Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persetujuan Paris Agreement UNFCCC mengatur mengenai kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) yang harus dilakukan oleh setiap negara. International Maritime Organization (IMO) mengeluarkan “initial strategy on reduction of GHG emissions from ships” untuk mengurangi emisi sektor pelayaran. Untuk mewujudkan komitmen target yang Indonesia yang dibuat sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC), pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk bisa memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia pada tahun 2030. Maka permasalahan yang diteliti mengenai Bagaimana penerapan kebijakan dan peraturan pemerintah dapat memenuhi target NDC Indonesia sesuai dengan ketentuan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Dan Bagaimana kebijakan dekarbonisasi dalam industri pelayaran sesuai dengan NDC Indonesia dan ketetapan oleh International Maritime Organization (IMO). Penelitian ini adalah jenis penelitian doktrinal, yang data digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber informan dan jenis-jenis bahan hukum lainnya, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan. Untuk mewujudkan komitmen NDC Indonesia dalam penurunan emisi, pemerintah telah mengeluarkan roadmap atau peta jalan yang menggambarkan langkah-langkah, tahapan program, aktivitas, penanggung jawab, strategi pelaksanaan yang jelas dan rencana aksi mitigasi. Pemerintah telah membuat aksi mitigasi untuk sektor pelayaran yaitu implementasi onshore power supply (OPS), penggunaan bahan bakar low sulfur dan bahan bakar non karbon. Maka dalam kesimpulan penelitian ini bahwa pemerintah mengeluarkan roadmap atau peta jalan yang menggambarkan langkah-langkah, tahapan program, aktivitas, penanggung jawab, dan strategi pelaksanaan yang jelas dan aksi mitigasi yang dibuat seperti OPS yang sudah berjalan dengan baik dan bahan bakar non karbon masih berjalan. Aksi mitigasi ini efektif dalam penurunan emisi karbon.

---

The UNFCCC Paris Agreement regulates the nationally determined contribution (NDC) that each country must make. The International Maritime Organization (IMO) has issued an "initial strategy on reduction of greenhouse gas emissions from ships" to reduce emissions in the shipping sector. In order to realize Indonesia’s target commitments made in accordance with the Nationally Determined Contribution (NDC), the government has issued a range of regulations and policies to be able to meet the nationally determined contribution target of Indonesia by 2030. Then the question is how the implementation of government policies and regulations can meet the goals of NDC Indonesia in accordance with the provisions of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. And how the decarbonization policy in the shipping industry is in line with the NDC Indonesia and the provisions of the International Maritime Organization (IMO). This research is a type of doctrinal research; the data used is secondary data supported by interviews with informant sources and other types of legal materials. Data collection is carried out by conducting library studies. To realize NDC Indonesia’s commitment to emissions reduction, the government has issued a roadmap that outlines measures, program phases, activities, accountability, clear implementation strategies, and mitigation action plans. The government has taken mitigation measures for the shipping sector, including the implementation of onshore power supply (OPS), the use of low sulfur fuels, and non-carbon fuels. So in the conclusion of this study, the government issued a roadmap describing the steps, program phases, activities, accountabilities, and clear implementation strategies and mitigation actions made such as the OPS already running and non-carbon fuels still running. This mitigation action is effective in reducing the carbon emissions of the maritime transport sector."

