Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif maupun rehabilitatif. Di era Jaminan Kesehatan Nasional, fungsi puskesmas lebih banyak melakukan pengobatan dari pada pencegahan penyakit. Puskesmas memiliki Puskesmas Pembantu sebagai jaringan yang sebenarnya dapat memperkuat UKM dan UKP di tingkat Desa/Kelurahan jika Puskesmas Pembantu menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Namun, belum ada kebijakan tentang puskesmas pembantu dapat menjadi FKTP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Pendekatan teori proses analisis kebijakan William N. Dunn. Lokasi penelitian di Puskesmas Perkotaan (Kota Solok), Puskesmas Perdesaan (Kabupaten Tanah Datar), Puskesmas Terpencil (Kabupaten Solok Selatan), serta di Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan pada bulan juni sampai juli 2023. Penelitian dilaksanakan dengan wancara mendalam terhadap 9 orang Kepala Puskesmas, 9 orang penanggungjawab Puskesmas Pembantu, 9 orang Masyarakat, Plt. Direktur Tata Kelola Masyarakat, dan Fokus Group Discussion (FGD) terhadap 4 orang Tim Kerja Kebijakan Puskesmas dan Integrasi Layanan Primer, serta telaah dokumen. Temuan penelitian mengungkapkan, Puskesmas memiliki beban kerja yang berat dan lebih fokus pada pelayanan pengobatan, akses masyarakat terhadap FKTP belum semuanya mudah dijangkau oleh masyarakat, belum ada kebijakan yang mengatur wewenang Puskesmas Pembantu sebagai FKTP, dan sebenarnya Puskesmas Pembantu telah layak dijadikan FKTP Klinik Pratama. Diharapkan ada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas Pembantu menjadi FKTP Klinik Pratama untuk memperkuat Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan yang terintegrasi di tingkat Desa/Kelurahan.

---

Based on the Regulation of the Minister of Health Number 43 of 2019 concerning Puskesmas, the Puskesmas organizes first-level Public Health Efforts (UKM) and Individual Health Efforts (UKP), with priority on promotive and preventive efforts without neglecting curative and rehabilitative efforts. In the era of the National Health Insurance, the function of the puskesmas was more to treat disease than to prevent disease. The health center has a sub-health center as a network which can actually strengthen UKM and UKP at the Village/Kelurahan level if the sub-health center becomes a First Level Health Facility (FKTP). However, there is no policy regarding how auxiliary puskesmas can become FKTPs. This study uses qualitative research methods with William N. Dunn's policy analysis process theory approach. The research locations were Urban Health Centers (Solok City), Rural Health Centers (Tanah Datar Regency), Remote Health Centers (South Solok Regency), as well as at the Ministry of Health's Directorate of Public Health Management which was conducted from June to July 2023. The research was conducted with in-depth interviews with 9 Heads of Health Centers, 9 people in charge of Supporting Health Centers, 9 people from the Community, Plt. Director of Community Governance, and Focus Group Discussion (FGD) of 4 Community Health Center Policy Work Teams and Integration of Primary Services, as well as document review. The research findings revealed that Puskesmas have a heavy workload and are more focused on medical services, not all of the community's access to FKTPs are easy for the community to reach, there is no policy that regulates the authority of Puskesmas Pembantu as FKTPs, and actually Puskesmas Pembantu are appropriate to be made Primary Clinic FKTPs. It is hoped that there will be a Regulation of the Minister of Health regarding Puskesmas Pembantu to become Primary Clinic FKTPs to strengthen Integrated Public Health Efforts and Individual Health Efforts at the Village level."

"Untuk mewujudkan seluruh program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya, Puskesmas melakukan kolaborasi dengan jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lain di wilayah kerjanya melalui integrasi pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP lain dalam pelaksanaan Program Prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP Lain di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Penelitian merupakan analisis kebijakan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang dikombinasikan dengan kerangka kerja dari WHO dan segitiga analisis kebijakan dari Walt & Gilson untuk memetakan variabel-variabelnya. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen yang dilaksanakan pada bulan April-Mei 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sudah mulai berjalan akan tetapi belum semua kebijakan terlaksana. Sikap pelaksana sudah baik tetapi belum didukung pemahaman kebijakan yang utuh. Dukungan sumber daya belum optimal dalam hal anggaran dan  pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan. Komunikasi belum efektif dalam kejelasan kebijakan. Struktur birokrasi di tingkat FKTP masih kurang, pemahaman pedoman kurang sehingga peran dan pembagian wewenang di FKTP belum berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal, serta keterlibatan swasta perlu didorong dalam integrasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, upaya-upaya peningkatan efektivitas implementasi memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan komunikasi, penatalaksanaan sumber daya, serta  monitoring dan evaluasi.

