Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor perdagangan di Indonesia merupakan sektor kedua terbesar dalam menghasilkan pajak untuk Indonesia. Tentunya, hal ini tidak luput dari peran besar distributor sebagai pihak terdepan dalam menjalankan penjualan dan penyebaran barang di Indonesia. Dalam menjalankan perannya, distributor memerlukan izin edar dan surat penunjukan atau perjanjian distribusi dengan prinsipal. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan studi kasus perjanjian distribusi antara distributor tunggal dengan prinsipal asing, yang mana perikatan tersebut berujung pada permasalahan karena adanya pengakhiran perjanjian distribusi secara sepihak oleh prinsipal. Kekuatan prinsipal sebagai produsen kerap menimbulkan ketidakadilan bagi distributor tunggal yang pada akhirnya kerugian dialami oleh distributor tunggal. Perjanjian distribusi yang dilaksanakan dengan asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan-batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021. Salah satu batasan penting dalam perjanjian distribusi adalah adanya peraturan terkait Clean Break atau penyelesaian tuntas, yang berarti suatu perjanjian distribusi tidak dapat diakhiri secara sepihak tanpa adanya penyelesaian tuntas antara para pihak. Hal ini lah yang terkadang masih dilewatkan oleh para pihak dalam perjanjian distribusi, dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Dalam penelitian ini penulis juga memberikan pandangan dan saran terhadap perundang-undangan di Indonesia terkait dengan ketentuan penyelesaian tuntas dan persyaratan perizinan distribusi.

---

The trade sector in Indonesia is the second largest sector in generating taxes for Indonesia. Of course, this does not escape the distributor's big role as the front party in carrying out the sales and distribution of goods in Indonesia. In carrying out its role, a distributor requires a distribution permit and a letter of appointment or a distribution agreement with the principal. This research was carried out using case studies of distribution agreements between single distributors and foreign principals, where the agreement led to problems due to the termination of the distribution agreement unilaterally by the principal. The power of the principal as a producer often creates injustice for the sole distributor which in the end the sole distributor suffers losses. Distribution agreements that are carried out under the principle of freedom of contract still have limitations as stipulated in the Minister of Trade Regulation Number 24 of 2021. One of the important limitations in distribution agreements is the existence of regulations related to Clean Break or complete settlement, which means that a distribution agreement cannot be terminated automatically. unilaterally without any settlement between the parties. This is something that is sometimes overlooked by the parties in the distribution agreement, and in the end it causes problems. In this study the authors also provide views and suggestions on legislation in Indonesia related to the provisions for final settlement and distribution licensing requirements."

"Tesis ini membahas mengenai perlunya perjanjian keagenan yang biasanya dibuat dengan menggunakan akta dibawah tangan untuk dibuat dengan menggunakan akta otentik dihadapan notaris. Walaupun untuk mendaftarkan usaha keagenan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa, hanya menuntut dilampirkannya suatu perjanjian keagenan antara prinsipal dan agen yang dilegalisir saja oleh notaris. Tujuan dari pokok permasalahan dalam thesis ini adalah untuk mengetahui sejauhmana manfaat pembuatan perjanjian keagenan dengan akta otentik dibandingkan dengan akta di bawah tangan, dan juga untuk mengetahui apakah perjanjian baku dari prinsipal dalam perjanjian keagenan tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

This thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using a certificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary. Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditions and Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributors of Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between the principal and the agent are certified only by a notary.

The purpose of the issue in this thesis is to determine the extent of the benefits of making the agency agreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also to determine whether the standard contract of the principal in the agency agreement is not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the research by using the juridical normative approach."

"Peran pedagang perantara khususnya distributor sangat penting dalam dunia usaha perdagangan. Untuk melaksanakan proses distribusi tersebut, distributor dapat melakukan hubungan dengan prinsipal berdasarkan pada sebuah perjanjian. Hingga kini meskipun telah banyak didirikan perusahaan distributor, undangundang nasional belum mengaturnya secara khusus, sehingga dalam prakteknya timbul permasalahan khususnya mengenai perjanjian penunjukkan distributor.Menurut Permendag tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa No. 11/MDag/ PER/3/2006, prinsipal yang memutuskan perjanjian distribusi secara sepihak sebelum masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran berakhir lalu diikuti dengan penunjukkan distributor baru harus mencapai clean break terlebih dahulu. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai tiga hal, yaitu pengaturan clean break sebagai syarat pemutusan perjanjian sepihak yang masih berlaku diikuti dengan penunjukkan pihak baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengaturan khusus proses clean break sebagai syarat penunjukkan distributor baru dalam perjanjian distribusi sesuai dengan Permendag No. 11/MDag/ PER/3/2006, serta penerapan proses clean break dalam perjanjian distribusi pada kasus PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Hasil dari penelitian atas kasus yang telah diputus pada pengadilan tingkat pertama sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung ini menyatakan bahwa ketentuan proses clean break perjanjian distribusi tidak dapat diterapkan karena tidak ada Surat Tanda Pendaftaran yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam Permendag No. 11/M-Dag/PER/3/2006. Para Tergugat memang telah terbukti sah melakukan perbuatan melawan hukum, hanya saja dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan permasalahan dalil penerapan proses clean break dalam kasus ini.The role of middlemen is very important in the trading world, especially a distributor. A distributor must have a relationship with a principal under an agreement to implement a process of distribution. Although there are many distributor companies that have been established until now, there is still no specific national regulation that controls them, which consequentially made a lot of problems especially on the implementation of distribution agreement.

