Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Inovasi manusia dalam teknologi digital telah mengubah dinamika pelaku ekonomi seperti dengan munculnya skema penawaran efek melalui layanan urun dana atau securities crowdfunding (SCF). Penghimpunan modal melalui SCF menjadi salah satu alternatif untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) untuk mempermudah mendapatkan modal. Industri SCF memiliki potensi besar di Indonesia karena banyaknya demand dari pengusaha-pengusaha UMKM untuk skema pemodalan yang mudah digunakan untuk perusahaan kecil. Akan tetapi, persoalan risiko penipuan dapat menjadi hambatan besar dalam perkembangan SCF di Indonesia. Kurangnya perlindungan dari penipuan akan berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap industri SCF. Terkait isu ini, Peraturan OJK No. 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi belum mengatur secara komprehensif mengenai risiko penipuan. Sementara itu, dibutuhkan payung hukum yang sistematis untuk melindungi para Pemodal, terutama dari kejahatan penipuan yang dapat mengurangi kredibilitas industri SCF secara keseluruhan dan justru menghambat pemodalan bagi UMKM. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pendekatan perbandingan. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum atas risiko penipuan dalam SCF di Indonesia dan membandingkan pengaturannya dengan regulasi di Amerika Serikat dan Australia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai perlindungan hukum dari kejahatan penipuan dalam SCF di Indonesia serta perbandingannya dengan perlindungan hukum yang ada di negara Amerika Serikat dan Australia.

---

Human innovation in digital technology has changed the dynamics of economic actors, such as the emergence of securities offering schemes through crowdfunding or securities crowdfunding (SCF). Capital accumulation through SCF is an alternative for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to make it easier to obtain capital. The SCF industry has great potential in Indonesia due to the large demand from MSME entrepreneurs for capital schemes that are friendly for small companies. However, the issue of fraud may be a major obstacle to the development of SCF in Indonesia. Lack of legal protection will have implications on public trust in the SCF industry. Regarding this issue, OJK Regulation No. 57 of 2020 concerning Securities Offerings Through Information Technology-Based Crowdfunding Services has not comprehensively regulated the risk of fraud. Meanwhile, a systematic legal umbrella is required to protect investors, especially from fraud crimes which can reduce the credibility of the SCF industry as a whole and hinder MSMEs from gaining capital. This research method uses a normative juridical method by reviewing literature and examining relevant laws and regulations with a comparative approach. This research will discuss legal protection for fraud risk in SCF in Indonesia and compare Indonesia’s regulation with regulations in the United States and Australia. Thus, this research is expected to provide information and an overview of legal protection from fraud in SCF in Indonesia and its comparison with legal protection in the United States and Australia."

"Dalam Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan pengembangan Equity Crowdfunding, perusahaan yang dapat menjadi Penerbit tidak hanya badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, perusahaan partnership juga dapat menjadi Penerbit efek bersifat utang atau sukuk. Pemodal yang membeli efek pada perusahaan partnership memiliki risiko kerugian yang besar karena perusahaan partnership bukan badan hukum dan umumnya perusahaan pemula yang belum tentu memiliki pengelolaan yang baik. Penelitian ini mengkaji jaminan perlindungan hukum bagi Pemodal perusahaan partnership yang diatur dalam POJK 57/2020 dan perjanjian-perjanjian dalam penyelenggaraan SCF. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, POJK 57/2020 memberikan perlindungan hukum dengan cara adanya syarat kualifikasi bagi pihak-pihak dalam SCF, batasan pembelian dan pengumpulan dana, kewajiban mengungkapkan fakta material, jatuh tempo buyback, penggunaan escrow account, pencatatan Efek kepada bank kustodian, serta pemantauan usaha dan kewajiban bayar oleh Penyelenggara. Namun, perlindungan hukum bagi Pemodal masih belum komprehensif karena masih menimbulkan masalah seperti pengawasan penyelenggaraan SCF yang belum optimal, kurang lengkapnya pengungkapan fakta material terkait aspek hukum dalam perusahaan partnership dan pengaturan SCF masih lemah karena hanya berbentuk POJK. Kedua, terdapat perjanjian penyelenggaraan SCF yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti adanya perjanjian penyelenggaraan SCF yang menggunakan dasar hukum POJK 37/2018 yang sudah tidak berlaku, adanya klausul baku yang dilarang yaitu klausul pengalihan tanggungjawab dan klausul tunduknya pemodal kepada aturan baru atau perubahan yang dibuat sepihak oleh Penyelenggara SCF, serta beberapa perjanjian SCF tidak memuat klausul pemberian kuasa dari Pemodal efek bersifat utang atau Sukuk dengan Penyelenggara.

