Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian Ini Berfokus pada Penanganan Imigran Ilegal di Wilayah Bogor berdasarkan Surat Bupati Nomor 472-451-Kesbangpol tahun 2012 Tentang penghentian Penempatan Imigran di wilayah Bogor. analisis menggunakan Teori Implementasi kebijakan George Edward III dengan berpedoman pada Indikator Kondisi Ideal dalam factor Birokrasi, Sumberdaya, Komunikasi dan Disposisi terhadap Tim yang terlibat dalam penanganan Imigran di Bogor (Imigrasi, Kepolisian, Pemerintah Daerah, UNHCR dan IOM), Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan pendekatan Post Positivsm dan metode yang digunakan adalah Observasi dan Wawancara. dari Analisis disimpulkan Bahwa Implementasi kebijakan Penanganan Imigran Ilegal di wilayah Bogor belum berjalan secara maksimal

---

This research Focused on Implementation of Illegal Migrants Policy in Bogor based on Bogor Major’s letter Number. 472-451-Kesbangpol 2012 On termination of Immigrants placement in Bogor. analysis using Implementation of Policy theory by George Edward III, based on Ideal Indicator Conditions of Bureaucracy, Resources, Communications and Disposition of the team involved in immigrants Bogor Policy (Immigration, Police, Local Government, UNHCR and IOM), this study is qualitative with Post Positivsm approaches and using observation and interview methods. From the analysis, we got results that Implementation of Illegal Migrants Policy in Bogor doesn’t going well "

"Penelitian ini berfokus pada fenomena keberadaan Imigran Ilegal di Indonesia dalam hal telah memiliki ?attestation letter" dari UNHCR statusnya sebagai refugee dalam hal Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMl-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal. Teori Edward III tentang implementasi kebijakan dan evaluasi analisis dalam rangka mencari solusi dengan menggunakan teori SWOT yang digunakan untuk meneliti persoalan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif, dan metode yang digunakan adalah studi pustaka disamping wawancara. Dari analisis terhadap data dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa meningkatkan komunikasi dan informasi untuk menyampaikan kebijakan kepada seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonesia serta menjalin kerjasama yang lebih baik dengan instansi pemerintah terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan organisasi internasional lebih tegas dan berwibawa, serta membuat SOP di tingkat pirnpinan di Ditjen lmigrasi, sehingga terdapat keseragaman standar dalam melaksanakan implementasi kebijakan di seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonesia.

---

This study focuses on the phenomenon of the existence of Illegal Immigrants in Indonesia in terms of already having "attestation letter" from the UNHCR'S status as a refugee in terms of handling asylum seekers and refugees in Indonesia in terms of the Director General of Immigration Regulation No. IMI-l489.UM.08.05 in 2010 on the Handling Illegal Immigrants and Immigration Director-General Circular No. 2010 IMI-l504.IL.02.l0 dated September 21, 2010 concerning the implementation of Illegal Immigrants handlers.

Theory Edward Ill on the implementation of policy and evaluation analysis in order to find solutions by using the SWOT theory used to examine the issue. This study is qualitative, and the methods used are literature study as well as interviews.

From the analysis of the data and interviews, concluded that improving communication and information to convey to all ranks of immigration policy throughout Indonesia and establish better cooperation with related government agencies handling of asylum seekers and refugees in Indonesia and international organizations more assertive and authoritative, and create SOP at senior levels in Ditjen. Imigrasi, so there is uniformity of standards in implementing the policy implementation at all levels of immigration across Indonesia."