According to Minister of Trade Regulation No. 11/M-Dag/PER/3/2006 concerning the Requirements and Procedure on the issuance of the Letter of Registration for Agent or Distributor of Good and/or Services, the principal, who makes a unilateral termination of distribution agreement on the appointment of a new distributor, must in advance fulfill a clean break process. Therefore, this thesis mainly focuses on three problems. First, it explains the regulation in Indonesia of a clean break process as a requirement of uniteral termination of agreement which is still valid on the appoinment of a new party. Second, it explains the spesific regulation of a clean break process as a requirement for a new distributor under the distribution agreement. And third, it analyzes whether the process of clean break in the case of PT Smak Snack v. PT Effem Foods Inc. and PT Effem Indonesia had implemented the Minister of Trade Regulation No. 11/M-Dag/PER/3/2006 properly. This research is a normative juridical research.

The result of this research for the case that has already bound by the Supreme Court decision, concludes that the process of clean break cannot applied in this case because there is no valid letter of registration according to the term that stipulated in the Minister of Trade Regulation No. 11/M-Dag/PER/3/2006. Although the defendants was proven guilty on tort action in this case, the panel of judges in the district court didn?t make any consideration on the clean break process."

"ABSTRAKWaralaba maupun distributor sama-sama suatu usaha/bisnis dengan investasi ‘kecil’ resiko dengan peluang mendapatkan profit besar yang sangat baik. Waralaba merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa, sedangkan Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Dalam distributor pihak kedua yang menjual barang milik pihak pertama hanya mendapatkan fee atau pembayaran dari jumlah barang yang dibelinya, harga barang ditentukan oleh pihak pertama sebagai pemilik barang. Tugas pihak kedua hanya menjual saja, tidak terlibat manajemen, secara tidak langsung distibutor agreement hanya merupakan perpanjangan tangan pihak pertama saja. Jelas yang diterima pihak kedua sebagai penyalur hanya berupa fee yang telah ditetapkan oleh pihak pertama. Bila dilihat dari segi keuntungan maka jelas lebih menguntungkan franchise, karena baik franchisor maupun franchisee dapat ikut andil dalam manajemen, franchisee hanya perlu membayar lisensi yang telah dimiliki oleh pemilik atau pihak pertama. Namun begitu, dipercaya usaha distributor juga memiliki kelebihan-kelebihan sendiri yang berbeda dari waralaba."

"ABSTRAKMempertahankan loyalitas pelanggan penting bagi perusahaan untuk dapat bersaing di pasar. Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan sistem rantai pasokannya. Kolaborasi di dalam rantai pasok yang efektif dengan mitra eksternal akan memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan salah satunya yaitu distributor. Peran distributor penting dalam rantai pasok perusahaan untuk membawa produk lebih dekat ke konsumen. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar memilih distributor dan mendapatkan hasil pemilihan distributor melalui studi kasus pada perusahaan fast moving consumer goods (FMCG). Kriteria-kriteria yang dipertimbangkan yaitu Kemampuan Pemasaran, Kemampuan Logistik, Intensitas Hubungan dan Infrastruktur Organisasi dengan mempertimbangkan Kapabilitas IT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapabilitas IT berperan dalam pengembangan jangkauan pasar, kemampuan distributor dalam menjalin hubungan dengan pelanggan, serta manajemen persediaan.

