Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 178062 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Helmy Suryo Dewanto
Penguatan Peran Perempuan Dalam Kegiatan Intelijen Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) = Strengthening the Role of Women in Intelligence Activities at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE)
"Intelijen seharusnya tidak mengenal pembedaan berdasarkan gender. Namun kenyataannya pada berbagai organisasi intelijen, seakan – akan hal ini adalah pekerjaan laki – laki dan tidak memberi ruang yang cukup bagi perempuan untuk dapat berperan lebih banyak, apalagi untuk mencapai tingkat manajerial pengambil keputusan tingkat tinggi. Kondisi ini tergambar pada apa yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dimana budaya, perspektif, dan stigma yang ada masih beranggapan bahwa kegiatan intelijen sebagai dunia laki - laki.

Tujuan dari penelitian ini nantinya adalah untuk menganalisis bagaimana perempuan berperan dalam kegiatan – kegiatan intelijen serta penegakan hukum, bagaimana mereka seharusnya diperankan, apa manfaat keterlibatan perempuan, hambatan, kendala keterlibatan petugas perempuan dalam kegiatan pengawasan (intelijen dan penegakan hukum).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed methods) dengan melakukan survey, studi pustaka, wawancara, pengamatan di lapangan, dan mengumpulkan data – data terkait penelitian ini.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa peran perempuan dalam kegiatan intelijen dan penegakan hukum di DJBC masih sangat terbatas dan belum maksimal, serta hambatan dan kendala petugas perempuan untuk dapat lebih terlibat dalam kegiatan pengawasan pada dasarnya bersumber dari faktor internal dan eksternal dari petugas tersebut.

Intelligence should not recognize distinctions based on gender. However, in reality in various intelligence organizations, it is as if this is a man's job and does not provide sufficient space for women to be able to play more roles, let alone to reach high-level managerial decision-making levels. This condition is illustrated by what is happening at the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) where the existing culture, perspective, and stigma still think that intelligence activities are a man's world.

The purpose of this research later is to analyze how women play a role in intelligence and law enforcement activities, how they should be played, what are the benefits of women's involvement, obstacles, constraints on the involvement of female officers in surveillance activities (intelligence and law enforcement).

This study uses mixed research methods (mixed methods) by conducting surveys, literature studies, interviews, field observations, and collecting data related to this research.

The results of the study show that the role of women in intelligence and law enforcement activities at DGCE is still very limited and not optimal, and the obstacles and constraints for female officers to be more involved in oversight activities are basically sourced from internal and external factors of these officers."

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tony Wijayatmo
Model Keberhasilan Intelijen Bea dan Cukai dalam Pengungkapan Tindak Pemalsuan Pita Cukai Rokok di Wilayah Jakarta = The success model of Customs Intelligence in Counterfeiting Cigarette Stamps Act Disclosure in Jakarta
"Tesis ini bertujuan untuk mendapatkan suatu model keberhasilan operasi
intelijen DJBC dalam menghindari terjadinya kegagalan dalam operasi intelijen
DJBC dalam tugas dan fungsi DJBC sebagai Community Protector melalui
instrumen cukai. Peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang memberi
kontribusi dalam keberhasilan sebuah operasi Intelijen DJBC. Penelitian
menggunakan beberapa teori yang mengenai kegagalan intelijen sebagai
pedoman, dan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk
mempelajari dan menghasilkan kesimpulan yang faktual mengenai model
keberhasilan Intelijen DJBC.
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu
intelijen khususnya tentang model keberhasilan dalam pencegahan dan
pengungkapan atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini
dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong keberhasilan kerja
intelijen DJBC. Hasil penelitian akan menjelaskan bagaimana efektifitas sebuah
organisasi intelijen dalam merespon dan melakukan upaya pencegahan melalui
peningkatan kinerja intelijen
This thesis aim to obtain a model of successful intelligence operations in the
DGCE avoid failure in intelligence operations DGCE in DGCE duties and
functions as the instrument through excise Community Protector. Researchers
want to know what are the factors that contribute to the success of an operation
DGCE Intelligence. Research using several theories about intelligence failures as
a guide, and researchers using qualitative research methods to study and produce
factual conclusions regarding efficacy models DGCE Intelligence.