"Paris agreement yang diadakan tahun 2015 telah menyepakati untuk menjaga suhu kenaikan bumi dibawah 2 sehingga mendorong negara-negara yang terlibat untuk melakukan transisi sektor industri menuju sektor industri yang lebih berkelanjutan dan bersih. Penelitian ini berfokus pada model dekarbonisasi sektor industri dengan optimisasi biaya termurah di Indonesia hingga tahun 2050 untuk mendapatkan portofolio teknologi pengguna akhir untuk mencapai target penurunan emisi. Optimisasi biaya termurah dilakukan menggunakan software TIMES dengan variabel keputusan portofolio teknologi. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas terpasang industri baja, semen, alumunium, ammonia, metanol, kertas mengalami peningkatan, masing-masing menjadi 31 juta ton, 353 juta ton, 1.4 juta ton, 17 juta ton, 2.4 juta ton, dan 22 juta ton. Teknologi baru rendah karbon digunakan untuk mencapai skenario rendah karbon seperti penggunaan secondary scrap pada industri baja, pengunaan biomass dan pengurangan clinker ratio pada industri semen, penggunaan secondary alumunium pada industri alumunium, pengunaan listrik bersih pada industri ammonia dan metanol, serta penggunaan biomass pada industri kertas. Skenario LCS menghasilkan jejak karbon pada tahun 2050 untuk industri baja sebanyak 216 kgCO2e/ton, untuk industri semen sebanyak 459 kgCO2e/ton, untuk industri alumunium sebanyak 308 kgCO2e/ton, untuk industri ammonia sebanyak 640 kgCO2e/ton, untuk industri metanol sebanyak 320 kgCO2e/ton, dan industri kertas sebanyak 1,76 tonCO2e/ton. Biaya produksi untuk industri baja, semen, alumunium, ammonia, metanol, kertas pada tahun 2050 masing-masing adalah 502 USD/ton, 87 USD/ton, 84 USD/ton, 411 USD/ton, 260 USD/ton, 1004 USD/ton. Hasil studi menunjukkan bahwa penurunan emisi memiliki dampak yang signifikan pada biaya produksi yang dibutuhkan.

---

The Paris Agreement held in 2015 agreed to keep the temperature of the earth rising below 2 °C so as to encourage the countries involved to transition the industrial sector towards a more sustainable and cleaner industrial sector. This research focuses on the decarbonization model of the industrial sector with the cheapest cost optimization in Indonesia until 2050 to obtain a portfolio of end-use technologies to achieve emission reduction targets. The cheapest cost optimization is done using TIMES software with technology portfolio decision variables. The results showed that the installed capacities of the steel, cement, aluminum, ammonia, methanol, and paper industries increased to 31 million tons, 353 million tons, 1.4 million tons, 17 million tons, 2.4 million tons, and 22 million tons, respectively. New low-carbon technologies are used to achieve low-carbon scenarios such as the use of secondary scrap in the steel industry, the use of biomass and reduced clinker ratio in the cement industry, the use of secondary aluminum in the aluminum industry, the use of clean electricity in the ammonia and methanol industries, and the use of biomass in the paper industry. The LCS scenario produces a carbon footprint in 2050 for the steel industry of 216 kg CO2e/ton, for the cement industry of 459 kg CO2e/ton, for the aluminum industry of 308 kg CO2e/ton, for the ammonia industry of 640 kg CO2e/ton, for the methanol industry of 320 kg CO2e/ton, and for the paper industry of as much as 1.76 tons CO2e/ton. Production costs for the steel, cement, aluminum, ammonia, methanol, and paper industries in 2050 will be, respectively, 502 USD/ton, 87 USD/ton, 84 USD/ton, 411 USD/ton, 260 USD/ton, and 1004 USD/ton. The study results show that reducing emissions has a significant impact on the required production costs."

"Sebagai negara maritim terbesar di dunia, transportasi laut memegang peranan penting dalam meningkatkan konektivitas antar pulau dan juga dalam nilai tambah perekonomian Indonesia. Dalam transportasi angkutan laut domestik, Indonesia hanya menguasai proporsi sebesar 55,5 persen, sedangkan perusahaan asing mengangkut 45,5 persen sisanya. Sesuai dengan INPRES tahun 2005, pemerintah menerapkan azas cabotage yang melarang kapal asing untuk melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan cabotage pada pelayaran di Indonesia sudah berjalan dengan baik, namun di sisi lain, kebijakan cabotage yang diterapkan pemerintah dalam pelayaran minyak dan gas tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, industri perkapalan Indonesia jauh tertinggal dibanding negara lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari adanya kebijakan cabotage terhadap industri pelayaran minyak dan gas di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode input-output untuk melihat pengaruh dalam perekonomian apabila kebijakan Cabotage diterapkan sepenuhnya, serta analisis dilengkapi wawancara dengan beberapa pemangku kebijakan yang terkait.