---

ABSTRACTMaintaining customer loyalty is important companies to be able to compete in the market. One of the things a company can do is to pay attention to its supply chain system. Collaboration in an effective supply chain with external partners will provide competitive advantages for companies, in this case is distributors. The role of distributors is important in the company supply chain to bring products closer to consumers. The purpose of this study is to obtain criteria that can be used as a basis for selecting distributors and obtaining the results of distributor selection through case studies on fast moving consumer goods (FMCG) companies. The determining criteria are Marketing Capability, Logistics Capability, Relationship Intensity and Organizational Infrastructure by considering IT Capability. The results of this study indicate that IT capabilities that support market development, the ability of distributors in establishing relationships with customers, and inventory management."

"Mengingat pentingnya Lembaga Distributor dalam pemasaran hasil akhir produksi, maka penulis dalam penulisan ini akan menjabarkan mengenai pengaturan lembaga distributor di Indonesia terkait dengan Prinsipal dan Distributor dalam negeri serta penerapan Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Distributor antara PT. X dengan PT. Y. Lembaga Distributor bukanlah lembaga baru dalam dunia perdagangan di Indonesia, Departemen Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Permendagri No. 11/M-DAG/PER/3/2006), telah mengatur mengenai Lembaga Distributor di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mewajibkan Distributor, Distributor Tunggal dan Sub Distributor yang telah membuat perjanjian pendistribusian di Indonesia untuk mendaftarkan diri pada Departemen Perdagangan. Penerapan Hukum Perjanjian berdasarkan KUHPerdata terhadap Perjanjian Distributor antara PT. X dan PT. Y pada dasarnya telah sesuai dengan KUHPerdata dan juga sesuai dengan Permendagri No. 11/M- DAG/PER/3/2006 yang merupakan peraturan lebih lanjut tentang perjanjian distributor di Indonesia. Namun, pada Perjanjian Distributor antara PT. X dengan PT. Y ini masih terdapat ketidaksetaraan dalam kedudukan hukum yaitu dengan terdapatnya pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh Prinsipal.

---

In relation the necessity of Distribution Institution as the marketing of production business activities, in this thesis the author will describe the details of Distributorship Agreement under the Indonesia contract laws in the frame work of national distributorship agreement in which the Principal and the Distributor are located in Indonesia. Study case analysis upon Distributorship Agreement between PT. X and PT. Y that conducted under Indonesia contract law and Minister of Trade Regulation No.11/M-DAG/PER/3/2006 concerning the Requirements and Procedure on the issuance of the Letter of Registration for Agent or Distributor of Goods and/or Services. In this observation, the author has found that in such Distributorship Agreement that the position between the Principal and the Distributors are not equal between one and another this fact can be found from provision concerning the termination of contract by the Principal that can be conducted without any prior notice or approval from Distributor."

"Obat yang disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) harus memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label. Apabila obat yang telah disalurkan tidak memenuhi standar dan persyaratan tersebut, maka obat terebut harus ditarik dari peredarannya. Pelaksanaan penarikan obat yang dilakukan oleh PBF perlu menerapkan prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan penarikan obat (recall) di PT Kimia Farma Trading and Distribution Cabang Jakarta 3 berdasarkan aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) 2020. Pengumpulan data terkait pelaksanaan penarikan obat di lapangan dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dengan narasumber, serta penelusuran SOP terkait penarikan obat. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria yang terdapat pada CDOB 2020. Hasil memperlihatkan bahwa kriteria penarikan obat yang terdapat pada CDOB 2020 seperti prosedur tertulis penarikan obat, proses penyimpanan obat, serta pendokumentasian penarikan obat secara umum telah dilaksanakan oleh PT KFTD Jakarta 3 secara baik. Kesimpulannya adalah pelaksanaan penarikan obat di PT KFTD Jakarta 3 secara umum telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada CDOB 2020.

---

Drugs distributed by pharmaceutical distributors must meet safety, efficacy, quality, and label standards and requirements. If the drug that has been distributed does not meet these standards and requirements, then the drug must be recalled from circulation. The implementation of drug recalls carried out by pharmaceutical distributors needs to apply the principles of Good Distribution Practice (GDP). The purpose of this special assignment was to evaluate the suitability of carrying out drug recalls at PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 3 based on aspects of Good Distribution Practice (GDP) 2020. Data collection related to the implementation of drug recalls in the field was carried out through direct observation, interviews with sources, and tracing SOPs related to drug recall. The data was then compared with the criteria contained in GDP 2020. The results showed that the drug recall criteria contained in GDP 2020, such as written drug recall procedures, drug storage processes, and documentation of drug recall in general, have been carried out properly by PT KFTD Jakarta 3. The conclusion is that the implementation of drug recalls at PT KFTD Jakarta 3 is in general in accordance with the terms and conditions contained in GDP 2020."