Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengusulkan konsep dinar sebagai salah satu alat pembayaran dalam transaksi perdagangan international. Dinar dan Dirham dalam dunia Islam sudah digunakan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad menjadi Khalifah, dan tetap digunakan di masa kepemimpinan Nabi Muhammad hingga Khalifah Ottoman pada tahun 1924. Berdasarkan studi literatur, Dinar mempunyai tingkat kestabilan yang lebih tinggi dibandingkan mata uang fiat yang saat ini digunakan. Mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional adalah mata uang dari negar maju yang dinilai memiliki nilai kestabilan yang lebih tinggi seperti US Dollar, Europe, Poundsterling. Namun, beberapa kajian juga menilai kekurangan dari mata uang (currency tersebut, karena nilainya yang fluktuatif dan menimbulkan kerugian bagi para pelaku pedagang international (eksportir dan importir).Analisa pada penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kestabilan antara Dinar dengan US Dolar, serta melihat data transaksi perdagangan Internasional Indonesia dengan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Berdasarkan Analisa trend data dari 2001-2019, diduga volatilitas Dinar lebih tinggi daripada US Dolar. Berdasarkan Uji Kausalitas Granger didapatkan bahwa variable Dinar secara statistic signifikan mempengaruhi nilai tukar US Dolar, dan tidak sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan satu arah, yaitu hanya Dinar yang secara statistic signifikan mempengaruhi US Dolar. Berdasarkan pernyataan hasil perhitungan standar deviasi, dapat diputuskan bahwa Dinar Emas (DINAR) merupakan mata uang yang lebih stabil dibandingkan Dolar AS (USD). Hal tersebut dikarenakan Dinar Emas (DINAR) memiliki volatilitas yang lebih rendah dibandingkan Dolar AS (USD). Hasil analisis studi kasus perdagangan international antara Indonesia dengan anggota negara OKI didapatkan hasil bahwa untuk negara-negara tertentu yang memiliki nilai transaksi impor tidak terlalu besar (Indonesia meng-impor, dan lawan transaksi meng-ekspor), dimungkinkan penggunaan dinar diterapkan dengan mempertimbangkan kecukupan emas yang dimiliki Indonesia. Namun, perlu dilihat juga nilai kecukupan emas negara lawan transaksi tersebut, mengingat mereka juga memiliki nilai transaksi ekspor dengan Indonesia ( Indonesia meng-ekspor, dan negara lawan transaksi meng-impor dari Indonesia). Namun, untuk negara yang memiliki nilai transaksi impor besar, misal dengan Malaysia, tidak memungkinkan penerapan dinar sebagai alat tukar dilakukan, karena Indonesia tidak memiliki kecukupan emas. Apalagi jika mengikutsertakan impor migas dari negara timur tengah yang notabene juga anggota Negara OKI, maka penerapan Dinar sebagai alat pembayaran sangat tidak mungkin dilakukan.

---

exchange in international trading. Based on Islamic history, Dinar and Dirham had been used as medium of exchange before Rasulullaah Muhammad SAW became a prophet, and Rasulullah still used that medium and they still be used until The Ottoman Caliphate in 1924.

Based on the literature, Dinar has the highest stability level rather than fiat money that is used for now. In international trading, developed countries’s currencies are used as a medium of exchange, because their curencies were valued have more stabil, for example US Dollar, Euro and Poundsterling. However, there are many papers that found the shortage of the currencies, because they are fluctuating and cause losses in international trading transactions.

Analysis in this paper are aimed to compare the stability between Dinar and US Dollar, and also analyze international trading transaction between Indonesia and the members of Organization of Islamic Cooperation (OIC).