---

As the largest maritime country in the world, maritime transport plays an important role in enhancing the connectivity between the island and also the value-added economy of Indonesia. In domestic sea freight transportation, Indonesia only control the proportion of 55.5 percent, while foreign companies transporting the remaining 45.5 percent. In accordance with Presidential Instruction in 2005, the government implemented cabotage principle that prohibits foreign vessels to carry out activities in Indonesian waters. The cabotage shipping policy in Indonesia has been going well, except a policy of cabotage in the oil and gas shipment are not completely worked well. Therefore, the Indonesian shipping industry has lagged far behind from other countries. The purpose of this study is to look at the impact of the cabotage policy against oil and gas shipping industry in Indonesia. Analysis were performed using the input-output method to see the effect in the economy if the cabotage policy is fully implemented, as well as in depth interviews with some of the relevant stakeholders."

"Indonesia dan Filipina merupakan bagian dari negara penggagas berdirinya organisasi Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Pada Januari 2007 di ASEAN Cebu Summit, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA di tahun 2015. Salah satu sarana utama dalam merealisasikan MEA adalah melalui arus bebas jasa yang bertujuan untuk menghilangkan batasan secara substansial bagi penyedia jasa ASEAN, di antaranya dalam jasa pelayaran. Akan tetapi, Indonesia dan Filipina menerapkan asas cabotage dalam kebijakan pelayarannya di mana hak istimewa dalam industri pelayaran dalam negeri diberikan kepada warga negaranya sendiri sehingga membatasi kepemilikan asing dalam industri tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina terhadap realisasi MEA sehubungan dengan penerapan asas cabotage dalam peraturan perundang-undangan negaranya masing-masing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menjelaskan pendekatan yang dilakukan terkait kebijakan investasi asing dalam bidang pelayaran untuk melihat upaya realisasi MEA di Indonesia dan Filipina. Berdasarkan pembahasan kebijakan-kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Filipina telah melaksanakan komitmennya dalam AFAS, namun peraturan perundang-undangan pelayaran internal masing-masing negara tersebut masih membatasi pelaksanaan komitmennya secara lanjut. Oleh karena itu, harus dilakukan penyelarasan peraturan internal Indonesia dan Filipina sesuai dengan komitmennya masing-masing dalam AFAS.

---

Indonesia and Philippines are part of the founding of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN organizations. In January 2007 at the ASEAN Cebu Summit, ASEAN leaders agreed to establish in the ASEAN Economic Community Masyarakat Ekonomi ASEAN or MEA in 2015. One of the main tools in realizing MEA is through free flow of services which aimed at removing restrictions substantially for ASEAN service providers, including shipping service. However, Indonesia and Philippines apply cabotage principle in their shipping policies in which privileges in the domestic shipping industry are granted to their own citizens thereby limiting foreign ownership in the industry. Therefore, it is necessary to further examine the approach taken by Indonesia and Philippines towards the realization of MEA in connection with the application of cabotage principles in their law and regulations. Using normative juridical research methods, this paper describes the approach taken in terms of foreign investment policies in the field of shipping to see the efforts of realization of MEA in Indonesia and the Philippines. Based on the discussion of these policies, it can be concluded that Indonesia and Philippines have implemented their commitments in AFAS, but the internal shipping legislations of these countries still restrict the further implementation of their commitments. Hence, there shall be alignment of internal legislations of Indonesia and Philippine in accordance with their respective commitments in AFAS."

