Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi khususnya internet telah membawa banyak perubahan dalam cara bertransaksi dalam perdagangan, melalui internet peserta lelang yang sedianya harus datang ke kantor lelang, saat ini dapat mengikuti kegiatan lelang tanpa datang terlebih dahulu ke kantor lelang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah membangun Aplikasi Lelang Email (ALE) untuk mendukung perkembangan dari kegiatan lelang, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan peraturan kementerian keuangan yang memperbolehkan lelang online untuk objek hak tanggungan, Padahal sebelumnya telah ditetapkan larangan terhadap pelaksanaan lelang atas objek Hak Tanggungan (eksekusi) melalui internet, bagaimanakah keabsahan serta perlindungan hukum bagi pemenang lelang, Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan melalui ALE adalah sah, karena tidak terdapat larangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, telah memenuhi kriteria dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga telah terdapat aturan baru yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang menentukan bahwa lelang eksekusi termasuk lelang atas objek hak tanggungan dapat dilaksanakan melalui lelang online, selain itu tidak terdapat perbedan yang signifikan antara lelang online dengan lelang konvensional oleh karenanya hak dari pemenang lelang pada dasarnya secara hukum tetap terlindungi.

---

The development of technology, particularly the internet, has brought many changes in commerce. Through the internet, bidders which originally have to come to the auction house, now can remotely participate in the auction. In Indonesia, The Ministry of Finance has built an e-mailauction application(ALE) to support the development of auctions. The Ministry of Finance also enacted ministerial regulation that allowsthe online auctions of mortgage objects. Previously,however, the government had set a ban on the online auction of Mortgage objects (execution auction). Therefore, the problem examined in this theses is the legal validity and the legal protection for the auction winners.The research method used in this paper is a normative study using secondary data.The writer concluded that the online auction of mortgage objects through ALE is legitimate because there is no restriction in the Act No. 4 of 1996 on Mortgage and it is comply with the Act No. 11 of 2008 on Information and E-Commerce. Furthermore,the newMinister of Finance Regulation, namelyPMK 27 of 2016,determines that execution auction, including mortgage auction, can be carried out through online auction.Thewriter also found that there is no significant differencebetween online auction and conventional auction. Therefore, the auction purchaser is legally protected."

"Perkembangan teknologi khususnya internet telah membawa banyak perubahan dalam cara bertransaksi dalam perdagangan, melalui internet peserta lelang yang sedianya harus datang ke kantor lelang, saat ini dapat mengikuti kegiatan lelang tanpa datang terlebih dahulu ke kantor lelang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah membangun Aplikasi Lelang Email (ALE) untuk mendukung perkembangan dari kegiatan lelang, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan peraturan kementerian keuangan yang memperbolehkan lelang online untuk objek hak tanggungan, Padahal sebelumnya telah ditetapkan larangan terhadap pelaksanaan lelang atas objek Hak Tanggungan (eksekusi) melalui internet, bagaimanakah keabsahan serta perlindungan hukum bagi pemenang lelang, Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan melalui ALE adalah sah, karena tidak terdapat larangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, telah memenuhi kriteria dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga telah terdapat aturan baru yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang menentukan bahwa lelang eksekusi termasuk lelang atas objek hak tanggungan dapat dilaksanakan melalui lelang online, selain itu tidak terdapat perbedan yang signifikan antara lelang online dengan lelang konvensional oleh karenanya hak dari pemenang lelang pada dasarnya secara hukum tetap terlindungi.

---

The development of technology, particularly the internet, has brought many changes in commerce. Through the internet, bidders which originally have to come to the auction house, now can remotely participate in the auction. In Indonesia, The Ministry of Finance has built an e-mailauction application(ALE) to support the development of auctions. The Ministry of Finance also enacted ministerial regulation that allowsthe online auctions of mortgage objects. Previously,however, the government had set a ban on the online auction of Mortgage objects (execution auction). Therefore, the problem examined in this theses is the legal validity and the legal protection for the auction winners.The research method used in this paper is a normative study using secondary data.The writer concluded that the online auction of mortgage objects through ALE is legitimate because there is no restriction in the Act No. 4 of 1996 on Mortgage and it is comply with the Act No. 11 of 2008 on Information and ECommerce. Furthermore,the newMinister of Finance Regulation, namelyPMK 27 of 2016,determines that execution auction, including mortgage auction, can be carried out through online auction.Thewriter also found that there is no significant differencebetween online auction and conventional auction. Therefore, the auction purchaser is legally protected."