---

To implement all priority programs for which they are responsible, Puskesmas collaborates with other First Level Health Facility networks in their working areas through health service integration. The Ministry of Health has issued Guidelines for the Implementation of Health Service Integration at Puskesmas with other primary health care facilities in the implementation of Priority Programs. This study aims to analyze the implementation of the Health Service Integration policy at Puskesmas with other FKTPs in Kendal District, Central Java. The research is a policy analysis using a qualitative approach with a research design using the Edward III policy implementation model combined with the WHO framework and the policy analysis triangle from Walt & Gilson to map the variables. Data collection was carried out through in-depth interviews and document reviews conducted in April-May 2024. The results showed that the policy has started to run but not all policies have been implemented. The attitude of the implementers is good but has not been supported by a complete understanding of the policy. Resource support has not been optimal in terms of budget and utilization of digital technology in reporting. Communication has not been effective in policy clarity. Bureaucratic structure at the FKTP level is still lacking, and understanding of the guidelines is lacking so the role and division of authority at FKTP has not gone well. Monitoring and evaluation have not run optimally, and the involvement of the private sector needs to be encouraged in the integration of health services. Therefore, efforts to improve implementation effectiveness require strengthening policies, improving communication, managing resources, as well as monitoring and evaluation."

"Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Upaya pelayanan kesehatan tersebut lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Fisioterapi merupakan pelayanan inovasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran layanan fisioterapi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di enam Puskesmas Kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat gambaran mendalam dari peran layanan fisioterapi di Puskesmas wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini pelayanan fisioterapi untuk kasus muskuloskeletal dapat berkunjung ke semua Puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Pelayanan fisioterapi untuk kasus neurologi dapat dilayani di Puskesmas Kecamatan Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Pelayanan fisioterapi untuk kasus kardiorespirasi dapat dilayani di Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Peran layanan fisioterapi di Puskesmas berdasarkan Permenkes No.65 tahun 2015 yang tergabung dalam anggota tim hanya Puskesmas Kec. Pasar Minggu dan Puskesmas Kecamatan Matraman. Selain itu didapatkan kurangnya dukungan kebijakan, belum meratanya SDM fisioterapis di Puskesmas serta kurangnya keterampilan fisioterapis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu masih dominannya layanan fisioterapi dalam upaya kuratif pada kasus di Puskesmas dibandingkan dengan upaya promotif dan preventif pada kelompok.

---

Puskesmas is a primary health facility that has an important role in providing basic health services. The health service effort prioritizes promotive and preventive efforts to achieve the highest degree of public health. Physiotherapy is an innovative service at the health center that provides health services that are promotive and preventive without compromising curative and rehabilitative efforts. The purpose of this study was to analyze the role of Physiotherapy services in efforts to provide health services in 6 District Health Centers in the DKI Jakarta area. This study uses a qualitative research methodology with a phenomenological. The results of this study are physiotherapy services for musculoskeletal cases to visit all Puskesmas in the DKI Jakarta area. Physiotherapy services for neurology cases can be served at Puskesmas of Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, and Pancoran Districts. Physiotherapy services for cardiorespiratory cases can be served at the Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, and Pancoran. The role of physiotherapy services in Puskesmas based on Permenkes No.65 2015 included in team members was only in the Puskesmas Kec. Pasar Minggu and Jatinegara, there was a lack of policy support, inequality in physiotherapy HR at the Puskesmas and a lack of physiotherapist skills in implementing public health services. The conclusion in this study is the dominance of physiotherapy services in curative efforts in cases in Puskesmas compared to promotive and preventive efforts in groups."

"Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan melaksanakan kegiatan berdasarkan pada hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Perencanaan yang disusun melalui pengenalan permasalahan secara tepat berdasarkan data akurat dapat mengarahkan upaya yang dilakukan puskesmas untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja puskesmas dalam perencanaan kegiatan UKM di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan menggunakan kerangka kerja Malcolm Baldrige.Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method dengan sequential eksplanatory design (urutan pembuktian) yang didahului oleh penelitian kuantitatif pada 237 orang dengan pengisian kuesioner dan dilanjutkan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, dan observasi proses minilokarya puskesmas. Variabel independen terdiri dari kepemimpinan; perencanaan strategis; fokus pelanggan; pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan; fokus tenaga kerja; dan fokus proses. Variabel dependen adalah hasil kinerja perencanaan kegiatan UKM puskesmas. Hasil analisis bivariat diketahui bahwa seluruh variabel berhubungan signifikan, yaitu kepemimpinan (r = 0.516; R2 = 0.266; p = 0.001), perencanaan strategis (r = 0.540; R2 = 0.2916; p = 0.001), fokus pelanggan (r = 0.395; R2 = 0.1560; p = 0.001), pengukuran-analisis-manajemen pengetahuan (r = 0.518; R2 = 0.2683; p = 0.001), fokus tenaga kerja (r = 0.526; R2 = 0.2767; p = 0.001) dan fokus pada proses (r = 0.595; R2 = 0.3540; p = 0.001). Hasil pemodelan terakhir multivariat menunjukkan hanya variabel kepemimpinan (Coef B = 0.16; p = 0.029) dan fokus pada proses (Coef B = 0.14; p = 0.005) yang signifikan dapat memprediksi hasil kinerja perencanaan kegiatan UKM puskesmas. Disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar mengembangkan upaya kaderisasi untuk kepemimpinan masa datang serta memperhatikan sistem antisipasi dan manajemen bencana dalam menyusun perencanaan kegiatan UKM Puskesmas.

---

Puskesmas as the healthcare facility organizes Public Health Efforts (PHE) and carries out activities based on the analysis of public health issues and healthcare services necessity. Planning which is prepared through proper problem recognition based on accurate data is able to direct the efforts made by the puskesmas to achieve its goals and objectives. This research was conducted to determine the factors related to the puskesmas performance in planning PHE activities in Muaro Jambi District, Jambi Province using Malcolm Baldrige framework.This study uses a mix method approach with sequential explanatory design which was preceded by quantitative research on 237 people by filling out questionnaires and followed by qualitative research by conducting in-depth interviews, and observing the Puskesmas Minilokarya process. Independent variable consists of leadership; strategic planning; customer focus; measurement- analysis and knowledge management; focus of workforce; and focus on the process. The dependent variable is the result of the performance of planning activities of the Puskesmas PHE. The results of bivariate analysis revealed that all variables were significantly related, namely leadership (r = 0.516; R2 = 0.266; p = 0.001), strategic planning (r = 0.540; R2 = 0.2916; p = 0.001), customer focus (r = 0.395; R2 = 0.1560; p = 0.001), measurement of knowledge-management analysis (r = 0.518; R2 = 0.2683; p = 0.001), workforce focus (r = 0.526; R2 = 0.2767; p = 0.001) and focus on the process (r = 0.595; R2 = 0.3540; p = 0.001).The final multivariate modeling results shows that leadership (Coef B = 0.16; p = 0.029) and focus on the process (Coef B = 0.14; p = 0.005) are able to significantly predict the results of the Puskesmas PHE activity planning performance. It is recommended that the Head of Departement of Health and Puskesmas to develop regeneration efforts for future leadership and to pay attention to disaster management and anticipation system in planning the activities of Puskesmas PHE."

"ABSTRAKKlinik pratama sebagai salah satu Provider Pelayanan Kesehatan (PPK) BPJS Kesehatan dari sektor swasta berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, partisipasi klinik pratama dalam menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan di beberapa wilayah masih rendah apabila dilihat berdasarkan rasio dokter/peserta. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan jumlah peserta JKN yang terdaftar pada Puskesmas dan klinik pratama. Penilitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi keputusan klinik pratama dalam menjadi FKTP BPJS Kesehatan.

