Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini menyajikan evaluasi menyeluruh atas prosedur yang dilakukan Perusahaan ABC terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa ekspor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019. Sebagai perusahaan multinasional yang berspesialisasi dalam layanan konsultasi dan broker asuransi, praktik perpajakan Perusahaan ABC sangat menarik. Laporan tersebut menggali informasi rinci dan analisis dokumen pendukung yang diserahkan selama proses. Dengan mempelajari prosedur dan dokumen tersebut, laporan ini menyoroti upaya kepatuhan perusahaan dan memberikan wawasan berharga tentang penanganan PPN jasa ekspor di dalam organisasi. Metode dalam laporan ini menggunakan pengalaman pribadi penulis dalam menangani kasus pajak. Berdasarkan evaluasi tersebut, kompilasi bukti dan proses yang dialami oleh perusahaan yang bersangkutan telah dilakukan dengan baik dan telah teruji dalam kerangka evaluasi yang telah dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.

---

This internship report presents a comprehensive evaluation of the procedures undertaken by Company ABC regarding the export services value-added tax (VAT) that was regulated in Minister of Finance Regulation Number 32/PMK.010/2019. As a multinational company specializing in consulting and broker insurance services, Company ABC's tax practices are of significant interest. The report delves into the detailed information and analysis of the supporting documents submitted during the process. By examining these procedures and documents, this report sheds light on the company's compliance efforts and provides valuable insights into the handling of export services VAT within the organization.The method in this report uses the author's personal experience in handling tax cases. Based on this evaluation, the compilation of evidence and the process experienced by the company concerned has been carried out properly and has been tested within the evaluation framework, which has been compared with applicable regulations."

"Laporan magang ini membahas evaluasi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh divisi Individual Tax DV Indonesia. Subjek evaluasi laporan magang ini adalah seorang ekspatriat dari India bernama Mr. B yang dipilih berdasarkan keunikan kasusnya yang melaporkan SPT Tahunan berstatus Kurang Bayar meskipun hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh 21. Hasil evaluasi menunjukkan perlakuan perpajakan sebagai Wajib Pajaka Dalam Negeri, penghitungan pajak penghasilan terutang, pengisian Formulir SPT Tahunan, pembayaran PPh kurang bayar hingga pelaporan SPT Tahunan secara e-filing sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. DV Indonesia juga melakukan prosedur verifikasi data penghasilan dan harta untuk menjamin pengisian SPT Tahunan Mr. B telah memenuhi kriteria benar, lengkap dan jelas. Meskipun bukan ranah konsultan pajak, perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja juga dibahas pada laporan magang ini untuk mencari penyebab masih terdapatnya pajak kurang bayar pada SPT Tahunan Mr. B.

---

This internship report discusses the evaluation of reporting of Individual Annual Income Tax Return conducted by the Individual Tax division of DV Indonesia. The subject of this internship report evaluation is an expatriate from India named Mr. B, who was chosen based on the uniqueness of his case, who reported his Annual SPT underpayment status even though he only received income from one employer and had been deducted with Income Tax Art. 21. The evaluation results show that the tax treatment as a domestic taxpayer, the calculation of income tax payable, the filling of the Annual Income Tax Return, the payment of underpaid income tax to the reporting of the Annual Income Tax Return through e-filing have been carried out in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia. DV Indonesia also performs procedures for verifying income and assets data to ensure that the filling of Mr. B's Annual Income Tax Return has met the correct, complete and clear criteria. The calculation of Income Tax Art. 21 is also discussed in this internship report, although it is not the realm of tax consultants to find out the cause of the underpayment income tax in Mr. B' Annual Income Tax Return."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan dokumen dalam proses persiapan sidang banding atas sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihadapi oleh PT ADS (badan usaha tetap yang bergerak di bidang perbankan) yang diwakilkan oleh kuasa hukum konsultan KAP ABC. Evaluasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu evaluasi terhadap efektivitas pemenuhan persyaratan substantif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan evaluasi terhadap efisiensi kinerja berdasarkan pengalaman kerja dan pengamatan penulis. Ruang lingkup laporan ini meliputi evaluasi atas penyusunan Surat Banding, penyusunan Surat Bantahan, penyusunan Surat Kuasa Khusus serta Pakta Integritas, dan Persiapan Dokumen yang diperlukan untuk Sidang Banding Pertama (Sidang Formal). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh proses persiapan yang dilakukan oleh KAP ABC untuk sengketa Banding PT ADS sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan mengetahui efisiensi kegiatan yang dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyusunan dokumen yang dilakukan oleh KAP ABC dalam persiapan sidang banding seluruhnya telah memenuhi persyaratan substantif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