"Skripsi ini membahas perlindungan data pribadi dalam bidang Digital Marketing khususnya terhadap influencer online. Di Indonesia, teknologi sudah menjadi salah satu bagian utama dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan sebagai banyak hal salah satunya untuk mempromosikan usaha. Data Pribadi sendiri telah dibahas dalam beberapa peraturan serta perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, di Indonesia belum terdapat pengaturan maupun pedoman dasar yang mengatur mendalam ke arah media sosial maupun digital marketing, terutama terkait domain publik dan privat. Hal tersebut lebih lengkap dijelaskan dalam pengaturan dan pedoman internasional, seperti Uni Eropa dan Amerika yang telah mengembangkan doktrin legitimate expectations to privacy yang dapat diimplementasikan dalam masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan meneliti norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta meneliti bahan pustaka. Dalam skripsi ini juga akan membahas mengenai implementasi peraturan perundang-undangan terkait data pribadi yang akan membantu untuk menganalisis situasi terkait pembahasan dalam skripsi ini. Penulis menemukan bahwa privasi dapat dilihat sebagai hak yang melekat yang dijamin dalam setiap hak asasi manusia. Dengan menilai sifat media sosial, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat publik dari media sosial tergantung pada bagaimana pengguna mengontrol tingkat privasi mereka. Maka dari itu penting untuk mengetahui apakah media sosial merupakan domain publik atau privat.

---

This thesis discusses the protection of personal data in the area of Digital Marketing, especially against online influencers. In Indonesia, technology has become one of the main parts of people’s daily life and is used as many things, one of which is to promote brands and businesses. Personal data itself has been discussed in several regulations and laws namely Law No. 11 of 2008 (ITE Law) regarding Information and Electronic Transactions, Minister of Communication and Information Regulation No. 20 of 2016 regarding Protection of Personal Data in Electronic Systems, and Government Regulation No. 71 of 2019 regarding the Implementation of Electronic Systems and Transactions. However, in Indonesia, there have not been any basic regulations or guidelines that govern in depth towards the area of social media and digital marketing, especially related to the discussion of public and private domains. This is more fully explained in international regulations and guidelines, such as the European Union and the United States which have developed various doctrines in which one of them is regarding legitimate expectation to privacy that can be implemented in this matter. This study uses normative juridical research methods, namely by examining legal norms contained in laws and regulations, as well as examining library materials. This thesis will also discuss the implementation of laws and regulations related to personal data that will help to analyze the situation related to the discussion in this thesis. The Author finds that privacy can be seen as an inherent right that shall be guaranteed in every human right. By assessing the nature of social media, we can conclude that the public nature of social media depends on how users control their level of privacy. Therefore, it is important to know whether social media is a public or private domain"

"Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 517/Pdt.G/2017/PN.Bdg mengenai pemenang lelang yang belum terpenuhi haknya terhadap objek lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Tidak terpenuhinya hak pemenang lelang tersebut didasarkan pada pemilik objek lelang belum menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan serta penyelesaian hukum pemenang lelang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Sedangkan tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analitis. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu hak dari pemenang lelang belum terlindungi, karena ternyata objek lelang tersebut belum dapat dikosongkan. Penulis menyarankan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, pemenang lelang dapat mengajukan putusan pengadilan untuk mengosongkan objek lelang langsung kepada ketua pengadilan negeri bandung tanpa melalui gugatan.

