pers lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) juga memiliki kesulitan dalam mendapatkan suatu informasi publik berkaitan suatu instansi pemerintahan atau pejabat-pejabat publiknya.
Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S60474
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nada Naila Zahra
Pemenuhan Hak ODHIV atas Aksesibilitas Obat ARV Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Analisis Yuridis Aksesibilitas ARV di Provinsi Papua) = The Fulfillment of PLHIVs Right to ARV Drug Accessibility According to Health Law (Juridical Analysis of ARV Accessibility in Papua Province)
"Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan hak ODHIV di Provinsi Papua atas pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas terhadap obat ARV. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan dan pengadaan obat ARV melibatkan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penanganan Penyakit (Ditjen P2P), Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes), dan Dinas Kesehatan melalui platform E-Monev Obat dan mekanisme Special Access Scheme (SAS). Keberhasilan perencanaan dan pengadaan obat ARV dipengaruhi oleh tingkat realisasi pemenuhan obat, pendistribusian obat, penerimaan obat, dan pembayaran obat yang dipantau secara berkala melalui SIHA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran HIV di Provinsi Papua telah dikategorikan sebagai epidemi tergeneralisasi. Adapun perencanaan dan pengadaan obat ARV terkendala oleh kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan biaya operasional untuk proses distribusi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga memengaruhi angka realisasi penerimaan obat pada fasilitas pelayanan kesehatan. Ditjen Farmalkes dan Ditjen P2P pun melakukan pembaruan data logistik terkait dengan ketersediaan stok obat, kebutuhan obat, dan pemetaan wilayah distribusi secara berkala demi memastikan pengelolaan rantai pasok obat ARV yang optimal.
This thesis discusses the fulfillment of the right of ODHIV in Papua Province to quality health services through increased accessibility to ARV drugs. The research method used is doctrinal research with qualitative data analysis method. Based on the research findings, the planning and procurement process of ARV drugs involves a joint collaboration between the Directorate General of Disease Prevention and Management (Ditjen P2P) and the Directorate General of Pharmaceuticals and Medical Devices (Ditjen Farmalkes), and the Health Office through the E-Monev Obat platform and the Special Access Scheme (SAS) mechanism (Ditjen Farmalkes). The outcome of ARV drug planning and procurement is influenced by the rate of realization of drug order fulfillment, drug distribution, drug receipt, and drug payment which is regularly monitored through SIHA. The results of this research indicate that the transmission of HIV in Papua Province has been categorized as a generalized epidemic. The planning and procurement of ARV drugs in Papua Province have been constrained by geographical conditions, poor infrastructure, and lack of operational funds for the distribution process from the Special Allocation Funds (DAK), thus affecting the realization rate of drug receipt at health service facilities. Ditjen P2P and Ditjen Farmalkes update the logistics data related to the availability of drug stocks, drug demands, and the mapping of distributional areas on a regular basis in order to ensure the optimal supply chain management of ARV drugs."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syukron Ma`ruf
Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Jaminan Kesehatan (Analisis Penerapan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Purworejo Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan) = Fulfillment of The Right to Health Care in Health Insurance (Analysis of The Implementation of Regional Health Insurance (Jamkesda) in Purworejo Regency Based on Health Law)
"Hak atas pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai amanah Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan jaminan kesehatan merupakan usaha pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), namun belum semua masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi peserta program penerima bantuan iuran BPJS (BPJS PBI) karena proses pendataan yang lama. Oleh karena itu, pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan lain di daerah masing-masing. Di Kabupaten Purworejo, penyelenggaraan Jamkesda diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Dalam skripsi ini akan dijelaskan mengenai pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dalam Jamkesda di Kabupaten Purworejo. Skripsi ini diteliti dengan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang berupa bahan pustaka dan wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Dengan hadirnya program Jamkesda di Kabupaten Purworejo, hak atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu telah terpenuhi berdasarkan parameter ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas. Akan tetapi Jamkesda belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat maupun instansi terkait. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sebaiknya melakukan sosialisasi penyelenggaraan Jamkesda secara komprehensif dan mendalam baik kepada masyarakat maupun instansi terkait, sehingga dapat mengurangi kesalahan informasi dan prosedur penyelenggaraan Jamkesda.