This internship report is intended to evaluate the document preparation process in the preparation process for the appeal hearing on the Value Added Tax (VAT) dispute faced by PT ADS (a company engaged in banking) represented by the attorney for KAP ABC consultants. The evaluation is carried out on two things, namely the evaluation of the fulfillment of substantive requirements effectivity based on applicable tax regulations and the evaluation of the performance efficiency based on work experience and observations of the authors. The scope of this report includes an evaluation of the preparation of an appeal letter,preparation of a rebuttal letter, preparation of a special power of attorney and an integrity pact, and the preparation of documents required for the first appeal hearing (formal hearing). The evaluation was carried out to find out whether the entire preparation process carried out by KAP ABC for the appeal dispute of PT ADS was in accordance with the applicable Tax Regulations and to find out the efficiency of the activities carried out. The results of the evaluation show that the preparation of documents carried out by KAP ABC in preparation for the appeal hearing has all met the substantive requirements in accordance with applicable regulations."

"Perbedaan pendapat antara PT BBB dengan fiskus telah menimbulkan sengketa pajak terkait dengan kebijakan kompensasi utang pajak dalam sengketa dengan lebih bayar. PT BBB berpendapat terkait lebih bayar yang terjadi harus dikembalikan dengan dilakukan restitusi sebab utang pajak yang dimaksud fiskus masih dalam proses hukum di pengadilan pajak yang belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga, dalam hal ini PT BBB belum memiliki utang pajak yang dapat dikompensasikan dengan lebih bayar. Sementara, fiskus berpendapat bahwa bahwa utang pajak dalam proses hukum tersebut telah menjadi utang pajak sehingga tindakan penagihannya telah dapat dilakukan. Berdasarkan hal itu, melalui pendekatan kualitatif, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan kompensasi utang pajak dalam sengketa dengan lebih bayar yang dialami oleh PT BBB. Berdasarkan penerapan ketentuan kebijakan kompensasi utang pajak masih dalam sengketa menemui hambatan karena terdapatnya dualisme kebijakan mengenai penagihan pajak, dengan mengacu pada UU KUP tindakan kompensasi tidak dapat untuk dilakukan. Hal tersebut telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian pada faktor ruang lingkup dan pendefinisian dalam kepastian hukum. Oleh sebab itu, dengan adanya dualisme kebijakan telah menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan ketentuannya. Dalam mengatasi masalah tersebut, dilakukan penerapan asas lex posterior derogat legi priori. Sehingga dualisme kebijakan tersebut dapat dihilangkan dan ketentuan yang berlaku yaitu UU KUP.

---

Differences of opinion between PT BBB and the tax authorities have led to a tax dispute related to the tax payable compensation policy in dispute with overpayment. PT BBB is of the opinion that the overpayment that occurred must be returned with a restitution because the tax payable referred to by the tax authorities is still in the legal process in the tax court which has not yet had permanent legal force. Thus, in this case, PT BBB does not yet have a tax payable that can be compensated by overpayment. Meanwhile, the tax authorities are of the opinion that the tax payable in the legal process has become tax payable so that the collection action can be carried out. Based on this, through a qualitative approach, the researcher wants to know and analyze the application of the provisions for compensation for tax payables in disputes with overpayments experienced by PT BBB. Based on the implementation of the provisions of the tax payable compensation policy, the dispute is still facing obstacles due to the dualism of policies regarding tax collection, with reference to the KUP Law, compensation measures cannot be carried out. This has caused uncertainty in the scope and definition factors in legal certainty. Therefore, the existence of policy dualism has created uncertainty regarding the implementation of its provisions. In overcoming this problem, the principle of lex posterior derogat legi priori is applied. So that the dualism of the policy can be eliminated and the applicable provisions are the KUP Law."

"Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis persepsi wajib pajak perorangan di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga terhadap kualitas pelayanan e-filing dalam pelaporan perpajakannya. Metode analisis dengan membandingkan antara harapan dengan kualitas kinerja pelayanan yang diterima wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum wajib pajak perorangan di lokasi penelitian belum merasa puas dengan kualitas pelayanan e-filing baik itu dilihat dari dimensi responsiveness, assurance, empathy, reliability, dan tangibles. Dengan tingkat kesenjangan terbesar berada di pada dimensi Assurance.

