Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Kubamelakukan deregulasi atas investasi asing di era kepemimpinan Raul Castro.Deregulasi meliputi revisi Undang-Undang perihal investasi asing, perombakansistem perpajakan serta memberikan jaminan hukum kepada para investor asing.Penelitian ini menggunakan penjelasan dari Margaret Hermann tentang pengaruhkarakteristik personal seorang pemimpin dalam menentukan preferensi kebijakan,serta penjelasan dari Glenn Biglaiser dan Karl DeRouen mengenai faktor-faktor yangmempengaruhi reformasi ekonomi di kawasan Amerika Latin. Penelitian inimenemukan bahwa besarnya kekuasaan yang dimiliki badan eksekutif, restrukturisasihutang luar negeri Kuba, pertumbuhan ekonomi Kuba yang mengalami perlambatan,serta perilaku kepemimpinan Raul Castro yang cenderung pragmatis, berpengaruhdalam deregulasi investasi asing di Kuba.

---

This thesis aimed to understand factors influencing the deregulation of foreign

investment in Cuba during Raul Castro’s administration. Deregulation includes

revision on foreign investment act, tax reforms and law protection for foreign

investors. This study used Margaret Hermann’s explanation about the impact of

personal characteristic leader in policy preferences, and explanation from Glen

Biglaiser and Karl DeRouen about factors which affect the economic reform in Latin

America. This study found that the large power of Cuba’s executive body, the Cuba’s

foreign debt restructure, the deceleration of Cuba’s economic growth and the

tendency on Raul Castro’s pragmatic behavior, are influencing on deregulation of

foreign investment in Cuba."

"ABSTRAKInvestor State Dispute Settlement ISDS yang terdapat di dalam sebagian besar Bilateral Investment Treaties secara global mengandung beberapa kekurangan utama. Kekurangan-kekurangan ini menyebabkan mekanisme ISDS ini dikritisi oleh berbagai pihak dalam masyarakat termasuk para pakar, masyarakat umum, dan juga pemerintah-pemerintah itu sendiri, terutama dalam wacana dimasukannya ISDS ini ke dalam Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP . Karena itu, pemikiran untuk dibuatnya Investment Court System ICS dimunculkan oleh Uni Eropa sebagai solusi dari kekurangan-kekurangan pada ISDS untuk TTIP beserta seluruh perjanjian investasi Uni Eropa di masa yang akan datang. Dengan demikian, kekurangan-kekurangan utama pada ISDS beserta dengan fitur-fitur ICS yang dirumuskan dalam mengatasi kekurangan-kekurangan ISDS tersebut merupakan topik utama sekaligus tujuan dari penelitian ini. Di sini, berdasarkan metode penelitian normative di mana analisa dari sumber data sekunder telah dilakukan, telah ditemukan bahwa terdapat enam kekurangan utama di ISDS. Kekurangan-kekurangan utama tersebut terdiri dari tiadanya kontrol terhadap putusan yang dikeluarkan, transparansi, kempetensi dari para arbitrator, benturan kepentingan, dan dampak pada kedaulatan. Berkenaan dengan hal demikian, ICS mengatasi masing-masing dari kekurangan tersebut dengan membentuk Appeal Tribunal, Judges yang bersifat tetap untuk menciptakan konsistensi, mengadopsi UNCITRAL Rules of Transparency, menentukan standar kualifikasi dari para Judges, menghilangkan system penunjukan arbitrator oleh pihak bersengketa serta dualisme fungsi arbitrator, dan perlindungan yang lebih kuat untuk kedaulatan Host States melalui diatasinya kekurangan-kekurangan tersebut. Kesimpulannya, fitur-fitur dari ICS yang diajukan akan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam mekanisme ISDS dan karenanya, ICS merupakan mekanisme yang lebih baik disbanding dengan ISDS yang sekarang ini ada.