"Sektor industri merupakan pengguna energi terbesar di Indonesia dan menghasilkan emisi CO2 ketiga terbesar dengan persentase sebesar 27% dari total emisi CO2 di keseluruhan sektor. Dengan itu, banyak negara-negara yang melakukan segala cara untuk dekarbonisasi dari mulai penerapan kebijakan energi hijau, Untuk Indonesia pengimplementasi dekarbonisasi sektor industri masih terbatas pada peningkatkan energi efisiensi. Tesis ini dibuat bertujuan melakukan dekaarbonisasi sektor industri pupuk dan industri baja dengan cara melalui pemanfaataan energi hijau. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini terbagi atas dua cara yang pertama adalah bedasarkan Teknologi yaitu pada industri pupuk mengganti suplai listrik PLTG ke PLTA dan pada industri baja mengganti suplai listrik dari grid ke PLTA dan REC. Dan yang kedua bedasarkan Non-Teknologi seperti Membuat skenario BAU, RE, REC dengan tujuan agar mendapatkan hasil penurunan pada jejak karbon yang terbanyak dan biaya pokok produksi / biaya energi yang murah. Hasilnya pada Urea & Ammonia Industry di dapatkan CO2 emissions sebesar 9498056 ton CO2/tahun tapi jika membandingkan antara skenario REC vs BAU terjadi Pengurangan Emisi CO2 sebesar 24,23%, jika membandingkan antara skenario RE vs BAU terjadi Pengurangan Emisi CO2 sebesar 57,47%. Untuk industri Pupuk terkait biaya produksi bedasarkan banyaknya energi yang dikonsumsi, Jika menggunakan skenario REC dan dibandingkan dengan skenario BAU biayanya bertambah 2,3%, Jika menggunakan skenario RE dan dibandingkan dengan skenario BAU biayanya lebih terjangkau 10,8%. Pada Steel & Iron Making Industry di dapatkan CO2 emissions sebesar 9516796 ton CO2/tahun tetapi jika membandingkan antara skenario REC vs BAU terjadi Pengurangan Emisi CO2 sebesar 29,08%, jika membandingkan antara skenario RE vs BAU terjadi Pengurangan Emisi CO2 sebesar 49,08%. Untuk industri Pembuatan Besi dan Baja terkait biaya produksi bedasarkan banyaknya energi yang dikonsumsi, Jika menggunakan skenario REC dan dibandingkan dengan skenario BAU biayanya bertambah 2,9%, Jika menggunakan skenario RE dan dibandingkan dengan skenario BAU biayanya lebih terjangkau 25,15%.

---

The industrial sector is the largest energy user in Indonesia and produces the third largest CO2 emissions with a percentage of 27% of total CO2 emissions in the entire sector. With that, many countries are doing everything possible to decarbonize from the start of implementing green energy policies, for Indonesia the implementation of industrial sector decarbonization is still limited to increasing energy efficiency. This thesis aims to decarbonize the fertilizer industry and steel industry sectors through the use of green energy. The method used in this study is divided into two ways, the first is based on technology, namely in the fertilizer industry replacing the electricity supply of PLTG to hydropower plants and in the steel industry replacing electricity supply from the grid to hydropower plants and REC. And the second is based on Non-Technology such as Creating BAU, RE, REC scenarios with the aim of getting results in reducing the largest carbon footprint and low cost of production / energy costs. The result in the Urea & Ammonia Industry is that CO2 emissions are obtained of 9498056 tons of CO2 / year, but if you compare between the REC vs BAU scenario, there is a CO2 Emission Reduction of 24.23%, if you compare between the RE vs BAU scenario, there is a CO2 Emission Reduction of 57.47%. For the Fertilizer industry related to production costs based on the amount of energy consumed, If using the REC scenario and compared to the BAU scenario the cost increases by 2.3%, If using the RE scenario and compared to the BAU scenario the cost is 10.8% more affordable. In the Steel & Iron Making Industry, CO2 emissions of 9516796 tons of CO2 / year are obtained, but if you compare between the REC vs BAU scenario, there is a CO2 Emission Reduction of 29.08%, if you compare between the RE vs BAU scenario, there is a CO2 Emission Reduction of 49.08%. For the Iron and Steel Making industry related to production costs based on the amount of energy consumed, If using the REC scenario and compared to the BAU scenario the cost increases by 2.9%, If using the RE scenario and compared to the BAU scenario the cost is more affordable by 25.15%."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Indonesia, Thailand, dan Vietnam dalam dekarbonisasi di sektor tenagalistrikan. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang didukung oleh data deskriptif dan membagikan kuesioner kepada tokoh yang ahli di sektor ketenagalistrikan. Hasil penelitian ini menujukkan Vietnam merupakan negara yang paling siap dalam dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan dibandingkan dengan Thailand dan Indonesia. Penelitian ini hanya menganalisis terbatas pada tiga negara dan fokus pada lima kriteria saja karena keterbatasan data yang tersedia dan waktu. Kesempatan Indonesia menjadi Presidensi ASEAN pada tahun 2023 diharapkan dapat menjadi potensi bagi Indonesia dalam memimpin untuk memonitoring negara anggota ASEAN megenai bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan untuk dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan.