---

This thesis discusses the Bandung District Court Decision Number 517 / Pdt.G / 2017 / PN.Bdg regarding auction winners whose rights to auction objects have not been fulfilled in the auction execution of mortgage rights.The right of the auction winner is not fulfilled based on the fact that the owner of the auction object hasn’t submitted the auction object to the auction winner. The problems in this research are how the legal protection for the auction winner in the auction execution of mortgage rightsand how the legal settlement for the auction winnerare. The research method used is the normative juridical method. While the typology used in this research is descriptive and analytical research. The result of this research is that the rights of the auction winner haven’t been protected, because it turns out that the auction object cannot be vacated. The writer suggests thatbased on Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2014, the auction winner can ask a court order to vacate the auction object directly to the head of the Bandung district court without going through a lawsuit."

"Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur semula karena adanya perjanjian kredit dimana terjadinya pinjam meminjam oleh debitur kepada kreditur. Pada tahun 2020, usaha yang sedang dijalankan oleh debitur bankrut dan debitur juga telah meninggal dunia. Kreditur mengumumkan kepada ahli waris atas objek jaminan yang telah jatuh tempo agar segera melunasi pinjaman. Namun, ahli waris tidak sanggup melunasi utang-utangnya. Tindakan kreditur dalam menangani hal ini adalah dengan cara mendaftarkan objek jaminan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penjualan dibawah tangan atas objek jaminan yang telah masuk tahap pengumuman lelang berdasarkan UUHT? dan bagaimana prosedur pembatalan lelang yang telah memasuki tahapan pengumuman lelang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, dimana mengacu pada doktrin sebagai aturan, asas, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai yang berlaku dengan dihubungkan dalam kasus posisi ini. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Selain itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian eksplanatoris. Objek jaminan dalam penyelesaian kredit macet dapat dijual sendiri oleh debitur sepanjang disetujui oleh kreditur. Pengumuman lelang yang menganut asas transparansi telah memberikan peluang kepada debitur untuk mengajukan dengan cara lain (menjual sendiri) kepada kreditur sebagai penyelesaian kredit macet. Upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh debitur yang telah masuk dalam prosedur lelang kepada kreditur. Setelah ada persetujuan oleh kreditur, maka kreditur melakukan permohonan pembatalan lelang. Pengumuman lelang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang berkepentingan dengan tahapan penjualan dibawah tangan melalui Notaris bersama dengan calon pembeli, terlebih dahulu pembuatan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) secara bertahap sebagai pelunasan utang debitur kepada kreditur.

---

Settlement of bad credit carried out by the creditor to the debtor was originally due to a credit agreement where borrowing and borrowing occurred by the debtor to the creditor. In 2020, the business being run by the debtor went bankrupt and the debtor also died. The creditor announces to the heirs that the collateral object has matured so that they can immediately pay off the loan. However, the heirs were unable to pay off the debt. The creditor's action in handling this is by registering the collateral object at the State Property and Auction Services Office (KPKNL). This research questions in this study is how to sell under hand collateral objects that have entered the auction announcement stage based on the UUHT? And what is the procedure for canceling auctions that have entered the auction announcement stage? This research uses a doctrinal research method, which refers to doctrine as rules, principles, norms, or interpretive guidelines, and the values ​​that apply in relation to the case of this position. The type of research used is analytical descriptive research. Apart from that, this research can be categorized as explanatory research. The collateral object in resolving bad credit can be sold by the debtor himself as long as it is approved by the creditor. The announcement of an auction that adheres to the principle of transparency has provided an opportunity for debtors to propose other methods (selling themselves) to creditors as a solution to bad credit. Efforts that can be made are by submitting an application by the debtor who has entered the auction procedure to the creditor. After there is approval by the creditor, the creditor permits the cancellation of the auction. Auction announcements can provide legal protection to interested parties in the private sale stages through a Notary together with prospective buyers, first making a sales and purchase binding agreement (PPJB) in stages as repayment of the debtor’s debt to the creditor."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kreditur perbankan dalam pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan terhadap agunan yang masih dibebani credietverband. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, Hak Tanggungan yang menggunakan ketentuan hipotik atau credietverband dapat menggunakan ketentuan-ketentuan eksekusi dan pencoretannya yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan setelah buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan disesuaikan menjadi buku tanah dan sertipikat Hak Tanggungan. Namun dalam prakteknya, terdapat dua pendapat yang berbeda antara Kantor Lelang dan Kantor Pertanahan terkait penyesuaian buku tanah dan sertipikat credietverband sebagai dasar pelaksanaan parate eksekusi. Dengan adanya pendapat yang berbeda menyebabkan pelaksanaan parate eksekusi mengalami stagnansi. Oleh karena itu tujuan diadaknnya penelitian ini adalah untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh kreditur perbankan dalam pelaksanaan parate eksekusi terhadap agunan yang jaminkan credietverband setelah periode berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan.