---

The purpose of this study was to analyze the perceptions of individual taxpayers in Menteng Tiga Jakarta Small Taxpayers Office to service quality of e-filing of tax reporting. Methods of analysis by comparing the expectations of the quality of service performance that was received taxpayer.

The results showed that in general the individual taxpayers in the study area have not been satisfied with the quality of the e-filing service whether it be of the dimensions of responsiveness, assurance, empathy, reliability, and tangibles. With the level of the biggest gaps are in the dimension Assurance."

"Sunset Policy merupakan fasilitas dari Pemerintah berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Badan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sunset Policy diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dengan adanya ketentuan Sunset Policy diharapkan pajak tidak lagi merupakan momok bagi masyarakat, dan masyarakat diharapkan mau lebih terbuka dan transparan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kebijakan Sunset Policy bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak dan jumlah Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan serta guna memperoleh basis data Wajib Pajak. Oleh karena itu, penulis ingin membahas mengenai sejauh mana Peranan Sunset Policy dalam rangka peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Khususnya pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Jakarta Pademangan dan kaitannya dengan penegakan Hukum Pajak. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yang bersifat analisis kualitatif guna menghasilkan data deskriptif. yang analisa datanya dibantu dengan data kualitatif yang berbentuk tabel dan grafik guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Meskipun di dalam pelaksanaan program Sunset Policy masih terdapat beberapa kelemahan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Program telah membuahkan hasil yang baik dalam rangka peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi. kedepannya hasil dari program ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan dan penegakan hukum pajak Indonesia.

---

Sunset Policy is a government policy as an instrument to facilite for Tax Payer o omit administrative penalty such as tax interest in the lack of the Personal Tax ayer and Company Tax Payer in their Payment of Tax Income. The Sunset olicy Regulation is enacted in article 37A of Act Number 28 Year 2007 such as eneral Regulation of Taxation (UU KUP). The implication of Sunset Policy is xpected that Taxation is longer will not hurrify the Tax Payer, and they will be xpected to become more open and transparent in reporting of their Taxation bligation. The goals of implementation of the Sunset Policy are to increase the um of state income from Tax revenue. and also to increase the sum of Personal nd Company Tax Payer, those expected to improve database.

Therefore this research is emphasizing in the Implication of Sunset Policy for increasing the um of the Personal Tax Payer, particularly in Kantor Pelayanan Pajak Pratama akarta Pademangan and its relation to Tax Law enforcement.

This research conduct by juridicial normatives method, which is using qualitative analysis in atabase collecting which is will conclude descriptive data. which the data nalysing is using qualitative data such as table and chart to conclude the esearch question. Eventough in this Sunset Policy there are still several iminishion, but this program could impact the increasing sum of Personal Tax Payer. Furthermore this program is expected to the foundament for the government to create and enact Tax Policies such as Tax Reform and The Enforcement of Taxation in Indonesia."

"Laporan magang ini bertujuan untuk memeriksa apakah prosedur audit substantif yang dilakukan oleh KAP KIM terhadap akun Utang Pajak PPh 21 milik PT LEE Indonesia sudah sesuai dengan standar audit dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, program magang yang dijalankan selama tiga bulan juga memberikan hasil berupa refleksi diri untuk mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi diri. PT LEE Indonesia adalah perusahaan pembiayaan untuk penyewaan kendaraan tertentu dengan merek tertentu. KAP KIM melakukan prosedur audit substantif berupa vouching, tie-up, dan rekonsiliasi dalam mengaudit akun utang pajak PPh 21 milik PT LEE Indonesia. Evaluasi asersi manajemen untuk prosedur-prosedur tersebut adalah keterjadian, akurasi, valuasi & alokasi, klasifikasi, dan kelengkapan. Evaluasi terhadap peraturan perpajakan di Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan dan Dirjen Pajak. Hasil evaluasi menunjukkan seluruh prosedur yang dijalankan oleh KAP KIM sudah sesuai dengan standar audit dan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This internship report aims to examine whether the substantive audit procedures carried out by KAP KIM on PT LEE Indonesia's Tax Payable Art 21 account comply with auditing standards and applicable tax regulations. In addition, the apprenticeship program which is carried out for three months also provides results in the form of self-reflection to evaluate and improve self-competence. PT LEE Indonesia is a finance company for leasing certain vehicles with certain brands. KAP KIM carried out substantive audit procedures in the form of vouching, tie-up, and reconciliation in auditing PT LEE Indonesia's Tax Payable Art 21 account. Evaluation of management's assertions for these procedures are occurrence, accuracy, valuation & allocation, classification, and completeness. Evaluation of tax regulations in Indonesia includes laws and regulations and the Director General of Taxes. The evaluation results show that all procedures carried out by KAP KIM are in accordance with auditing standards and applicable tax regulations."