---

This study aims to determine the readiness of Indonesia, Thailand, and Vietnam in decarbonization in the electricity sector. The analytical approach used is a qualitative analysis supported by descriptive data and a survey of experts in the electricity sector. The results of this study show that Vietnam is the country that is most prepared for decarbonization in the electricity sector compared to Thailand and Indonesia. This study only analyzes limited to three countries and focuses on five criteria only because of the limited data available and time. Indonesia's opportunity to become the ASEAN Presidency in 2023 is expected to be a potential for Indonesia to take the lead in monitoring ASEAN member countries on how to overcome obstacles to decarbonization in the electricity sector."

"Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC) menargetkan dunia untuk membatasi kenaikan temperatur secara global hingga 1,5°C diatas level era praindustri pada tahun 2050. Untuk mencapai target tersebut, dunia harus mengurangi emisi CO2 hingga mencapai Net Zero Emission (NZE). Indonesia berkomitmen untuk mencapai NZE pada tahun 2060 yang dinyatakan COP 26. Penelitian ini bertujuan membangun model bottom-up dari sistem energi Indonesia, mencakup sektor pembangkit listrik dan sektor pengguna untuk mengembangkan perencanaan jangka panjang dekarbonisasi melalui optimisasi single objective menggunakan piranti lunak TIMES. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi dekarbonisasi sektor pengguna meliputi: elektrifikasi untuk seluruh sektor pengguna, penggunaan teknologi yang lebih efisien, penggunaan hidrogen pada sektor transportasi dan industri, dan penerapan CCS serta penggunaan bahan bakar biomassa untuk sektor industri. Untuk sektor pembangkit listrik diperlukan pembangunan PLTS utilitas sebesar 495 GW yang didampingi dengan penggunaan power-to-gas dan baterai. Disamping itu teknologi BECCS juga diperlukan untuk dapat mencapai NZE 2060. Penurunan emisi GRK pada NZES mencapai 33.882,1 Mt CO2 – eq atau sebesar 69% dari baseline CPS. Untuk mencapai NZE 2060, biaya investasi yang harus disiapkan untuk sektor pembangkit listrik adalah sebesar 1.187 miliar USD dan untuk sektor industri adalah sebesar 1.056 miliar USD.

---

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) targets the world to limit global temperature increase to 1.5°C above pre-industrial level by 2050. To achieve this target, the world needs to reduce CO2 emissions to reach Net Zero Emission (NZE). Indonesia is committed to achieving NZE by 2060, as stated in COP 26. This research aims to develop a bottom-up model of Indonesia's energy system, including the power generation sector and the demand sector, to develop long-term decarbonization planning through single-objective optimization using the TIMES software. The results of this research show that the decarbonization strategies for the demand sector include electrification across all user sectors, adoption of more efficient technologies, utilization of hydrogen in the transportation and industrial sectors, and the implementation of CCS and biomass fuel use in the industrial sector. For the power generation sector, the development of utility-scale solar PV installations of 495 GW is required, accompanied by the use of power-to-gas and battery . In addition, BECCS technology is also necessary to achieve NZE 2060. The GHG emissions reduction in the NZES amounts to 33,882.1 Mt CO2-eq, or 69% reduction from the CPS baseline. To achieve NZE by 2060, an investment cost of 1,187 billion USD is needed for the power generation sector and 1,056 billion USD for the industrial sector."

"Dalam satu dekade terakhir, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia mencapai 29,10%. Namun, pada tahun 2022 kontribusinya terhadap PDB hanya mencapai 19,18%. Sejalan dengan hal tersebut penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur juga mengalami penurunan. Pada tahun 2010, industri manufaktur mampu menyerap 14,91% dari total tenaga kerja nasional. Sementara pada tahun 2022, industri manufaktur hanya mampu menyerap 13,80% dari total tenaga kerja nasional. Oleh karena itulah, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur agar kontribusinya terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja meningkat kembali. Salah satu kebijakan yang dirancang untuk tujuan tersebut adalah kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri manufaktur. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada industri sasaran yang mencapai TKDN tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian insentif fiskal tersebut terhadap peningkatan TKDN pada industri manufaktur di Indonesia. Dengan menggunakan data Survei Industri Besar – Sedang BPS tahun 2008-2019 dan menerapkan metode Difference in Difference (DID), penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal yang diterapkan berpengaruh positif terhadap peningkatan TKDN industri manufaktur sebesar 23,5% dalam kurun waktu 2008 hingga 2019.

