Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mutu setiap program studi harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, tiap program studi harus mengupayakan pengembangan program studi secara komprehensif dan terstruktur. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah membuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom. Mekanisme SPMI dijalankan mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan atau disingkat menjadi PPEPP. Meskipun begitu, pelaksanaan SPMI di Universitas Indonesia (UI) masih mengalami banyak hambatan. Salah satunya adalah tidak adanya integrasi data untuk kebutuhan SPMI dari tiap fakultas. Karenanya, Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) UI ingin memiliki suatu sistem terpusat yang dapat dimanfaatkan oleh tiap fakultas termasuk BPMA UI itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan penelitian dan pengembangan dengan alur yang dimulai dari requirements gathering dengan wawancara pengguna, requirements analysis dengan pembuatan persona, user journey, use case diagram (UCD), dan arsitektur informasi. Kemudian dari hasil analisis, dirancang desain low-fidelity prototype berupa wireframe dan desain high-fidelity prototype. Setelah itu, aplikasi dikembangkan dengan teknologi Python, Django, dan Django REST Framework untuk aplikasi back-end dan TypeScript, React, dan Next.js untuk aplikasi front-end. Aplikasi SPMI UI yang sudah selesai dikembangkan kemudian diuji dengan tiga metode evaluasi, yaitu User Acceptance Test (UAT), Usability Testing (UT), dan System Usability Scale (SUS). Hasil evaluasi yang didapat dari ketiga metode evaluasi menyatakan bahwa sistem telah layak untuk digunakan meski masih terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki.

---

The quality of each study program must be continuously improved. Therefore, each study program must make an effort for the development of a comprehensive and structured study program. The Ministry of Education, Culture, Research and Technology has created an Internal Quality Assurance System (SPMI), which is a systemic activity of quality assurance in higher education by each university autonomously. The SPMI mechanism is carried out by following the cycle of Establishment (Penetapan), Implementation (Pelaksanaan), Evaluation (Evaluasi), Control (Pengendalian), and Improvement (Peningkatan), abbreviated as PPEPP. Even so, the implementation of SPMI at the University of Indonesia (UI) is still experiencing many obstacles. One of them is the absence of data integration for SPMI needs from each faculty. Therefore, UI’s Academic Quality Assurance Agency (BPMA) wants a centralized system that each faculty can utilize, including BPMA UI itself. In order to achieve that, research and development are done by adhering to the flow that started from requirements gathering through user interview, requirements analysis by creating personas, user journey, use case diagram, and information architecture. Based on the outcome of the analysis, low-fidelity prototype (wireframe) and high-fidelity prototype are made. From then on, the application was developed using Python, Django, and Django REST Framework for the back-end, and TypeScript, React, and Next.js for the front-end. The finished SPMI UI app was then tested and evaluated using three different methods: User Acceptance Test (UAT), Usability Testing (UT), and System Usability Scale (SUS). Based on all the tests conducted, it can be concluded that SPMI UI is production-ready, although it still has some parts that could be improved."

"Mutu setiap program studi harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, tiap program studi harus mengupayakan pengembangan program studi secara komprehensif dan terstruktur. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah membuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom. Mekanisme SPMI dijalankan mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan atau disingkat menjadi PPEPP. Meskipun begitu, pelaksanaan SPMI di Universitas Indonesia (UI) masih mengalami banyak hambatan. Salah satunya adalah tidak adanya integrasi data untuk kebutuhan SPMI dari tiap fakultas. Karenanya, Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) UI ingin memiliki suatu sistem terpusat yang dapat dimanfaatkan oleh tiap fakultas termasuk BPMA UI itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan penelitian dan pengembangan dengan alur yang dimulai dari requirements gathering dengan wawancara pengguna, requirements analysis dengan pembuatan persona, user journey, use case diagram (UCD), dan arsitektur informasi. Kemudian dari hasil analisis, dirancang desain low-fidelity prototype berupa wireframe dan desain high-fidelity prototype. Setelah itu, aplikasi dikembangkan dengan teknologi Python, Django, dan Django REST Framework untuk aplikasi back-end dan TypeScript, React, dan Next.js untuk aplikasi front-end. Aplikasi SPMI UI yang sudah selesai dikembangkan kemudian diuji dengan tiga metode evaluasi, yaitu User Acceptance Test (UAT), Usability Testing (UT), dan System Usability Scale (SUS). Hasil evaluasi yang didapat dari ketiga metode evaluasi menyatakan bahwa sistem telah layak untuk digunakan meski masih terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki.