---

ABSTRACTThe Investor State Dispute Settlement ISDS that exists in the most Bilateral Investment Treaties in the globe contains protuberant drawbacks. These drawbacks had lead the current ISDS mechanism to be criticized by many parts of society that includes the scholars, general society, and the governments themselves, especially in its inclusion in the current Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP . Thus, the idea to establish an Investment Court System ICS is conceived by the European Union EU as the solution to the drawbacks of ISDS for the TTIP and all prospective investment agreements of the EU. In relation to this, the prominent drawbacks of the current ISDS along with the ICS as the solution to those drawbacks had been the main questions and objectives of this research. Here, based on the normative research method, in which the analysis of secondary data sources is conducted, it had been found that there are six prominent drawbacks of ISDS. Those main drawbacks consist of the inexistence of control toward the awards, inconsistency, transparency, arbitrators rsquo competence, conflict of interest, and effects on the sovereignty. Respectively, ICS encounters each of the drawbacks through the establishment of Appeal Tribunal, Judges with secure tenancy in upholding the consistency, adopting the UNCITRAL Rules of Transparency, setting the minimum qualification for the Judges, eradicating the party appointment for the arbitrators along with the dual roles of the arbitrators, and a stronger protection to the sovereignty of the Host States through tackling the aforementioned drawbacks. In the conclusion, the features of the proposed ICS shall be able to fix the problems in the current ISDS and therefore, ICS is a better mechanism compared to the current ISDS. "

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dari hubungan kinerja ESG terhadap penghindaran pajak perusahaan serta apakah direktur dengan pengalaman asing dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kinerja ESG terhadap penghindaran pajak. Data yang digunakan adalah perusahaan manufaktur berbasis ESG dari Thomson Reuters dari negara-negara ASEAN-5 selama periode 2017 hingga 2021 dengan sampel sebanyak 351 observasi. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi data panel random-effect. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang tinggi lebih cenderung terlibat dalam aktivitas manipulasi pajak perusahaan. Perusahaan meningkatkan kinerja ESG untuk melindungi perusahaan terhadap risiko reputasi yang mungkin timbul dari praktik penghindaran pajak. Selain itu, kehadiran direktur dengan pengalaman asing dapat memberikan pengalaman dan budaya baru bagi perusahaan serta memainkan peran penting dalam memberikan pandangan terkait praktik ESG dan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki lebih banyak direktur dengan pengalaman asing mempunyai kekhawatiran yang lebih besar terhadap reputasi. Selain itu, direktur dengan pengalaman asing dapat membawa pengalaman serta budaya baru ke dalam perusahaan sehingga dapat memperlemah hubungan positif kinerja ESG terhadap penghindaran pajak agar perusahaan terhindar dari ancaman reputasi dan legitimasi.

---

This study aims to provide empirical evidence of the relationship of ESG performance on corporate tax avoidance and whether directors with foreign experience can strengthen or weaken the relationship between ESG performance and tax avoidance. The data utilized were Thomson Reuters ESG-based manufacturing companies from ASEAN-5 nations from 2017 to 2021, with a sample size of 351 observations. Random-effect panel data regression was employed to test the hypothesis. The findings revealed that companies with high ESG performance were more likely to participate in corporate tax avoidance. The company improves ESG performance to protect the company against reputational risks that may arise from tax avoidance practices. Furthermore, the presence of a director with foreign experience can provide a new experience and culture for the company, as well as play a vital role in giving insights about ESG practices and tax avoidance. The results of this study indicate that companies that have more directors with foreign experience have greater concerns about reputation. In addition, directors with foreign experience can bring new experiences and cultures into the company so as to weaken the positive relationship between ESG performance and tax avoidance so that the company avoids reputational and legitimacy threats."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak yang menerbitkan ketetapan pajak kurang bayar menjelang daluwarsa penerbitan di KPP Pratama Kedaton. Hasil dari SKPKB tersebut memiliki tingkat ketidaksetujuan yang tinggi pada tahun 2015, kemudian menurun dan meningkat lagi pada tahun 2019. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa implementasi pemeriksaan pajak yang menerbitkan ketetapan pajak kurang bayar menjelang daluwarsa penerbitan ketetapan pajak di KPP Pratama Kedaton memberikan kontribusi yang kurang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun pajak yang lain. Faktor pendukung dalam pemeriksaan pajak ini adalah berfokus kepada lebih sedikit pos pemeriksaan, reminder ketika melakukan pemeriksaan, dan wajib pajak yang kooperatif dan proaktif. Faktor penghambat pemeriksaan pajak ini adalah wajib pajak yang kurang kooperatif dan terbatasnya waktu wajib pajak.

---

This study discusses the implementation of tax audits that issues a notice of tax underpayment assessment before the issuance expiration date at KPP Pratama Kedaton. The results of the SKPKB had a high level of disapproval in 2015, then decreased and increased again in 2019. This thesis uses a qualitative approach with descriptive type of research. This research gives the result that the implementation of the tax audit which issues the tax underpayment assessment before the tax assessment expiration date at KPP Pratama Kedaton gives a less significant contribution compared to other tax years. Supporting factors in this tax audit are focusing on fewer checkpoints, reminders when conducting audits, also cooperative and proactive taxpayers. The inhibiting factors for this tax audit are taxpayers who are less cooperative and the limited time for taxpayers."

"Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menangani dampak ekonomi dan kesehatan akibat menyebarnya kasus Covid-19. Masyarakat luas khususnya dari kelompok penyintas Covid-19 telah mendapatkan perhatian khusus dari langkah fiskal pemerintah. Untuk itu, penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menguji faktor-faktor yang menentukan intensi kepatuhan dalam membayar pajak pada penyintas Covid-19 di Jabodetabek. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan determinan intensi untuk membayar pajak pada kelompok penyintas yang mengidentifikasikan diri mereka menerima fasilitas khusus dari pemerintah ketika pandemi (kelompok 1) dan mereka yang mengidentifikasikan diri tidak memperoleh fasilitas (kelompok 2). Kerangka penelitian ini menggunakan extended theory of planned behavior (ETPB). Regresi logistik ordinal digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari sekitar 411 responden. Hasil penelitian menunjukkan prediktor kepatuhan hanya signifikan pada dimensi Tax Morale dan Tax Complexity. Namun, begitu dilakukan analisis terpisah antara kelompok 1 dan kelompok 2, tampak perbedaan determinan pada keduanya. Pada kelompok 2, prediktor yang signifikan hanya Tax Morale. Sementara itu, dimensi lain yang signifikan pada kelompok 1 mendapat penambahan berupa Tax Fairness, Tax Complexity, dan Tax Information. Penelitian ini berkontribusi memberikan kebaruan dalam literatur kepatuhan pajak dengan mendorong agar pemerintah mengasosiasikan penyediaan barang/layanan publik dengan perpajakan serta penekanan pada upaya meningkatkan Tax Morale.

---

The Indonesian government has allocated a sizable amount of money to address the effects of the spread of Covid-19 cases on the economy and health. The government's fiscal measures have given special attention to the larger community, particularly the Covid-19 survivor group. This study has twofold. First, it examines determinants of taxpaying intentions among the Covid-19 survivors in the Greater Jakarta area. The second objective of this study is to determine whether there are any differences in intention to pay taxes between the survivors who identify as receiving specific facilities from the government during the pandemic (group 1) and those who identify themselves as nonrecipients (group 2). This research framework uses the extended theory of planned behaviour (ETPB). Ordered logistic regression was used to analyze data collected from approximately 411 respondents. The findings demonstrated that only Tax Morale and Tax Complexity were relevant for the predictor of tax-paying intention. However, it became clear that there were disparities in the determinants of the two groups when a separate test was carried out between the respondent group. Tax Morale was the sole significant predictor in the second group. Tax Fairness, Tax Complexity, and Tax Information were additional significant predictors for the first group. This study contributes to the literature by encouraging the government to link the provision of public goods and services with taxation as well as focusing on measures to promote Tax Morale."

"Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untukmengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyakpermasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksidengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahpermasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupuninternal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apasaja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yangdigunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasilpenelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namunmasih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM,Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga dan peranBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidakdapat diselesaikan aparatur desa serta pengawasan dari pemerintah pusat (SatgasDana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harusditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untukmembuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahassebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa

---

In accordance with Law No.6 / 2014 concerning Villages, villages have the

authority to manage their own finances. But in practice there are still many

problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with

parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the

problems in the taxation of village funds, both from external and internal of villages

have been resolved well by the village apparatus and what policies have been

carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative

with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the

practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in

terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial

System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village

Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village

officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task

Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human

resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new

perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the

potential for taxation from the village"

"Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak skema pajak presumptive dan korupsi terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Pemerintah telah memberlakukan peraturan pajak yang bertujuan mendorong usaha kecil untuk membayar pajak penghasilan dan mempromosikan formalisasi. Kemudian, kami juga mempelajari dampak korupsi dibandingkan pengaruh perpajakan terhadap produktivitas perusahaan. Memanfaatkan data panel dari WBES, kami menemukan bahwa skema pajak presumptive tidak secara signifikan berdampak pada produktivitas perusahaan. Kami juga membuktikan bahwa bahwa korupsi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap produktivitas perusahaan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa korupsi memiliki dampak yang lebih besar pada produktivitas perusahaan dibandingkan dengan kebijakan perpajakan.

