Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan penurunan tarif bea masuk impor, penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan penurunan biaya transaksi perdagangan. Penulis mengkaji dampak kebijakan-kebijakan ini terhadap kinerja perekonomian, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan pendekatan komputasi keseimbangan umum.Penulis menemukan bahwa kebijakan penurunan tarif bea masuk impor di sektor pertanian dan di sektor industri pertanian meningkatkan kinerja perekonomian. Sementara itu kebijakan penurunan tarif bea masuk impor di sektor industri non pertanian menurunkan PDB riil. Kebijakan penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan penurunan biaya transaksi perdagangan meningkatkan kinerja perekonomian dengan besaran yang lebih besar. Insiden kemiskinan di perkotaan menurun namun di perdesaan dan di tingkat nasional meningkat akibat kebijakan penurunan tarif di sektor pertanian. Kebijakan penurunan tarif di sektor industri pertanian menunjukkan penurunan insiden kemiskinan di perkotaan dan di tingkat nasional namun netral di perdesaan. Sementara itu penurunan tarif di sektor industri non pertanian menunjukkan penurunan kemiskinan di perkotaan, di perdesaan dan di tingkat nasional. Kebijakanan penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan biaya transaksi perdagangan menurunkan insiden kemiskinan di perkotaan, di perdesaan dan di tingkat nasional dengan keuntungan lebih besar pada rumah tangga di perdesaan.Ketimpangan distribusi pendapatan di perdesaan meningkat akibat penurunan tarif di sektor pertanian, penurunan tarif di sektor industri pertanian dan menurun akibat penurunan tarif di sektor industri non pertanian, penurunan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri pertanian dan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri non pertanian dan biaya transaksi perdagangan serta netral akibat gabungan penurunan tarif di sektor pertanian dan biaya transaksi perdagangan. Sementara itu ketimpangan distribusi pendapatan di perkotaan meningkat akibat penurunan tarif di sektor pertanian, gabungan penurunan tarif di sektor pertanian dan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri pertanian dan biaya transaksi perdagangan dan menurun akibat penurunan tarif di sektor industri non pertanian, gabungan penurunan tarif di sektor industri non pertanian dan biaya transaksi perdagangan serta netral akibat penurunan tarif di sektor industri pertanian, penurunan biaya transaksi perdagangan.

---

This study aims to evaluate the policy to reduce import tariffs, reduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and reduced trade transaction costs. Author examines the impact of these policies on the performance of the economy, poverty, and inequality of income distribution using computational general equilibrium approach.

The authors found that the policy of reduction in import tariffs in the agricultural sector and in the agricultural industry sector improve economic performance. While the policy to reduction in import tariffs on non-agricultural sector lowers real GDP. Policy to reduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and trade transaction costs increase the performance of the economy. The incidence of poverty in urban and rural decline but at a national level rise due to tariffs reduction policies in the agricultural sector. Tariffs reduction policies in the agricultural sector showed a decrease in the incidence of poverty in urban areas and at the national level but is neutral in the rural areas. While the policy to reduction in import tariffs on non agricultural sector showed a decline in urban poverty, in rural areas and at the national level. Policy to eduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and trade transaction costs reduce the incidence of poverty in urban areas, in rural areas and at the national level with a greater advantage in rural households.

Inequality of income distribution in rural areas increased due to tariffs reduction in agriculture sector, tariffs reduction in agriculture industrial sector and decreased due to tariffs reduction policies in the non agricultural sector, reduction in trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the agriculture industry sector and trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the non-agricultural industry sector and trade transaction costs as well as neutral due to the combined tariffs reduction in the agriculture sector and trade transaction costs. While the inequality of income distribution in urban areas increased due to tariffs reduction in the agriculture sector, the combined tariffs reduction in the agriculture sector and trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the agriculture industry sector and trade transaction costs and decrease due to reduction in import tariffs of non agricultural sector, the combined tariffs reduction in the non-agricultural industry sector and trade transaction costs as well as neutral due to tariffs reduction in the agricultural sector, reduction in trade transaction costs."