---

n Securities Crowdfunding (SCF), which is the development of Equity Crowdfunding, companies that can become issuers are not only business entities in the form of limited liability companies, partnership companies can also be issuers of debt securities or sukuk. Investors who buy securities in partnership companies have a large risk of loss because partnership companies are not legal entities and generally start-up companies do not necessarily have good management. This study examines the guarantee of legal protection for investors in partnership companies as regulated in POJK 57/2020 and agreements in the implementation of SCF. This study uses a normative juridical research method using secondary data that is processed qualitatively. The results of the study show: First, POJK 57/2020 provides legal protection by means of qualification requirements for parties in SCF, limits on purchasing and collecting funds, obligations to disclose material facts, maturity of buybacks, use of escrow accounts, recording of securities to custodian banks, and monitoring of business and payment obligations by the broker. However, legal protection for investors is still not comprehensive because it still causes problems such as the supervision of the SCF implementation that is not optimal, the incomplete disclosure of material facts related to legal aspects in partnership companies and the SCF regulation is still weak because it is only in the form of POJK. Second, there are SCF implementation agreements that are not in accordance with applicable regulations, such as the existence of an SCF implementation agreement that uses the legal basis of POJK 37/2018 which is no longer valid, the existence of a prohibited standard clause, namely a transfer of responsibility clause and a clause that investors submit to new rules or changes. unilaterally made by the SCF broker, as well as several SCF agreements that do not contain a clause on granting power of attorney from debt securities or Sukuk Investors to the broker."

"Perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam industri jasa keuangan, lebih dikenal dengan Financial Technology (Fintech) telah mendorong lahirnya Penyedia Jasa Keuangan (PJK) baru sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha sekaligus pilihan sarana investasi bagi masyarakat, salah satu PJK baru tersebut adalah Penyelenggara Securities Crowdfunding. Dalam ekosistem Securites Crowdfunding terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu, Penerbit, Pemodal dan Penyelenggara/Platform. Securities Crowdfunding akan melibatkan sangat banyak orang sebagai Pemodal yang akan menginvestasikan dananya pada Penerbit berupa suatu badan usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyaknya jumlah Pemodal dengan nilai investasi yang bervariasi akan menghasilkan kumpulan dana sangat besar yang mengalir melalui mekanisme Securities Crowdfunding. Adanya aliran dana yang besar berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Penelitian ini akan mengkaji pengaturan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan menganalisis risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi oleh Securities Crowdfunding. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu, menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, maupun hasil penelitian. Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Penyelenggara Securities Crowdfunding memiliki kewajiban untuk menerapkan program APU PPT namun diperlukan peraturan pelaksana sebagai panduan bagi Penyelenggara untuk mengimplementasikan program APU PPT. Adapun saran yang diberikan Penulis adalah perlunya diberikan waktu yang memadai bagi Penyelenggara untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan program APU PPT.