---

The quality of each study program must be continuously improved. Therefore, each study program must make an effort for the development of a comprehensive and structured study program. The Ministry of Education, Culture, Research and Technology has created an Internal Quality Assurance System (SPMI), which is a systemic activity of quality assurance in higher education by each university autonomously. The SPMI mechanism is carried out by following the cycle of Establishment (Penetapan), Implementation (Pelaksanaan), Evaluation (Evaluasi), Control (Pengendalian), and Improvement (Peningkatan), abbreviated as PPEPP. Even so, the implementation of SPMI at the University of Indonesia (UI) is still experiencing many obstacles. One of them is the absence of data integration for SPMI needs from each faculty. Therefore, UI’s Academic Quality Assurance Agency (BPMA) wants a centralized system that each faculty can utilize, including BPMA UI itself. In order to achieve that, research and development are done by adhering to the flow that started from requirements gathering through user interview, requirements analysis by creating personas, user journey, use case diagram, and information architecture. Based on the outcome of the analysis, low-fidelity prototype (wireframe) and high-fidelity prototype are made. From then on, the application was developed using Python, Django, and Django REST Framework for the back-end, and TypeScript, React, and Next.js for the front-end. The finished SPMI UI app was then tested and evaluated using three different methods: User Acceptance Test (UAT), Usability Testing (UT), and System Usability Scale (SUS). Based on all the tests conducted, it can be concluded that SPMI UI is production-ready, although it still has some parts that could be improved."

"Akreditasi pendidikan tenaga kesehatan adalah upaya pemerintah yang dilakukan secara sistematis. berkesinambungan. terencana dan terarah guna menetapkan strata yang menggarnbarkan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaaga kesehatan. Secara umum, tujuan dilaksanakannya akreditasi pendidikan tenaga kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan yang berdampak menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan (Pusdiknakes, 200 I)Pembinaan dan pengawasanan penyelenggaraan Dari hasil analisis situasi dan analisis sistem ditemukan beberapa masalah yang ada seperti pembinaan institusi pendidikan tenaga kesehatan belum dilakukan secara kontinyu dan berdasarkan kebutuhan institusi pendidikan tenaga kesehatan, pengolahan data masih secara konvensional, keberadaan tim akreditasi provinsi yang belum jelas karena adanya KepMenkes Nomor : HK.00.06.1.03.03853 yang menyatakan Tim Akreditasi ditunjuk oleh Pusdiknakes, umpan balik yang disampaikan kepada institusi pendidikan tenaga kesehatan yang memuat aspek-aspek dari setiap komponen yang masih perlu ditingkatkan belum dijadikan bahan perencanaan pembinaan institusi pendidikan tenaga kesehatan.Hasil dari pengembangan sistem ini, telah dibuat prototipe Sistem Informasi Akreditasi Pendiilikan 'Fenaga Kesehatan (SIAYf-K) yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai wat evaluasi diri bagi institusi diknakes maupun untuk pembinaan kepad institusi pendidikan tenaga kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. seca effektif dan effisien.Rekomendasi kepada Pusdiknakes terkait dengan pengembangan Sistem Informasi Akreditasi Pendidikan enaga K:esehatan : I ) Tim pelaksana akreditasi terdiri dari unsur Pusdiknakes, Organisasi Profesi tingkat pusat, Dinas Kesehatan Provinsi ditambah dengan unsur Poltekkes masing-masing provinsi ; 2) untuk rekruitmen asesor, Pusdiknakes melakukan tahapan kegiatan ulai dari penetapan kriteria calon asesor, sosialisasi pendaftara calon asesor kepada Dinas kesehatan Provinsi Organisasi Profesi dan Poltekkes, seleksi (fit and proper test), penetapan Tim Akreditasi.