"Tujuan ini penelitian ini adalah untuk menentukan dampak dari globalisasi ekonomi terhadap jarak-negara ketidaksetaraan di 5 Negara Asia Tenggara. Dengan menggunakan data panel dan 3-tahun rata Data tertimbang, 145 sampel yang diamati dan kemunduran oleh Effect Model Fixed, kertas penelitian menemukan bahwa peningkatan ekonomi globalisasi dalam hal liberalisasi perdagangan menghasilkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dalam ASEAN5 masing-masing negara di 1981-2009 tergantung pada negara tahap perkembangan dan faktor produksi endowment, sementara peningkatan globalisasi perdagangan secara umum tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Di sisi lain tangan, peningkatan globalisasi ekonomi dalam hal liberalisasi keuangan mempengaruhi ketidaksetaraan pendapatan hanya melalui faktor saluran wakaf, efek dari dampak bervariasi, tergantung pada indeks yang digunakan dalam perhitungan. perdagangan dan Indeks liberalisasi keuangan termasuk penggunaan kedua de facto (% Perdagangan/GDP) (% Aset + Kewajiban/GDP) dan de jure tindakan.

---

This research's objective is to determine the impact of economic globalization towards within-country inequality in 5 South East Asian Countries. By using panel data and 3-years average weighted data, 145 samples are observed and regressed by Fixed Effect Model, the research paper finds that increased economic globalization in terms of trade liberalization produces higher income inequalities within ASEAN5 individual states in 1981-2009 depending on the country's stage of development and factors of productions endowment, while increased trade globalization in general does not affect income inequality. On the other hand, increased economic globalization in terms of financial liberalization affects income inequalities only through factor of endowments channel, effects of the impacts vary, depending on the index used during calculation. The trade and financial liberalization index includes the usage of both de facto (% Trade/GDP) (% Assets + Liabilities/GDP) and de jure measures (Sachs and Warner Index) (Chinn and Ito Inde)."

"

Penelitian ini mengkaji pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penurunan kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia dalam kurun waktu 2000-2016 dengan menggunakan metode fixed effects. Regional tariff exposure digunakan untuk mengukur liberalisasi perdagangan pada tingkat kabupaten/kota yang dihitung dengan menggabungkan informasi mengenai struktur ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota dengan tarif produk per sektor. Penelitian ini membedakan antara tarif output dan tarif input. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tarif output dan tarif input bervariasi menurut wilayah selama periode penelitian. Penelitian ini mencakup serangkaian metode fixed effects: fixed effects kabupaten/kota dan juga time-fixed effects yang mengontrol tren waktu agregat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak tarif output dan tarif input terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota (P0) berbeda. Tarif output berkorelasi negatif dengan kemiskinan, sedangkan tarif input berkorelasi positif dengan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan di sektor input dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa PDRB per kapita, angka melek huruf, dan panjang jalan berasosiasi negatif dengan kemiskinan. Selain itu, dampak penurunan tarif input terhadap pengurangan kemiskinan akan lebih besar jika kabupaten/kota memiliki PDRB per kapita dan tingkat melek huruf yang lebih tinggi.

---

The study examines the effect of trade liberalization on poverty reduction across districts in Indonesia during the period from 2000 to 2016 using the fixed effect approach. Tariff exposure is used to measure trade liberalization, which is computed at district level by combining information on sector composition of the economy in each district and tariff lines by sectors. This study also distinguishes between tariff exposure for output products and intermediate inputs. This produces a measure indicating how changes in exposure to tariff reductions in outputs and inputs vary by region over the period. Due to the available multi-district and 17-year dataset, the study includes a set of fixed effects: the district-fixed effects, and also the time-fixed effects, which controls for aggregate time trend. The results indicate that the impact of output and input tariff on regional poverty headcount index (P0) is different. Output tariff has negative correlation with poverty while input tariff has positive correlation with poverty. This suggests that trade liberalization in input sectors could reduce poverty in Indonesia. It is also found that GRDP per capita, literacy rates, and road length are negatively associated with poverty. Also, the effect of reducing input tariffs on poverty reduction will be larger if the districts have higher GRDP per capita and higher literacy rates.