---

In the last decade, contribution of the manufacturing industry sector to the national economy continually decline. In 2010, contribution of the manufacturing industry sector to Indonesia's GDP reached 29.10%. However, in 2022 its contribution to GDP only reached 19.14%. As a result, employment in the manufacturing industry sector has also continued to decline. In 2010, the manufacturing industry was able to absorb 14.91% of the total national workforce. Meanwhile in 2022, the manufacturing industry only able to absorb 13.80% of the total national workforce. Therefore, the Indonesian government is trying to increase the growth of the manufacturing industry so it will contribute to the economy and job creation increases. One of the policies designed by Indonesia’s government for this purpose is the policy to increase the Domestic Component Level (called: TKDN, Tingkat Komponen Dalam Negeri) in the manufacturing industry. The government provides fiscal incentives to the targeted industries that achieve certain TKDN. This study aims to analyze the impact of the provision of these fiscal incentives on increasing TKDN in the manufacturing industry in Indonesia. By using BPS Large-Medium Industry Survey data for 2008-2019 and applying the Difference in Difference (DID) method, this study shows that the fiscal incentive policy implemented has a positive effect on the increase in the TKDN of the manufacturing industry by 23,5% in the period 2008 to 2019."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian tujuan kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan berupa tax allowance dilihat dari segi efektivitas, kesamaan, dan ketepatannya pada industri pengolahan ikan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur fasilitas tax allowance sudah memenuhi prinsip kesederhanaan, akan tetapi fasilitas tersebut belum efektif untuk meningkatkan investasi karena masih sangat minim industri yang memanfaatkannya serta besarnya biaya fiskal yang harus ditanggung. Fasilitas ini juga belum tepat sasaran bagi industri pengolahan ikan karena yang bisa memanfaatkan hanya industri berskala besar, sedangkan industri pengolahan ikan masih banyak yang berskala kecil.

---

This research rsquo s purpose is to analyze the achievement of the goals of the income tax incentive, which is tax allowance in terms of its effectiveness, equity, and appropriateness in the fish processing industry in Indonesia. This research was conducted with qualitative approach and qualitative data collection technique through literature study and field study. The results showed that although the procedure of tax allowance has fulfilled the principle of simplicity, but the facility has not been effective to increase investment because it is still very minimal industry that utilize it and the amount of fiscal cost that must be borne. This facility is also not appropriate for the fish processing industry because it can utilize only for large scale industry, while fish processing industry is still a lot of small scale."

"ABSTRAKTesis ini mempelajari bagaimana hubungan dan interaksi antara kebijakan-kebijakan pengawasan obat golongan narkotika di Indonesia dengan struktur pasar yang terbentuk, perilaku para pelaku industri tersebut beserta kinerjanya. Melalui pendekatan SCP (structure-conduct-performance) secara kualitatif, tesis ini juga mempelajari bagaimana struktur pasar yang terbentuk berpengaruh pada perilaku dan kinerja para pelaku pasar, serta akan menilai pendekatan teori SCP mana yang dapat menerangkan di setiap sektornya.Tesis ini menunjukkan bahwa dalam menganalisa industri obat golongan narkotika, sektor industri tersebut harus dibagi berdasarkan alur peredarannya, yaitu importasi, produksi, distribusi dan retail. Melalui analisa SCP, masing-masing sektor tersebut dianalisa dengan batasan tesis ini hanya pada 3 sektor saja yaitu importasi, produksi dan distribusi. Hasil analisa menunjukkan bahwa pada sektor importasi dimana strukturnya adalah monopoli, maupun pada sektor produksi dan distribusi dimana strukturnya adalah oligopoli lebih cenderung mendukung pendekatan SCP tradisional.

---

ABSTRACT

The thesis studied the relation and the interaction between the policies of opioid drugs and its market structure in Indonesia, conduct of industries and their performance. Through SCP (structure-conduct-performance) theory and with qualitative approach, this thesis also studied how market structure influences conducts and performances. In addition, this thesis assesses which SCP theory approach that can explain on each sectors.

This thesis shows that in analyzing opioid drugs, the industry needs to be divided based on goods flows which is importing, production, distribution, and retails. In this thesis, the analysis using SCP theory approach will be limited into three sectors, which is importing, production, and distribution. The analysis shows that importing sector which has monopoly structure and also production and distribution sector which have oligopoly tends to proved classic SCP."