"Penelitian ini berfokus pada fenomena keberadaan Imigran Ilegal di Indonesia dalam hal telah memiiiki ?atteslation le!!er? dari UNHCR statusnya sebagai reiiigae dalam hal Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia ditinjao dari Peraturan Direlctur Jendcral Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 15o4.1L.oz_1o tahun 2010 ranggm 21 sepmmber 2010 tentang pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal. Teori Edward III tentang implementasi kebijakan dan evaluasi analisis dalam rangka mencari solusi dengan menggunakan teori SWOT yang digunakan untuk meneliti persoalan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatiii dan mctode yang digunakan adalah studi pustaka disamping wawancara. Dari analisis terhadap data dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa meningkatkan komunikasi dan informasi untuk menyampaikan kebijakan kepada seluruh jajaran imigmsi di seluruh Indonesia serta rnenjialin kerjasama yang lebih baik dengan instansi pemerintah terkajt penanganan pcncari suaka dan pengimgsi di Indonesia dan organisasi internasional lebih tegas dan beiwibawa, serta mcmbuat SOP di tingkét pirnpinan di Ditjenlmigrasi, sehingga terdapat keseragaman standar dalarn melaksanakan implementasi kebnakan di seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonwia.

---

This study focuses on the phenomenon of the existence of Illegal Immigrants in Indonesia in terms of already having "artestation letter" from the UNHCR's status as a refugee in terms of handling asylum seekers and refugees in Indonesia in tenns of the Director General of Immigration Regulation No. IMI-l489.UM.08.05 in 2010 on the Handling Illegal Immigrants and Immigration Director-General Circular No. 2010 IMI-1S04.lL.O2.lO dated September 21, 2010 concerning the implementation of Illegal Immigrants handlers.

Theory Edward III on the implementation of policy and evaluation analysis in order to find solutions by using the SWOT theory used to examinethe issue. This study is qualitative, and the methods used are literature study as well as interviews.

From the analysis of the data and interviews, concluded that improving communication and information to convey to all ranks of immigration policy throughout Indonesia and establish better cooperation with related govemment agencies handling of asylum seekers and refugees in Indonesia and international organizations more assertive and authoritative, and create SOP at senior levels in Ditjcn. Imigrasi, so there is uniformity of standards in implementing the policy implementation at all levels of immigration across Indonesia."

"Kebijakan Australia yang menolak masuknya Kapal Motor Tampa berbendera Norwegia yang membawa ratusan orang yang terdampar di perairan dekat wilayah Australia pada tahun 2001 telah menimbulkan berbagai kritikan dari dalam dan luar negeri. Peristiwa yang lebih dikenal dengan "Kasus Tampa" tersebut telah menimbulkan kritik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional mengenai kebijakan Australia yang dianggap telah mengabaikan aspek kemanusiaan. Kasus tersebut menarik untuk dikaji, terutama untuk melihat adanya hubungan antara kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal pada masa pemerintahan PM. John Howard pada tahun 1996-2001, dengan tekanan internasional dan tekanan domestik. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan pluralisme, khususnya untuk menjelaskan hubungan antara tekanan internasional dan tekanan domestik dengan kebijakan luar negeri Australia dalam masalah imigran gelap. Kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal merupakan kebijakan yang ditujukan kepada negara asal dan negara transit imigran gelap. Selain itu kebijakan tersebut merupakan respon terhadap kecenderungan masuknya imigran gelap ke Australia yang memanfaatkan kebijakan Australia mengenai pemberian suaka politik.Teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tekanan internasional dan tekanan domestik terhadap kebijakan luar negeri suatu negara adalah teori Howard H. Lemtner mengenai foreign and domestic determinants on foreign policy. Tekanan masyarakat merupakan salah satu faktor domestik panting, yang dalam konsep domestic determinants dari Howard K. Lemtner dapat dikategorikan sebagai unstable determinant dari suatu kebijakan luar negeri. Dalam kategori ini, maka peranan faktor domestik tersebut hanya bersifat sementara, berlaku pada situasi dan kondisi tertentu, dan didukung oleh faktor eksternal yang sejalan. Faktor eksternal yang turut mendukung pengaruh tekanan domestik tersebut adalah adanya tekanan masyarakat internasional yang kuat pada saat yang bersamaan, yang menuduh Australia telah melanggar tanggung jawab internasional sesuai dengan Konvensi mengenai pengungsi. Kemampuan Howard memanfaatkan momentum pemilihan umum telah memberikan kontribusi bagi terbentuknya kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal. Perubahan kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal pada masa pemerintahan Howard mempunyai kaitan dengan tekanan internasional dan tekanan publik Australia terhadap pemerintab. Dengan mengambil kebijakan yang tegas dalam mencegah dan menghalau imigran gelap, maka Howard mempunyai peluang untuk meningkatkan kredibilitasnya sebagai figur pemimpin yang mampu melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan Australia, sehingga mendorong Howard dalam memenangkan pemilihan umum 2001."