This research is expected to be useful to develop a science of intelligence,
especially on a model of success in the prevention and disclosure of violations of
statutory provisions. This research was carried out by identifying the factors
driving success DGCE intelligence work. The results of the study will explain
how the effectiveness of an intelligence organization in response and prevention
efforts through increased intelligence performance"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
James Fiedel Robot
Peran Aparat Intelijen TNI AD Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Di Wilayah Bogor. = Army Intelligence Officers Role in Fighting Terrorism in Bogor
"Tesis ini bertujuan untuk mengetehui bagaimana fungsi intelijen Angkatan
Darat dalam mengatasi aksi terorisme dan bagaimana peran aparat Intelijen
mengatasi aksi terorisme serta kewenangan satuan Intelijen Angkatan Darat dalam
mengatasi aksi terorisme. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana peran serta
masyarakat dalam mengatasi aksi terorisme di lingkungannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang
menghasilkan data deskriptif mengenai permasalahan untuk mengatasi aksi-aksi
terorisme yang terjadi sesuai dengan kenyataan di lapangan melalui sumber data dari
informan atau nara sumber, perpustakaan maupun melalui arsip. Untuk
mengumpulkan data digunakan teknik pengamatan partisipatif terhadap obyek
penelitian, teknik wawancara terhadap informan sebagai nara sumber yang terkait
langsung dengan aparat/personel Intelijen di wilayah Bogor yang mempunyai peran
dalam mengatasi aksi terorisme. Juga menggunakan teknik dokumentasi dengan
mengadakan penelusuran data yang sifatnya data sekunder.
Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran aparat
Itelijen di satuan dan staf intelijen di Kotama kewilayahan untuk mengatasi aksi-aksi
terorisme melalui fungsi Intelijen Angkatan Darat yang diwujudkan dalam kegiatan
intelijen atau Operasi Intelijen dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan
penggalangan memerlukan payung hukum yang kuat, yang menjadi dasar kegiatan
atau operasi Intelijen Angkatan Darat di selenggarakan. Keterlibatan satuan dan staf
Intelijen Angkatan Darat dalam mengatasi aksi terorisme pada prinsipnya tetap
bermuara pada hukum sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa perang melawan
terorisme dilakukan dalam kerangka hukum. Selain itu, perlu untuk melakukan revisi
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara untuk dapat
memberikan kewenangan aparat Intelijen di Kotama kewilayahan dalam mengatasi
aksi terorisme. Disisi lain, agar peran aparat Intelijen Angkatan Darat di wilayah
Bogor dalam mengatasi aksi terorisme lebih optimal, dalam setiap kegiatan atau
operasi Intelijen, maka perlu penataan kembali kualitas/kuantitas personel, alat
matrial khusus Intelijen dan anggaran/dana
Thesis Title : Army Intelligence Officers Role in Fighting Terrorism in Bogor
The aims of thesis is knowing how Army intelligence functions in fighting
terrorism and how the role of intelligence agencies and authorities to overcome
terrorism unit of the Army intelligence in fighting terrorism. In addition to knowing
how public participation in fighting terrorism in the environment.
The method that be used is a qualitative method that produces descriptive data
on the problem to fight acts of terrorism that occured in accordance with the facts on
the ground through the data source of the informant, or through the library archives.
To collect the data used participatory observation techniques to the object of research,
informant interviews as a resource of the intelligence personel in Bogor area that has a
role in fighting terrorism. Also use documentation techniques to conduct searches of
data as secondary data.