"

"

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kembali hubungan antara liberalisasi perdagangan, liberalisasi FDI dan ketimpangan upah di Indonesia antara pekerja bekemampuan tinggi dan rendah dengan mempertimbangkan teori HOS model dan teori Human Capital. Ketimpangan upah diukur menggunakan dua tahap metode estimasi. Hasil penelitian mengindikasikan liberalisasi perdagangan dan liberalisasi FDI memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan upah untuk pekeja berkemampuan rendah, sedangkan untuk ketimpangan upah pekerja berkemampuan tinggi terdapat hubungan yang positive. Secara keseluruhan, liberalisasi perdagangan menurunkan ketimpangan upah antara pekerja berkemampuan tinggi dan rendah linear dengan HOS model dan liberalisasi FDI menaikan upah untuk pekerja berkemampuan tinggi linear dengan teori Human Capital.

---

This study aims to re-examine the relationship between trade liberalization, FDI liberalization and wage inequality in Indonesia for unskilled and skilled workers by considering HOS model and Human Capital theory. Two-stage estimation strategy are used to examine wage inequality. The results suggest that trade liberalization and FDI liberalization have significant relationship on industry wage premium for unskilled workers, whereas a positive relationship is found for skilled workers. Overall, the results indicate trade liberalization reduces wage inequality between unskilled and skilled workers in line with HOS model and FDI liberalization increases wage for skilled workers in line with Human Capital theory.

"

"ABSTRAKPenelitian bertujuan menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadappenerimaan kepabeanan impor, kontribusi penerimaan kepabeanan terhadappenerimaan perpajakan, serta pengakuan, pencatatan dan pelaporan penerimaanPajak dalam Rangka Impor (PDRI). Penelitian ini menggunakan regresi linearberganda, analisis kontribusi (proporsi), dan data hasil wawancara. Hasil analisismenunjukkan liberalisasi perdagangan akan meningkatkan kinerja DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC) karena dapat meningkatkan penerimaankepabeanan impor (bea masuk dan PDRI), akan tetapi dengan adanya dualismepengakuan, pencatatan dan pelaporan PDRI menyebabkan kinerja DJBCmenurun. Kontribusi penerimaan kepabeanan dan cukai berpengaruh signifikanterhadap penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan kepabeanan berpengaruhsignifikan terhadap penerimaan perpajakan, dan kontribusi penerimaan PDRIberpengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan dalam negeri

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the effect of trade liberalization on importcustoms revenue, study the contribution of customs import on tax revenue, andexamine recognition, recording, and reporting of taxes on import (PDRI). Thisstudy uses analysis method of multiple linear regression, contribution (proportion)analysis, and interview results. The analysis results show the trade liberalizationimproves performance of Directorate General of Customs and Excise (DJBC)because it could increase import customs revenue (import duties and taxes onimport), on the other hand, dualism recognition, recording and reporting of taxeson import caused performance degradation of DJBC. The contribution of customsand excise duties has significant effect on tax revenue, the contribution of customsduties significantly affect on tax revenue, and the contribution of taxes on importhas remarkable impact on tax revenue in the country."

"Berdasarkan Social Accounting Matrix Indonesia 2015 dan metode micro-simulation, penelitian ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan sektoral mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia, serta peran Usaha Kecil Menengah (UKM) sektor manufaktur terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Dari 24 sektor, hanya pertumbuhan di 10 sektor saja akan menurunkan ketimpangan pendapatan, dengan penurunan terbesar di sektor pertanian tanaman lainnya. UKM tidak memiliki peran khusus terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia, yang berpengaruh adalah sektor dari UKM tersebut. Diketahui juga bahwa semua pertumbuhan sektor ekonomi akan menurunkan kemiskinan dengan kontribusi yang berbeda-beda. Pertumbuhan di sektor pertanian tanaman lainnya memiliki kontribusi terbesar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