The result of trend analysis from data series within 2001-2019, Dinar’s volatility is higher than US Dollar. Granger Causalities test shows there is one way causality between Dinar and US Dollar, Dinar does cause ganger USD or statistically, Dinar influence significantly US Dollar, and not vice versa. The result of standard deviation calculation, was found that Dinar more stabil than USD. Based on case study analysis, for some country that Indonesia has transaction’s import amount not too big, it’s possible to apply dinar as a medium of exchange. This is considering the number of gold that Indonesia has. But, this paper doesn’t include oil and gas transaction. Indonesia imports oil and gas from middle east country which is the member of OIC with a big amount. And the gold that Indonesia has not sufficient to pay that big amount. By that, generally, Dinar couldn’t apply in International trading between Indonesia and the the few members of OIC. "

"Salah satu fasilitas pembiayaan pada perusahaan pembiayaan syariah adalah akad murabahah. Untuk menjamin pelaksanaan perjanjian berlaku jaminan kebendaan. Islam telah lama mengenal lembaga jaminan sebagai instrumen yang menjamin pembayaran utang. Sampai saat ini belum ada pengaturan secara khusus penggunaan lembaga jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah, sehingga masih menggunakan ketentuan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Akta Jaminan Fidusia harus dibuat di hadapan Notaris dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidak-tidaknya diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan jaminan fidusia dalam akad murabahah dan keabsahan Akta Jaminan Fidusia yang tidak ditandatangani langsung oleh nasabah di hadapan Notaris dengan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 452K/Ag/2016. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar atas permasalahan mengenai kedudukan jaminan fidusia dalam skema murabahah serta pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Kedudukan jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir (ikutan) dari akad murabahah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 UUJF yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian pokoknya. Akta Jaminan Fidusia yang tidak ditandatangani langsung oleh nasabah di hadapan Notaris adalah tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Lembaga Pembiayaan Syariah sebaiknya setelah penandatanganan akad murabahah dengan nasabah, langsung diikuti dengan penandatanganan Akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris, sehingga nasabah langsung berhadapan dengan Notaris untuk menandatangani Akta Jaminan Fidusia.

---

One of the financing facilities at Islamic finance companies is a murabahah contract. To guarantee the implementation of the agreement, a material guarantee applies. Islam has long recognized the guarantee institution as an instrument that guarantees the payment of debts. Until now there has been no specific regulation on the use of fiduciary guarantee institutions in sharia financing, so they are still using the fiduciary provisions stipulated in the Fiduciary Guarantee Law. The Fiduciary Guarantee Deed must be made before a Notary and signed by the parties concerned or at least explain what is the reason for not signing the deed by the party or parties concerned. The problems raised in this study are regarding the position of fiduciary guarantees in murabahah contracts and the validity of the Fiduciary Guarantee Deed which is not signed directly by the customer before a Notary with the analysis of the Supreme Court Decision Number 452K/Ag/2016. To answer the problem, a normative juridical research method with a prescriptive type is used, which aims to provide a solution to problems regarding the position of fiduciary guarantees in the murabahah scheme and the making of Fiduciary Guarantee Deeds. The position of the fiduciary guarantee is an accessor agreement of the murabahah contract. This is in accordance with Article 4 of the Fiduciary Guarantee Law which states that a fiduciary guarantee is an accessoir agreement from the main agreement. The Fiduciary Guarantee Deed that is not signed directly by the customer before a Notary is invalid, because it does not comply with the rules for making an authentic deed as regulated in the Law on Notary Positions. Sharia Financing Institutions should after signing the murabahah agreement with the customer, immediately followed by the signing of the Fiduciary Guarantee Deed before a Notary, so that the customer directly deals with the Notary to sign the Fiduciary Guarantee Deed."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pelaku UMKM muslim di Indonesia untuk menggunakan pembiayaan syariah pada lembaga keuangan syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui self-admistrated questionnare di seluruh wilayah Indonesia dengan 213 responden yang merupakan pelaku UMKM muslim. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modelling (SEM) untuk menganalisis pengaruh faktor sikap, pengaruh lingkungan, literasi keuangan syariah, religiusitas, dukungan pemerintah, dan harga dari pembiayaan syariah terhadap intensi untuk menggunakan pembiayaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, pengaruh lingkungan sosial, literasi keuangan syariah, religiusitas memengaruhi intensi menggunakan pembiyaan syariah secara positif, sedangkan harga pembiyaaan syariah memiliki pengaruh negatif. Namun, variabel dukungan pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi menggunakan pembiayaan syariah oleh pelaku UMKM muslim di Indonesia.