The right to health care is one of the rights that must be fulfilled by the government in accordance with the mandate of Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution. The implementation of health insurance is an effort by the government to ensure the fulfillment of the to health care. The government organizes health insurance based on National Social Security System (SJSN) which is managed by the Social Security Organizing Agency (BPJS), but not everyone, especially the poor are not become the participants of BPJS PBI yet, due to long data collection process. Therefore, regional government based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government organizes Regional Health Insurance (Jamkesda) as a form of protection for the poor who do not have other health insurance in each regional. In Purworejo Regency, the implementation of Jamkesda is regulated by the Regent Regulation Number 2 of 2019 concerning The Implementation of Regional Health Insurance (Jamkesda) in Purworejo Regency. This thesis will explain the fulfillment of the right to health care in the implementation of Jamkesda in Purworejo Regency. This thesis was researched by normative juridical method that use secondary data which obtained from library materials and interviews. This type of thesis research is descriptive analytical. The presence of Jamkesda program in Purworejo Regency, makes the right to health care for the poor can be fulfilled based on availability, accessibility, acceptability, and quality. However, the implementation of Jamkesda has not been well socialized to the community and related institutions Therefore, The Regional Government of Purworejo Regency should conduct a comprehensive and in-depth socialization of Jamkesda’s implementation both to the community and related institutions, so it can reduces misinformation and wrong procedures of Jamkesda."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ghina Raniah Putri
Pembiaran medik ditinjau berdasarkan hukum kesehatan: analisis putusan no.381/Pid.B/2014/PN.TK = Medical negligence according to medical law: analysis of verdict No. 381/Pid.B/2014/PN.TK
"Penelitian ini membahas tentang pembiaran medik dan keselamatan pasien dalam Putusan No. 381/Pid.B/2014/PN.Tk. Putusan tersebut dikategorikan sebagai pembiaran medik yaitu apabila pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tidak memberikan pertolongan pertama dalam keadaan gawat darurat. Dalam kasus tersebut pihak rumah sakit tidak termasuk pembiaran medik dalam hukum kesehatan. Pihak RSUD. Dr. A. Dadi Tjokro Dipo Bandar Lampung tidak memenuhi tujuh standar keselamatan pasien yang terdapat dalam Permenkes No.1691.Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit sehingga pihak rumah sakit dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, terguran lisan, penundaan atau penanggahan perpanjangan izin operasional. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi saya adalah yuridis normatif. Saran dari penelitian : 1 . Untuk pemerintah agar dapat mengawasi dengan ketat prosedur pelayanan rumah sakit seperti halnya adanya Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang salah tugasnya adalah mengawasi hak dan kewajiban pasien sehingga kasus yang menimpa pasien Suparman tidak terulang kembali. 2 . Untuk pemerintah juga agar dapat membuat peraturan mengenai pembiaran medik yang lebih luas di dalam luang lingkup hukum kesehatan sehingga pengaturan mengenai pembiaran medik di dalam hukum kesehatan tidak hanya mengenai pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat saja. 3 .Terhadap pihak rumah sakit agar memberikan sosialisasi mengenai Keselamatan Pasien Rumah Sakit terutama Tujuh Standar Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang terdapat dalam Permenkes No.1691.Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