"ABSTRAKKebijakan penunjukan bendahara desa sebagai wajib pungut pajak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 bertujuan untuk menggali potensi pajak yang ada di Desa. Dana yang diperoleh relatif besar menjadi penyebab adanya potensi pajak yang dapat digali. Skripsi ini merupakan analisis atas efektifitas kebijakan wajib pungut pajak oleh bendahara desa di Desa Bojong Baru dan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivis deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan penunjukan bendahara desa sebagai wajib pungut pajak belum berjalan efektif berdasarkan indikator efektivitas kebijakan dari Riant Nugroho. Efektivitas yang terpenuhi hanya mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan diantaranya tingkat SDM, pemahaman peraturan, kewenangan kades dalam memilih bendahara desa, keterjangkauan desa, peraturan yang belum jelas, rekanan yang belum memiliki NPWP, dan sosialisasi kebijakan yang minim.

---

ABSTRACTDesignation of Village treasurer as tax payer policies based on the Regulation Ministry of Home Affairs number 113 of 2014 aims to explore the potential of existing taxes in the village. Dana Desa obtained to village relatively in large quantities can be the causes of their tax potential that can be explore. This thesis is an Analysis on the effectiveness village treasurer as tax payer policy in Bojong Baru Village and Pabuaran village, Bojong Gede, Bogor. This research is a post positivis descriptive study. Data obtained through the study of literature and in depth interviews. The results of this research is the policy of designation Village Treasury as tax payer not effective. Based on Riant Nugroho 39 s policy effectiveness indicators. Effectiveness is fulfilled only on the suitability of the policy problem to be solved. Obstacles found in the implementation of policies include the level of human resources, understanding of regulations, authority of Chief village heads in selecting village treasurers, affordability of villages, unclear regulations, counterparty who do not have tax payer identification number, and minimal socialization."

"Laporan magang ini berisi tentang evaluasi proses analisis fasilitas perpajakan Kawasan Ekonomi Khusus untuk PT ABC dan analisis refleksi diri selama menjalankan kegiatan magang. PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri petrokimia. Laporan ini berfokus pada evaluasi analisis terhadap fasilitas dan kemudahan perpajakan yang didapatkan PT ABC karena berdiri di Kawasan Ekonomi Khusus. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, analisis fasilitas perpajakan sudah tepat dan PT ABC dapat melanjutkan pengajuan dokumen sebagai instrumen pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus.

---

This internship report contains an evaluation of Special Economic Zone Tax Facilities Analysis Process for PT ABC and a reflective analysis of my own experiences during the internship. PT ABC is a company engaged in the petrochemical industry. This report focuses on evaluating the analysis of the tax facilities and advantages obtained by PT ABC due to its establishment in the Special Economic Zone. Based on the evaluation conducted, the tax facility analysis is deemed appropriate, and PT ABC can proceed with submitting the necessary documents as a proposal for the Special Economic Zone."