The finding obtained in this study indicate that the role of officers in the unit
and the staff intelligence in Kotama territorial intelligence to deal with terrorism
through Army intelligence functions are realized in the activities of intelligence or
intelligence operations in the form of investigations security and raising requires a
strong legal framework, which became the basis of the activities or operations of the
army intelligence was held. Involvement of the unit and the Army intelligence staff
in fighting terrorism in principle still refer to the law in accordance with government
policy that the war against terrorism carried out in the legal framework. In addition, it
is necessary to revise law No. 17 of 2011 on the national intelligence for intelligence
may authorize in Kotama regional authorities in fighting terrorism. On the other hand,
that the role of the Army intelligence officers in the area of Bogor to fighting
terrorism more optimal, in any activity or intelligence operations, it is necessary
realignment of the quality / quantity of personel. Special tools material of intelligence
and budget / funding"
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Samuel Hartawijaya Kusdiarto
Analisis ancaman dan perubahan adaptif dalam tinjauan intelijen strategis pada Unit Intelijen Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) = Threat analysis and adaptive change in the strategic intelligence review at the Intelligence Unit of the Directorate General of Customs and Excise (DGCE)
"Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC sangat krusial dalam hal pengawasan dan pelayanan arus barang eskpor dan impor pada perdagangan internasional. Di saat yang sama, konteks intelijen ekonomi saat ini juga semakin mempunyai peran penting dalam mengamankan pendapatan negara dari berbagai ancaman. Pemetaan ancaman yang sesuai dengan kondisi terkini lingkungan DJBC, dapat membantu merumuskan kebutuhan adaptasi bagi unit intelijen dalam menghadapi ancaman yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methode), menggunakan dua sumber data yaitu kuantitatif dan kualitatif.  Secara kuantitatif, penggunaan data ditujukan untuk menganalisis sampel opini dari 400 anggota DJBC tentang ancaman yang dihadapi saat ini, dan opini mereka terkait kebutuhan organisasi atas unit intelijen. Sedangkan secara kualitatif, peneliti menggali dan menganalisis langkah adaptasi yang dibutuhkan DJBC dalam meningkatkan fungsi intelijen strategis. Hasil penelitian menunjukan ancaman utama saat ini berupa penyelundupan, trans-national organized crime, trade-based money laundering dan ancaman terkait perlawanan terhadap petugas DJBC. Sementara itu, dapat dikatakan unit atau divisi intelijen pada DJBC merupakan satu kesatuan tugas yang sangat vital dalam melakukan fungsi intelijen yaitu memberikan peringatan dini atas ancaman atau kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam lingkup ekspor dan impor. Untuk meningkatkan fungsi intelijen yang ada, adaptasi yang diperlukan adalah restrukturisasi sebagai upaya memperluas fungsi unit intelijen dan merevitalisasi sumber daya intelijen baik manusia dan teknologi pendukung
Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC is very crucial in terms of monitoring and servicing the flow of exported and imported goods in international trade. At the same time, the current context of economic intelligence also plays an increasingly important role in securing state revenues from various threats. Threat mapping in accordance with the current conditions of the DJBC environment, can help formulate adaptation needs for intelligence units in dealing with existing threats. This study uses a mixed method, using two sources of data, namely quantitative and qualitative. Quantitatively, the use of the data is intended to analyze a sample of opinions from 400 DJBC members about the threats they currently face, and their opinions regarding the organization's need for intelligence units. While qualitatively, the researcher explores and analyzes the adaptation steps needed by DJBC in improving the strategic intelligence function. The results of the study show that the current main threats are smuggling, trans-national organized crime, trade-based money laundering and threats related to resistance to DJBC officers. Meanwhile, it can be said that the intelligence unit or division at DJBC is a very vital task unit in carrying out the intelligence function, namely providing early warnings of threats or possible problems that occur in the scope of exports and imports. To improve the existing intelligence function, the adaptation required is restructuring as an effort to expand the function of the intelligence unit and revitalize intelligence resources, both human and supporting technology."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jafits Al Fajri Nur Rafsanjani
Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap Pelibatan Intelijen Negara Dalam Operasi Kontrainsurgensi di Papua (Studi Kasus Pada Satgas Intelijen Nemangkawi) = Legislative Oversight over Intelligenceas Involvement in the Counterinsurgency Operation in Papua (Case Study on the Nemangkawi Intelligence Task Force)