---

This research aims to determine the factors that influence muslim entrepreneurs in Indonesia to use Islamic financing in Islamic financial institutions. Data was collected from self-admistrated questionnare in all regions of Indonesia that involving 213 respondents who are muslim entrepreneurs. The analysis used in this study is Structural Equation Modeling (SEM) to analyze the influence of attitude factors, social influences, Islamic financial literacy, religiosity, government support, and the price of Islamic finance on the intention to use Islamic financing. The results showed that attitudes, social influence, Islamic financial literacy, and religiosity affected the intention to use sharia financing positively. Whereas sharia financing prices have a negative influence, however, the government support does not have a significant influence on the intention to use Islamic finance by muslim Indonesian entrepreneurs."

"Kemiskinan merupakan masalah yang umum dihadapi oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya mengatasi kemiskinan tersebut secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat bagi pengembangan wakaf di tanah air dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf UU Wakaf . Saham merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan menurut UU Wakaf. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai wakaf dalam mewujudkan keadilan distribusi ekonomi, pengaturan saham syariah sebagai objek wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, serta upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi saham syariah sebagai objek wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif legal research . Penelitian Hukum Normatif legal research ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep keadilan menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, secara teoritik tujuan wakaf adalah untuk merealisir keadilan sosial. Secara ekonomi wakaf sendiri merupakan salah satu sarana dalam pendistribusian harta kekayaan, sehingga kesejahteraan ekonomi dapat dinikmati masyarakat luas. Hal ini merupakan wujud keadilan distributif ekonomi menurut ajaran Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur n surat al-Hasyr [59]:7, agar kekayaan tidak berputar hanya pada kelompok orang-orang tertentu saja. Dalil hukum kebolehan wakaf saham dalam fiqih Islam didasarkan pada Mashlah?h mursalah dan isthishan. Atas dasar Mashlah?h mursalah, wakaf saham mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat, termasuk untuk menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syara rsquo;. Ketentuan mengenai wakaf saham termasuk pengelolaannya di Indonesia selain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya untuk melindungi wakaf saham agar potensinya dapat dioptimalkan dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah melalui kementrian agama dan BWI. Disamping itu pula pengelolaan wakaf saham oleh nazhir yang profesional dan amanah, pendaftaran,pengumuman saham yang diwakafkan, jaminan asuransi, larangan peralihan aset wakaf, serta penegakan sanksi hukum yang tegas atas pelanggaran penyelenggaraan Wakaf. Sebagai temuan hukum dalam disertasi ini bahwa benda wakaf tidak semata-mata ditujukan pada benda tidak bergerak saja, namun juga benda bergerak termasuk saham. Keharusan sifat benda wakaf yang kekal dan abadi, terkait saham dapat dilakukan dengan upaya agar nilai dari saham itu bersifat tetap dan bahkan meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya jaminan asuransi saham . Pola pengembangan wakaf saham ini dapat dilakukan melalui sinergi dengan program CSR yang dikembangkan melalui perusahaan. Perlu dilakukan usaha menggiatkan wakaf saham di Indonesia, dengan melakukan sosialiasi dan peningkatan SDM nazhir profesional, membangun sinergi kerjasama mitra usaha, dan penyempurnaan pengaturan wakaf saham secara integratif. Kata Kunci : Wakaf, UU Wakaf, Saham Syariah.

---

Poverty is a common problem of many developing countries, includingIndonesia. Need efforts to overcome poverty effectively and sustainably. Amongthe social institutions in Islam, endowments waqf has held a very important rolein developing social activities, economy, and culture of Islamic societies. TheGovernment of the Republic of Indonesia has provided support for thedevelopment of Waqf with the enactment of Law No. 41 Year 2004 on Waqf WaqfAct . Based on Waqf Act, shares is one of movable property that can being objectwaqf. This research will be discussed on waqf in realizing distributive justice,shares as objects of waqf according to Islamic and positive law in Indonesia, andhow the legal protection for shares as the object of waqf in order to realizedistributive justice in society.The method used is a normative legal research. Normative Legal Researchis accomplished by approach to law and the concept of justice according toIslamic. Based on the results can be stated that the waqf as one of the economicpower of Islam, not only to the implementation of the spirit of faith, but also havea very high social aspect. Theoretically, waqf goal is to realize social justice.waqf is an income distribution system which is based on the social justice aspects.This is implementation of economic distributive justice according to al QuranSurat al Hashr 59 7. Based on the principle of justice, the Qur 39 an insists thatwealth does not revolve only on certain groups of people only. Economically waqfitself is one of system in the distribution of wealth and resources in community.Shares as waqf objects, in the study of Islamic jurisprudence, is associated with awaqf money is included in the category of moving objects. Proposition used todevelop waqf shares are highly related to the purpose for the public interest.Legal arguments of permissibility is based on Mashlah mursalah andisthishan. On the basis of Mashlah mursalah, waqf of shares bring benefits forthe people.Based on the Waqf Act in Indonesia, not all types of shares can being waqfobject. The Type of Shares not only based on positive law, but also not conflictwith Islamic principles. To protect the waqf of shares can be optimized with thesupervision by the government through the ministry of religion and IndonesiaWaqf Board BWI . Beside that, the management of waqf shares by Nazhirprofessional and trustful, registration, announcements and publications,insurance, prohibition of transference of the waqf object, and the enforcement oflegal sanctions for violations of the implementation of waqf. The new discoveriesfor the development of waqf shares in modern management can be done throughsynergy with CSR programs developed by companies."