---

The development of information technology used in the financial services industry, better known as Financial Technology (Fintech), has prompted the establishment of new Financial Service Providers (FSP) as an alternative source of funding for the business world as well as a choice of investment facilities for the public. One of the FSP is Securities Crowdfunding. There are 3 (three) parties involved in the Securites Crowdfunding ecosystem, namely, the Issuer, the Investor, and the Platform. Securities Crowdfunding will involve a lot of people as investors who will invest their funds in the issuer in the form of a business entity including Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The large number of investors with varying investment values will result in a very large pool of funds flowing through the Securities Crowdfunding mechanism. The existence of a large flow of funds has the potential to be used by criminals to commit Money Laundering (ML) and Terrorism Financing (TF) crimes. This study will research the regulation of the Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML CFT) program and analyze the ML risks faced by Securities Crowdfunding. This research is a legal research using normative juridical research methods. The author uses library materials consisting of primary legal materials such as laws and regulations, and secondary legal materials such as books, journals, and research finding. In addition, the author utilizes interviews to support the data. The conclusion obtained from this research is that Securities Crowdfunding Platform has an obligation to implement the AML-CFT program and a regulation is needed as a guide for the Platform to implement the program. The author suggests that it is necessary to give adequate time for the Platform to prepare themselves in implementing the AML-CFT program."

"Perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam industri jasa keuangan, lebih dikenal dengan Financial Technology (Fintech) telah mendorong lahirnya Penyedia Jasa Keuangan (PJK) baru sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha sekaligus pilihan sarana investasi bagi masyarakat, salah satu PJK baru tersebut adalah Penyelenggara Securities Crowdfunding. Dalam ekosistem Securites Crowdfunding terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu, Penerbit, Pemodal dan Penyelenggara/Platform. Securities Crowdfunding akan melibatkan sangat banyak orang sebagai Pemodal yang akan menginvestasikan dananya pada Penerbit berupa suatu badan usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyaknya jumlah Pemodal dengan nilai investasi yang bervariasi akan menghasilkan kumpulan dana sangat besar yang mengalir melalui mekanisme Securities Crowdfunding. Adanya aliran dana yang besar berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Penelitian ini akan mengkaji pengaturan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan menganalisis risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi oleh Securities Crowdfunding. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu, menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, maupun hasil penelitian. Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Penyelenggara Securities Crowdfunding memiliki kewajiban untuk menerapkan program APU PPT namun diperlukan peraturan pelaksana sebagai panduan bagi Penyelenggara untuk mengimplementasikan program APU PPT. Adapun saran yang diberikan Penulis adalah perlunya diberikan waktu yang memadai bagi Penyelenggara untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan program APU PPT.

---

The development of information technology used in the financial services industry, better known as Financial Technology (Fintech), has prompted the establishment of new Financial Service Providers (FSP) as an alternative source of funding for the business world as well as a choice of investment facilities for the public. One of the FSP is Securities Crowdfunding. There are 3 (three) parties involved in the Securites Crowdfunding ecosystem, namely, the Issuer, the Investor, and the Platform. Securities Crowdfunding will involve a lot of people as investors who will invest their funds in the issuer in the form of a business entity including Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The large number of investors with varying investment values will result in a very large pool of funds flowing through the Securities Crowdfunding mechanism. The existence of a large flow of funds has the potential to be used by criminals to commit Money Laundering (ML) and Terrorism Financing (TF) crimes. This study will research the regulation of the Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML CFT) program and analyze the ML risks faced by Securities Crowdfunding. This research is a legal research using normative juridical research methods. The author uses library materials consisting of primary legal materials such as laws and regulations, and secondary legal materials such as books, journals, and research finding. In addition, the author utilizes interviews to support the data. The conclusion obtained from this research is that Securities Crowdfunding Platform has an obligation to implement the AML-CFT program and a regulation is needed as a guide for the Platform to implement the program. The author suggests that it is necessary to give adequate time for the Platform to prepare themselves in implementing the AML-CFT program."