"Dalam rangka mewujudkan sinergitas seluruh penyelenggara Intelijen Negara, Undang-Undang No 17 Tahun 2011 telah mengamanatkan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai koordinator Intelijen Negara, sekaligus perlunya pengawasan internal dan eksternal intelijen guna mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan Intelijen Negara. Sayangnya, interpretasi pengawasan eksternal intelijen masih bias dalam melihat ruang lingkup wewenang Tim Pengawas Intelijen yang terkesan membatasi diri pada operasi intelijen yang hanya dilakukan oleh Badan Intelijen Negara saja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat fungsi pengawasan oleh legislatif diimplementasikan dalam studi kasus pelibatan fungsi intelijen negara dalam operasi penegakan hukum Nemangkawi sebagai bagian dari operasi kontrainsurgensi di Papua. Pendekatan kualitatif dengan metode intrinsic case study dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan sumber primer dari Kepala Operasi Nemangkawi terkait pelaksanaan operasi Nemangkawi, dan Tim Pengawas Intelijen DPR RI untuk melihat implementasi fungsi pengawasan oleh legislatif. Sedangkan data sekunder didapatkan dari strategi studi Pustaka. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep diantaranya teori kontrainsurgensi, collaborative governance, konstruksi ideal interaksi Intelijen-Negara, dan konsep pengawasan intelijen. Hasil penelitian menemukan bahwa fungsi pengawasan legislatif terhadap Satgas Intelijen Nemangkawi mengalami hambatan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya keterbatasan wewenang yang hanya melaksanakan fungsi pengawasan jika ada laporan penyimpangan fungsi intelijen dari internal BIN dan masyarakat. Padahal, masih adanya permasalahan egosektoral antar komunitas intelijen di Papua perlu menjadi perhatian serius negara. Kaburnya garis pertanggungjawaban Binda Papua dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan intelijen negara pada Satgas Intelijen Nemangkawi menjadi permasalahan tersendiri tidak berjalannya instrumen pengawasan intelijen oleh legislatif pada studi kasus operasi intelijen yang bukan merupakan operasi intelijen yang dilakukan oleh BIN.
In synergizing the Indonesian State Intelligence, Law No. 17 of 2011 has mandated the State Intelligence Agency (BIN) as the coordinator, as well as the need for internal and external intelligence oversight. Somehow, the scope of authority interpretated by the Indonesian Intelligence Oversight Team (Timwas) to conduct external intelligence oversight is still biased, which relevant intelligence operations are only addressed to the State Intelligence Agency’s Operation. This study aims to observe the implementation of intelligence oversight by legislatives to the intelligence operation being involved in Nemangkawi Operation as part of counterinsurgency operation in Papua. A qualitative approach was chosen as the method of analysis with primary sources derived from the relevant security actors, including intelligence personnel being involved, and the Indonesian Intelligence Oversight Team to scrutinize the implementation of the oversight. Whereas, the secondary data was obtained from the literature study. Relevant theories and concepts are being used such as the theory of counterinsurgency, collaborative governance, as well as the concept of the construction of the ideal Intelligence-State interaction. The results of the study found that the legislative oversight to the Nemangkawi Intelligence Task Force encountered obstacles due to Ad-hoc supervisory function. In fact, there are still ego-sectoral problems among intelligence community in Papua that need serious attention from the state. The blurring line of responsibility of Binda Papua's in coordinating the state intelligence involved in the Nemangkawi Operation has become another crucial problem affected to the ineffectiveness of the intelligence oversight conducted by the legislature in the case studies."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mujahidin Nuryadi
Kerjasama Intelijen Dalam Menghadapi Ancaman Dari Luar (Studi Kasus Brot Für Die Welt (Bfdw)) = Intelligence Cooperation in Facing External Threats (Case Study : Brot Für Die Welt (BFDW)
"Penelitian ini mengkaji kerjasama intelijen dalam merespon kehadiran non- government organization (NGO) asing, Brot Fur Die Welt (BFDW) yang beroperasi di Papua, dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis program-program NGO asing BFDW dengan mitra-mitra lokalnya di Indonesia dan sejauh mana program tersebut selaras dengan pembangunan di Indonesia dan tidak membahayakan kedaulatan negara republik Indonesia.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BFDW mempunyai mitra-mitra lokal dengan tema-tema isu program pembahasan advokasi HAM, kemanusiaan, kesetaraan, peningkatan peran bagi perempuan dan lain-lain. Disamping ditemukan hasil penelitian bahwa BFDW merupakan salah satu NGO asing yang tidak mempunyai ijin prinsip maupun ijin operasional di Indonesia namun beroperasi di Indonesia melalui mitra-mitranya. TPOA (tim pengawasan orang asing) termasuk di dalamnya komunitas intelijen bersama dengan kementerian dan lembaga lain di Indonesia sudah merespon permasalahan ini. Namun, sampai hasil penelitian ini berakhir belum ada kebijakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tindaklanjut temuan tersebut.