---

ABSTRACTKlinik pratama as one of the health care provider of BPJS Kesehatan from private sector plays an essential role in providing health care to the members of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Yet, the participation rate of klinik pratama is still deemed as low in several areas compared to the availability of doctors and participants. As the implication, there is a gap in term of scattered numbers for the members of JKN who are registered in Puskesmas and Klink Pratama. Therefore, this qualitative research is aimed to find out the root cause that affect the decision making of Klink Pratama to be the Authorized Primary Care Facility for BPJS Kesehatan."

"Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur anggaran daerahnya sendiri. Selain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur keuangan, pemerintah pusat juga memberikan dana perimbangan untuk membiayai jalanya pemerintahan di daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari dana hibah, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus. Daerah juga dapat mengatur pengeluaranya sendiri yang tercermin dari belanja daerah yang dapat digunakan dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Penelitian ini membahas efektifitas Dana Alokasi Kesehatan (DAK) dan belanja kesehatan daerah terhadap output kesehatan khususnya jumlah Puskesmas, jumlah tempat tidur, dan jumlah tenaga kesehatan. Studi ini menggunakan data panel tahun 2013, 2015, 2016, serta 2017 yang dianalisis menggunakan metode pooled least square (PLS) untuk menangkap dinamika perubahan dampak DAK serta belanja kesehatan terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa DAK kesehatan tidak dapat dioptimalkan dengan baik yang terlihat dari koefisien negatif dari variabel independen DAK kesehatan terhadap variabel dependen. Studi ini juga menemukan bahwa belanja daerah lebih dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menambah jumlah output kesehatan dibandingkan dengan DAK kesehatan.

---

Fiscal decentralization provides legal authority for local government to organize their own budget. In addition, to ensure the local authority governs with adequate amount of budet, central government provides some grants for local authority that consists of conditional and unconditional grant. Furthermore, local government also has the legal authority to design the local spending that could be used as financing for important sectors including health sector. This study aims to analyze the impacts of conditional grant and local spending for health sector on health facilitys output specifically on first stage public health facility, bed patient, and health worker. This research using panel data from 2013, 2015, 2016, and 2017. The result from this study shows that conditional grant can not be maximally used to increase the health facilitys output. Otherwise, this study finds that local spending on health sector can be properly utilized to increase output in first stage public health facility."

"Kesehatan merupakan hal krusial bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak kesehatan masyarakat dengan adanya jaminan kesehatan, yakni BPJS. Akan tetapi, terdapat banyak kasus yang mencuat ke permukaan publik terkait permasalahan penanganan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS. Puskesmas Rawat Inap Kedaton merupakan fasilitas primer di Bandar Lampung yang berhasil meraih predikat Paripurna. Penelitian ini mengkaji kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung sebagai salah satu Puskesmas terbaik dengan menggunakan mix-method, melalui penyebaran kuesioner kepada 103 responden dan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (99%) dengan rincian Patient Centered (98,1%), Dampak Kebijakan terhadap Layanan (100%), Keahlian (100%), Kualitas Layanan/Akuntabilitas (99%), Komunikasi dan Informasi/Transparansi (99%), dan Responsif (97,1%)

---

Health is crucial for everyone. Therefore, the state has the responsibility to ensure public health rights through the existence of health insurance, namely BPJS. However, many cases come to the public surface related to health care problems for BPJS participant patients. The Kedaton Inpatient Health Center is a primary facility in Bandar Lampung that has achieved the title of Plenary. This study examines public trust in health services at the Kedaton Inpatient Health Center in Bandar Lampung, one of the best health centers, using a mixed-method approach, which includes distributing questionnaires to 103 respondents, conducting in-depth interviews, and reviewing relevant literature. The results showed that the community had a high level of trust (99%) with details of Patient Centered (98.1%), Policy Impact on Services (100%), Expertise (100%), Service Quality/Accountability (99%), Communication and Information/Transparency (99%), and Responsiveness (97.1%)."

"Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) merupakan bagian dari SIK, yang telah diakui sebagai sumber data yang berasal dari Puskesmas. SP3 telah diberlakukan tahun 1981 dengan SK Menkes No.63/Menkes/SK/II/1981 dengan Petunjuk pelaksanaan SK dari Dirjen Binkesmas No.143/Binkesmas/Dj/III/1981. Dalam perjalanannya sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas (SP3) mengalami pemantapan, hasilnya tertuang dalam SK. Dirjen Binkesmas No. 590/BM/DJ/Info/V/96 tanggal 10 Mei 1996 dengan dua komitmen terpenting menurut penulis yaitu menghindari format lain diluar SP3 dan pembinaan SP3 berjenjang. Hasil penjajakan awal di lapangan di Kab. Karawang, tenyata ditemukan beberapa kendala pemanfaatan SP3 belum berjalan seperti yang diharapkan, diantaranya tumpang tindihnya laporan SP3 dengan laporan program lain, mekanisme alur pelaporan SP3 dan UPTD Puskesmas ke Dinas Kesehatan belum tertata dengan baik, ketidak tahuan tentang system operation prosedur (SOP), tidak adanya bimbingan SP3 secara berjenjang. Penulis meneliti apakah yang menyebabkan hambatan alur pelaporan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan dan tidak adanya proses analisa data, umpan balik serta pembinaan teknis secara berjenjang. Tujuan penulisan ini diharapkan tersedianya jaringan informasi kesehatan untuk kelancaran dan kelangsungan SP3 dan tersedianya SOP. Rancangan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan evaluatif terhadap aspek review program SP3 yang saat ini berjalan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Cara pengukurannya yaitu melalui hasil observasi langsung dengan menggunakan "Cheklist" dan melalui hasil olahan brain storming, wawancara mendalam serta work shop. Hasil yang diperoleh penelitian yaitu tersedianya mekanisme alur pelaporan SP3 dan SOPnya. Tersedianya tenaga pengelola SP3 dan sarana komputer di lingkungan Dinas Kesehatan maupun di UPTD Puskesmas, sangat memungkinkan untuk dikembangkannya jaringan informasi kesehatan pada SP3. Restukturisasi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Karawang, memacu untuk menata kembali TUPOKSI para pengelola SP3 di tingkat Kabupaten maupun di tingkat UPTD Puskesmas. Untuk mengoptimalkan jaringan informasi kesehatan pada SP3 maka penulis menyarankan: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dalam mengoptimalkan pelaksanaan SP3 dengan sistem jaringan informasi berbasis komputer maka diperlukan adanya peningkatan dan penambahan tenaga operator, teknisi komputer serta peningkatan kualitas komputer. Dan untuk para peneliti lain diharapkan adanya penelitian lanjutan tentang kebutuhan data esensial SP3 dan pembuatan software SP3 untuk tingkat Puskesmas yang langsung akses ke tingkat Kabupaten dan ke tingkat Propinsi.

---

Health Information Network Design on Recording and Reporting System of Public Health Care at Karawang Regency Government Health ServiceThe recording and reporting system of Public Health Care (SP3) is a part of Health Information System (SIK) which has been accepted as data resource of the public health care. SP3 has been accepted legally in 1981 by health minister deuce No. 63/Menkes/SK/II/1981 completed with operational direction from Public Health Guide General Directorate No.143/Binkesmas/Dj/III/1981. The application on recording and reporting system of Public Health Care has been developed and its result written in Public Health Guide General Directorate Decree No. 590/BM/DJ/Info/V/96 dated on May, 10, 1996. According to writer the last decree consists of two commitments i. e. to avoid other forms and to practice Recording and Reporting System of Public Health (SP3) itself gradually.

The early result before the field in Karawang Regency, really has been found some hindrances in the usage of recording and reporting system of Public Health Care (SP3). It has not been running smoothly as Ls, expected. Among of them are found some complicated records and reports which missed with other matters, the mechanism of SP3 current from Public Health Care to government Health Service has not been well, the ignorance about procedure operation system (SOP) and no guidance on SP3 gradually.

The has researched that the cause of hindrance on reporting current from Public Health Care to Government health service and the absence of data analyzing process are feed back to gradual technical guidance. This writing target expects the Health Information Network is available; the continuation of SP3 and the SOP is available. The design researches by using qualified method with evaluation tsipproach on recording and reporting system of Public Health Care are applied. Recently research designing by using qualified method with approach to SP3 Program Review Aspect is running well in Government Service of Karawang Regency. How to measure are through live observation result with using checklist and by brain storming result, by intensive interviews and by workshop.