"Imigrasi sebagai institusi pemerintah yang bertugas dalam hal ihwal keluar masuknya orang dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia berkewajiban untuk membendung dampak negatif dari peningkatan lalu lintas orang antar negara akibat dari arus globalisasi, Seperti munculnya Trans Organized Crimes (TOC) dan imigran ilegal. Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan mengoptimalkan fungsi penegakan hukum.Berdasarkan hal diatas, penulis melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pemberian sanksi pelanggaran hukum keimigrasian. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori George Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu: Birokrasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, data kuantitatif tidak dijadikan sebagai landasan pembenar namun hanya sebagai pendukung data kualitatif saja, penelitian ini melibatkan 9 (sembilan) pejabat imigrasi (pejim) sebagai informan yang bertugas dibagian pengawasan dan penindakan Divisi Keimigrasian Kanwil Departemen Hukum Dan HAM Jateng.Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pemberian sanksi pelanggaran hukum keimigrasian belum optimal karena belum adanya aturan pelaksanaan yang jelas tentang jenis pelanggaran yang harus diselesaikan melalui tindakan yudisial dan tindakan keimigrasian, belum adanya keinginan yang kuat dari pejabat imigrasi untuk menerapkan sanksi melalui tindakan yudisial, dan minimnya pelatihan.Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya penegakan hukum keimigrasian khususnya ketepatan pemberian sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing.

---

Immigration as commisioned governmental institution in the case of about exit entry of people and foreigner observation in region of Republic Of Indonesia is obliged to barricade the negative impact from make-up of traffic of inter-states people of effect globalization current, Like appearance of Trans Organized Crimes ( TOC) and immigrant ilegal. One of way of which can be gone through by that is optimal of function is straightening of law.Based on the condition, the writer doing the research about the implementation gift of Sanction of Immigration Transgression. The theory that is used in this research is from George Edwards III. He said that the succeed implementation of public polic is influenced by four factors, such as communication, resources, disposition, and bureaucracy structure.The research methods that the writer uses are qualitative method and quantitative method. The writer involves nine immigration officers as an informant. All of thoose immigration officers will be on duty in controlling and implementing section of Departement of Law and Human Right the Central of Java.Based on the research result, the implementation of immgration policy grant related to violation punishment is not optimizing yet. It happens because of there is no clear regulations abaut the kinds of violation that should be finished throught the judicial action and immigration action. There is no reaction or desire from immigration officer to apply the punishment throught the judicial action, and less training.The writer hopes that this research result will give new point of view to the Directorate General of Immigration about the effort of immigration law enforcement, especially for punishment grant related to the immigration trespassers that is done by foreigner."

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan politik imigrasi Prancis yakni Immigration Choisie untuk menertibkan gelombang imigran yang masuk ke Prancis. Kebijakan ini disahkan pada 2006 melalui UU No.2006-911 24 Juli 2006. Kebijakan Immigration Choisie dititikberatkan pada upaya menyeleksi imigran yang datang. Kebijakan ini diterapkan dengan memperhatikan beberapa kriteria yakni tujuan kedatangan, latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa Prancis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Prancis berharap bahwa imigran yang masuk ke Prancis akan didominasi oleh pekerja migran dengan kualifikasi yang baik, sehingga dapat bersaing di sektor professional Prancis. Selain itu, pekerja migran yang masuk juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi Prancis serta berintegrasi dengan baik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Immigration Choisie belum mampu secara signifikan menertibkan dan meningkatkan kualitas imigran di Prancis.