Hasil penelitian juga menemukan kesimpulan bahwa banyaknya NGO-NGO asing yang beroperasi di Indonesia dan tidak mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu mengindikasikan banyaknya celah dalam UU keormasan sehingga banyak ormas asing yang memilih untuk tidak mendaftarkan diri di Kemenlu dan tetap bisa beroperasi di Indonesia.
This research examines intelligence cooperation responding the presence of foreign Non Government Organizations BFDW (brut for the world) operating in Papua and several other regions in Indonesia. This research try to analyze the program of BFDW with it patners in Indonesia and to what extent these programs are in harmony with development in Indonesia and don?t endanger the sovereignity of the republic of Indonesia.
The result of this study concluded that BFDW with its local patners has so many programs with the themes of programs issues on human rights advocacy, humanity, equality, increasing the role of women in public space. In addition research result found that BfdW does not have permission both from foreign ministry of Indonesia and from local government.
TPOA (Foreign surveillance team) including intelligent community in Indonesia and intra government instution responded this issue. However until the final research done there had been no single policy carried out by government as a follow up to these findings.
The results of the study also found the conclusion that the large number of foreign NGOs operating in Indonesia and not registering with the ministry of foreign aafair indicates that there are many loopholes in the law on organization. Many foreign NGOs choosed not to register themselves with the ministry of foreign affairs and they can still operated their programs throuch its local partners"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tofa Apriansyah
Analisa collaborative intelligence: studi kasus pertukaran informasi intelijen antara BPOM dan Ditjen Bea dan Cukai pasca kebijakan Pengawasan Post Border = Collaborative intelligence analysis: a case study of intelligence information exchange between Indonesian FDA and Directorate General of Customs and excise following Post Border control policy
"ABSTRAK
Potensi ancaman terhadap masuknya Obat dan Makanan impor tanpa izin edar (TIE), masih menunjukan tren yang sangat dominan pada temuan pengawasan dan penyidikan BPOM dan DJBC. Paket Kebijakan Ekonomi XV membawa konsekwensi pengawasan post border, yang menyertakan gap pengawasan masuknya Obat dan Makanan mengarah pada kondisi lawlessness. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kerjasama BPOM dan DJBC dalam lingkup pertukaran data dan informasi intelijen yang mendukung kebijakan pengawasan post border dan merumuskan rekomendasi model collaborative/fusion
intelligence untuk memperkuat ketahanan nasional dari hakekat ancaman tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kombinasi (mix method) yaitu metode kuantitatif menggunakan kuisioner, dan kualitatif melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan focus group discussion, yang dianalisa menggunakan Analisa SWOT, software Discourse Network Analysis, serta Alternative Future Analysis. Untuk memperkuat analisa digunakan Delphi Methods dengan menyimpulkan opini Ahli. Informan ditentukan berdasarkan kompetensi intelijen dan keterwakilan wilayah kerja dalam beberapa skema impor, serta Ahli dari
BPOM, DJBC, SKSG-UI, dan BIN. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerjasama BPOM dan DJBC yang telah ada perlu direvitalisasi dengan melakukan integrasi fungsi intelijen dalam konteks pengawasan post border. Model collaborative intelligence dapat diterapkan dengan implementasi Siklus Analisa Intelijen Terintegrasi yang terbagi dalam tahap pengumpulan internal, analisa terintegrasi dan diseminasi terintegrasi. Efektifitas collaborative intelligence dibangun dan
dievaluasi menggunakan lima faktor pendukung: tata kelola; riset analitik tradecraft; regulasi; SDM; dan pemanfaatan teknologi informasi. Struktur organisasi yang disesuaikan dengan lingkungan pengawasan post border berbentuk adhocracy.