This research examines medical negligence and patient rsquo s safety in Verdict No. 381 Pid.B 2014 PN.Tk. The mentioned verdict is categorized as medical negligence, which means the head of healthcare facility and or medical workers do not give a first aid treatment in an emergency situation. In the case, the hospital did not do any medical negligence according to medical law. Public hospital RSUD. Dr. A. Dadi Tjokro Dipo Bandar Lampung did not fulfill the seven standard of patient rsquo s safety as stipulated in the Ordinance of the Health Minister No.1691.Menkes Per VIII 2011 about Safety of Hospital rsquo s Patient, hence the hospital could be penalized by giving them oral warning, delay or suspension of operational permission extension. Research method that is used in this thesis is normative juridical method. This thesis suggest 1 . The government should keep an eye close to hospital rsquo s service procedure through Indonesian Hospital Supervising Body, which have the authority to supervise the rights and obligations of patients so that the Suparman case will not happen again 2 . For the government also to make regulations on broader medical broadcasting within the scope of health law so that the regulation of medical neglect in health law is not only about first aid in emergencies 3 . Hospital have to give socialization about the Safety of Hospital rsquo s Patient. Particularly, the Seven Standards of the Safety of Hospital rsquo s Patient, which are stipulated in the Ordinance of the Health Minister No.1691.Menkes Per VIII 2011 about Safety of Hospital rsquo s Patient. hence the hospital could be penalized by giving them oral warning, delay or suspension of operational permission extension. Research method that is used in this thesis is normative juridical method. This thesis suggest 1 . The government should keep an eye close to hospital rsquo s service procedure through Indonesian Hospital Supervising Body, which have the authority to supervise the rights and obligations of patients so that the Suparman case will not happen again 2 . For the government also to make regulations on broader medical broadcasting within the scope of health law so that the regulation of medical neglect in health law is not only about first aid in emergencies 3 . Hospital have to give socialization about the Safety of Hospital rsquo s Patient. Particularly, the Seven Standards of the Safety of Hospital rsquo s Patient, which are stipulated in the Ordinance of the Health Minister No.1691.Menkes Per VIII 2011 about Safety of Hospital rsquo s Patient. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S68734
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irvani Imbiri
Implikasi Hukum Terhadap Pasien yang Menolak Tindakan Medis di Rumah Sakit (Analisis Putusan No. 182/Pdt.G/2016/PN JKT.TIM dan Putusan No. 624/PDT/2019/PT.DKI) = Legal Implications for Patients Who Refuse Medical Treatment in Hospitals (Analysis of Verdict No. 182/Pdt.G/2016/PN JKT.TIM and Verdict No. 624/PDT/2019/PT.DKI)
"Pasien sebagai salah satu subjek dalam hukum kesehatan memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak yang dimiliki oleh pasien adalah hak untuk menolak tindakan medis. Walaupun penolakan tindakan medis merupakan sebuah hak, tetapi ketika hak tersebut digunakan maka menimbulkan suatu akibat bagi pasien. Namun dalam praktiknya, masih banyak pasien yang belum memahami akibat dari penggunaan hak untuk menolak tindakan medis. Dalam penelitian ini, fokus permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai pengaturan hak terhadap pasien yang menolak tindakan medis di rumah sakit dan implikasi hukum terhadap pasien yang menolak tindakan medis di rumah sakit dengan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 182/Pdt.G/2016/PN JKT.TIM dan Putusan Nomor 624/PDT/2019/PT.DKI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif yang mana pembahasan akan bersumber pada studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber. Pengaturan terhadap hak pasien yang menolak tindakan medis di rumah sakit diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 52 huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, 32 huruf k Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 17 huruf k Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Implikasi hukum terhadap pasien yang menolak tindakan medis di rumah sakit, yaitu segala konsekuensi yang timbul setelah pasien menolak akan menjadi tanggung jawab pasien dan pihak dokter maupun rumah sakit tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila pasien mengalami kerugian.