---

The thesis focuses on the French immigration policy ldquo Immigration Choisie rdquo to control the the flux of immigrants who enter France. This policy was adopted in 2006 through Law No.2006 911 of 24 July 2006. Immigration Choisie's policy focuses on selecting immigrants. This policy is implemented by taking into account several criteria including motif of arrival, educational background and French language skills. This study uses historical method. Through this policy, France expected that immigrants who enter France will be dominated by qualified migrant workers to compete in the French professional sector. In addition, the flux of migrant workers are also expected to contribute to the French economic development and could integrate well with the society. The results show that Immigration Choisie's policy implementation could not significantly control and select migrants for improving the quality of immigrants in France."

"Kehadiran imigran dimulai pada pasca Perang Dunia II karena Prancis sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga merekrut banyak tenaga kerja asing. Mulai tahun 1940an, jumlah imigran terus meningkat dan kebanyakan dari mereka berasal dari negara Magribi dan eropa selatan. Masalah imigran baru disadari oleh Prancis pada tahun 1980an, pada saat itu François Mitterrand dipilih sebagai Presiden Sosialis yang memerintah Prancis untuk pertama kalinya selama dua periode, karena sebelumnya Prancis dipimpin oleh pemerintah kanan yang cenderung konservatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan migrasi pemerintahan François Mitterrand serta usaha pemerintah Mitterrand dalam proses integrasi imigran di Prancis. Melalui pemaparan tersebut, terlihat bahwa pemerintahan sosialis cenderung menoleransi imigran dibanding pemerintah kanan yang bertindak lebih tegas. Penelitian ini membuktikan bahwa pada masa pemerintahan François Mitterrand, imigran semakin sulit dikontrol sehingga proses integrasi antara kedua pihak sulit dilakukan. Sikap tokoh sosialis justru meningkatkan jumlah imigran ilegal yang masuk ke Prancis, sehingga memicu masalah sosial di Prancis yang terlihat melalui aspek ekonomi, pendidikan dan budaya. Dalam aspek ekonomi, banyak imigran Magribi yang memiliki pendidikan rendah sehingga meningkatkan jumlah pengangguran di Prancis dan dalam aspek budaya terdapat masalah diskriminasi dan islamofobia.

---

The presence of immigrants began after World War II when economic growth in France was increasing and need to recruit many foreign workers. Early 1940s, the number of immigrants continued to grow and many of them came from Magribi countries and southern Europe. The immigrants problem was recognised by France in the 1980s, when François Mitterrand was elected as the first Socialist President in France who lead for two periods, France was previously led by a right-wing government who is more conservatives. This research used a qualitative method which aims to find out the impact of the migration policy and the governments`s efforts to integrate immigrants in France. This research showed that socialist governments tend to tolerate immigrants compared to the right-wing government which acts more decisively. This research proves that during the reign of François Mitterrand, the

number of immigrants was increasing and difficult to control which made the integration between the two parties was difficult. The socialist politics figures who is actually responsible for the increasing number of illegal immigrants who enter France and later triggering social problems in France that were seen through economic, educational and cultural aspects. In the economic aspect, many Magribi immigrants who have low quality of education which increase the number of unemployed in France and in the cultural aspect there are problems like

discrimination and Islamophobia."

"Illegal Immigrant is a common problem between Indonesia and Australia. However, in handling the problem in sea border, Indonesia take a humanitarian approach while Australia take security approach through Operation Sovereign Border that had resulted to diplomatic confrontation. Therefore, this study focus on analyzing synergy of the two countries in dealing with illegal immigrant in sea border area. This study uses national security, migration as security issue to analyze national interest. Cooperative security, defense diplomacy, synergy concept and naval diplomacy theory to analyze defense diplomacy implementation as a whole. The approach of this study is qualitative method through data collection processed by software NVivo which are beneficial for coding, triangulation, and finding relations among interviewees while Soft System Methodology used as data analysis technique consist of seven steps that are very comprehensive in explaining the whole study. The results of this study showed the two countries have not synergized yet. Indonesia and Australia have common non-traditional security interests and different traditional security interests because Indonesia has a territorial importance base opposed to Australian immigration interests. Indonesia and Australia have been doing bilateral defense diplomacy through 2 + 2 Dialogue, Defense Ministers Meeting and Navy to Navy Talk but have not produced a concrete solution, therefore sharing responsibility and Confidence Building Measures have not been achieved. Thus, naval diplomacy is required to support defense diplomacy through coordinated patrols that Standard Operating Procedure and Standard Exercise Procedure must be formulated in order to achieve interests of both countries."