ABSTRACT
The findings of Indonesian-FDA (Indonesian-Food and Drug Authority) and DGCE (Directorate General of Customs and Excise) control and investigation showed dominance of potential threat of entry of imported Drug and Food without registration number. The XV Economic Policy Package carries consequences in post border control which includes gap in control of the entry of Drug and Food leading to a state of lawlessness. This study aims to analyse the collaborative implementation of Indonesian-FDA and DGCE in the scope of data exchange and intelligence information that supports post border control policy and formulate recommendations of collaborative/fusion intelligence models to strengthen national resilience from the nature of the threat. The research was conducted by mix method, quantitatively method using questionnaires and qualitatively through literature studies, in-depth interviews, and focus group discussions, which were analysed using SWOT Analysis, Discourse Network Analysis software, and Alternative Future Analysis. Further, the Delphi Methods by concluding Expert opinion was used to strengthen the analysis. Informants were determined based on intelligence competence and work area representation in several import schemes, as well as experts from Indonesian-FDA, DGCE, SKSG-UI, and BIN. The results showed tha the existing collaboration between Indonesian-FDA and DGCE needs to be revitalized by integrating the intelligence function in the context of post border control. The collaborative intelligence model can be implemented by means of Integrated Intelligence Analysis Cycle which is divided into stages of internal collection, integrated analysis and integrated dissemination. The effectiveness of collaborative intelligence is built and evaluated using five supporting factors: governance; tradecraft analytic research; regulation; human resources; and the use
of information technology. The organizational structure that is adapted to the postborder control environment is in the form of adhocracy."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Kajian Ketahanan Nasional, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tony Wijayatmo
Model keberhasilan intelijen bea dan cukai dalam pengungkapan tindak pemalsuan pita cukai rokok di wilayah Jakarta = The success model of customs intelligence in counterfeiting cigarette stamps act disclosure in Jakarta
"[ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mendapatkan suatu model keberhasilan operasi
intelijen DJBC dalam menghindari terjadinya kegagalan dalam operasi intelijen
DJBC dalam tugas dan fungsi DJBC sebagai Community Protector melalui
instrumen cukai. Peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang memberi
kontribusi dalam keberhasilan sebuah operasi Intelijen DJBC. Penelitian
menggunakan beberapa teori yang mengenai kegagalan intelijen sebagai
pedoman, dan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk
mempelajari dan menghasilkan kesimpulan yang faktual mengenai model
keberhasilan Intelijen DJBC.
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu
intelijen khususnya tentang model keberhasilan dalam pencegahan dan
pengungkapan atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini
dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong keberhasilan kerja
intelijen DJBC. Hasil penelitian akan menjelaskan bagaimana efektifitas sebuah
organisasi intelijen dalam merespon dan melakukan upaya pencegahan melalui
peningkatan kinerja intelijen.
ABSTRACT
This thesis aim to obtain a model of successful intelligence operations in the
DGCE avoid failure in intelligence operations DGCE in DGCE duties and
functions as the instrument through excise Community Protector. Researchers
want to know what are the factors that contribute to the success of an operation
DGCE Intelligence. Research using several theories about intelligence failures as
a guide, and researchers using qualitative research methods to study and produce
factual conclusions regarding efficacy models DGCE Intelligence.
