Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perempuan merupakan kelompok yang rentan terpapar radikalisme. Keterlibatan perempuan dalam radikalisme meningkat, perempuan tidak sekedar sebagai pendukung tapi juga sebagai pelaku terorisme. DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki dimensi target tinggi. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat radikalisme pada perempuan anggota organisasi masyarakat di provinsi DKI Jakarta serta untuk melihat ada tidaknya hubungan antara tingkat radikalisme dengan rentang usia, tingkat pendidikan, jenis sekolah dan jenis organisasi.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode purposive sampling. Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner. Tingkat radikalisme diukur menggunakan alat bernama Religious Radicalism Scale (ReadS). Alat ukur ReadS memiliki enam indikator radikalisme. Penelitian dilakukan kepada perempuan anggota ormas yang berusia lebih dari 18 tahun yang tinggal di wilayah DKI Jakarta. Responden penelitian ini sebanyak 190 orang. Data dianalisis dengan metode regresi logistik dimana tingkat radikalisme adalah data dikotom (radikal-tidak radikal)Hasil penelitian menunjukkan tingkat radikalisme responden sebagai berikut 99% responden tidak radikal, dan 1% responden radikal. Penelitian menyimpulkan antara rentang usia, tingkat pendidikan, jenis sekolah dan jenis organisasi dengan berpengaruh terhadap tingkat radikalisme. Penelitian menemukan bahwa potensi radikalisme terdapat pada 1) rentang usia generasi Z dan baby boomer, 2) responden yang berpendidikan S1, 3) sekolah non keagamaan dan 4) organisasi non keagamaan

---

Women are a group that is vulnerable to radicalism. Women's involvement in radicalism is increasing, women are not only supporters but also as perpetrators of terrorism. DKI Jakarta is a province that has high target dimensions. This study aims to determine the level of radicalism in women members of mass organizations in DKI Jakarta and o influence the age range, level of education, type of school and type of organization on the level of radicalism.

This study used a quantitative method with a purposive sampling method. Data collection is done by questionnaire. The level of radicalism is measured using a tool called the Religious Radicalism Scale (ReadS). The ReadS measurement tool has six indicators of radicalism. The research was conducted on female members of mass organizations over the age of 18 who live in the DKI Jakarta area. The respondents of this study were 190 people. Data were analyzed using logistic regression method where the level of radicalism is dichotomous data (radical-not radical).

The results showed the level of radicalism of the respondents as follows: 99% of respondents were not radical, and 1% of respondents were radical. The research concluded that the age range, education level, type of school and type of organization had an effect on the level of radicalism. Research finds that the potential for radicalism is found in 1) the age range of generation Z and baby boomers, 2) respondents with an undergraduate degree, 3) non-religious schools and 4) non-religious organizations"

"Aksi yang mengarah pada ekstremisme dan teror yang melibatkan Aparatur Negara adalah bagian dari fenomena puncak akibat dari paparan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Beberapa Anggota TNI, Polri, PNS/ASN terbukti terlibat tindak pidana terorisme dan telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan serta menjalani hukuman. Maraknya kasus radikalisme Aparatur Negara ini memberi peringatan akan bahaya radikalisme sehingga perlu dilakukan analisis mendalam serta evaluasi terhadap upaya pencegahan radikalisme yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Penelitian ini melakukan analisis terhadap praktik radikalisme Aparatur Negara, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan hasil analisis atas relevansi teori terhadap strategi pencegahan radikalisme ASN di Indonesia. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Identitas Sosial (Social Identity Theory), Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory), Teori Pencegahan Kejahatan Sosial (Social Crime Prevention Theory) dan Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa praktik radikalisme pada Aparatur Negara masih terjadi walaupun sudah diterbitkan Surat Keputusan Bersama 11 Kementerian. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia dituntut melaksanakan strategi pencegahan yang komprehensif, diantaranya melalui penegakan hukum, pelibatan tokoh agama, kontra terorisme, kolaborasi antar instansi dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, memperkuat demokrasi dan counter-messaging (kontra narasi)