Patients, as one of the subjects in health law, have rights and obligations. One of the rights that patients have is the right to refuse medical treatment. Although refusal of medical treatment is a right, when the right is used, it causes consequences for the patient. However, in practice, many patients still do not understand the consequences of exercising their right to refuse medical treatment. In this study, the focus of the problems to be discussed is on regulation of the rights of patients who refuse medical treatment in hospitals and the legal implications for patients who refuse medical treatment in hospitals by analyzing Court Verdict Number 182/Pdt.G/2016/PN JKT. TIM and Verdict Number 624/PDT/2019/PT. DKI. The research method used in this study is normative juridical research with qualitative methods, in which the discussion is sourced from literature studies and interviews with experts. The rights of patients who refuse medical treatment in hospitals are regulated by Article 56 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, Article 52 letter d of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, Article 32 letter k of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, Article 17 letter k of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 4 of 2018 concerning Hospital Obligations and Patient Obligations, and Article 18 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Health Number 290/MENKES/PER/III/2008 concerning Approval of Medical Treatment. The legal implications for patients who refuse medical treatment at the hospital, namely all the consequences arising after the patient’s refusal will be the responsibility of the patient and the doctor or hospital cannot be held liable if the patient suffers losses."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Merry
Contributory negligence dan inspanningverbintenis dalam tindakan medik ditinjau berdasarkan hukum kesehatan analisis yuridis putusan no. 514/pdt.g/2013/pn.bdg = Contributory negligence and inspanningverbintenis in medical action reviewed according to health law juridical analysis decision no 514 pdt g 2013 pn bdg
"Skripsi ini membahas mengenai inspanningverbineinis dan contributory negligence dalam tindakan medik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup penerapan inspanningverbintenis dalam tindakan medik ditinjau berdasarkan hukum kesehatan, penerapan contributory negligence di dalam tindakan medik, dan penerapan mengenai inspanningverbintenis dan contributory negligence dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.514/PDT.G/2013/PN.Bdg. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa salah satu hal yang diatur di dalam hukum kesehatan ialah hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan yang didasarkan atas perjanjian berbentuk inspanningverbintenis, membuat dokter di dalam memberikan suatu tindakan medik harus didasarkan pada suatu upaya maksimal dan sesuai dengan standar profesi. Saat terjadi contributory negligence di dalam perjanjian tersebut, pengaruh yang ditimbulkan yaitu dokter hanya bertanggungjawab sesuai dengan proporsi kelalaiannya. Dalam kasus ini, tindakan para dokter yang digugat telah sesuai dengan standar profesi medik dan dengan suatu upaya maksimal. Tindakan pasien yang memenuhi unsur-unsur contributory negligence, membuatnya tidak menerima ganti rugi sama sekali. Hasil penelitian ini menyarankan agar dokter di dalam menjalankan profesinya, dapat menekankan bahwa hubungannya merupakan suatu upaya maksimal dan pasien juga diharuskan untuk menaati saran dari dokter.
This thesis discusses about inspanningverbintenis and contributory negligence in medical action. This research is a juridical normative research using qualitative approach. Discussion in this thesis involves the application of inspanningverbintenis in medical action under health law, the application of contributory negligence in medical action, and the application of inspanningverbintenis and contributory negligence in Bandung District Court Ruling No. 514 PDT.G 2013 PN.Bdg. The results of this study suggest that one of the things regulated in health law is the relationship between doctors and patients. Relationships based on agreements in the form of inspanningverbintenis, resulted in the obligations of doctors to provide medical action that is based on maximal effort and in accordance with professional standards. In the event of a contributory negligence in the agreement, the doctors might only be held liable in accordance with the proportion of his her negligence. In this case, the doctors who are sued have acted in accordance with the standards of the medical profession and with a maximum effort. Moreover the patient's actions that has fulfilled the elements of contributory negligence. Therefore, the patients do not have the right to receive any compensation. This research result recommend doctor in carrying out his profession, can emphasize that the relationship between doctor and patients is a maximum effort and patients are also required to obey the advice of the doctor."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Ananda Putri