The result of the research gets the availability of current mechanism for SP3 and for SOP. The availabilities of skillful men and computers for SP3 in Government Health Service and at Public Care must have great possibility for developing of health information network at SP3. The organization Restructure on Government in Karawang Regency will give spirit to set up again the man for SP3 in Regency level and at Public Health Care level. To maximize the health information network at SP3 the writer suggests to Government Health Service of Karawang Regency in order to maximize SP3 application by computer base information network system of course are needed the increase and the addition of operators, computer technicians, and the increase of computer quality itself. And to other researchers, the writer expects the existence of continuous researches about SP3 software products for Public Health Care which has access straightly to regency and province level."

"Squatter Area merupakan suatu wilayah permukiman kumuh yang berdiri di lahan illegal. Salah satunya ialah squatter area di Ci Liwung yang secara administrasi masuk ke dalam DKI Jakarta. Berdasarkan aspek intensitas penggunaan tanahnya squatter area di bagi menjadi 3, yaitu squatter permanen, squatter tumbuh, dan squatter potensial. Kondisi lingkungan yang kumuh dan masyarakatnya yang tergolong komunitas miskin menyebabkan masyarakat di squatter area rentan terhadap masalah kesehatan. Dengan melihat indikator tingkat kesehatan masyarakat berupa tingkat kematian bayi, angka kejadian penyakit dan status gizi balita maka dapat ditentukan bagaimana tingkat kesehatan masyarakatnya. Selain itu juga dilihat berdasarkan kondisi lingkungan berupa kualitas permukimannya dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya yaitu dari tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakatnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat tinggi berada pada squatter permanen, tingkat kesehatan sedang di squatter tumbuh dan tingkat kesehatan rendah di squatter potensial. Selain itu kondisi lingkungan dan kondisi sosial ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat, dimana semakin baik kualitas permukiman dan semakin tinggi tingkat pendidikan serta tingkat pendapatan masyarakatnya maka akan semakin tinggi pula tingkat kesehatan masyarakatnya, begitu pula sebaliknya."

"ABSTRAKTesis ini mengenai kajian Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat( UKBM ) yang ada di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancaramendalam dan Focus Group Discussion (FGD) pada kelompok pengguna danpengelola UKBM. Pengembangan RW Siaga merupakan pengembangan UKBM,RW Siaga merupakan wadah dimana UKBM berada. Pembiayaan UKBMmendapatkan dukungan dari APBD Provinsi DKI Jakarta. SDM yang terlibatdalam UKBM dalam segi kualitas sudah mencukupi namun dari segi kuantitasmasih kurang. Arah kebijakan penyusunan perencanaan semakin mendukungupaya preventif dan promotif kesehatan dengan mengacu pada Indikator KinerjaProgram (outcome) dan Kegiatan (output). Dari segi manajemen pelaksanaanUKBM dilaksanakan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing lembaga yangterlibat dalam UKBM, namun perlu peningkatan koordinasi antar lembaga.Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan UKBM masih tinggi. Upayakemitraan dan pemberdayaan masyarakat terlaksana dengan baik. Kesimpulannyadengan Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang memberikan kemudahan bagimasyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis, namun UKBM sebagaiupaya preventif dan promotif kesehatan masih tetap dilaksanakan dengan baik.

---

ABSTRACTThis thesis is a study upon Public Health Efforts or known as Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat (UKBM) in Indonesia. Geographically it focuses onthe condition in the administration of Central Jakarta Region in 2013.The research takes a qualitative approach by conducting in-depth interviews andFocus Group Discussions (FGD) with UKBM users and administrators. Thedevelopment of “RW Siaga” is the expansion of UKBM. RW Siaga is the livingfield form UKBM. UKBM receives it’s funding from the DKI Jakarta ProvincialBudget, or APBD. The human resource involved in UKBM is deemed adequate inquality but insufficient in quantity.The direction of future regulations continue to focus on promoting health, andpreventive health which refers to the Program Performance Indicator, divided intoProgram (outcome) and Activity (Output). UKBM’s management system iscatered to the tasks and role of each body involved, this must be followed bybuilding good coordination among these bodies.Public participation in UKBM is still very high. Partnership chances and publicempowerment is maintained and has been executed well.In conclusion, the Jakarta Health Card or Kartu Jakarta Sehat (KJS) which haseased public health service by providing free healthcare for residents. However, asa program that supports preventive health and promotes health, UKBM is stillconducted well in the society."