"Konsep likuiditas menjelaskan bahwa likuiditas berkaitan dengan seberapa cepat aset keuangan dapat ditransaksikan dalam jumlah besar tanpa menimbulkan biaya transaksi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik sukuk seperti volume transaksi, sisa tenor, yield-to-maturity, dan peringkat sukuk korporasi terhadap likuiditas pasarnya. Selain itu, faktor makroekonomi seperti inflasi, JIBOR, consumer confidence index, dan Jakarta Islamic Index juga digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap likuiditas pasar sukuk di Indonesia. Analisis penelitian ini menggunakan sukuk negara serta sukuk korporasi sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas sukuk negara dipengaruhi oleh karakteristiknya serta beberapa faktor makroekonomi lainnya. Sedangkan faktor makroekonomi tidak terbukti berpengaruh terhadap sampel sukuk korporasi. Akan tetapi, faktor seperti Jakarta Islamic Index menunjukkan bahwa sukuk korporasi merupakan aset keuangan yang cukup subtitutif dengan aset lain seperti saham syariah.

---

Liquidity emphasizes the ease with which financial assets can be transacted in large quantities without incurring significant transaction costs. This study aims to determine the influence of sukuk characteristics such as transaction volume, time-to-maturity, yield-to-maturity, and credit rating of corporate sukuk on their market liquidity. Additionally, macroeconomic factors like inflation, JIBOR, consumer confidence index, and the Jakarta Islamic Index are used to examine their impact on sukuk market liquidity in Indonesia. The analysis utilizes both government sukuk and corporate sukuk as research samples. The findings reveal that the liquidity of government sukuk is influenced by its characteristics and other macroeconomic factors. However, macroeconomic factors do not significantly impact the corporate sukuk sample. Nevertheless, factors like the Jakarta Islamic Index suggest that corporate sukuk are relatively substitutable financial assets with other assets like Shariah stocks."

"Summary: Economics needs moral enrichment to make it really useful for mankind in its search for a just world order."

"This book is a comprehensive look at the innovations, applications, and best practices of Islamic finance Islamic-compliant finance is transacted in every major world financial center, and the need for information on the topic in light of its global reach has grown exponentially."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan maksimum pembiayaan, lama waktu pemrosesan pembiayaan, dan syarat agunan pada lembaga keuangan mikro islam di Indonesia apabila credit officer didalamnya memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah. Dengan menggunakan uji Wilcoxon signed-rank test Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan positif dalam maksimum pembiayaan dan perbedaan negatif pada lama waktu pemrosesan pembiayaan apabila credit officer memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah. Namun tidak ditemukan adanya perbedaan syarat agunan apabila credit officer memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah.

---

This undergraduate thesis examines whether there is any difference in maximum financing allowance, duration of processing financing application, and the terms of collateral in Islamic microfinance institutions in Indonesia if the credit officer has a relationship with the customer. Using Wilcoxon signed rank test The result shows that there is a positive difference in the maximum financing allowance and the negative difference in the length of processing time if the credit officer has relationship with the customer. However, there is no difference in collateral requirement if the credit officer has a relationship with the customer."