Penolakan tindakan medis informed refusal ditinjau berdasarkan hukum kesehatan analisis pengaturan dan tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terkait informed refusal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo = Informed refusal according to medical law analysis of the regulation and legal responsibility of the doctor and the hospital related to informed refusal in Cipto Mangunkusumo Hospital
"Penolakan tindakan medis pada dasarnya adalah hak asasi seseorang untuk menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya sendiri. Penolakan tindakan medis sama pentingnya dengan persetujuan tindakan medis, namun belum banyak orang yang memahaminya karena hanya terfokus pada persetujuan tindakan medis saja. Skripsi ini meneliti mengenai pengaturan penolakan tindakan medis, tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pasien jika terdapat penolakan tindakan medis di rumah sakit serta pengaturan dan tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terkait penolakan tindakan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif yaitu UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009 dan PERMENKES No. 290 Tahun 2008. Di RSCM, ketentuan penolakan tindakan medis mengacu pada hukum positif tersebut dan diatur pula dalam peraturan internal yaitu Keputusan Direktur Utama KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04/XI.3/0015/2017 dan petunjuk pelaksanaan atas peraturan internal tersebut yaitu KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04/XI.3/20341/2015 dan Standar Prosedur Operasional Penolakan Tindakan Kedokteran No. Dokumen 55/TU.K/79/2012. Tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pasien yang melakukan penolakan tindakan medis gugur sepanjang pasien tersebut sebelumnya sudah sepenuhnya memahami penjelasan dokter mengenai tindakan medis tersebut.
Di akhir penelitian ini, penulis menyarankan bahwa pemerintah perlu menetapkan batas usia dewasa bagi pasien yang dapat melakukan penolakan tindakan medis yaitu 18 tahun ke atas dan penolakan tindakan medis seharusnya juga dapat dilakukan dengan advance care directive, RSCM perlu mengganti penggunaan frasa ldquo;tingkat keberhasilan tindakan kedokteran supaya tidak bertentangan dengan makna perjanjian terapeutik, serta Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK sebaiknya lebih sering melaksanakan seminar, simposium, pelatihan maupun penyuluhan untuk membuat para dokter lebih memahami substansi Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Kesehatan. Selain itu, dokter juga sebaiknya selalu berusaha untuk memperbaharui ilmu pengetahuan yang dimilikinya yakni dengan cara rajin mengikuti seminar, simposium, pelatihan maupun penyuluhan yang dibuat oleh MKEK tersebut.
Informed refusal in fact is human rights of someone to determine what will be done to themselves. Informed refusal is as important as informed consent, nonetheless not a lot of people really understand about such concept because they only focus to informed consent. This thesis examines the regulation of informed refusal, legal responsibility of the doctor and the hospital if there are some informed refusals that are done in the hospital and the regulation and legal responsibility of the doctor and the hospital related to informed refusal in Cipto Mangunkusumo Hospital RSCM .
The research method is normative juridical which is based on the positive norms which are UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009 and PERMENKES No. 290 Tahun 2008. In RSCM, informed refusal is based on those positive norms and is also regulated in the internal regulation which is Keputusan Direktur Utama KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04 XI.3 0015 2017 and the operational guidelines of the internal regulation which are KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04 XI.3 20341 2015 and Standar Prosedur Operasional Penolakan Tindakan Kedokteran No. Dokumen 55 TU.K 79 2012. The doctor and the hospital will no longer be legally responsible of the patient who has done an informed refusal, as long as earlier the patient has understood very well the informed of the medical treatment.
By the end of this research, the writer suggests that the government should regulate that the legal age of a patient who will do an informed refusal is 18 years old and informed refusal should also be able to be done by advance care directive, RSCM needs to change the use of the phrase 'the successful rate of the medical treatment' so it won rsquo t be against the definition of Therapeutic Contract, and Honorary Council of Medical Ethics MKEK should hold a seminar, simposium, training or counseling session more often to make the doctors more aware of the substance of Code of Ethics and the regulations of Health Law. Besides, the doctors should also make effort to update their knowledges by attending some seminars, symposiums, trainings or counseling sessions held by MKEK."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>