"This book experience addresses this gap in the historiography of Canadian Immigration. From the tentative steps taken by the pre-confederation colonies to provide for the needs of arriving immigrants, often sick and destitute, through the provision of accommodation and free land to settlers of a century ago, to today?s multi-faceted settlement program, this book traces a fascinating history that provides an important context to today?s policies and practices. It also serves to remind us that those who preceded us did, indeed, care for immigrants and did much to make them feel welcome in Canada. The Canadian experience in integration, over the past two centuries, suggests many policy-related research themes for further exploration both in Canada and in other immigrant receiving countries."

"Penelitian ini mengkaji tentang analisis dari dampak kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada imigran Korea Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Amerika Serikat dengan menggunakan model proyeksi kebijakan dan menjelaskan negara bagian mana yang berpotensi meningkatkan perekonomian. Data kuantitatif yang digunakan adalah data penduduk wilayah barat Amerika Serikat per County, jumlah imigran Korea Selatan per County, dan pertumbuhan pendapatan per kapita per County. Sementara itu, data kualitatif yang digunakan berupa berbagai literatur seperti berita internasional, jurnal ilmiah, publikasi pemerintah, dan laporan tentang imigrasi di Amerika Serikat seperti kebijakan, proses imigrasi, pertumbuhan ekonomi, dan imigran Korea Selatan yang tinggal di barat. wilayah Amerika Serikat. Metode yang digunakan adalah metode campuran kongruen dengan mengumpulkan dan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif serta memperoleh informasi dari proses interpretasi. Sisi kuantitatif menggunakan uji statistik imigran Korea Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menggunakan analisis cluster-outlier dalam GIS. Sedangkan dari segi kualitatif, hasil uji kuantitatif akan dijabarkan dengan data kualitatif dengan cara interpretasi & triangulasi data secara keseluruhan. Hasil yang diperoleh didasarkan pada jumlah imigran Korea Selatan tertinggi dimana jumlah imigran yang tinggi berdampak pada cluster dan outlier dengan nilai pendapatan per kapita yang tinggi di setiap county di wilayah barat Amerika Serikat serta dari sumber bacaan. Dari segi validitas, terdapat kecenderungan di tiga lokasi, yaitu Los Angeles dan Santa Clara di California, di mana mayoritas imigran bekerja sebagai pebisnis, Honolulu di Hawaii, sebagian besar imigran bekerja sebagai petani tebu, dan King di Washington. , sebagian besar pendatang bekerja sebagai pekerja seni dan mahasiswa.

---

This study examines the analysis of the impact of the United States immigration policy on South Korean immigrants on economic growth in the western area of the United States by using a policy projection model and explains which states have the potential to increase the economy. The quantitative data used are population data of the western area of the United States per County, the number of South Korean immigrants per County, and the growth of income per capita per County. While the qualitative data is in the form of various kinds of literature such as international news, scientific journals, government publications, and reports on immigration in the United States such as policies, immigration processes, economic growth, and South Korean immigrants living in the western area of the United States. The method used is a congruent mixed method by collecting and combining quantitative and qualitative data as well as obtaining information from the interpretation process. The quantitative side uses a statistical test of South Korean immigrants on economic growth and uses cluster-outlier analysis in the GIS. Meanwhile, in terms of qualitative, quantitative test results will be elaborated with qualitative data by way of interpretation & triangulation of data as a whole. The results obtained are based on the highest number of South Korean immigrants where the high number of immigrants has an impact on clusters and outliers with high per capita income values in each county in the western area of the United States as well as from reading sources. In terms of validity, there is a tendency for three locations, these are Los Angeles and Santa Clara in California, where the majority of immigrants work as businesspeople, Honolulu in Hawaii, most of the immigrants work as sugarcane farmers, and King in Washington, most of the immigrants work as art workers and students."