---

This study aims to assess the impact of presumptive tax and corruption on firm performance in Indonesia. The central government has enacted a new presumptive tax regulation targeting the SMEs. Additionally, we also assess the impact of corruption compared to the effect of taxation, on firm productivity. Taking advantage of the reliable panel data from the WBES Indonesia, we find that the presumptive tax scheme does not significantly affect firm productivity. Moreover, it is confirmed that corruption is negatively and significantly affects firm productivity. This study also affirms that corruption has a greater impact, compared to taxation, on firm productivity."

"PT. X merupakan salah satu anak perusahaan BUMN karya terbesar yang ada diIndonesia, dimana mempunyai sub bidang bisnis konstruksi EPC yang target pasarnyaadalah proyek proyek EPC warehouse, storage tank, rangka struktur baja, PPC, Instrumet system, Piping system dan Handling material. Berdasarkan data laporan tahunan target omset semakin menurun dari tahun 2018-2022, data perolehan tender proyek EPC 5 tahun terakhir selalu turun dengan statistik 48 % tender kalah disebabkan oleh Kalah penawaran harga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi proses penawaran harga dalam tender proyek konstruksi EPC PT.X. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature kemudia melakukan validasi factor dominan kepada pakar terkait, selanjutnya dilakukan analisa dengan metode analisa DMAIC dengan FMEA, diagram Pareto untuk Measure dan Fishbone diagram untuk analisi. Hasilnya terdapat eliminasi dan penambahan dimana ada 11 faktor dominan, dimana berdasarkan pareto diagram hanya 7 faktor yang dominan. Tindak lanjut dari masalah yang ada adalah Tim marketing perlu mengumpukan informasi yang dikumpulkan terkait tender yang dikuti sebelum PQ merekrut dari personal internal perusahaan yang berpengalaman maupun dari eksternal perusahaan, Masing masing risk owner melakukan kajian pada dokumen ITB (Intrtuction to Bidder) atau menggunakan project leason learned sebelumnya, Membuat integrasi sistem database vendor dengan digitalisasi. Bisa dengan SAP, Maximo, Microsoft Axapta Improvementnya adalah Direktur Operasi harus mempertimbangakn ulang dalampengambilan keputusan biaya overhead,margin dan biaya jasa produksi. Membuat strategi Estimasi Harga Tender Proyek EPC dan strategi proses pelaksanaa Menyusunproposal penawaran harga.

---

Construcion Company X is one of the largest state-owned enterprises subsidiaries

in Indonesia and has a sub-sector of the Engineering Procurement and Construction

(EPC) business whose target market is EPC warehouse projects, storage tanks, steel

structure frames, PPC, instrument systems, piping systems, and material handling. Based

on data from the annual report, the turnover target has decreased from 2018–2022. Data

on tenders for the EPC project in the last 5 years has always fallen, with a statistic of

48% of tenders being lost due to losing price bids. The main objective of this study is to

identify and evaluate the dominant factors that influence the price bidding process in the

tender for the Construcion Company X. EPC construction project. The research method

used is a literature study followed by validating the dominant factor in the relevant

sources and then analyzing it using the DMAIC analysis method with FMEA, Pareto

diagrams for measurement, and Fishbone diagrams for analysis. The result is elimination

and addition, where there are 11 dominant factors, whereas based on the Pareto diagram,

only 7 factors are dominant. As a follow-up to the existing problem, the marketing team

needs to collect information related to the tender that was attended before the Pre

Qualication (PQ). Recruit experienced man power in internal company personnel as well

as from external companies. Each risk owner conducts a study on ITB (Instruction to

Bidder). The improvement is that the Director of Operations must reconsider making

decisions on overhead costs, margins, and production service costs. Develop a Tender

Price Estimation strategy for the EPC Project and a strategy for the implementation

process and Prepare a price bid proposal"

"

Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu indikator keberhasilan program keluarga berencana. Tingkat putus pakai alat kontrasepsi modern di Indonesia masih terbilang cukup tinggi yaitu sebesar 25%. Angka tersebut masih di atas target nasional yaitu sebesar 24.6%. Kejadian putus pakai pada kelompok wanita yang masih membutuhkannya akan tergolong ke dalam unmet need dan berpotensi pada kejadian kehamilan yang tidak diinginkan. Terjadinya putus pakai kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh kurang optimalnya pelayanan yang diberikan penyedia layanan keluarga berencana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini menganalisis data hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2018 untuk mengetahui hubungan antara kualitas penyedia layanan keluarga berencana dengan tingkat putus pakai kontrasepsi modern dengan menggunakan uji chi-square dan regresi logistik. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan putus pakai alat kontrasepsi modern setelah di adjust oleh paritas dan interaksi antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan paritas. Wanita yang mendapatkan kualitas pelayanan secara buruk memiliki risiko 2,2 lebih tinggi untuk putus pakai alat kontrasepsi modern dibandingkan dengan wanita yang mendapatkan kualitas pelayanan secara baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas penyedia layanan secara merata pada seluruh fasilitas pelayanan keluarga berencana untuk dapat meningkatkan keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dan meningkatkan cakupan pengguna kontrasepsi baru.

 

---

The continued use of contraception is one indicator of the success of the family planning program. The rate of discontinuation using modern contraceptives in Indonesia is still quite high at 25%. This figure is still above the national target of 24.6%. Contraceptive discontinuation in the group of women who still need it will be classified as unmet need and potential for unwanted pregnancy. The occurrence of contraceptive discontinuation can be influenced by suboptimal services provided by family planning service providers. This research is a descriptive analytic study using cross sectional research design. This study analyzes data of the 2018 Population and Family Development Population Program Performance and Accountability Survey to determine the relationship between the quality of family planning service providers with modern contraceptive discontinuation using the chi-square test and logistic regression. This study found that there was a significant relationship between the quality of family planning service providers with modern contraceptive discontinuation after being adjusted by parity and the interaction between the quality of family planning service providers with parity. Women who received poor quality of family planning services had a 2.2 higher risk of discontinuing use of modern contraceptives compared to women who received good quality of service. Therefore, it is necessary to improve the quality of services evenly in all family planning service facilities to be able to increase the continuity of contraceptive use and increase the coverage of new contraceptive users.

 

"

"Program Digital Amoeba (PDA) adalah program corporate entrepreneurship pada PT Telkom Indonesia, Tbk. Melalui program ini, karyawan Telkom dapat mewujudkan ide inovasi yang membawa keuntungan bagi perusahaan. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh tim intrapreneur yang sukses untuk lulus dari program ini cukup panjang, yaitu 32 bulan. Oleh karenanya penting untuk diketahui potensi peningkatan dari program ini. Untuk melihat hal tersebut maka perlu ditinjau dari sisi individu intrapreneur, yaitu karakteristik psikologis dan karakteristik profesional, dan dari sisi organisasi, yaitu sistem nilai organisasi dan praktik manajemen. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivismdan metode pengumpulan data mixed-method. Data primer dikumpulkan dari penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Jumlah responden kuesioner penelitian ini adalah 122 intrapreneur PDA dan ada 10 (sepuluh) narasumber wawancara penelitian yang terdiri atas manajemen PDA, para intrapreneur yang menjadi CEO startup PDA yang telah sukses, dan intrapreneur dari perusahaan lain. Pada penelitian ini digunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda untuk mengolah data kuantitatif, sementara studi deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengolah data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik psikologis dan profesional intrapreneur, bersama-sama dengan sistem nilai organisasi dan praktik manajemen yang baik maka akan dapat mendukung kesuksesan corporate entrepreneurshipdalam perusahaan.

---

The Digital Amoeba Program (PDA) is a corporate entrepreneurship program at PT Telkom Indonesia, Tbk. Through this program, Telkom employees can realize innovative ideas that bring benefits to the company. The average time it takes for a successful intrapreneur team to graduate from this program is quite long, which is 32 months. It is therefore important to know the potential for improvement of this program. To see this, it is necessary to look at it from the individual factors of intrapreneurs, namely psychological characteristics and professional characteristics, and from the organizational factors, namely organizational value systems and management practices. This research uses post-positivism paradigm and mixed-method data collection method. Primary data were collected from questionnaires and in-depth interviews. The number of respondents to this research questionnaire was 122 PDA intrapreneurs and there were 10 (ten) interview interviewees consisting of PDA management, intrapreneurs who became CEOs of successful PDA startups, and intrapreneurs from other companies. In this study, descriptive statistical analysis and multiple linear regression were used to process quantitative data, while descriptive qualitative studies were used to process qualitative data. The results show that the psychological and professional characteristics of intrapreneurs, together with organizational value systems and good management practices, will be able to support the success of corporate entrepreneurship within the company."