Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk mengetehui bagaimana fungsi intelijen AngkatanDarat dalam mengatasi aksi terorisme dan bagaimana peran aparat Intelijenmengatasi aksi terorisme serta kewenangan satuan Intelijen Angkatan Darat dalammengatasi aksi terorisme. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana peran sertamasyarakat dalam mengatasi aksi terorisme di lingkungannya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yangmenghasilkan data deskriptif mengenai permasalahan untuk mengatasi aksi-aksiterorisme yang terjadi sesuai dengan kenyataan di lapangan melalui sumber data dariinforman atau nara sumber, perpustakaan maupun melalui arsip. Untukmengumpulkan data digunakan teknik pengamatan partisipatif terhadap obyekpenelitian, teknik wawancara terhadap informan sebagai nara sumber yang terkaitlangsung dengan aparat/personel Intelijen di wilayah Bogor yang mempunyai perandalam mengatasi aksi terorisme. Juga menggunakan teknik dokumentasi denganmengadakan penelusuran data yang sifatnya data sekunder.Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran aparatItelijen di satuan dan staf intelijen di Kotama kewilayahan untuk mengatasi aksi-aksiterorisme melalui fungsi Intelijen Angkatan Darat yang diwujudkan dalam kegiatanintelijen atau Operasi Intelijen dalam bentuk penyelidikan, pengamanan danpenggalangan memerlukan payung hukum yang kuat, yang menjadi dasar kegiatanatau operasi Intelijen Angkatan Darat di selenggarakan. Keterlibatan satuan dan stafIntelijen Angkatan Darat dalam mengatasi aksi terorisme pada prinsipnya tetapbermuara pada hukum sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa perang melawanterorisme dilakukan dalam kerangka hukum. Selain itu, perlu untuk melakukan revisiUndang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara untuk dapatmemberikan kewenangan aparat Intelijen di Kotama kewilayahan dalam mengatasiaksi terorisme. Disisi lain, agar peran aparat Intelijen Angkatan Darat di wilayahBogor dalam mengatasi aksi terorisme lebih optimal, dalam setiap kegiatan atauoperasi Intelijen, maka perlu penataan kembali kualitas/kuantitas personel, alatmatrial khusus Intelijen dan anggaran/dana

---

Thesis Title : Army Intelligence Officers Role in Fighting Terrorism in Bogor

The aims of thesis is knowing how Army intelligence functions in fighting

terrorism and how the role of intelligence agencies and authorities to overcome

terrorism unit of the Army intelligence in fighting terrorism. In addition to knowing

how public participation in fighting terrorism in the environment.

The method that be used is a qualitative method that produces descriptive data

on the problem to fight acts of terrorism that occured in accordance with the facts on

the ground through the data source of the informant, or through the library archives.

To collect the data used participatory observation techniques to the object of research,

informant interviews as a resource of the intelligence personel in Bogor area that has a

role in fighting terrorism. Also use documentation techniques to conduct searches of

data as secondary data.

The finding obtained in this study indicate that the role of officers in the unit

and the staff intelligence in Kotama territorial intelligence to deal with terrorism

through Army intelligence functions are realized in the activities of intelligence or

intelligence operations in the form of investigations security and raising requires a

strong legal framework, which became the basis of the activities or operations of the

army intelligence was held. Involvement of the unit and the Army intelligence staff

in fighting terrorism in principle still refer to the law in accordance with government

policy that the war against terrorism carried out in the legal framework. In addition, it

is necessary to revise law No. 17 of 2011 on the national intelligence for intelligence

may authorize in Kotama regional authorities in fighting terrorism. On the other hand,

that the role of the Army intelligence officers in the area of Bogor to fighting

terrorism more optimal, in any activity or intelligence operations, it is necessary

realignment of the quality / quantity of personel. Special tools material of intelligence

and budget / funding"