---

Accreditation of the health manpower education is a overnment program which is carried eut systematical y, sustainable, planned and directed in order to fasten a strata representing implementation quality of the health manpower education. In general, the goals of the accreditation of the health manpower education are to improve the implementation quality of the health manpower education producing qualified graduates in accordance with the need of the health services (Pusdiknakes, 2001).Guidance and supervision to tlie implementation of the health manpower. From the situation and system analysis, several problems were found such as the education institution construction of the health manpower is not continually carried out and not based on the need of education institution of the health manpower. Other problems found are data processing method is still conventional, the existence of the accreditation team in the province level is not clear due to KepMenkes No. HK.00.06.1.03853 stating that the Accreditation Team is appointed by Pusdiknakes. The other problem encountered is feed back to the education institution of the health manpower containing many aspects to be improve is not considered as an input for planning the assistance to the education institution of the health manpower.The development of this the Health Manpower Education ( Sislem informasi Pendidikan Tenaga Kesehatan, SJAPTK) which is expected to be used as a self evaluation institution, as well as for a guidance to the education institution of the health manpower by Office of Health1n Southumatera Province efficiently and effectively.Recommendation to Pusdiknakes related to the development of SIAPTK: 1) Implementation Team consists f element from Pusdiknakes, Professional Organization in the Central level, Health Office in Province level completed by the element from Poltekkes in province level; 2J related to the assessor recruitment process, Pusdiknakes carries out the activity gradually from determining assessor candidate criteria, socialization of the assessor candidate to the HealthOffice in Province level, the Professional Organizations and Peltekkes, selection (fit and proper test)."

"Standar Akreditasi Rumah Sakit merupakan penilaian sejauh mana rumah sakit sudah melaksanakan program keselamatan pasien sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011. Rumah Sakit X belum sepenuhnya melaksanakan pelayanan berbasis keselamatan pasien. Penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif dilanjutkan metode kualitatif bertujuan melihat persiapan Rumah Sakit X dalam menghadapai Akreditasi Bidang Keselamatan Pasien tahun 2016. Pada penelitian ini dihasilkan kuesioner keselamatan pasien berdasarkan Standar Akreditasi Rumah Sakit 2012. Uji Reliabilitas menghasilkan 65 pernyataan kuesioner menjadi 47 pernyataan kuesioner. Hasil penelitian didapatkan 17 komponen penilaian dari Standar Akreditasi Rumah Sakit 2012 masih harus ditingkatkan pelaksanaannya di Rumah Sakit X.

---

Hospital Accreditation Standards is an assessment for hospitals to implement patient safety programs in accordance with the Regulation of the Minister of Health No. 1691 of 2011. Hospital X wasnot yet fully implementing patient safety based on the Hospital Accreditation 2012.

Descriptive research with quantitative method continued by qualitative method was implemented to study the preparation of Hospital X which will undergo Accreditation in 2016.

The research also developed questionnaire on Patient Safety based on The Hospital Accreditation 2012. Reliability test was done with the result of that 47 out of 65 questionnaires were reliable. The research found 17 points of The Hospital Accreditation 2012 still need improvement in implementation at Hospital X."

"Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat harus dapat menjaga mutu dan kualitas. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah melalui akreditasi. Akreditasi wajib dilakukan dan merupakan syarat ijin operasional sesuai aturan pemerintah. Rumah Sakit Prima Medika melakukan persiapan akreditasi KARS 2012 yang terdiri dari 4 sasaran pokok, namun penelitian ini pada dua sasaran yaitu sasaran keselamatan pasien dan Milenium Development Goals. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tahapan, masalah dan monitoring dalam proses persiapan akreditasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melibatkan partisipan sebanyak 7 orang yang terlibat dalam kelompok kerja akreditasi. Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam dan penelusuran dokumen, dianalisis menggunakan content analysis. Hasil wawancara persiapan akreditasi dimulai komitmen dari seluruh jajaran rumah sakit, kelompok kerja akreditasi ditetapkan direktur, penyusunan dokumen sesuai elemen penilaian akreditasi, sosialisasi pada staf medis maupun non medis, implementasi sangat penting karena penilaian lebih terfokus pada pelaksanaan dilapangan, monitoring dan evaluasi dengan laporan monev, indikator mutu dan turun langsung ke lapangan. Kesimpulan tahapan persiapan yang penting adalah komitmen seluruh jajaran rumah sakit, melakukan pendekatan kepada dokter spesialis secara formal maupun informal, menambah pelatihan internal.