This research is expected to be useful to develop a science of intelligence,
especially on a model of success in the prevention and disclosure of violations of
statutory provisions. This research was carried out by identifying the factors
driving success DGCE intelligence work. The results of the study will explain
how the effectiveness of an intelligence organization in response and prevention
efforts through increased intelligence performance.;This thesis aim to obtain a model of successful intelligence operations in the
DGCE avoid failure in intelligence operations DGCE in DGCE duties and
functions as the instrument through excise Community Protector. Researchers
want to know what are the factors that contribute to the success of an operation
DGCE Intelligence. Research using several theories about intelligence failures as
a guide, and researchers using qualitative research methods to study and produce
factual conclusions regarding efficacy models DGCE Intelligence.
This research is expected to be useful to develop a science of intelligence,
especially on a model of success in the prevention and disclosure of violations of
statutory provisions. This research was carried out by identifying the factors
driving success DGCE intelligence work. The results of the study will explain
how the effectiveness of an intelligence organization in response and prevention
efforts through increased intelligence performance., This thesis aim to obtain a model of successful intelligence operations in the
DGCE avoid failure in intelligence operations DGCE in DGCE duties and
functions as the instrument through excise Community Protector. Researchers
want to know what are the factors that contribute to the success of an operation
DGCE Intelligence. Research using several theories about intelligence failures as
a guide, and researchers using qualitative research methods to study and produce
factual conclusions regarding efficacy models DGCE Intelligence.
This research is expected to be useful to develop a science of intelligence,
especially on a model of success in the prevention and disclosure of violations of
statutory provisions. This research was carried out by identifying the factors
driving success DGCE intelligence work. The results of the study will explain
how the effectiveness of an intelligence organization in response and prevention
efforts through increased intelligence performance.]"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nicky Fachrizal
Pemberlakuan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen Negara Dan Jaminan Perlindungan Kebebasan Warga Negara. = Enforcement of Intelligence Service Act No.17 Of 2011 As Strengthening Role Effort State Intelligence Service And Guarantee Of Citizen Protecting Freedom
"ABSTRAK
Tesis ini mendeskripsikan diskursus pandangan politik, antara; kelompok yang
menginginkan penguatan peran negara yang tercermin di dalam peran organisasi
intelijen dan jaminan perlindungan kebebasan warga negara; mengkaji reformasi
intelijen dalam kerangka negara hukum demokratis di Negara Indonesia; serta
menganalisa wewenang khusus yang ada pada Badan Intelijen Negara (BIN) yang
sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Penelitian tesis ini
mengunakan metode penelitan yuridis-normatif dengan pendekatan perundangundangan,
konsep, sejarah, dan analisi hal ini sejalan dengan karakter dari ilmu
hukum, yakni preskriptif. Penelitian tesis ini juga memperoleh data berdasarkan
studi lapangan serta studi kepustkaan. Hasil dari penelitian tesis ini menyarankan
untuk (i) melindungi kebebasan warga negara tanpa mengurangi peran intelijen
negara dalam menunjang pencapaian kepentingan nasional dan menegakkan
keamanan nasional, diperlukan suatu pengawasan berlapis yang melibatkan
mekanisme internal organisasi intelijen, lembaga eksekutif, lembaga legislatif,
lembaga yudikatif, auditor negara (BPK), lembaga independen negara (KPK), dan
dari masyarakat (media massa serta lembaga swadaya masyarakat), (ii) disamping
itu juga diperlukan diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi dari organisasi
intelijen agar intelijen dapat bekerja secara efektif di dalam negara hukum
demokratis, (iii) selanjutnya diperlukan Undang-Undang Keamanan Nasional
sebagai payung hukum bagi kegiatan aktor keamanan di Indonesia termasuk
intelijen, dan Undang-Undang Penyadapan untuk melindungi hak privasi setiap
warga negara.