"Penelitian ini bertujuan mengupas lebih dalam mengenai industri Securities Crowdfunding (SCF) dengan menemukan pilar-pilar penopang lainnya yang dapat mendukung platform SCF memaksimalkan layanannya untuk menyediakan pendanaan keuangan bagi UMKM di Indonesia serta alur praktik bisnis SCF khususnya di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah Pendekatan Multikasus Kualitatif (Qualitative Multicase Approach) dimana dapat dinyatakan dalam 2 proposisi, yaitu proposisi pertama adalah pilar-pilar penopang dalam industri SCF di Indonesia akan lebih banyak dibandingkan dengan negara lainnya karena SCF di Indonesia menjadi bagian dari industri pasar modal dimana di Indonesia industri ini sangat perlu diatur dan diawasi secara ketat (highly regulated) dan proposisi kedua adalah, alur bisnis SCF dalam pendanaan UMKM dalam praktiknya di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya lebih kompleks karena banyak pilar yang terlibat sehingga proses bisnisnya semakin detail karena adanya hubungan saling ketergantungan satu sama lain dengan tujuan melindungi risiko atas investasi yang mungkin dialami oleh investor. Studi ini memiliki implikasi praktis, dimana kita bisa melihat lebih mendalam industri SCF dan bagaimana praktiknya di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya agar kita sebagai masyarakat Indonesia bisa turut serta berkontribusi dalam memajukan industri SCF di Indonesia. Penelitian ini juga membawa keterbaharuan karena selain menjelaskan pilar-pilar selain 3 pilar utama yang menopang berjalannya proses pendanaan SCF terhadap UMKM dan alur bisnis pendanaan SCF yang terjadi di Indonesia, juga membahas tentang mitigasi risiko investor di industri SCF.

---

This research aims to delve deeper into the Securities Crowdfunding (SCF) industry by finding other supporting pillars that can support the SCF platform to maximize its services in providing financial funding for MSMEs in Indonesia and the business practices of SCF, especially in Indonesia. The methodology used is a Qualitative Multicase Approach, which can be stated in 2 propositions, which the first proposition is the supporting pillars in the SCF in Indonesia will be more compared to other countries because SCF in Indonesia is part of the capital market industry where this industry needs to be highly regulated and supervised in Indonesia. The second proposition is, the SCF business flow in practice in Indonesia compared to other countries more complex because many pillars are involved that makes the business processes are increasingly detail because of the interdependence relationship each other in protecting the risks of investment that may be experienced by investors. This study has practical implications, where we can see depper the SCF industry and how it is practiced in Indonesia compared to other countries so that we as the Indonesian community can contribute to advancing the SCF industry in Indonesia. This study also brings novelty because besides explaining about the other pillars exclude the 3 main pillars that support SCF funding process for MSMEs and its business flow that occurs in Indonesia, but it also discusses about risk mitigation in the SCF industry.

"

"Penelitian ini bertujuan mengupas lebih dalam mengenai industri Securities Crowdfunding (SCF) dengan menemukan pilar-pilar penopang lainnya yang dapat mendukung platform SCF memaksimalkan layanannya untuk menyediakan pendanaan keuangan bagi UMKM di Indonesia serta alur praktik bisnis SCF khususnya di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah Pendekatan Multikasus Kualitatif (Qualitative Multicase Approach) dimana dapat dinyatakan dalam 2 proposisi, yaitu proposisi pertama adalah pilar-pilar penopang dalam industri SCF di Indonesia akan lebih banyak dibandingkan dengan negara lainnya karena SCF di Indonesia menjadi bagian dari industri pasar modal dimana di Indonesia industri ini sangat perlu diatur dan diawasi secara ketat (highly regulated) dan proposisi kedua adalah, alur bisnis SCF dalam pendanaan UMKM dalam praktiknya di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya lebih kompleks karena banyak pilar yang terlibat sehingga proses bisnisnya semakin detail karena adanya hubungan saling ketergantungan satu sama lain dengan tujuan melindungi risiko atas investasi yang mungkin dialami oleh investor. Studi ini memiliki implikasi praktis, dimana kita bisa melihat lebih mendalam industri SCF dan bagaimana praktiknya di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya agar kita sebagai masyarakat Indonesia bisa turut serta berkontribusi dalam memajukan industri SCF di Indonesia. Penelitian ini juga membawa keterbaharuan karena selain menjelaskan pilar-pilar selain 3 pilar utama yang menopang berjalannya proses pendanaan SCF terhadap UMKM dan alur bisnis pendanaan SCF yang terjadi di Indonesia, juga membahas tentang mitigasi risiko investor di industri SCF.

