Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kewenangan terhadap perawat di Indonesia sebagai negara berkembang dan di Singapura yang sudah menjadi negara maju. Setelah membahas mengenai kewenangan terhadap perawat yang berlaku di Indonesia dan kewenangan terhadap perawat yang berlaku di Singapura, dibahas pula mengenai perbandingan diantara pengaturan kewenangan terhadap perawat dari kedua negara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian ini membahas mengenai objek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun Singapura. Hasil dari perbandingan mengenai kewenangan perawat dari kedua negara tersebut adalah terdapat persamaan maupun perbedaan dalam penerapan maupun pengaturan kewenangan dari perawat di Indonesia maupun Singapura. Kedepan, diharapkan Singapura dapat menjadi contoh bagi Indonesia agar kewenangan perawat diatur dengan jelas.

---

This bachelor thesis discusses about the systematization of the authority of the nurse in Indonesia as a developing country and in Singapore, which has become a developed country. After discussing the applicable authority of the nurse systematization in Indonesia and Singapore, this thesis discusses the comparisons between the authority of the nurse arrangements of these two countries. This research is a normative juridical research. This research is about the object of research from the point of view of law and about the provisions of laws and regulations applicable in Indonesia and Singapore. The result between comparison of the authority of the nurse systematization from both countries is that there are similarities and differences in the application and systematization of the authority of the nurse between Indonesia and Singapore. In the future, Singapore is expected to be an example for Indonesia, so that the authority of the nurses is clearly regulated."

"ABSTRAKPerkembangan yang terjadi pada profesi keperawatan memerlukan legislasi keperawatan untuk mempertahankan identitas dan status profesi, menopang, melaksanakan dan membina standar pendidikan keperawatan dan praktek keperawatan sebagai upaya melindungi masyarakat dan perawat. Selanjutnya perlu diatur mekanisme dan prosedur pengakuan terhadap sikap dan kemampuan perawat profesional dan pengakuan kewenangan melaksanakan praktek keperawatan bagi perawat profesional yang diterima secara nasional.Penanganan akreditasi, registrasi dan lisensi praktek keperawatan sebaiknya dilakukan secara berencana dan bertahap, sehingga tidak menirnbulkan gejolak yang mungkin dapat merugikan banyak pihak, terutama sekali masyarakat. Untuk itu perlu ditindaklanjuti melalui: 1) penyusunan kriteria dan standar pendidikan dan praktek keperawatan; 2) perumusan legislasi keperawatan; 3) pembentukan suatu Badan Pengaturan yang mandiri (Badan Keperawatan); 4) pelaksanaan operasional Badan tersebut; dan pemantauan serta evaluasi sistem tersebut (Parsay, 1986).Untuk terwujudnya legislasi keperawatan yang mantap, diperlukan dukungan dari berbagai pihak pemerintah, badan lain terkait, termasuk dukungan dari organisasi profesi kesehatan lain yang sudah lebih terbina dan kuat untuk memfasilitasi organisasi keperawatan."