---

Actions that lead to extremism and terror involving State Apparatus are part of the peak phenomenon due to exposure to radicalism and terrorism in Indonesia. Several members of the TNI, Polri, and PNS/ASN have been proven to be involved in criminal acts of terrorism and have been found guilty by the Court and are serving their sentences. The rise of cases of radicalism by the State Apparatus warns of the dangers of radicalism, so it is necessary to carry out an in-depth analysis and evaluation of the efforts to prevent radicalism by the Government of Indonesia. This study analyzes the practice of State Apparatus radicalism, especially the State Civil Apparatus (ASN). It provides analysis results on the relevance of theory to the strategy of preventing ASN radicalism in Indonesia. The main theories used in this research are Social Identity Theory, Social Learning Theory, Social Crime Prevention Theory, and Human Resource Management Theory. The method used in this study uses a qualitative approach. The results of this study show that the practice of radicalism in the State Civil Apparatus still occurs even though the Joint Decrees of 11 Ministries have been issued. To resolve the issue, the Government of Indonesia is required to implement a comprehensive prevention strategy, including law enforcement, involvement of religious leaders, counter-terrorism, a collaboration between agencies and the intelligence community as well as the active participation of all components of society, strengthening democracy and counter-messaging (counter-narrative)."

"ABSTRAK

Peredaran informasi yang begitu masif di media siber yang ada di Indonesia membuat kita terkadang mengalami kesulitan untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang bohong atau hoax. Pihak-pihak tertentu bahkan sengaja membuat dan menyebarkan informasi hoax dengan tujuan tertentu, salah satunya menyebarkan paham atau ideologi radikalisme untuk tujuan politik. Tidak jarang, informasi hoax tersebut dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah post-truth. Gerakan Pemuda (GP) Ansor adalah salah satu pihak yang telah menyadari bahaya tersebut dan telah melakukan perlawanan dengan membuat produk kontra narasi radikalisme. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan berparadigma konstruktivis, penelitian ini ingin mencari tahu dan menganalisa secara mendalam bagaimana strategi GP Ansor dalam melakukan kontra narasi radikalisme di media siber tersebut. Sumber data utama penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi GP Ansor dalam melakukan kontra narasi radikalisme di media siber ini telah membuahkan hasil yang positif yang sekaligus dapat meminimalisasi kelemahan dan ancaman yang ada.

---

---

ABSTRACT

The massive circulation of information on cyber media in Indonesia

sometimes make us difficult to distinguish between the correct information and the lying or hoax one. Certain parties even deliberately make and disseminate hoax information with a specific purpose, one of which is spreading radicalism ideology for political purposes. Not infrequently, the hoax information is believed by the community as a truth. This phenomenon is known as the post-truth. Ansor Youth Movement (GP Ansor) is one of the parties who has realized the danger and has taken the fight by making counter radicalism narrative product. By using descriptive qualitative method and constructivist paradigm, this research wants to find out and analyze in depth how is the GP Ansor's strategy in countering radicalism narratives in the cyber media. The main data sources of this research is semi-structured interviews. The results of this study state that GP Ansor's strategy in countering radicalism narratives in cyber media has produced positive results that can minimize the existing weaknesses and threats.

"

"

Radikalisme telah menjadi virus yang tidak nampak namun terasa keberadaannya di sekitar kita. Radikalisme ini tidak saja mempengaruhi pemikiran masyarakat umum tetapi ancaman ini juga dapat merubah pemahaman dari aparat negara di Indonesia sehingga menjadi radikal. Pemahaman ini dapat merusak struktur tatanan dalam masyarakat umum dan bila dibiarkan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan dan ketakutan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dampak yang tak kalah merusak adalah terjadinya perpecahan dalam masyarakat sehingga menyebabkan terciptanya jurang pemisah antar umat beragama di Indonesia. Penelitian tentang radikalisme ini dilakukan guna mendapatkan strategi efektif dalam mencegah penyebaran paham radikal di kalangan aparat negara sehingga tidak dapat mempengaruhi pemikiran para abdi negara yang bertugas di berbagai instansi pemerintahan. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen (rekam jejak karir kriminal mantan aparat negara yang terpapar radikalisme), wawancara langsung dengan beberapa mantan aparat negara (TNI / Polri dan ASN) yang telah terpapar dengan paham radikal sehingga melakukan aksi terorisme serta metode delphi dari unsur pejabat pemerintah dan penggiat LSM yang menangani masalah terorisme. Hasil yang didapat dari wawancara terhadap mantan aparat negara yang telah terpapar paham radikal menghasilkan beberapa pernyataan yang menarik. Faktor penyebab mereka terpapar radikalisme ternyata sangat beragam. Hal ini sangat berguna dalam merumuskan strategi pencegahan yang efektif dalam menangkal paham radikal terhadap aparat negara. Kesimpulan yang dihasilkan dari penulisan ini akan melahirkan implikasi kebijakan, teoritis dan metodologis. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan hal yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masukan bagi instansi pemerintah dalam menangkal radikalisme.