---

This research aims to delve deeper into the Securities Crwodfunding (SCF) industry by finding other supporting pillars that can support the SCF platform to maximize its services in providing financial funding for MSMEs in Indonesia and the business practices of SCF, especially in Indonesia. The methodology used is a Qualitative Multicase Approach, which can be stated in 2 propositions, which the first proposition is the supporting pillars in the SCF in Indonesia will be more compared to other countries because SCF in Indonesia is part of the capital market industry where this industry needs to be highly regulated and supervised in Indonesia. The second proposition is, the SCF business flow in practice in Indonesia compared to other countries more complex because many pillars are involved that makes the business processes are increasingly detail because of the interdependence relationship each other in protecting the risks of investment that may be experienced by investors. This study has practical implications, where we can see depper the SCF industry and how it is practiced in Indonesia compared to other countries so that we as the Indonesian community can contribute to advancing the SCF industry in Indonesia. This study also brings novelty because besides explaining about the other pillars exclude the 3 main pillars that support SCF funding process for MSMEs and its business flow that occurs in Indonesia, but it also discusses about risk mitigation in the SCF industry."

"

Tesis ini mengkaji mengenai aturan terkait perlindungan hukum kegiatan penggalangan dana  yang dilakukan dengan menggunakan platform Donation based  Crowdfunding.  Kegiatan penggalangan dana pada dasarnya diatur pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 dan PP No. 29 Tahun 1980 namun aturan ini belum mengenal penggalangan dana dengan menggunakan pihak ketiga seperti platform donation based crowdfunding. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini meliputi analisis bentuk badan usaha yang dapat digunakan oleh situs pengelola donation based crowdfunding sehingga mempunyai legal standing di Indonesia, bentuk perlindungan dan pengawasan terkait risiko dan juga perbandingan aturan dan perlindungan hukum donation based crowdfunding di Amerika, Uni Eropa dan India. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normative yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang disertai dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis data yang diperlukan dalam tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literature, dan buku-buku yang relevan dengan Donation Based Crowdfunding.

 

---

This thesis examines the rules regarding law enforcement of fundraising activities carried out using the donation based crowdfunding platform. Fundraising activities are basically governed by Law No.9 of 1961 and PP No. 29 of 1980, however these rules does not recognize fundraising using third parties such as donation based crowdfunding platforms. The problem examined in this thesis include the analysis of business entity forms that can be used by donation based crowdfunding management sites so that they have legal standing in Indonesia, in terms of risk protection and supervision and also comparison of donation based crowdfunding legal protection and rules in United States, European Union and India. This thesis is compiled using normative legal writing method which aims to examine legal certainty based on existing literature studies and positive laws. This study uses a legal approach accompanied by literature studies to get a more comprehensive understanding. The types of data needed in this thesis are secondary data obtained through library studies, such as legislation, official documents, literature, and books that are relevant to Donation Based Crowdfunding.

 

"

"Perlindungan lingkungan hidup memerlukan pendanaan yang memadai yang salah satunya diperoleh dari Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan/EBUBL (Green Bond) yang saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Namun demikian, ketiadaan standar untuk menentukan kelayakan proyek penerima Green Bond mendorong terjadinya praktik greenwashing, yaitu promosi ramah lingkungan yang menyesatkan dan tidak didasari oleh upaya yang substantif untuk mewujudkan klaim ramah lingkungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana perlindungan hukum bagi investor EBUBL dari risiko praktik greenwashing. Menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa dugaan praktik greenwashing yang terjadi dalam pasar Green Bond umumnya meliputi dua jenis, yaitu sin of lesser of two evils serta decoupling behavior, dan didorong oleh ketiadaan standar untuk menentukan kelayakan proyek penerima Green Bond. Praktik greenwashing dalam pasar Green Bond menimbulkan berbagai akibat bagi para pemangku kepentingan, mulai dari investor, penerbit/Emiten, pemerintah, hingga masyarakat serta berdampak bagi lingkungan itu sendiri. Perlindungan hukum bagi investor EBUBL meliputi dua jenis, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif utamanya meliputi perlindungan yang terkandung dalam syarat-syarat penerbitan EBUBL, sementara perlindungan hukum represif utamanya meliputi pengenaan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang terkait, serta terkandung dalam POJK Nomor 60/POJK.04/2017.