"Penelitian ini mengkaji kerjasama intelijen dalam merespon kehadiran non- government organization (NGO) asing, Brot Fur Die Welt (BFDW) yang beroperasi di Papua, dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis program-program NGO asing BFDW dengan mitra-mitra lokalnya di Indonesia dan sejauh mana program tersebut selaras dengan pembangunan di Indonesia dan tidak membahayakan kedaulatan negara republik Indonesia.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BFDW mempunyai mitra-mitra lokal dengan tema-tema isu program pembahasan advokasi HAM, kemanusiaan, kesetaraan, peningkatan peran bagi perempuan dan lain-lain. Disamping ditemukan hasil penelitian bahwa BFDW merupakan salah satu NGO asing yang tidak mempunyai ijin prinsip maupun ijin operasional di Indonesia namun beroperasi di Indonesia melalui mitra-mitranya. TPOA (tim pengawasan orang asing) termasuk di dalamnya komunitas intelijen bersama dengan kementerian dan lembaga lain di Indonesia sudah merespon permasalahan ini. Namun, sampai hasil penelitian ini berakhir belum ada kebijakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tindaklanjut temuan tersebut.Hasil penelitian juga menemukan kesimpulan bahwa banyaknya NGO-NGO asing yang beroperasi di Indonesia dan tidak mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu mengindikasikan banyaknya celah dalam UU keormasan sehingga banyak ormas asing yang memilih untuk tidak mendaftarkan diri di Kemenlu dan tetap bisa beroperasi di Indonesia.

---

This research examines intelligence cooperation responding the presence of foreign Non Government Organizations BFDW (brut for the world) operating in Papua and several other regions in Indonesia. This research try to analyze the program of BFDW with it patners in Indonesia and to what extent these programs are in harmony with development in Indonesia and don?t endanger the sovereignity of the republic of Indonesia.

The result of this study concluded that BFDW with its local patners has so many programs with the themes of programs issues on human rights advocacy, humanity, equality, increasing the role of women in public space. In addition research result found that BfdW does not have permission both from foreign ministry of Indonesia and from local government.

TPOA (Foreign surveillance team) including intelligent community in Indonesia and intra government instution responded this issue. However until the final research done there had been no single policy carried out by government as a follow up to these findings.

The results of the study also found the conclusion that the large number of foreign NGOs operating in Indonesia and not registering with the ministry of foreign aafair indicates that there are many loopholes in the law on organization. Many foreign NGOs choosed not to register themselves with the ministry of foreign affairs and they can still operated their programs throuch its local partners"

"ABSTRAKPotensi ancaman terhadap masuknya Obat dan Makanan impor tanpa izin edar (TIE), masih menunjukan tren yang sangat dominan pada temuan pengawasan dan penyidikan BPOM dan DJBC. Paket Kebijakan Ekonomi XV membawa konsekwensi pengawasan post border, yang menyertakan gap pengawasan masuknya Obat dan Makanan mengarah pada kondisi lawlessness. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kerjasama BPOM dan DJBC dalam lingkup pertukaran data dan informasi intelijen yang mendukung kebijakan pengawasan post border dan merumuskan rekomendasi model collaborative/fusionintelligence untuk memperkuat ketahanan nasional dari hakekat ancaman tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kombinasi (mix method) yaitu metode kuantitatif menggunakan kuisioner, dan kualitatif melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan focus group discussion, yang dianalisa menggunakan Analisa SWOT, software Discourse Network Analysis, serta Alternative Future Analysis. Untuk memperkuat analisa digunakan Delphi Methods dengan menyimpulkan opini Ahli. Informan ditentukan berdasarkan kompetensi intelijen dan keterwakilan wilayah kerja dalam beberapa skema impor, serta Ahli dariBPOM, DJBC, SKSG-UI, dan BIN. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerjasama BPOM dan DJBC yang telah ada perlu direvitalisasi dengan melakukan integrasi fungsi intelijen dalam konteks pengawasan post border. Model collaborative intelligence dapat diterapkan dengan implementasi Siklus Analisa Intelijen Terintegrasi yang terbagi dalam tahap pengumpulan internal, analisa terintegrasi dan diseminasi terintegrasi. Efektifitas collaborative intelligence dibangun dandievaluasi menggunakan lima faktor pendukung: tata kelola; riset analitik tradecraft; regulasi; SDM; dan pemanfaatan teknologi informasi. Struktur organisasi yang disesuaikan dengan lingkungan pengawasan post border berbentuk adhocracy.