---

This thesis deals with the problem faced by the banking creditors in parate executie according to the article 6 Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Right Over Land and Objects Related to Land against collateral which saddled with credietverband. Under article 24 paragraph (2) Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Right Over Land and Objects Related to Land, a mortgage that uses terms of Hypotheek or credietverband can use the terms of execution and deletion arranged in Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Right Over Land and Objects Related to Land after the book and the corresponding certificate adapted into the book of the land and mortgage certificate. But in practice, there are two different opinions between the Auction Office and Office of Land related land adjustments, land book and certificate of credietverband as the basis for implementing parate executie. The existence of different opinions to the execution of the executable parate experiencing stagnation. Therefore, the purpose of the research is to analyze the problem faced by the banking creditors in collateral parate execution saddled with credietverband after the enactment of Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Right Over Land and Objects Related to Land."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan lelang Hak Tanggungan pada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III sesuai dengan Pasal 6 jo.Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang . Dalam prakteknya mengalami kendala-kendala, yakni timbulnya gugatan dari pihak debitor akibat kurang maksimalnya pelaksanaan lelang Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e oleh kreditor terhadap barang jaminan debitor disamping masih ada yang kurang peminatnya sehingga menyebabkan tidak laku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku menggunakan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, referensi dan literatur-literatur terkait. Dari hasil penelitian ini, dalam menyelesaikan hambatan tersebut Kantor Lelang berpedoman pada Pasal 24, PMK nomor 93 tahun 2010 karena bertanggung jawab pada pelaksanaan lelang bukan pada perjanjian sebelum objek jaminan Hak Tanggungan tersebut dilelang karena itu lelang tidak dapat dibatalkan kecuali atas permintaan dari pemohon lelang, mengenai harga limit, Kantor Lelang tidak mempunyai andil dalam menentukan harga limit objek Hak Tanggungan yang akan dilelang karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari pihak kreditor. Apabila barang tersebut tidak laku akan dilakukan lelang ulang sampai barang tersebut laku dengan menurunkan harga limitnya.

---

This thesis discusses the implementation of the Mortgage auctions on State Assets and Auction Kantor Pelayanan Jakarta III jo.Pasal accordance with Article 11, paragraph 6 (2) e of the Act and the Mortgage Finance Minister Regulation (PMK) Number 93/PMK.06/2010 on the instructions of the auction. In practice experiencing constraints, namely the emergence of a lawsuit from the debtors due to lack of maximum auction jo Article 6. Article 11 paragraph (2) letter e by creditors against debtors collateral in addition there is less demand, causing not sell. The method used in this study is focused on the normative juridical regulations use the Mortgage Law and the Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010 on Implementation Guidelines Auction, references and related literature.

From these results, in resolving these obstacles Auction Office based on the Article 24, PMK 93 numbers in 2010 as responsible for the execution of the treaty prior to auction not object Mortgage collateral is auctioned auctions because it can not be canceled unless the auction at the request of the applicant, the limit price, Auction Office does not have a say in determining the price limit Mortgage objects to be auctioned because it is the authority of the creditors. If the goods are not sold auction will be held over until the goods are sold at a lower price limit."

"Pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik wajib dilaksanakan di seluruh Kantor Pertanahan sejak 8 Juli 2020. Adanya sistem layanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik, secara tidak langsung berdampak pada PPAT yang memiliki peran penting dalam pendaftaran Hak Tanggungan sehingga menimbulkan adanya suatu tanggung jawab. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara elektronik, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan dan dokumen lainnya dilakukan melalui sistem elektronik dan dalam bentuk dokumen elektronik. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah pelayanan hak tanggungan secara elektronik di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten dan tanggung jawab PPAT dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih mendalam suatu gejala dan bersifat mempertegas hipotesa yang ada. Hasil analisis penelitian ini yaitu dalam hal penyampaian Akta Pemberian Hak Tanggungan berbentuk dokumen elektronik dan kelengkapan persyaratan kepada Kantor Pertanahan tetap menjadi tugas dari PPAT. Tanggung jawab PPAT dalam pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik mengakibatkan adanya suatu tanggung jawab khususnya berhubungan dengan tanggung jawab terhadap berkas dan dokumen yang diunggah dan yang disimpan oleh PPAT. Dalam hal ini PPAT harus selalu memperbaharui semua informasi mengenai regulasi Teknologi Informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya sehari-hari serta harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

---

The implementation of electronic integrated Mortgage services must be carried out in all Land Offices since July 8, 2020. The existence of an electronic integrated Mortgage Service system, indirectly impacts PPAT which has an important role in the registration of Mortgage Rights, giving rise to a responsibility. Mortgage registration is carried out electronically, so the Deed Granting Mortgage and other documents is carried out through the electronic system and in the form of electronic documents. The problem with this study is the electronic mortgage service in the Tangerang City area of Banten Province and the PPAT's responsibility in the electronic mortgage registration process. To answer these problems, a normative juridical legal research method with a statutory approach is used. The data analysis used qualitatively with the type of explanatory research which aims to describe or explain more deeply a symptom and is to reinforce the existing hypothesis. The results of the analysis of this study are that in terms of submitting the Deed Granting Mortgage in the form of an electronic document and the completeness of the requirements of the Land Office, it remains the task of the PPAT. PPAT's responsibility in registering Mortgage electronically results in a responsibility, especially in relation to the responsibility for files and documents uploaded and stored by PPAT. In this case, the PPAT must always update all information regarding Information Technology regulations related to the implementation of his daily duties and must be careful in carrying out his position so that problems do not occur in the future."

"ABSTRAKHak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah yang kuat, salah satu cirinya adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusi. Di antara pilihan eksekusi yang disediakan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan, secara teori yang paling ideal bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan adalah pelaksanaan Parate Eksekusi, karena dari segi waktu maupun biaya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan pelaksanaan eksekusi lainnya. Akan tetapi dalam perkembangannya Pelaksanaan dari Parate Eksekusi tersebut tidak beijalan sebagaimana yang diharapkan. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efekdfitas Parate Eksekusi obyek Hak Tanggungan menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan? dan apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Parate Eksekusi obyek Hak Tanggungan menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan?Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, data yang digunakan data sekunder melalui bahan pustaka berupa studi dokumen, dimana tipologi dalam penelitian ini bersifat eksplanatoris yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam mengenai implementasi eksekusi Hak Tanggungan yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi dari Parate Eksekusi tersebut baru mulai efektif pada satu/dua tahun terakhir, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan Parate Eksekusi dapat dikatakan belum beijalan efektif, salah satu penyebabnya, yaitu terdapat Surat Edaran Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-23/PN/2000, berdasarkan Surat Edaran tersebut banyak sekali permohonan lelang Parate Eksekusi yang ditolak karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak ?berani? untuk melakukan lelang Parate Eksekusi. Menurut hemat penulis keefektifan pelaksanaan Parate Eksekusi ditentukan dari ketegasan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan Parate Eksekusi."