---

Environmental protection requires adequate funding, one of which is obtained from Environmentally Sound Debt Securities/Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) which is currently regulated in Financial Services Authority Regulation (FSAR/POJK) Number 60/POJK.04/2017 concerning Issuance and Requirements for Environmentally Sound Debt Securities (Green Bond). However, the absence of standards to determine the eligibility of Green Bond recipient projects encourages the practice of greenwashing, which is a misleading promotion of environmental friendliness and is not based on substantive efforts to realize these green claims. This research aims to find out how legal protection for Green Bond investors from the risk of greenwashing practices. Using the juridical-normative method, this study found that the alleged greenwashing practices that occur in the Green Bond market generally include two types, namely the sin of lesser of two evils and decoupling behavior, and are driven by the absence of standards to determine the eligibility of Green Bond recipient projects. Greenwashing in the Green Bond market has various consequences for its stakeholders, ranging from investors, issuers, governments, to the community and has an impact on the environment itself.Legal protection for Green Bond investors includes two types, namely preventive and repressive. Preventive legal protection mainly includes the protection contained in the terms of issuance of Green Bond, while repressive legal protection mainly includes the imposition of sanctions contained in the relevant Law, as well as contained in POJK Number 60/POJK.04/2017."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi Gadai Efek secara hukum di Indonesia dalam ranah perlindungan pemegang Gadai Efek. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dalam pengumpulan data. Gadai Efek merupakan sebuah bentuk layanan pemberian pinjaman yang menggunakan saham dan/atau obligasi tanpa sertifikat (scriptless) sebagai bentuk jaminan dalam transaksi perjanjian kredit antara pihak-pihak yang berkontrak. Kemudahan yang ditawarkan oleh Gadai Efek mengakibatkan jaminan ini menjadi pilihan banyak orang dalam bertransaksi. Namun, hingga kini peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gadai Efek masih berpusat pada aturan Gadai yang secara umum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan tidak adanya pengaturan Gadai Efek secara terperinci untuk melindungi pemegang dan pemberi Gadai Efek di Indonesia, maka masih terdapat kesimpangsiuran dalam pengeksekusiannya. Kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sebagai langkah pembaharuan pengaturan seluruh jaminan benda bergerak di Indonesia, yang mana pengaturan ini tidak terlepas dari pengaturan pengeksekusian Gadai Efek di Indonesia sebagai upaya pengadaan kepastian hukum.Tulisan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi Gadai Efek secara hukum di Indonesia dalam ranah perlindungan pemegang Gadai Efek. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dalam pengumpulan data. Gadai Efek merupakan sebuah bentuk layanan pemberian pinjaman yang menggunakan saham dan/atau obligasi tanpa sertifikat (scriptless) sebagai bentuk jaminan dalam transaksi perjanjian kredit antara pihak-pihak yang berkontrak. Kemudahan yang ditawarkan oleh Gadai Efek mengakibatkan jaminan ini menjadi pilihan banyak orang dalam bertransaksi. Namun, hingga kini peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gadai Efek masih berpusat pada aturan Gadai yang secara umum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan tidak adanya pengaturan Gadai Efek secara terperinci untuk melindungi pemegang dan pemberi Gadai Efek di Indonesia, maka masih terdapat kesimpangsiuran dalam pengeksekusiannya. Kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sebagai langkah pembaharuan pengaturan seluruh jaminan benda bergerak di Indonesia, yang mana pengaturan ini tidak terlepas dari pengaturan pengeksekusian Gadai Efek di Indonesia sebagai upaya pengadaan kepastian hukum. Tulisan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi Gadai Efek secara hukum di Indonesia dalam ranah perlindungan pemegang Gadai Efek. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dalam pengumpulan data. Gadai Efek merupakan sebuah bentuk layanan pemberian pinjaman yang menggunakan saham dan/atau obligasi tanpa sertifikat (scriptless) sebagai bentuk jaminan dalam transaksi perjanjian kredit antara pihak-pihak yang berkontrak. Kemudahan yang ditawarkan oleh Gadai Efek mengakibatkan jaminan ini menjadi pilihan banyak orang dalam bertransaksi. Namun, hingga kini peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gadai Efek masih berpusat pada aturan Gadai yang secara umum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan tidak adanya pengaturan Gadai Efek secara terperinci untuk melindungi pemegang dan pemberi Gadai Efek di Indonesia, maka masih terdapat kesimpangsiuran dalam pengeksekusiannya. Kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sebagai langkah pembaharuan pengaturan seluruh jaminan benda bergerak di Indonesia, yang mana pengaturan ini tidak terlepas dari pengaturan pengeksekusian Gadai Efek di Indonesia sebagai upaya pengadaan kepastian hukum.