 

---

Radicalism has become an invisible but felt virus all around us. This radicalism not only affects the thinking of the general public but this threat can also change the understanding of the state apparatus in Indonesia so that it becomes radical. This understanding can damage the structure of the order in society at large and if it is allowed to cause anxiety and fear for all Indonesian citizens. An impact that is no less damaging is the occurrence of divisions in society that have created a gap between religious communities in Indonesia. This research on radicalism was carried out in order to find an effective strategy in preventing the spread of radicalism among the state apparatus so that it could not influence the thinking of state servants who served in various government agencies. This writing uses qualitative methods through document studies (track records of criminal careers of former state apparatus exposed to radicalism), direct interviews with several former state officials (TNI / Polri and ASN) who have been exposed to radical ideology so as to commit acts of terrorism and the delphi method of elements. government officials and NGO activists dealing with terrorism issues. The results obtained from interviews with former state officials who have been exposed to radicalism produce several interesting statements. The factors that caused them to be exposed to radicalism were very diverse. This is very useful in formulating an effective prevention strategy in counteracting the radical understanding of the state apparatus. The conclusions generated from this paper will have policy, theoretical and methodological implications. It is hoped that this writing can provide useful things for the academic world and input for government agencies in counteracting radicalism.

 

"

"The Agency of National Counterterrorism (BNPT) is an institution that is concerned about terrorism as a result of radicalism. Based on information from the BNPT, of the approximately 600 ex-convict terrorist who have been released, some of them have returned to committing acts of terrorism. This is of particular concern to the security apparatus, particularly the National Intelligence Agency (BIN), the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri), in preventing acts of terrorism. In addition, several areas have become locations for the realization of acts of terrorism, one of them is in the province of North Sumatera. This research aims to analyze and describe the intelligence conditioning activities for ex-terrorism convicts (Napiter) by related parties in preventing the spread of radicalism that leads to acts of terrorism in North Sumatera. The method used in this research is the theory of intelligence conditioning approaches, deradicalization theory, and synergies theory. Data was collected through interviews and observations, then was analyzed using NVIVO as a tool to categorize and make it easier to describe problems and draw conclusions. The results showed that intelligence conditioning for ex-convict terrorists have collaborated with several parties in the implementation of State Intelligence in the regions, including the BIN, TNI, Polri, and the regional government. In its implementation, terror convicts are given counseling and socialization related to nationalism, national insight, religion, and entrepreneurship. These activities are carried out while in the Correctional Institution (LP) by the LP and the police as well as after leaving the prison with monitoring from BIN, TNI, Polri, and regional governments. Besides, the process of intelligence conditioning when ex-convict terrorists are free will still have special attention through hospitality to terror convictions with persuasive communication by local officials. Furthermore, they are also given entrepreneurship assistance and independent business by local governments, as well as socialization related to the dangers of hoaxes in the digital world either from gadgets or other media. BNPT has fundamentally implemented deradicalization by synergizing all parties from other institutions. Based on the activities that have been carried out, it becomes a consideration and a concrete example that intelligence conditioning can prevent the spread of radicalism and acts of terrorism in society."