---

Hospitals in providing public health services should be able to maintain quality of services. One of the government's efforts to improve the quality of home services through accreditation, which is compulsory and required by government regulation. This study focus on two goals of Prima Medika Hospital in preparation of KARS 2012 accreditation: International Patient Safety Goals and Millennium Development Goals. The purpose of this study is to determine the stages, problems and monitoring in the preparation process of accreditation on the patient's safety goals and the Millennium Development Goals. This research uses qualitative method by involving 7 participants working group of accreditation. Data collected by in-depth interview technique and document tracing, then analyzed using content analysis. The results of the interviews show that the preparation phase begins with the commitment of all hospitals, the accreditation working group established by the director, the compilation of documents of the assessment elements according to the accreditation standards, program dissemination to medical and non-medical staff, then the implementation. The next stage are monitoring and evaluation, through monev report, quality indicator and field inspection. In conclusions, the very important stages in preparation process are: commitment from all level of hospital, approaches to the specialist doctors formally or informally, more internal training."

"Skripsi ini membahas mengenai usaha meningkatkan akreditasi sekolah sebagai bentuk kekerasan struktural melalui kerangka, pranata, dan kurikulum. Penelitian ini menggunakan teori Kekerasan Struktural dari Johan Galtung, dimana kerangka, pranata, dan kurikulum di Sekolah menyalurkan kekerasan struktural terhadap siswa/siswi nya untuk meningkatkan akreditasi sekolah. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode campuran dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terbuktinya fenomena bahwa sekolah memiliki sistem kerangka, pranata, dan kurikulum yang memberatkan siswa, yang dapat diketahui sebagai bentuk kekerasan struktural.

---

This paper discusses the effort to improve school accreditation as a form of structural violence through School framework, institutions, and curriculum. This study uses the theory of Structural Violence from Johan Galtung, which is School frameworks, institutions, and curriculum in the School channeling structural violence against students to improve school accreditation. This research is mixed method with descriptive design. Results of this research is the evidence of the phenomenon that School has a framework, institutions, and curriculum systems that burden student, which can be seen as a form of structural violence."

"Akreditasi institusi merupakan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 31. Institusi penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi tetapi menyelenggarakan pelatihan kesehatan lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan dengan institusi pelatihan yang sudah terakreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dalam upaya penjaminan mutu institusi pelatihan tahun 2020. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Sampel kuantitatif adalah institusi penyelenggara pelatihan kesehatan yang belum terakreditasi sebanyak 62 institusi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibuat menggunakan google form. Hasil menunjukkan bahwa institusi yang siap untuk diakreditasi sebanyak 34 institusi (54,8%). Unsur input yang berpengaruh terhadap kesiapan akreditasi institusi yaitu variabel SOP dan kebijakan. Pada unsur proses yang berpengaruh adalah variabel perencanaan serta pengorganisasian. Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pengorganisasian berhubungan signifikan terhadap kesiapan institusi untuk diakreditasi setelah dikontrol oleh variabel anggaran, SOP dan kebijakan, fasilitas dan peralatan serta perencanaan. Dari hasil analisis kualitatif faktor pendorong institusi untuk diakreditasi diantaranya adalah legalitas sebagai penyelenggara pelatihan, peningkatan mutu, persaingan antar provider. Faktor penghambat akreditasi adalah masalah kekurangan SDM, anggaran dan tidak adanya dukungan pimpinan

---

Institutional accreditation is a mandate of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2014 concerning Health Workers Article 31. Institutions that provide training that have not been accredited but that provide health training are more numerous than those that have been accredited. This study aims to analyze the readiness of the accreditation of training institutions in the health sector in an effort to guarantee the quality of training institutions in 2020 by using quantitative and qualitative research methods (mixed method). The quantitative sample is 62 institutions that have not been accredited health training providers. Data collection using a questionnaire created using google form. There are 34 institutions that are ready to be accredited (54.8%). From the input elements that affect the readiness of institutional accreditation, namely the SOP and policy variables. In the process element that influences the planning and organizing variables. The results of further analysis show that organizing has a significant relationship with the readiness of an institution to be accredited after being controlled by budget variables, SOP and policies, facilities and equipment and planning. From the qualitative analysis, the driving factors for an institution to be accredited include legality as a training provider, quality improvement, and competition among providers. The inhibiting factors for accreditation are the problem of lack of human resources, budget and lack of leadership support."