"Tesis ini membahas perkembangan lelang di Indonesia. Selama ini lelang di Indonesia identik dengan lelang penjualan putus dengan objek lelang berupa barang-barang berwujud atau bertubuh. Jadi, dalam jual beli lelang selalu terjadi peralihan kepemilikan atas objek lelang dari pihak penjual kepada pemenang lelang (pembeli). Namun demikian, perkembangan kebijakan pemerintah akhir-akhir ini menunjukkan adanya lelang tanpa peralihan kepemilikan atas objek lelang, yaitu lelang Hak Menikmati Barang. Pada akhir bulan Desember 2018, DJKN menerbitkan regulasi baru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5 KN 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Dokumen Persyaratan Lelang dengan Objek Berupa Hak Menikmati Barang. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, pemerintah membuka kemungkinan pelaksanaan lelang atas Hak Menikmati Barang, seperti hak sewa. Pada pelaksanaan lelang ini tidak terjadi peralihan kepemilikan atas objek lelang. Lelang hanya digunakan untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai penyewa. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan pelaksanaan lelang Hak Menikmati Barang dengan objek lelang berupa hak sewa menurut Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5 KN 2018 ditinjau dari Vendu Reglement dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 PMK.06 2016 serta bagaimana penyesuaian isi Risalah Lelang pada lelang Hak Menikmati Barang dengan objek lelang berupa hak sewa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (normative law research) dengan metode analisis data kualitatif. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam tesis ini penulis menemukan bahwa lelang Hak Menikmati Barang dengan objek lelang berupa hak sewa lebih sesuai dengan perjanjian sewa menyewa daripada perjanjian jual beli karena kepemilikan atas objek lelang tidak beralih. Lelang ini hanya mengalihkan hak untuk menikmati (menyewa) objek lelang untuk waktu tertentu. Penulis menyarankan agar Direktorat Lelang melakukan beberapa penyesuaian terhadap isi Risalah Lelang Hak Menikmati Barang antara lain di kutipan Risalah Lelang Hak Menikmati Barang dituliskan kalimat Diberikan Kutipan kepada Pemenang Lelang Hak Menikmati Barang sebagai Akta Hak Menikmati. Dikarenakan lelang Hak Menikmati Barang dengan objek lelang berupa hak sewa lebih mirip dengan esensi sewa menyewa maka adanya perjanjian sewa menyewa bukan merupakan keharusan namun hanya merupakan pilihan dari para pihak saja jika diperlukan.

---

This thesis discusses the development of auctions in Indonesia. Until recently auctions were perceived as the sale of tangible objects. Thus, in auctions, there always be transfers of ownership of auctions objects from sellers to purchasers. However, recent development of government policy shows the possibility of conducting auctions without transfering ownership of auction objects, namely auctions of the Right to Utilize Goods. At the end of December 2018, DJKN issued a new regulation, namely the Director General of State Assets Management Regulation Number 5 KN 2018 on the Request Procedure and Required Documents for Auction of the Right to Utilize Goods. With the enactment of this regulation, the government has opened the possibility of auctioning the rights to utilize goods, among others lease rights. In these auctions, there are no transfers of ownership of auction objects. Auctions are merely used to determine who the winners of the rights to utilize goods will be. Based on the aforementioned explanation, this thesis will analize the legality of auctions of the rights to utilize goods, particularly the lease rights, governed by the Director General of State Assets Management Regulation Number 5 KN 2018 in the light of Auction Law (Vendu Reglement) and the Minister of Finance Regulation Number 27 PMK.06 2016 and the adjustment of the Auction Deed (Risalah Lelang) of auctions of the rights to utilize goods, particularly the lease rights. This research is a normative law research with qualitative data analysis methods. The typology used in this research is descriptive research. In this thesis the author found that the auction of the rights to utilize goods with lease rights as an auction objects is more likely a lease agreement than a sale purchase agreemant because there is no transfer of ownership of auction objects. Auctions only transfer the rights to utilize (lease) auction objects for a certain time. The author suggested that the Directorate of Auctions make several adjustments to the contents of the Auction Deed for the rights to utilize goods, among others the addition of a phrase Given as an Excerption of Auction Deed to the Highest Winning Bidder of the Rights to Utilize Goods as a Deed of Utilize Rights. Because the auction of the rights to utilize goods with lease rights as auction objects is similar to the essence of leasing, then the existence of a lease agreement is not a requirement but is only a choice of the parties if needed."