"Tunggakan pajak merupakan beban dalam administrasi perpajakan yang sekaligus dapat menjadi potensi untuk menambah penerimaan pajak melalui pencairan tunggakan pajak. Bagaimana perilaku Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak serta bagaimana implementasi penagihan aktif adalah pokok permasalahan ;yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku Wajib Pajak dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui implementasi penagihan aktif di KPP PMA Enam. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed approach. Kombinasi penelitian kualitatif dan kuantitatif dimungkinkan jika keduanya berpijak pada paradigma yang sama. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan penelitian kebijakan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui kuesioner yang disebarkan ke 82 Wajib Pajak yang menjadi sampel. Data Primer juga didapat melalui wawancara yang mendalam yang dilakukan terhadap 3 orang Wajib Pajak dan 2 orang Jurusita Pajak Negara. Sementara data sekunder didapat melalui studi kepustakaan termasuk data-data penagihan aktif dari tempat penelitian dilakukan. Dasar Teori yang digunakan adalah teori mengenai perilaku Wajib Pajak, utang pajak serta penagihan pajak. Dimensi perilaku Wajib Pajak yang terdiri dari pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan serta persepsi Wajib Pajak didapatkan dan disarikan dari teori perilaku dan perilaku Wajib Pajak. Untuk teori penagihan pajak menggunakan teori Inter American Center of Tax Administration (2000) yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan dapat diambil untuk menagih pajak karena tidak dibayarnya pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan antara lain terhadap sejumlah pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus. Hasil penelitian dari kuesioner yang disebarkan menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, kurang sadar dan patuh terhadap pelunasan tunggakan pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai persepsi atas ketentuan yang berlaku sekarang ini. Berdasarkan hasil wawancara, Wajib Pajak juga mempunyai beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan dalam pelunasan tunggakan pajak. Berdasarkan wawancara serta data sekunder yang didapat dari Jurusita Pajak Negara KPP PMA Enam, implementasi penagihan aktif juga menemui beberapa kendala di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, perilaku wajib pajak dalam pelunasan tunggakan pajak masih belum seperti yang diharapkan, walaupun mereka memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam melunasi tunggakan pajak adalah kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, ketidakpuasan atas kualitas pemeriksaan fiskus serta Wajib Pajak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan dan banding. Implementasi penagihan aktif juga belum mencerminkan kondisi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya tahapan penagihan aktif yang dilakukan serta minimnya tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan. Melihat kondisi di atas maka perlu diintensifkan sosialisasi kepada Wajib Pajak, maksimalkan dan intensifkan tindakan penagihan aktif, perlu dibuatkan aturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan yang berfungsi sebagai pedoman bagi Jurusita dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap kebijakan penagihan aktif serta evaluasi terhadap sistem dan prosedur pemeriksaan serta kualitas dan kuantitas pemeriksa.

---

Tax in arrears is considered as burden in tax administration which is also potential to add income from tax through liquidation of tax in arrears. How is tax payer?s attitude in settlement of tax in arrears and what matters become consideration of taxpayer in settlement of tax in arrears and how is implementation of active collection is subject matter of problem being discussed. This research aims at knowing the taxpayer?s attitude and what matters become consideration of taxpayer in settlement of tax in arrears. Another aims is to know implementation of active collection at Taxation Service Office of Foreign Investment Six. This research uses mixed approach as methodology of research. There is possibility to use combination between qualitative and quantitative research if both stand on the same paradigm. This research is descriptive research and policy research. This research uses both primary and secondary research. Primary data is obtained through questionnaires which is distributed to 82 taxpayers that become sample. Besides, Primary Data is also obtained through deep interview carried out toward 3 taxpayers and 2 bailiffs of State Tax. While the secondary data is obtained through library study including active collection data from place where research was conducted. Basis of theory used is concerning attitude of taxpayer, tax payable, and tax collection. Dimension of attitude of taxpayer which includes knowledge, awareness, and compliance as well as perception of taxpayer is obtained and excerpted from theory of attitude and taxpayer?s attitude. For tax collection used theory of Inter American Center of Tax Administration (2000) which stated that measures can be taken to collect tax due to non payment of tax until the dead line such as toward the amount of tax determined by tax authority. Result of research from questionnaires distributed showed that majority taxpayers know rights and obligations of their taxes, lacked of awareness and compliance toward settlement of tax in accordance with prevailing provisions as well as make perception over prevailing provisions in the present time. Based on result of interview, taxpayer also has a number of reasons to be considered in settlement of tax in arrears. Based on interview and the secondary data obtained from Bailiff of State Tax of Taxation Service Office of Foreign Investment Six, implementation of active collection also find obstacles in the field. Based on result of research mentioned above, attitude of the taxpayer in settling tax in arrears still not yet as it is expected, despite they have sufficient knowledge concerning rights and obligations of its taxes. Some matters which become consideration of taxpayer in which to settle tax in arrear includes condition of financial which is impossible, not satisfied with quality of tax audit done by tax auditor and taxpayer filing legal efforts in the form of objection and appeal. Implementation of active collection also not interpret condition in accordance prevailing provisions. This matter can be seen from minimum active collection stage conducted and minimum active collection conducted. Having observed condition mentioned above, it requires to intensify socialization to taxpayer, increase and intensify active collection, it is necessary to prepare implemental regulation and implemental guideline which will serve as guideline for Bailiff in performing its duty. Besides, it also requires to conduct evaluation toward active collection policy and evaluation toward system and procedure of tax audit and quantity and quality of the tax auditor."