---

Based on extended Indonesia’s Social Accounting Matrix (SAM) 2015 and using micro-simulation method, this study shows how sectoral growth affects income inequality and poverty in Indonesia, also the contribution of Small and Medium Enterprises (SMEs) manufacturing sector in reducing income inequality. Of the 24 sectors in Indonesia, only growth in 10 sectors can reduce income inequality, with the largest reduction is growth in other corp agricultural sector. SMEs have no special effect in reducing income inequality. The impact depends on which sector the SME is in. This study also shows that growth in all economic sectors have an impact on poverty alleviation in different contributions. Growth in other crop agriculture sector had the largest contribution to poverty alleviation in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisa dampak dari keterbukaan perdagangan terhadapketimpangan pendapatan di Amerika Serikat. Menggunakan data time series dalamperiode antara tahun 1970 sampai dengan tahun 2014, studi ini menemukan bahwaperdagangan internasional meningkatkan ketimpangan pendapatan. Ditemukanjuga bahwa kenaikan volume perdagangan dapat dikaitkan dengan kenaikankesenjangan pendapatan dikarenakan lebih banyaknya pendapatan mengalir kekelompok 10% orang terkaya di Amerika Serikat. Saat menjabarkan perdaganganinternasional menjadi sektor export dan sektor import, ditemukan bahwa keduasektor memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatanyang diukur menggunakan GINI. Namun, ditemukan bahwa hanya sektor importyang memberikan kontribusi terhadap kenaikan bagian pendapatan untukkelompok 10% besar. Studi ini juga menemukan bahwa tidak ada efek yang berartidari arus masuk FDI terhadap ketimpangan pendapatan di Amerika Serikat.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the impact of openness to trade on the level of incomeinequality in the US. Using time series data of periods between 1970 and 2014, thisstudy found that trade increases income inequality. It is also found that an increasein trade volume leads to a wider income gap as more income goes to the top 10%wealthiest people in the US. When elaborating trade into export side and importside, it is found that both of them significantly contribute to a higher incomeinequality when it is measured by GINI. However, it is only the import side thatcontributes to the increase in the income share of the top 10%. This study alsofound that there is a negligible effect of FDI inflow on income inequality in the US."

"Persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah-masalah utama yang dihadapi di dunia baik bagi negara maju dan berkembang. khususnya di Indonesia. Keduanya menjadi tujuan utama dari aksi global yang perlu dibenahi sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) melalui tema "Mengubah Dunia Ketiga: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dalam rangka mendukung SDGs, Indonesia secara konsisten telah menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui otonomi untuk menciptakan pembangunan sosial ekonmi secara berkelanjutan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara khusus, Indonesia juga menerapkan otonomi khusus yang diberikan kepada beberapa daerah yang memperooleh otonomi khusus berikut tambahan dana transfer daripemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari otonomi khusus tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemberian ootonomi khusus telah tepat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinann dan mengurangi kerimpangan pendapatan, namun terdapat faktor eksternal yang perlu dibenahi yang mempengaruhi kebijakan otonomi khusus sehingga akan berjalan lebih efektif.

---

Poverty and income inequality are the main problems faced in the world for both developed and developing countries, especially in Indonesia. Both are the main goals of global action that need to be addressed as mandated in the Sustainable Development Goals (SDGs) through the theme "Changing the Third World: The 2030 Agenda for Sustainable Development". In order to support SDGs, Indonesia has consistently implemented decentralization through regional autonomy in the management of its government system. The authority between the central government and regional government is divided through autonomy to create sustainable socio-economic development for the creation of a fair and prosperous social life. In particular, Indonesia also implemented special autonomy which was granted to several regions receiving special autonomy along with additional transfer funds from the central government as a follow-up to this special autonomy. This study proves that the policy to offer special autonomy is appropriate in the context of poverty alleviation but has not succeeded in reducing income inequality."

"Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengkaji dampak dari perkembangan perdagangan internasional di Indonesia terhadap pencapaian Sustainable Development Goals dengan menggunakan data panel 33 provinsi selama periode 2009-2019. Analisis didasarkan bukti empiris pada empat indikator pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu PDRB perkapita, ketimpangan, kemiskinan dan ketenagakerjaaan yang berfokus di sektor manufaktur. Dikarenakan indikator tersebut memiliki hubungan yang simultan, maka model diestimasi dengan teknik ekonometrika Two Stage Least Square and Instrumental Variable. Hasil regresi dalam penelitian mengindikasikan bahwa dengan adanya keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui PDRB perkapita. Begitu pun hasil yang baik pada indikator ketenagakerjaan, dengan adanya keterbukaan perdagangan mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Namun, hasil yang sebaliknya ditemukan untuk indikator kemiskinan dan ketimpangan, hasil regresi menujukkan keterbukaan perdagangan belum berdampak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat dari perdagangan belum terdistribusi sampai ke masyarakat miskin sehingga tidak memberikan dampak secara langsung untuk kedua indikator tersebut. Akan tetapi ditemukan bahwa secara tidak langsung efek keterbukaan perdagangan melalui interaksi dengan share of labor manufacturing membuat ketimpangan menurun meskipun interaksi ini juga memberikan efek yang negatif pada pertumbuhan ekonomi.