---

ABSTRACTThe findings of Indonesian-FDA (Indonesian-Food and Drug Authority) and DGCE (Directorate General of Customs and Excise) control and investigation showed dominance of potential threat of entry of imported Drug and Food without registration number. The XV Economic Policy Package carries consequences in post border control which includes gap in control of the entry of Drug and Food leading to a state of lawlessness. This study aims to analyse the collaborative implementation of Indonesian-FDA and DGCE in the scope of data exchange and intelligence information that supports post border control policy and formulate recommendations of collaborative/fusion intelligence models to strengthen national resilience from the nature of the threat. The research was conducted by mix method, quantitatively method using questionnaires and qualitatively through literature studies, in-depth interviews, and focus group discussions, which were analysed using SWOT Analysis, Discourse Network Analysis software, and Alternative Future Analysis. Further, the Delphi Methods by concluding Expert opinion was used to strengthen the analysis. Informants were determined based on intelligence competence and work area representation in several import schemes, as well as experts from Indonesian-FDA, DGCE, SKSG-UI, and BIN. The results showed tha the existing collaboration between Indonesian-FDA and DGCE needs to be revitalized by integrating the intelligence function in the context of post border control. The collaborative intelligence model can be implemented by means of Integrated Intelligence Analysis Cycle which is divided into stages of internal collection, integrated analysis and integrated dissemination. The effectiveness of collaborative intelligence is built and evaluated using five supporting factors: governance; tradecraft analytic research; regulation; human resources; and the useof information technology. The organizational structure that is adapted to the postborder control environment is in the form of adhocracy."

"Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC sangat krusial dalam hal pengawasan dan pelayanan arus barang eskpor dan impor pada perdagangan internasional. Di saat yang sama, konteks intelijen ekonomi saat ini juga semakin mempunyai peran penting dalam mengamankan pendapatan negara dari berbagai ancaman. Pemetaan ancaman yang sesuai dengan kondisi terkini lingkungan DJBC, dapat membantu merumuskan kebutuhan adaptasi bagi unit intelijen dalam menghadapi ancaman yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methode), menggunakan dua sumber data yaitu kuantitatif dan kualitatif.  Secara kuantitatif, penggunaan data ditujukan untuk menganalisis sampel opini dari 400 anggota DJBC tentang ancaman yang dihadapi saat ini, dan opini mereka terkait kebutuhan organisasi atas unit intelijen. Sedangkan secara kualitatif, peneliti menggali dan menganalisis langkah adaptasi yang dibutuhkan DJBC dalam meningkatkan fungsi intelijen strategis. Hasil penelitian menunjukan ancaman utama saat ini berupa penyelundupan, trans-national organized crime, trade-based money laundering dan ancaman terkait perlawanan terhadap petugas DJBC. Sementara itu, dapat dikatakan unit atau divisi intelijen pada DJBC merupakan satu kesatuan tugas yang sangat vital dalam melakukan fungsi intelijen yaitu memberikan peringatan dini atas ancaman atau kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam lingkup ekspor dan impor. Untuk meningkatkan fungsi intelijen yang ada, adaptasi yang diperlukan adalah restrukturisasi sebagai upaya memperluas fungsi unit intelijen dan merevitalisasi sumber daya intelijen baik manusia dan teknologi pendukung