"ABSTRAKPergeseran nilai yang terjadi menyebabkan paradigma masyarakat cenderungkepada hal-hal yang disandarkan pada pemaksaan ideologi, kepentingan politik,bahkan untuk mencari keuntungan ekonomis terhadap situasi yang terjadi. Hal itusemakin meneguhkan alasan bahwa faktor penyebab radikalisme dilatarbelakangioleh multi faktor sehinga dalam melihat perkembangan paham radikal harus bisamenggunakan pisau analisis yang multidisiplin. Penelitian ini dilakukan untukmengkaji model pemolisian masyarakat yang relevan untuk mencegahperkembangan paham radikal pro kekerasan di wilayah polres Bogor. Pemilihanisu pencegahan paham radikal diambil berdasarkan pertimbangan dampak bahayalaten paham radikal yang bisa menimbulkan kekacauan dan menganggu kamtibmasditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif dan pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasipenelitian di Polres Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama tingkatkesiapan polres bogor dalam melakukan pemolisian masyarakat masih banyakmengalami kendala dibeberapa aspek diantaranya; Kesiapan Sumber Daya ManusiaBhabinkamtibmas Polres Bogor Jumlah. Anggaran Bhabinkamtibmas untukMencegah Paham Radikal dibandingkan dengan pola tugas dan beratnya bebankerja dalam menangkal berkembangnya paham radikal, dukungan anggarantersebut masih belum sepenuhnya memadai.Minimnya sarana dan prasaranaBhabinkamtibmas Polres Bogor. Kedua, Strategi optimalisasi pemolisianmasyarakat Polres Bogor dalam mencegah paham radikal, yaitu denganmelaksanakan kegiatan penanganan melalui sambang dengan Tomas, Toda danTokoh masyarakat dengan mengedepankan fungsi Babinkamtibmas.

---

ABSTRACTThe shift of values that occur cause the paradigm of society tend to the things thatare based on the imposition of ideology, political interests, and even to seekeconomic benefits to the situation. It further reinforces the reason that the factorsbehind the cause of radicalism multi factor so that in view of the development ofradical understanding should be able to use a multidisciplinary analysis blade. Thisstudy was conducted to examine the relevant community policing model to preventthe proliferation of radical pro violence in the Bogor district. The selection ofradical prevention issues is based on consideration of the impact of latent dangerof radical understanding that can cause chaos and disrupt the community 39 skamtibmas. This research uses descriptive qualitative approach and resourceelection with purposive sampling technique. Location of research in Polres Bogor.The results showed that the first level of preparedness of bogor polres in conductingcommunity policing still faced many obstacles in several aspects such as Readinessof Human Resources Bhabinkamtibmas Polres Bogor Amount. BhabinkamtibmasBudget to Prevent Radical Understanding compared to the pattern of tasks and theheavy workload in preventing the development of radical understanding, budgetsupport is still not fully adequate. Minimize facilities and infrastructureBhabinkamtibmas Polres Bogor. Secondly, the strategy of optimizing the policingof the Bogor Police in preventing radical understanding, namely by carrying outthe handling activities through sambang with Tomas, Toda and community leadersby promoting Babinkamtibmas function."

"Radikalisme menjadi ancaman nasional bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya Radikalisme Agama pada mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam. Ketahanan Nasional menjadi ukuran yang proporsional bagi kekuatan bangsa dan negara dalam menghadapi radikalisme dan terorisme. Pemuda sebagai aset masa depan bangsa dan negara memiliki peran penting dalam mencegah radikalisme, dalam kaitannya dengan Radikalisme Agama peran pemuda diwakili oleh Mahasiswa Islam sebagai kaum intelektual yang lahir dari perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan melakukan observasi juga wawancara dan data sekunder menghasilkan data analisis deskriptif, yaitu dinyatakan secara tertulis atau lisan sesuai kenyataan dengan penjelasan yang mendetail. Gambaran mendalam terkait fenomena radikalisme agama di komunitas mahasiswa, diperoleh dengan metode triangulasi untuk memvalidasi temuan penelitian, triangulasi pada penelitian ini adalah pengecekan data dari seluruh Organisasi Mahasiswa Islam (PMII, HMI, IMM, dan KAMMI). Teori Hubungan Internasional, Teori Ketahanan Nasional dan Teori Kepemimpinan Situasional masing-masing digunakan untuk : mengidentifikasi masuknya radikalisme agama di kalangan mahasiswa, menjelaskan aspek-aspek penting dari sebab dan pencegahan radikalisme, juga kondisi kekinian organisasi dan lingkungannya dalam menentukan cara pencegahan radikalisme. Ditemukan dalam penelitian ini bahwa Fundamentalisme Agama yang tumbuh dari Gerakan Transnasional menjadi pintu masuk bagi Radikalisme Agama, juga berdampak lebih lanjut menjadi Ekstrimisme Agama dan Terorisme Agama. Aspek Ideologi dalam Organisasi Mahasiswa Islam yang terwujud pada setiap nilai luhur organisasi disepakati sebagai yang terpenting pada pembangunan karakter pemuda dalam mencegah radikalisme agama. Kolaborasi antara Ketahanan Nasional dan Model Pentahelix juga menjadi tawaran untuk 4 Aspek selanjutnya, yaitu Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan

---

Radicalism is a national threat to the Indonesian nation and state, especially Religious Radicalism to the majority of the Indonesian people who are Muslim. National Resilience becomes a proportional measure for the state in facing radicalism and national terrorism. Youth as the future asset of the nation and state have an important role in preventing radicalism, in relation to Religious Radicalism the role of youth is shown by Islamic students as intellectuals born from college. The research method used is descriptive qualitative method, by conducting observations as well as interviews and secondary data resulting in descriptive data analysis, which is stated in writing or orally according to reality with detailed explanations. An in-depth description of the phenomenon of religious radicalism in the student community was obtained by using the triangulation method to validate the findings, triangulation in this study was checking data from all Islamic Student Organizations (PMII, HMI, IMM, and KAMMI). International Relations Theory, National Resilience Theory and Situational Leadership Theory are respectively used to: Identify the entry of religious radicalism among students, explain important aspects of the causes and prevention of radicalism, as well as the current conditions of the organization and its environment in determining how to prevent radicalism. It was found in this study that Religious Fundamentalism which grew from the Transnational Movement became the entrance for Religious Radicalism, also had a further impact on Religious Extremism and Religious Terrorism. Ideological aspects in Islamic Student Organizations that are manifested in each organization's noble values ​​are agreed to be the most important in building youth character in preventing religious radicalism. The collaboration between National Resilience and the Pentahelix Model is also an offer for the next 4 Aspects, namely Political, Economic, Socio-Cultural, and Defense and Security."

"Kasus terorisme yang terjadi di Indonesia lekat kaitannya dengan kelompok-kelompok radikalisme agama. Kini kelompok tersebut berusaha menyebarkan paham-paham radikalisme kepada kalangan anak sekolah agar dapat bergabung dengan aktifitas kelompok mereka. Penyebaran paham radikalisme tersebut dilakukan melalui keluarga, institusi pendidikan, dan media sosial. Penelitian-penelitian terdahulu menyatakan bahwa terdapat pendekatan keras dan pendekatan lunak dalam mencegah masuknya paham radikalisme sehingga posisi penelitian ini bertujuan untuk mendalami pendekatan lunak tersebut menggunakan konsep sosialisasi oleh Mead serta Elkin dan Handel. Peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana sosialisasi penyebaran paham radikalisme dan pencegahannya pada anak Sekolah Menengah Atas SMA.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis pada BNPT, guru SMA, dan murid-murid SMA di Jakarta. Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada sosialisasi yang dilakukan oleh BNPT dan guru SMA kepada murid-murid SMA. Berdasarkan pada hasil temuan lapangan terhadap 6 orang siswa SMA, 2 guru SMA, dan 2 pejabat BNPT, penelitian ini menghasilkan argumen bahwa penyebaran paham radikalisme pada anak SMA dilakukan melalui jaringan alumni rohis dan media sosial. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa kontra radikalisme yang dilakukan secara inisiatif oleh masyarakat lebih efektif daripada BNPT.

---

Terrorism cases in Indonesia closely related to religious radicalism groups. Nowadays, religious radicalism groups try to spread their ideology to school students so they can join with those group's activities. Radicalism ideologies spreads through family, education institution, and social media. The previous study shows that there are soft approach and hard approach to prevent the spread of radicalism ideology so the researcher's position is to extend the soft approach using Mead, Elkin, and Handel's socialization concept. The researcher tries to explore how radicalism ideologies socialization and its prevention to high schoolers kids.This study using qualitative approach and constructivist paradigm to BNPT, high school teachers, and high school student in Jakarta. This study is a case study of the BNPT's and high school teacher's preventive socialization to high schoolers. Based on field findings from 6 high schoolers, 2 high school teachers, and 2 BNPT staffs, this study resulted an argument that radicalism ideologies spreads through Rohis's alumni network and social media. Also, this study found that people's initiative counter radicalism is more effective than BNPT's."