---

This study is to examine the impact of the development of international trade in Indonesia on the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) using panel data from 33 provinces during the 2009-2019 period. The analysis is based on empirical evidence on four indicators of sustainable economic development: GDP per capita by province, inequality, poverty and employment focus on the manufacturing sector. Because these indicators have a simultaneous relationship, the model is estimated using the Two Stage Least Square and Instrumental Variable. The results of the regression in the study indicate that the existence of trade openness has a significant effect on increasing economic growth through per capita GDP. For employment, the existence of trade openness also encourages employment in the manufacturing sector. However, the opposite results were found for indicators of poverty and inequality, the regression results show that trade openness has not had a significant impact. This indicates that the benefits of trade have not been distributed to the poor, so it does not have a direct impact on both indicators. But this study, it was found that indirectly the effect of trade openness through interaction with the share of labor manufacturing makes inequality decrease even though this interaction also has a negative effect on economic growth."

"Fasilitasi perdagangan merupakan faktor penting bagi negara-negara di dunia dalam efisiensi perdagangan. Penelitian ini menganalisis dampak fasilitasi perdagangan dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ekspor terhadap industri pengolahan makanan Indonesia ke kawasan RCEP. Sektor industri pengolahan Indonesia merupakan sektor penyumbang terbesar ekspor Indonesia dan kawasan RCEP merupakan negara tujuan utamanya. Namun, trend pertumbuhan ekspor industri pengolahan makanan Indonesia ke kawasan RCEP dari tahun 2012 sampai 2019 cenderung menurun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder periode 2012 – 2019 dengan pendekatan gravity model data panel. Variabel fasilitasi perdagangan yang menjadi interest variable yaitu kualitas infrastruktur transportasi, penyerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), hambatan prosedur bea cukai, (BOCP) dan kualitas lingkungan bisnis negara RCEP. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel fasilitasi perdagangan yang sangat memengaruhi nilai ekspor industri pengolahan makanan Indonesia ke kawasan RCEP adalah persentase penyerapan teknologi dan komunikasi (ICT) negara RCEP dan kualitas lingkungan bisnis negara RCEP. Negara RCEP yang memiliki persentase penyerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) terbesar yaitu Korea Selatan dan Selandia baru memiliki lingkungan bisnis yang terbaik. Selain itu, variabel ekonomi yang memengaruhi nilai ekspor industri pengolahan makanan Indonesia ke kawasan RCEP adalah jarak ekonomi Indonesia dengan negara RCEP dan jumlah populasi negara RCEP.

---

Trade facilitation is an important factor for countries in the world in trade efficiency. This study aims to analyze the impact of trade facilitation to export performance on the export value of Indonesia’s food industry to the RCEP countries. Indonesia's manufacturing sector is the largest contributor to Indonesia's exports and the RCEP countries is the main destination. However, the export growth trend of Indonesia's food industry to the RCEP countries from 2012 to 2019 tends to decrease. The data used in this study is secondary data for the period of 2012 – 2019 with a gravity model panel data approach. Trade facilitation variables that become interest variables are the quality of transportation infrastructure, the absorption of information and communication technology (ICT), the burden of customs procedure (BOCP) and the quality of business environment of RCEP countries. The result of the model shows that the trade facilitation variables significantly affecting the export value of Indonesia’s food industry are the percentage of technology and communication absorption (ICT) of the RCEP countries and the quality business environment of the RCEP countries. The RCEP countries that has the largest percentage of information and communication technology (ICT) absorption is South Korea, while New Zealand has the best business environment. Besides that, the economic variables that affect the export value of Indonesia's food industry to the RCEP countries are the economic distance between Indonesia and RCEP countries and the total population of the RCEP countries"