Abstract
This thesis describes the discourse of political views, including: the groups who
want a strengthening the role of state that is reflected in the role of intelligence
organizations and the guarantee of freedom of citizens; assess the intelligence
reform within the framework of a democratic constitutional state in Indonesia, as
well as analyzing existing special authority on Intelligence State Agency (BIN) in
accordance with the principles of a democratic constitutional state. This thesis
research using normative-juridical research methods, approach to legislation, the
concept, history, and this analysis is in line with the character of legal science,
which is prescriptive. This thesis study also obtained data based on field studies
and literature studies. The results of this thesis research is (i) suggested to protect
the freedom of citizens without reducing the role of intelligence in supporting the
achievement of national interest and upholding national security requires; a
multilayered oversight mechanism involving internal intelligence organization,
the executive, legislature, judiciary, the state auditor (BPK), an independent state
agency (KPK), and from the public (mass media and non-governmental
organizations), (ii) as it also required the differentiation of specialized structures
and functions of intelligence for intelligence organizations to work effectively in
the democratic constitutional state, (iii) then required The National Security Act
as a legal umbrella for the activities of security actors in Indonesia, including
intelligence, and Interception Communication Act to protect the privacy rights of
every citizen."
2012
T31860
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Indradinata
Strategi Partisipasi Stakeholder Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Polos Dengan Penerapan Intelijen Ekonomi Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai = Strategy for Stakeholder Participation in Eradicating the Distribution of Illicit Cigarettes Plain Using Economic Intelligence at the Directorate General of Customs and Excise
"Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi ketiga didunia, dan pemerintah berusaha untuk menurunkan konsumsi rokok dengan menerapkan berbagai kebijakan. Tetapi tingkat prevelansi merokok semakin tinggi dan disinyalir sebagai akibat dari tingginya peredaran rokok illegal. Peredaran rokok illegal selain berdampak konsumsi rokok masyarakat akan berdampak negatif pada industri rokok di Indonesia, terutama industri rokok pabrik kecil serta dapat berdampak pada penerimaan negara. Salah satu strategi intelijen yang dapat digunakan dalam pemberantasan rokok ilegal adalah memanfaatkan intelijen ekonomi untuk mengetahui kondisi keseluruhan terkait peredaran rokok ilegal. Analisis regresi data panel dan analisis stakeholder merupakan salah satu metode yang digunakan dalam intelijen ekonomi untuk digunakan merumuskan strategi. Penelitian ini akan membahas mengenai gambaran kondisi hulu-hilir rokok ilegal, faktor-faktor penyebab rokok illegal, kemudian para stakeholder terkait upaya pemberantasan peredaran rokok illegal dan strategi pengawasan dalam upaya pemberantasan peredaran rokok illegal di Indonesia. Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan mix method. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, open source, literatur review dan kajian pustaka. Pada penelitian ini digunakan beberapa teori dan konsep terkait, yaitu cukai, rokok ilegal, intelijen ekonomi, dan siklus intelijen.
Indonesia is the country with the third highest number of smokers in the world, and the government is trying to reduce cigarette consumption by implementing various policies. However, the prevalence rate of smoking is increasing and is thought to be a result of the high circulation of illegal cigarettes. The circulation of illegal cigarettes, apart from having an impact on public cigarette consumption, will have a negative impact on the cigarette industry in Indonesia, especially the small factory cigarette industry and can have an impact on state revenues. One intelligence strategy that can be used to eradicate illegal cigarettes is to utilize economic intelligence to determine the overall conditions related to the circulation of illegal cigarettes. Panel data regression analysis and stakeholder analysis are one of the methods used in economic intelligence to design strategies. This research will discuss the description of the conditions upstream and downstream of illegal cigarettes, the factors that cause illegal cigarettes, then the stakeholders related to efforts to eradicate the circulation of illegal cigarettes and monitoring strategies in efforts to eradicate the circulation of illegal cigarettes in Indonesia. The research in this thesis uses a mix method approach. Data collection techniques were carried out using interviews, open source, literature reviews and literature studies. In this research, several related theories and concepts were used, namely excise, illegal cigarettes, economic intelligence, and the intelligence cycle."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>