"ABSTRAKMaraknya kasus terorisme dan radikalisme yang terjadi adalah fenomena baru yangdilakukan oleh para PMI di negara penempatan baik terlibat langsung maupun hanya sebagai simpatisan. Faktor letak yang strategis yang berbatasan dengan Malaysia dan Filipina Selatanadalah faktor eksternal dan perlu untuk diperhitungkan dengan berbagai historis yang melatarbelakanginya. Namun tidak kalah penting juga adalah faktor internal dikala keamanan dan kesejahteraan adalah satu paket yang tak terpisahkan sebagai indikator ketahanan nasional. Jika salah satunya saja lemah maka daya tangkalnya akan lemah dan mudah rapuh.Sebagai Provinsi yang baru berumur 7 (tujuh) tahun, Pemerintah perlu banyak mengejar kertertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Uttara. Banyaknya PMI di Malaysia yang diberangkatkan melalui Kabupaten Nunukan dan tingginya ketergantungan masyarakat di wilayah perbatasan juga mewarnai potensi ancaman tergerusnya nasionalisme bangsa yang berdampak negatif dan menjadi faktor pendorong kaum radikal untuk mengambil alih dan tempat di hati mereka. Maka dengan segera harus dilakukan deteksi diniancaman radikalisme di kalangan PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan untuk mengurangi dampak dari radikalisme terhadap kaum rentan tersebut dan memberikanantisipasi berkembangannya narasi terorime di kalangan PMI sehingga stigma negatif tentang Indonesia terkait teroris lambat laun terbantahkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih narasumber yang terlibat langsung dalam prosespenempatan PMI, observasi langsung di Penampungan sementara PMI sebelum diberangkatkan. Penelitian ini bertujuan Menganalisis potensi ancaman radikalisme dan upaya menetralisasi pola pikir PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan agar tidak terpapar radikalisme .Penelitian ini mempergunakan Teori Keamanan, Teori Radikalisme,Teori Ancaman sebagai tools analisis dalam penelitiannya. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran perlunya deteksi dini potensi ancaman radikalisme dan upaya menaturalisasi pola pikir PMI yang terpapar paham radikalisme.

---

ABSTRACTThe rise of terrorism and radicalism cases that occur is a new phenomenon carried out by PMIs in placement countries both directly involved and only as sympathizers. The strategic location that borders Malaysia and the Southern Philippines is an external factor and needs to be calculated with a variety of historical backgrounds. But also important is the internal factor when security and welfare are an integral package as an indicator of national security. If one of them is weak, the strength will be weak and easily fragile. As a province that is only 7 (seven) years old, the Government needs to pursue a lot of development in the border region of North Kalimantan. The large number of PMIs in Malaysia dispatched through Nunukan Regency and the high dependence of people in the border region also colored the potential threat of eroding nationalism that had a negative impact and became a motivating factor for radicals to take over and place in their hearts. Then immediately an early detection of the threat of radicalism must be carried out by PMI in the border area of Nunukan Regency to reduce the impact of radicalism on these vulnerable people and to anticipate the development of narrative terrorism among PMIs so that the negative stigma about Indonesia in relation to terrorists is gradually denied. This study uses qualitative research methods that are descriptive analysis. The technique of collecting data through in-depth interviews by selecting speakers who are directly involved in the placement process of PMI, observing directly in the PMI Temporary Shelter before departing. This study aims to analyze the potential threat of radicalism and efforts to neutralize the PMI mindset in the border area of Nunukan Regency so that it is not exposed to radicalism. This study uses Security Theory, Radicalism Theory, Threat Theory as analysis tools in its research. From this research, we will get a picture of the need for early detection of potential threats of radicalism and efforts to naturalize the mindset of PMI who are exposed to radicalism."

"

Pasca tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada 1998 menjadi momentum bangkitnya  kelompok-kelompok Islam radikal, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI). Kelompok-kelompok Islam radikal tersebut berupaya mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Khilafah Islamiyah, mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam, berjihad fi sabilillah dengan memerangi musuh-musuh Islam, menolak perempuan dan non-muslim sebagai pemimpin. Gerakan radikalisme ini harus dilawan karena menghambat demokratisasi, bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin. Maka dari itu peran Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi Islam moderat (wasithiyah) dan kekuatan civil Islam sangat dibutuhkan untuk melawan upaya-upaya kelompok Islam radikal ini.

Fokus permasalahan disertasi ini adalah pertama, bagaimana penafsiran Muhammadiyah dan NU mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim? Kedua, bagaimana praktik-praktik penafsiran melalui refleksi (kesadaran diri) di kalangan Muhammadiyah dan NU mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim? Ketiga, bagaimana konteks relasi kekuasaan dan kepentingan Muhammadiyah dan NU dalam memahami diskursus mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim?