"ABSTRAKPelaksanaan akreditasi rumah sakit merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkanmutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit serta persyaratan yang harusdipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program Jaminan Kesehatan Nasional(JKN). Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) merupakan salah satu standarakreditasi yang sangat penting di rumah sakit dan merupakan program yang baru berjalandi RSUD Cempaka Putih. Peneliti merasa perlu untuk mengetahui bagaimana kesiapanRSUD Cempaka Putih terhadap standar PMKP sesuai SNARS Edisi 1 sehingga terciptabudaya mutu dan keselamatan pasien. Jenis penelitian ini merupakan penelitian desktiptifdengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan dan analisis data kuantitatifdengan menggunakan kuesioner kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisisdata kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwakesiapan RSUD Cempaka Putih dalam pelaksanaan implementasi program PMKP barusekitar 50%, masih diperlukan upaya perbaikan secara bertahap. Rencana aksi yang dapatdilakukan dalam meningkatkan efiesiensi pelaksanaan program PMKP di RSUDCempaka Putih antara lain dengan perbaikan sarana dan prasarana, peningkatankompetensi dan wawasan terhadap program PMKP, peningkatan kesadaran dan disiplinstaf rumah sakit, resosialisasi komunikasi dan koordinasi program PMKP sertapemenuhan manajemen data yang terintegrasi.

---

ABSTRACTThe implementation of hospital accreditation is a government effort to improve thequality of service and safety of patients in hospitals and the requirements that must bemet by each hospital serving the National Health Insurance Program (JKN). Quality andPatient Safety Improvement (PMKP) is one of the most important accreditation standardsin hospitals and is a new program that runs in Cempaka Putih Hospital. The researcherfelt that it was necessary to find out how prepared the Cempaka Putih Hospital wastowards the PMKP standard in accordance with SNARS Issue 1 so as to create a qualityand patient safety culture. This type of research is desktiptif research with quantitativeand qualitative approaches. Collection and analysis of quantitative data using aquestionnaire then continued with the collection and analysis of qualitative data with indepthinterviews. The results showed that the readiness of Cempaka Putih Hospital in theimplementation of the PMKP program was only around 50%, it still needed gradualimprovement efforts. Action plans that can be taken to improve the efficiency of thePMKP program implementation at Cempaka Putih Hospital include improvements infacilities and infrastructure, increased competency and insight into PMKP programs,increased hospital staf awareness and discipline, communication and coordination ofPMKP programs and fulfillment of an integrated data management."

"Dalam menghadapi perkembangan dan persaingan bebas khususnya dibidang perumahsakitan, rumah sakit pemerintah menghadapi kendala dibidang program menjaga mutu. Karena itu rumah sakit perlu mengetahui sampai sejauh mana pelayanan yang diberikan dianggap memenulu standar yang telah ditetapkan.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh infomasi tentang bagaimana hubungan pelaksanaan akreditasi rumah sakit dengan kinerja perawat.Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus dengan analisis data kuantitatif di 4 rawat inap RSUD Koja Jakarta. Hasil penelitian didapatkan dengan studi kasus terhadap SOP dan SAK yang tersedia di rawat inap, rekam medik pasien, serta menggunakan kuesioner kepada pasien dan wawancara mendalam kepada perawat dan mulai kepala seksi, kepala instalasi rawat inap, kepala ruangan dan pelaksana perawatan rawat inap.Penelitian ini menghasilkan ada perubahan yang bermakna penerapan standar asuhan keperawatan antara sebelum dan sesudah akreditasi. Tetapi tidak disertai perubahan yang bermakna pada persepsi pasien terhadap mutu asuhan keperawatan.

---

To face the growth and free competition particularly in hospital, state hospital is challenged by the quality assurance obstacle such as nursing quality assurance.

Hence hospital need to understand, the quality of services its which have been achieve compared with standards.

The study aimed finding information about the relationship between hospital accreditation with nursing performance.

The research method employed case study with quantitative approach in the 4 wards. The data completeness of each case was cheeked based of fulfillment of Standards Operational Procedure, Nursing Care Standards and Patient Medical Records. Questionnaire were administered to patient as well as in-depth interview with several level nurses.

The result of this study showed that there were significant differences in implementation of nursing care standards before and after accreditation. However patient perception towards nursing .care quality did not show significant improvement."