---

This paper analyzes how the execution of Securities Pledge is legally implemented in Indonesia in the realm of Securities Pledge holder protection. This paper is prepared by using doctrinal research method in data collection. Securities Pledge is a form of lending service that uses shares and/or bonds without certificates (scriptless) as a form of collateral in credit agreement transactions between contracting parties. The convenience offered by Securities Pledge has resulted in this guarantee becoming the choice of many people in transactions. However, until now, the laws and regulations applicable to Securities Pledge are still centered on the rules of Pledge which are generally regulated in the Civil Code. Due to the absence of a detailed Securities Pledge regulation to protect Securities Pledge holders and pledgers in Indonesia, there is still confusion in its execution. Now, the Ministry of Law and Human Rights is preparing the Draft Law on Movable Object Guarantee as a step to renew the regulation of all movable object guarantees in Indonesia, which is inseparable from the regulation of Securities Pledge execution in Indonesia as an effort to provide legal certainty."

"Globalisasi pasar modal menimbulkan tantangan tantangan, baru. Salah satu tantangan yang muncul di era globalisasi ini adalah masalah mengenai yurisdiksi. Di masa ini, perusahaan-perusahaan Indonesian dapat terkenakan yurisdiksi asing, salah satunya dalah rezim pasar modal Amerika Serikat. Ketentuan anti-fraud Amerika Serikat dapat berlaku secara extraterritorial, hal ini membuka kemungkinan untuk perusahaan Indonesia untuk dikenakan tindakan oleh pengadilan Amerika Serikat. Walaupun memang ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk mengenakan perusahaan Indonesia dengan hukum pasar modal Amerika Serikat, kemungkinan tersebut tetap ada. Tesis ini menggunakan metode normatif yuridis untuk menilai kondisi yang membuat perusahaan Indonesia menjadi subjek hukum pengadilan Amerika Serikat. Penilitian ini menyimpulkan bahwa hal hukum pasar modal Amerika dapat berlaku terhadap perusahaan Indonesia jika ada perbuatan/efek yang cukup signifikan di dalam wilayah A.S. Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan perusahaan tersebut harus menstrukturkan transaksi mereka lebih baik untuk menghindari timbulnya yurisdiksi asing. Terlebih lagi, pemerintah harus ikut serta dalam meningkatkan kesadaran perusahaan perusaahn tersebut supaya mereka dapat menghadapi kondisi ini dengan lebih baik.

---

As capital markets continue to become more globalized, new challenges will inevitably arise in the sector, one of which is jurisdictional issues. Indonesian companies face the risk of incurring foreign jurisdiction: particularly American securities law regime. U.S. securities anti-fraud provisions extend extraterritorially, opening up the possibility of Indonesian companies to be subject both private and public action in U.S. federal courts. Although there are certain conditions that must be fulfilled in order for an Indonesian company to fall to foreign securities litigation, the risk is very much apparent. This thesis normative juridical research to assess the conditions which would render Indonesian companies to be a subject to U.S. securities litigation. Upon research, this thesis concludes that Indonesian companies are subject to U.S. securities litigation provided that a sufficient level of conduct/effects exist within U.S. territory. To mitigate this risk, companies must structure their transactions better to avoid incurring foreign jurisdiction and the government must also play a part in raising awareness of said risk to companies."