Dengan menggunakan Teori Interpretasi Ricoeur, Teori Kritis Habermas, dan Teori Hegemoni Gramsci, serta metode hermeneutika fenomenologi Ricoeur disertasi ini menghasilkan temuan-temuan berikut. Pertama, adanya distansiasi dalam proses penafsiran. Mengenai Pancasila sebagai dasar negara, Muhammadiyah menafsirkannya sebagai darul ahdi wa syahadah, NU sebagai mu’ahadah wathaniyah. Muhammadiyah memahami jihad sebagai jihad lil-muwajahah, NU sebagai mabadi’ khaira ummah. Muhammadiyah memahami toleransi terhadap non-muslim sebagai ukhuwah insaniyah, NU sebagai ukhuwah wathaniyah. Kedua, penafsiran Muhammadiyah dan NU tersebut merupakan hasil refleksi dan dialektika antara latar belakang, tujuan, dan kepentingan kalangan Muhammadiyah dan NU dengan struktur kekuasaan politik dan struktur kekuasaan lain. Ketiga, adanya relasi kekuasaan dan kepentingan yang menentukan penafsiran, yaitu kekuasaan negara (Orde Baru), kekuatan kelompok Islam radikal, dan kepentingan peneguhan identitas organisasi. Penafsiran Muhammadiyah dan NU tersebut sekaligus sebagai kritik terhadap ideologi radikalisme yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah dan menegakkan syariat Islam di Indonesia sebagai utopis dan ahistoris.

Disertasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pendidikan atau literasi deradikalisasi atau moderasi untuk menangkal tumbuhnya radikalisme. Untuk itu diperlukan kesadaran dan tindakan bersama (collective action) yang melibatkan tiga unsur yaitu negara (state), masyarakat sipil (civil society), dan media massa baru (new mass media).

 

---

The aftermath of the New Order government in 1998 was the momentum of the rise of radical Islamist groups, such as the Indonesian Mujahidin Assembly (MMI), Pilgrims Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), and the Islamic Defenders Front (FPI). The radical Islamist groups sought to change the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) into the Caliphate Islamiyah, replacing the ideology of Pancasila with Islamic Shari'ah, Jihad fi sabilillah by combating Islamic enemies, rejecting women and non-Muslims as leaders. This movement of radicalism must be taken captive by inhibiting democratization, and not in accordance with the values of Islamic teachings as rahmatan lil-alamin. Thus, the role of Muhammadiyah and NU as moderate Islamic Organisations (wasithiyah) and Islamic civil were needed to counter the efforts of this radical Islamist groups.

The focus of this dissertation is firstly, how is the interpretation of Muhammadiyah and NU on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims? Secondly, how is the practice of interpretation by reflection (self-awareness) among Muhammadiyah and NU on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims? Thirdly, how is the context of the relationship between Muhammadiyah and NU in understanding the discourse on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims?

Using the Ricoeur’s Interpretation Theory, Critical Theory by Habermas, and Hegemony Theory of Gramsci, as well as the method of hermeneutics phenomenology by Ricoeur, this dissertation resulted in the following findings. First, there is a distanciation in the interpretation process. Regarding Pancasila as the basis of the state, Muhammadiyah interpret it as Darul Ahdi wa Syahadah, NU as Mu'ahadah Wathaniyah. Muhammadiyah interpret jihad as a Jihad lil-Muwajahah, NU as Mabadi' Khaira Ummah. Muhammadiyah interpret the tolerance of non-Muslims as Ukhuwah Insaniyah, NU as Ukhuwah Wathaniyah. Secondly, the interpretation of Muhammadiyah and NU is the result of reflection and dialectics between the background, purpose, and interests of Muhammadiyah and NU with the structure of political power and other structures of power. Thirdly, there is a relationship of power and interest that determines the interpretation, namely the power of the state (the New Order), the power of radical Islamic groups, and the interest of the identity of the organization. The interpretation of Muhammadiyah and NU as well as criticism of radicalism ideology that wants to establish the Caliphate Islamiyah and uphold Islamic law in Indonesia as utopian and a-historic.

This dissertation can be used as material for the education or literacy of deradicalization or moderation to ward off the growth of radicalism. Therefore, were needed to collective action that involves three elements, namely state, civil society, and new mass media to against radicalism.

 

"