---

Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC is very crucial in terms of monitoring and servicing the flow of exported and imported goods in international trade. At the same time, the current context of economic intelligence also plays an increasingly important role in securing state revenues from various threats. Threat mapping in accordance with the current conditions of the DJBC environment, can help formulate adaptation needs for intelligence units in dealing with existing threats. This study uses a mixed method, using two sources of data, namely quantitative and qualitative. Quantitatively, the use of the data is intended to analyze a sample of opinions from 400 DJBC members about the threats they currently face, and their opinions regarding the organization's need for intelligence units. While qualitatively, the researcher explores and analyzes the adaptation steps needed by DJBC in improving the strategic intelligence function. The results of the study show that the current main threats are smuggling, trans-national organized crime, trade-based money laundering and threats related to resistance to DJBC officers. Meanwhile, it can be said that the intelligence unit or division at DJBC is a very vital task unit in carrying out the intelligence function, namely providing early warnings of threats or possible problems that occur in the scope of exports and imports. To improve the existing intelligence function, the adaptation required is restructuring as an effort to expand the function of the intelligence unit and revitalize intelligence resources, both human and supporting technology."

"Penelitian ini dilatarbelakangi berkembangnya revolusi industri yang melibatkan kecerdasan buatan yang disebut industry 4.0 dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah manusia yang disebut society 5.0. Kendaraan listrik memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan society 5.0, dengan komponen utamanya adalah baterai yang dibuat dengan bahan baku utama adalah nikel. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan hilirisasi dan industrialisasi komoditi tambang nikel untuk memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut maka dikeluarkan peraturan pelarangan ekspor komoditi nikel dalam keadaan mentah. Sebelum dikeluarkannya aturan pelarangan, ekspor komoditi nikel sebagian besar dalam keadaan mentah (ore). Kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah akan menimbulkan ancaman penyelundupan, efek negatif yang timbul dari penyelundupan nikel mempunyai dampak yang luar biasa besar bagi perekonomian. Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi mengenai bagaimana pencegahan penyelundupan ekspor nikel yang dilakukan intelijen bea cukai pada penangkapan kapal MV Pan Begonia dan bagaimana strategi intelijen bea cukai dalam pengawasan lalu lintas barang untuk mencegah penyelundupan ekspor nikel. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pencegahan penyelundupan ekspor nikel yang dilakukan intelijen bea cukai pada kapal MV Pan Begonia dan menganalisis strategi intelijen bea cukai dalam pengawasan lalu lintas barang untuk mencegah ancaman penyelundupan ekspor nikel.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian mendapatkan gambaran strategi pencegahan penyelundupan ekspor nikel yang dilakukan intelijen bea cukai pada kapal MV Pan Begonia yang secara nyata membawa muatan nikel menuju luar negeri dan strategi intelijen bea cukai dalam pengawasan lalu lintas barang untuk mencegah penyelundupan ekspor nikel menggunakan strategi holistik yang menggabungkan faktor internal dan faktor eksternal. Sinergi aparat penegak hukum, kementerian lembaga, kegiatan operasi bersama, dan pelibatan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mencegah penyelundupan ekspor nikel.

---

This research is motivated by the development of the industrial revolution involving artificial intelligence which is called industry 4.0 and the integration of information and communication technology which makes things easier for humans which is called society 5.0. Electric vehicles have great potential in supporting the growth of society 5.0, with the main component being batteries which are made from the main raw material being nickel. The Government of the Republic of Indonesia has issued a policy to develop the downstreaming and industrialization of nickel mining commodities to provide a greater positive impact on the economy. In order to support this policy, a regulation was issued prohibiting the export of nickel commodities in their raw state. Before the ban was issued, nickel exports were mostly in raw (ore) condition. The policy of banning raw nickel exports will create a threat of smuggling. The negative effects arising from nickel smuggling have an enormous impact on the economy. The problems in this research are limited to how to prevent smuggling of nickel exports by customs intelligence in the arrest of the MV Pan Begonia ship and what customs intelligence strategies are in monitoring goods traffic to prevent smuggling of nickel exports. The research was carried out with the aim of analyzing prevention of nickel export smuggling carried out by customs intelligence on the MV Pan Begonia ship and analyzing customs intelligence strategies in monitoring goods traffic to prevent the threat of nickel export smuggling.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research provide an overview of the strategy to prevent smuggling of nickel exports carried out by customs intelligence on the MV Pan Begonia ship which was actually carrying nickel cargo to foreign countries and the customs intelligence strategy in monitoring goods traffic to prevent smuggling of nickel exports using a holistic strategy that combines internal factors. and external factors. Synergy between law enforcement officials, institutional ministries, joint operational activities and community involvement is very necessary in order to prevent smuggling of nickel exports."

"Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diserahi dua tugas penting. Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk menghimpun penerimaan negara melalui pengumpulan pajak di bidang perdagangan internasional (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya (PDRI) dan cukai. Kedxa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dari dan keluar daerah pabean Indonesia terutarna untuk pemasukan barang-barang impor berbahaya seperti narkoba dan pornografi yang dapat membahayakan masa depan generasi muda serta pemasukan barang-barang impor secara ilegal dengan cara penyelundupan dan pelanggaran yang dilakukan importir baik sengaja maupun tidak seperti mernberitahukan harga, jumlah dan jenis barang, dan tarif yang tidak sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya penerimaan Negara yang seharusnya diterima.Audit kepabeanan adalah satu dari tiga pilar utama pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Audit kepabeanan adalah kegiatan penegakan hukum, agar peraturan yang diberlakukan di bidang kepabeanan dilaksanakan dengan baik oleh penggunajasa di bidang kepabeanan dalarn hal ini khususnya importir.Audit kepabeanan dilaksanakan untuk menguji kepatuhan importir terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengikatnya sebagai pelaku dalam dunia perdagangan internasional. Audit kepabeanan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberitahuan impor Barang (PiB) yang dihiwng. diisi. dibayar dan diberitahukan sendiri oieh importir (self assessment system). dibandingkan dengan pembukuan, catatan, laporan dan data lainnya yang dianggap penting importir.Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan audit kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta, dan apakah audit kepabeanan sudah efektif menjalankan tugas pengawasan di bidang kepabeanan, serta bagaimanakah audit kepabeanan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dapat mengamankan penerimaan Negara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik studi kasus dan pendekalan kualitatif karena penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesa tetapi hanya untuk mcngetahui keadaan atau gambaran yang jelas mengenai audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan pada Kanwil IV DJBC Jakarta dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta.Dart penelitian ini, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta sebanyak 11531 perusahaan. Sementara jumlah Tim Audit pada Kanwil IV DJBC Jakarta adalah sebanyak 42 tim dengan jumlah auditor keseluruhan sebanyak 135 orang. Dengan sumber daya manusia yang ada tersebut, dalam tiga tahun (2002-2004) jumlah perusahaan yang diaudit sebanyak 1.447 perusahaan atau rata-rata pertahun sebanyak 482 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan auditnya sebanyak 1.087 surat tugas atau rata-rata 363 surat tugas.Dari audit kepabeanan yang dapat diselesaikan tersebut, diperoleh temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga, dengan total sebesar Rp. 511.901.093.129,-. Ternuan hasil audit menunjukan penurunan dari tahun ke tahun.Dari Laporan Tahunan Kanwil IV DJBC Jakarta dan DJBC secara nasional dart tahun kc tahun terlihat peningkalan realisasi penerimaan khususnya bea masuk yaitu sebesar 6,68% dari tahun 2002 ke tahun 2004.Kedua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan sudah berjalan dengan baik karena dapat disimpulkan bahwa sernakin kecil temuan hasil audit maka semakin patuh importir dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan yang ditandai Pula dengan meningkatnya realisasi penerimaan bea masuk Kanwil IV DJBC Jakarta.Adanya temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan dapat menyelamatkan potensi penerimaan Negara yang bisa saja hilang jika tidak dilakukan audit kepabeanan.Beberapa saran yang dapat diberikan anlara lain, menambah jumlah auditor, peningkatan kualilas dan kelrampilan auditor, melakukan pembinaan langsung kepada para importir pada saat dilaksanakan audit kepabeanan dan untuk menindaklanjuti temuan hasil audit dengan sesegera mungkin melakukan penagihan kepada perusahaan bersangkutan."