"Penelitian ini membahas praktik pada program keuangan mikro Islam yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia dengan menggunakan dana zakat serta amal Islam sebagai sumber pendanaan dan yang menjadi targetnya adalah mustahik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Dompet Dhuafa, LAZ Al-Azhar, dan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia IZI . Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan pada orang-orang yang terlibat secara langsung dalam praktik keuangan mikro Islam yang dilakukan oleh OPZ dan data sekunder yang berasal dari literatur-literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bisnis keuangan mikro Islam yang dilakukan antara ketiga OPZ berbeda dengan keuangan mikro Islam yang berorientasi pada komersil, dimana dalam praktiknya tidak hanya diberikan pembiayaan namun pada program keuangan mikro Islam berbasis dana zakat yang dilakukan oleh OPZ terdapat aspek pemberdayaan bagi mustahik, dan terjadi perubahan dampak ekonomi yang signifikan bagi mustahik yang menerima.

---

This research discusses the practice of Islamic microfinance programs conducted by Zakat Management Organizations in Indonesia targeted to mustahiks by using zakat and Islamic charity as sources of fund. It uses a qualitative method with a case study approach on Dompet Dhuafa, LAZ Al Azhar, and LAZ Inisiatif Zakat Indonesia IZI . The data used are primary data from an in depth interview with the people who are directly involved in the practice, and the secondary data from relevant literatures. The result of this study shows that the business model of Islamic microfinance practiced by the three ZMOs is different from the other commercial oriented Islamic microfinance. The ZMOs provide not only the financing but also put forward an empowerment aspect using the zakat fund based Islamic microfinance program, it is also found that there is a significant impact on economic improvement from the mustahiks who received it."

"Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dengan perjanjian Ijarah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara merupakan terobosan hukum dalam sistem hukum Indonesia dengan memperkenalkan konsep Benefit Rights sebagai salah satu hak kepemilikan atas suatu benda. Adanya Beneficial Rights yang diadopsi dari konsep di negara-negara dengan sistem hukum Common Law menimbulkan konflik dengan sistem hukum Civil Law yang diterapkan di Indonesia, khususnya mengenai hak kepemilikan atas suatu benda. Studi ini menganalisis keabsahan Hak Manfaat sebagai underlying asset, perbandingan penerapan Hak Manfaat sebagai underlying asset pada SBSN dan Sukuk Korporasi, serta praktek kedua jenis instrumen keuangan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitik deskriptif yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa Hak Manfaat atas Barang Milik Negara sebagai underlying asset SBSN terbatas pada ruang lingkup penerbitan SBSN, namun Hak Manfaat tersebut tidak dapat diberlakukan atas Sukuk Perseroan dengan alasan terdapat tidak ada dasar hukum. Secara material, Hak Manfaat atas kekayaan perusahaan tidak diklasifikasikan sebagai hak kepemilikan atas suatu benda di Indonesia. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka perlu dipastikan ruang lingkup Benefit Rights sebagai underlying asset Sukuk di Indonesia dan pembentukan dasar hukum yang memadai untuk penerbitan sukuk korporasi di Indonesia.

---

The issuance of State Sharia Securities with an Ijarah agreement based on Law Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities is a legal breakthrough in the Indonesian legal system by introducing the concept of Benefit Rights as one of the ownership rights of an object. The existence of Beneficial Rights which is adopted from the concept in countries with the Common Law legal system creates a conflict with the Civil Law legal system applied in Indonesia, especially regarding ownership rights over an object. This study analyzes the validity of Benefit Rights as the underlying asset, the comparison of the application of Benefit Rights as the underlying asset on SBSN and Corporate Sukuk, and the practice of the two types of financial instruments. The method used is juridical normative analytic descriptive supported by the results of interviews with resource persons. Based on the method used, it can be concluded that the Benefit Rights over State Property as the SBSN underlying assets are limited to the scope of the SBSN issuance, however the Benefit Rights cannot be applied to the Company's Sukuk on the grounds that there is no legal basis. In material terms, Benefit Rights over company assets are not classified as ownership rights over objects in Indonesia. Based on these conclusions, it is necessary to ascertain the scope of Benefit Rights as the underlying asset of Sukuk in Indonesia and the establishment of an adequate legal basis for the issuance of corporate sukuk in Indonesia."